TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Korea Selatan tertarik pada proyek pembangunan tol bawah laut yang akan digarap di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski demikian, pihaknya masih merasa perlu untuk melakukan pengkajian sebelum terjalin kerja sama di antara kedua negara.

“Tol bawah laut IKN saya karena tanggung jawab untuk cari (investor), kami terus komunikasi dengan Korea, Korea juga tertarik. Perlu dilakukan studi dan tidak gampang,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zaenal Fatah saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Adapun tol bawah laut adalah bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan dengan Balikpapan untuk menyebrang masuk ke IKN. Jalan tol akses IKN mempunyai panjang 47 kilometer dengan acuan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan ke ibu kota baru negara yang dapat ditempuh kurang lebih selama 30 menit.

Menurut pemaparan Zaenal, pemerintah sedang dalam tahap mempelajari negara-negara lain, khususnya dalam aspek membangun sebuah kota baru. “Kami juga melatih staf-staf kami juga tentangsmart cities(kota cerdas),” ujar Zaenal.

Sebagai contoh, ia menyebutkan Kota Sejong yang ada di Korea Selatan. Kemudian, ia juga menyebut Australia yang telah dijadikan sebagai salah satu destinasi studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Intinya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan mereka, makanya bisa lebih cepat,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wida Nurfaida mengatakan terowongan bawah laut atau immersed tunnel yang ada di IKN akan menjadi yang pertama di Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa pembuatan desain immersed tunnel di IKN melibatkan konsultan atau pakar internasional. Hal itu dilakukan karena proyek tersebut merupakan infrastruktur yang benar-benar baru bagi pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek tersebut diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 11,04 triliun. “Perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp 11 triliun atau US$ 682 juta,” kata Wida dalam acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar & Business Networking 2024 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Andika Dwiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap proyek Tol Bawah Laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilirik oleh Korea Selatan (Korsel).

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah. Dia menyebut saat ini proyek tol bawah laut itu masih dalam tahap feasibility study.

“Kan perlu di studi itu, tidak gampang,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, pendalaman studi tersebut saat ini tengah dikerjakan bersama Korea Selatan. Pasalnya, saat ini Korsel menjadi salah satu negara yang telah memiliki tol bawah laut yang menghubungkan Boryeong, Chungcheong Selatan dengan Taean.

Usai sukses membangun tol bawah laut di negerinya, Korsel kini disebut turut tertarik membangun tol bawah laut yang akan ada di IKN.

“Tol bawah laut IKN karena bertanggung jawab untuk cari [investor], kami terus komunikasi dengan Korea, Korea [selain kerja sama menggarap studi] juga tertarik [eksekusi],” ujarnya.

Selain bekerja sama melakukan riset pendalaman terkait tol bawah laut, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Korsel terkait dengan pembangunan IKN sebagai sebuah kota baru yang di desain sebagai smart city.

“Kita komunikasi terus. Kita belajar dari banyak negara bagaimana membangun kota baru, Korea ada Sejong, kita juga melatih staf-staf kita juga tentang smart city,” imbuhnya.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa konstruksi terowongan tol bawah laut IKN bakal membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp11 triliun.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa rencananya pembangunan immersed tunnel itu bakal menggandeng pemerintah Korea Selatan.

"Sedangkan untuk biaya tadi yang saya sampaikan perkiraan pembiayaan untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau skitar US$682 juta," kata Wida dalam agenda Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar & Business Network, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, secara keseluruhan total panjang tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 88,54 kilometer (Km). Sedangkan, yang telah terbangun yakni sepanjang 67,65 Km.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan biaya pembangunan terowongan tol bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membutuhkan anggaran mencapai Rp11 triliun.

Direktur Pembagunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa rencananya pembangunan immersed tunnel itu bakal menggandeng pemerintah Korea Selatan.

"Sedangkan untuk biaya tadi yang saya sampaikan perkiraan pembiayaan untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau skitar US$682 juta," kata Wida dalam agenda Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar & Business Network, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, secara keseluruhan total panjang tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 88,54 kilometer (Km). Sedangkan, yang telah terbangun yakni sepanjang 67,65 Km.

Perinciannya, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun akses Tol IKN tersebut mencapai Rp6,38 triliun.

"Rata-rata pembiayaan per kilometer untuk pembiayaan jalan tol sendiri Rp305 miliar untuk penyelesaian yang belum dibangun Rp6,38 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu badan usaha yang saat ini telah menunjukkan minatnya untuk menggarap proyek tol bawah laut tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

Direktur Operasi I Hutama Karya, Agung Fajarwanto, menjelaskan, atas rencana tersebut, saat ini pihaknya tengah melakukan pematangan terhadap kelayakan studi atas proyek tersebut.

"Kami sedang melakukan inisiasi studi untuk mengajukan prakarsa untuk membangun segmen tol yang salah satunya ada konstruksi immersed tunnel," tuturnya.

Akan tetapi, Agung memberikan gambaran total nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut perdana di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Sementara itu, total panjang terowongan yakni sekitar 2 kilometer (Km).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengungkapkan fenomena menjamurnya tenaga kerjakonstruksi (TKK) Indonesia bekerja di luar negeri.

Mereka adalah pekerja yang memiliki keahlian dalam mempraktikkan teknologi konstruksi untuk proyek "tak biasa" sehingga dibayar tinggi.

Bagaimana di Indonesia?

Kendati proyek tak biasa banyak seperti Tol Bawah Laut Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan teknologi masih baru di Indonesia, namun TKK kita tak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya.

"Saya kira sebelumnya TKK, ahli-ahli kita, di kita itu sudah banyak. Tapi, memang selama ini kesempatan mempraktikkan itu adanya di luar (negeri), baru ini di dalam negeri kita melaksanakan sendiri konstruksi membangun terowongan bawah laut, gitukan," ucapnya usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (24/7/2024).

Contoh lain adalah pembangunan MRT Jakarta yang sudah banyak dilaksanakan oleh TKK maupun para ahli dari Indonesia, ini juga termasuk penggagas dari proyek itu sendiri.

"Orang Indonesia mampu di sana, tetapi dengan kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada, Pemerintah selama 10 tahun ini sudah banyak kesempatan-kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," lanjut Abdul.

Saat ini, Kementerian PUPR sudah memiliki standar tersendiri dalam pengerjaan proyek di dalam negeri.

Akan tetapi, selama ini, pekerjaan-pekerjaan proyek yang sifatnya mendapatkan bantuan dari luar negeri, maka harus menggunakan TKK luar negeri juga.

"Tapi, kalau pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tandasnya.