Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan bahwa formula itu melibatkan bea cukai, kejaksaan, hingga kepolisian.

“Termasuk juga kita lagi coba menggodok aturan ke depan terkait dengan barang pemusnahan dan sebagainya. Ini juga lagi kita formulasi dengan bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian,” ungkap Rusmin saat ditemui di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Rusmin pun mengakui dalam proses penyitaan membutuhkan biaya, salah satunya untuk pemusnahan barang impor ilegal. Untuk itu, menurutnya, diperlukan pertimbangan agar pemusnahan barang impor ilegal itu bisa menguntungkan negara.

“Ada beberapa barang kan mau nggak mau kalau setelah penyitaan dan sebagainya ini pasti ada salah satunya yang jadi persoalan itu biasanya cost terkait dengan pemusnahan dan sebagainya, tetapi bagaimana itu menguntungkan bagi negara, ini kita lagi cari,” terangnya.

Kendati demikian, Rusmin menyampaikan bahwa aturan ini belum dituangkan menjadi draf.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masuknya barang impor secara ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia dengan implikasi yang luas terhadap perlindungan dan perekonomian masyarakat serta perekonomian domestik.

Rusmin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor dengan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Adapun pada hari ini, Jumar (8/11/2024), Kemendag mengekspose kain gulungan yang diduga ilegal senilai Rp90 miliar di Jakarta Utara. Produk tersebut merupakan hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pengawasan dilakukan di dua tempat di Jakarta dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang-barang tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Budi menyampaikan bahwa Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri.

Pada ekspose kali ini, pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat pada 30 Oktober 2024 dengan jumlah temuan 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Kemudian, Pengawasan kedua, yaitu di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 31 Oktober 2024 dengan jumlah temuan sebanyak 60.000 rol TPT bernilai sekitar Rp60 miliar.

Sederet dugaan pelanggarannya antara lain tidak dilengkapinya dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mengikuti ketentuan seperti ini merupakan musuh utama kita bersama, yangmenghambat tumbuhnya industri tekstil dalam negeri,” jelas Budi.

Adapun, sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Jika diperinci, ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar. Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.

Lalu, ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 milar. Sebagai tindak lanjut ekspose, Satgas telah melakukan pemusnahan barang hasil temuan pengawasan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 dan 9 September 2024.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol dari China.

Totalnya ada 90 ribu rol kain gulungan dengan nilai mencapai Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama, di sini di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh dari China."Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Terkait hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal.

"Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan. Sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," tutur Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara mengenai komentar Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto, yang menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok runtuhnya industri tekstil Indonesia.

Budi menilai tanggapan bos Sritex tersebut lantaran belum memahami maksud dan tujuan dari Permendag 8/2024 tersebut.

"Ya saya enggak tahu, mungkin beliau juga belum paham isi Permendag-nya ya mungkin," kata Budi saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi pun memaparkan pokok aturan Permendag 8/2024, yang dinilainya justru melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia menyebutkan ada empat pokok aturannya.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," kata Budi.

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Dia menjelaskan impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, Pakaian Jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Namun, Budi tidak menampik adanya itikad Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengkaji ulang Permendag 8/2024 tersebut.

Budi juga menegaskan Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Budi menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan direview kembali.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," kata Budi.

Sebelumnya, bos PT Sritex, Iwan S Lukminto menuding (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu membuat sengsara industri TPT di Indonesia.

Dia mengatakan, semenjak diterapkannya aturan tersebut, banyak industri TPT yang carut marut dan mulai gulung tikar sampai saat ini.

"Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya, semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," ujar Iwan kepada wartawan di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin lalu (28/10/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," ujarnya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan, TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Menurutnya, impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, Kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan rencana untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi perihal Permendag tersebut. Bahkan, Budi juga menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," katanya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menerangkan, peninjauan ulang Permendag soal impor dapat dilakukan lantaran bersifat dinamis. Terutama, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu, kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) menghadapi ketidakpastian setelah Sritex diputus pailit oleh PN Niaga Semarang. Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Seperti diketahui produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Niaga Semarang memutuskan Sritex dalam kondisi pailit.

Putusan itu diambil menyusul gugatan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon kepada Sritex dan anak perusahaannya PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya lantaran dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang Sritex. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan. Manajemen SRIL menjelaskan seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga.

Status pailit Sritex yang diputuskan oleh PN Niaga Semarang berbuntut panjang. Tak hanya berimbas kepada IBR selaku salah satu kreditur utang dagang Sritex, tetapi juga kreditur SRIL yang lain termasuk kreditur bank.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2024, SRIL mencatat total liabilitas sebesar US$1,59 miliar atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS). Total liabilitas itu lebih besar dari total aset perusahaan US$617,33 juta atau sekitar Rp9,7 triliun dan total ekuitas yang mengalami defisit atau minus US$980,55 juta atau sekitar Rp15,41 triliun.

Lebih terperinci, total liabilitas SRIL didominasi oleh utang bank. Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi satu-satunya kreditur SRIL untuk utang jangka pendek senilai US$11,36 juta atau sekitar Rp178,77 miliar yang harus dilunasi SRIL paling lambat Juni 2025.

Dalam jangka panjang, SRIL turut berhadapan dengan utang bank sebesar US$809,99 juta atau sekitar Rp12,73 triliun. Pos yang paling besar ialah pinjaman eks-sindikasi senilai US$232,44 juta.

Selain itu, SRIL juga membukukan utang bank US$71,3 juta kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), US$43,88 juta kepada State Bank of India, Singapore Branch, US$36,93 juta kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk., US$35,82 juta kepada Citibank N.A., US$33,7 juta kepada PT Bank Mizuho Indonesia.

Selain itu, outstanding utang bank jangka panjang juga dibukukan SRIL dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. senilai US$33,27 juta, PT Bank Muamalat Indonesia US$25,45 juta, PT Bank CIMB Niaga Tbk. US$25,34 juta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. US$25,16 juta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24,2 juta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. US$23,8 juta, Bank of China (Hong Kong) Limited US$21,77 juta, PT Bank KEB Hana Indonesia US$21,53 juta, MUFG Bank Ltd. US$23,77 juta, dan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20 juta.

SRIL juga memiliki utang bank jangka panjang dengan nilai di bawah US$20 juta dari Woori Bank Singapore Branch US$19,87 juta, Standard Chartered Bank US$19,57 juta, PT Bank DBS Indonesia US$18,23 juta, PT Bank Permata Tbk. US$16,7 juta, PT Bank China Construction Indonesia Tbk. US$14,91 juta, dan PT Bank DKI US$9,13 juta.

Ditambah lagi, utang bank jangka panjang kepada Bank Emirates NBD US$9,01 juta, ICICI Bank Ltd. (Singapore Branch) US$6,96 juta, PT Bank CTBC Indonesia US$6,95 juta, Deutsche Bank AG US$6,82 juta, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. US$4,97 juta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. US$4,52 juta, dan PT Bank SBI Indonesia US$4,38 juta.

Salah satu outstanding utang bank SRIL paling besar kepada BCA, yakni utang jangka panjang US$71,3 juta dan utang jangka pendek US$11,36 juta.

Seperti diberitakan Bisnis, BCA melalui EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn, mengatakan BCA menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut.

"BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Selain itu, Hera menyampaikan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada.

Adapun, beban bunga dari berbagai utang dan obligasi SRIL sampai paruh pertama 2024 mencapai masing-masing US$10.719.841 atau sekitar Rp168,65 miliar.

Dalam perkembangan terbaru, Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini, Senin (28/10/2024). Iwan membahas soal pailit Sritex yang masih dalam masih tahap awal.

“Jadi masih prematur lah. Nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi, saya ya istilahnya, membuat strategi besar lah. Intinya begitu, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya di situ,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Seperti diketahui, Sritex mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas saham emiten tekstil mengalami koreksi yang cukup dalam sepanjang tahun ini. Bahkan, BEI menerapkan suspensi saham terhadap lima emiten di sektor ini.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lima emiten tekstil, dari total 16 emiten. Adapun, Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, sudah disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF).

Sejak saat itu, saham Sritex terkapar di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham SRIL sudah berlangsung selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Di antara 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 31,03% dalam 1 bulan ke level Rp20 hingga Senin (28/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,57% dalam sebulan ke posisi Rp3.130 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke level Rp168.

Di sisi lain, saham PT Asia Pacific Investama Tbk. (MYTX) dan PT Ever Shine Textile Tbk. (ESTI) masih mampu menguat dengan kenaikan berturut-turut sebesar 17,95% dan 11,9% dalam sebulan terakhir.

Apabila ditarik dalam rentang waktu sepanjang tahun berjalan 2024, saham PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT) menjadi emiten tekstil paling boncos. Saham SBAT anjok 87,5% year-to-date (YtD) ke posisi Rp1 per saham dan dalam kondisi suspensi sejak 18 September 2024 karena ketidakpastian kelangsungan usaha.

Selain SBAT, saham SSTM juga merosot 66,27%, POLY -60%, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) -60%, dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) -46,9% secara YtD.

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil selepas SRIL atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Berikut Kinerja Saham Emiten Tekstil per 28 Oktober 2024 hingga pukul 10.00 WIB:

Perusahaan	Kode Saham	Harga saham	Perubahan Hari Ini	Perubahan Bulanan	Perubahan Year-to-Date
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.	ACRO	Rp77	-1,28%	-3,75%	-46,90
PT Argo Pantes Tbk.	ARGO	Rp1.080	-4,42%	-4,42%	12,50%
PT Trisula Textile Industries Tbk.	BELL	Rp71	-1,39%	-2,74%	-7,79%
PT Century Textile Industr Tbk. (suspensi)	CNTX	Rp142	suspen	0,00%	16,39%
PT Ever Shine Textile Tbk.	ESTI	Rp47	0,00%	11,90%	-7,84%
PT Panasia Indo Resources Tbk. (suspensi)	HDTX	Rp120	suspen	0,00%	0,00%
PT Indo-Rama Synthetics Tbk.	INDR	Rp3.130	-2,49%	-10,57%	2,96%
PT Inocycle Technology Group Tbk.	INOV	Rp97	0,00%	6,59%	-37,42%
PT Asia Pacific Investama Tbk.	MYTX	Rp46	0,00%	17,95%	-20,69%
PT Asia Pacific Fibers Tbk.	POLY	Rp20	0,00%	-31,03%	-60%
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (suspensi)	SBAT	Rp1	0,00%	0,00%	-87,5%
PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) (suspensi)	SRIL	Rp146	0,00%	0,00%	0,00%
PT Sunson Textile Manufacturer Tbk.	SSTM	Rp168	-0,59%	-7,18%	-66,27%
PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.	TFCO	Rp635	0,00%	0,00%	-5,22%
PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (suspen)	UNIT	Rp316	0,00%	0,00%	0,00%
PT Pan Brothers Tbk.	PBRX	Rp20	0,00%	0,00%	-60%

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.