JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Angkatan XV dan XVI Semen Merah Putih di Serang, Banten.

Program ini merupakan hasil kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW) Jakarta dan Komisi V DPR RI yang bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

Kepala BJKW III Samuel E.D.P Tampubolon menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan infrastruktur.

Hal ini sesuai amanat Undang-undang (UU) Jasa Konstruksi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Samuel menjelaskan, SDM merupakan modal penting dalam pembangunan infrastruktur selain teknologi, sumber daya alam, dan modal usaha.

Dia menambahkan, salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur adalah keandalan dan kompetensi yang dimiliki pekerja konstruksi.

"Karenanya, pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan suatu keharusan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari kegagalan konstruksi, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ungkap Samuel dalam rilis, Selasa (8/10/2024).

Sementara itu, Brand & Communication Manager Semen Merah Putih Galih Soetrisno menegaskan, inisiatif ini selaras dengan komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui program pelatihan Mandor Pintar Institute.

“Melalui program ini, Semen Merah Putih berharap dapat mencetak tenaga konstruksi yang kompeten dan andal demi kualitas infrastruktur lebih baik," ujar Galih menambahkan.

Program nasional ini memang sepenuhnya diniatkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia.

"Pada akhirnya, mutu bangunan dan konstruksi di Indonesia dan kesejahteraan pekerja akan meningkat,” kata dia.

Adapun kompetensi tenaga kerja konstruksi sendiri mencakup berbagai aspek esensial yang sangat penting untuk keberhasilan proyek.

Program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman menyeluruh tentang keselamatan kerja, manajemen proyek, sampai dengan kemampuan komunikasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengungkapkan fenomena menjamurnya tenaga kerjakonstruksi (TKK) Indonesia bekerja di luar negeri.

Mereka adalah pekerja yang memiliki keahlian dalam mempraktikkan teknologi konstruksi untuk proyek "tak biasa" sehingga dibayar tinggi.

Bagaimana di Indonesia?

Kendati proyek tak biasa banyak seperti Tol Bawah Laut Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan teknologi masih baru di Indonesia, namun TKK kita tak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya.

"Saya kira sebelumnya TKK, ahli-ahli kita, di kita itu sudah banyak. Tapi, memang selama ini kesempatan mempraktikkan itu adanya di luar (negeri), baru ini di dalam negeri kita melaksanakan sendiri konstruksi membangun terowongan bawah laut, gitukan," ucapnya usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (24/7/2024).

Contoh lain adalah pembangunan MRT Jakarta yang sudah banyak dilaksanakan oleh TKK maupun para ahli dari Indonesia, ini juga termasuk penggagas dari proyek itu sendiri.

"Orang Indonesia mampu di sana, tetapi dengan kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada, Pemerintah selama 10 tahun ini sudah banyak kesempatan-kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," lanjut Abdul.

Saat ini, Kementerian PUPR sudah memiliki standar tersendiri dalam pengerjaan proyek di dalam negeri.

Akan tetapi, selama ini, pekerjaan-pekerjaan proyek yang sifatnya mendapatkan bantuan dari luar negeri, maka harus menggunakan TKK luar negeri juga.

"Tapi, kalau pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tandasnya.