BANDUNG, iNews.id – Dua tersangka kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar 2021-2023 ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jumat (11/10/2024). Kedua tersangka yakni, KF selaku pelatih atletik didan CPA, Bendahara NPCI Jabar. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya mengatakan, kedua tersangka ditahan di dua tempaat berbeda. 

KF ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Kemudian, KF dijebloskan ke Rutan Kelas 1A Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.

"Tersangka CPA selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024," kata Kasipenkum Kejati Jabar.

Nur Sricahyawijaya menyatakan, tersangka KF dan CPA disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," ujar Nur Sricahyawijaya.

Kasi Penkum menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

Uraian perbuatan korupsi yang terjadi sebagai berikut, pada tahun anggaran 2021, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp67 miliar untuk persiapan Pekan Paraliympic Daerah (Peparda) dan Pekan Paraliympic Nasional (Peparnas) VI di Papua.

Tersangka KF disuruh oleh SG selaku Ketua NPCI Jabar untuk melakukan pengadaan sepatu atlet, official, pelatih, dan manajer cabang olahraga. Tersangka KF meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan harga sepatu telah di-mark up.

Kemudian, pada tahun anggaran 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar untuk kegiatan Peparda di Bekasi. Tersangka KF yang ditunjuk sebagai Koordinator Cabor Atletik mendapat dana hibah sebesar Rp359.723.000. Dana tersebut untuk honor 70 petugas lapang, 55 wasit, 8 petugas keamanan, 1 dokter, 8 orang UPP.

"Namun tersangka KF sebagai penanggungjawab Koordinator Cabor Atletik membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) yang tidak dapat dipertanggungjawabakan karena tanda tangan dan data identitas sebagian besar fiktif. Dana tersebut diduga dugunakan oleh SG dan tersangka KF dengan cara uang tersebut di simpan di dalam rekening BCA atas nama Indah Meydiana (pembantu KF)," tutur Kasi Penkum.

Pada 2023, kata Nur Sricahyawijaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp36 miliar. Tersangka KF bersekongkol dengan SG untuk meminjam dana hibah tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Tersangka KF disuruh untuk konfirmasi ke Bank BJB agar menyiapkan dana NPCI sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya SG menyuruh tersangka KF mencairkan dana hibah tersebut dengan dalih dana hibah tersebut dipinjam sebentar oleh SG. Akhirnya dana hibah dapat dicairkan.

"Uang tersebut dibawa oleh tersangka KF untuk diserahkan kepada SG. Namun sampai sekarang dana hibah yang dipinjam SG belum pernah dikembalikan," ucap Nur Sricahyawijaya.

Praktik korupsi dana hibah NPCI Jabar berlanjut. SG menyuruh ASL memindahkan dana hibah NPCI Jabar ke rekening atas nama Asri Indah Lestari. Selanjutnya ASL mencairkan uang di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Buah batu sebesar Rp.1 miliar. Namun karena dana tidak cukup, selanjutnya tersangka KF menghubungi Bank BJB Tamansari untuk menyiapkan  uang sebesar Rp500 juta.

Menurut Kasi Penkum, NPCI Jawa Barat mendapatkan dana hibah untuk opersional, namun dalam pelaksanaan penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB dalam proposal. Bidang- bidang tidak diberikan anggaran sesuai yang seharusnya. Justru ada uang diduga diambil/ditarik secara tunai atas perintah SG sebanyak 2 kali, sebesar sekitar  Rp1,2 miliar pada waktu yang berbeda oleh CPA selaku Bendahara NPCI. Kemudian uang itu diserahkan kepada SG dua kali di Garut dan Bandung.

"Dana yang diambil tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi SG sehingga ada dugaan LPj telah dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah isinya benar. Hal ini bisa dilihat dari rekening koran BPJ an. NPCI JABAR dan penggunaannya yang tercantum dalam LPj dana hibah di  DPPKA Pemprov Jabar," ujar Kasipenkum.

Selain itu, tutur Nur Sricahyawjaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah dari Pemprov Jabar untuk Pelatda pada 2021 dan 2023 yang seharusnya digunakan untuk menjaring atlet-atlet disabilitas terbaik di Jawa Barat untuk dibina dan dilatih lalu dikirim ke Peparnas mewakili Provinsi Jawa Barat, namun SG dan orang-orangnya memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Modus yang dilakukan, mengurangi kualitas pelayanan, seperti hotel untuk penginapan para atlet dan pelatih demi mendapat keuntungan pribadi. Satu kamar dihuni tiga orang, sangat tidak memenuhi standard," tutur Kasi Penkum.

Untuk itu, kata Nur Sricahyawijaya, SG diduga menggunakan orang berinisial Riki, yang seolah menalangi dulu uang hotel tersebut yang diterima oleh Sekretaris NPCI Agung Fajar Bayu Ajie. Namun sebagian uang tersebut diberikan untuk kepentingan pribadi SG melalui transfer ke rekening sopir SG, yaitu, Imam Mudrikah dan secara tunai untuk menyembunyikan jejak.  

"Setelah mendapatkan dana hibah dari Pemprov dana tersebut dibuat LPj yang tidak sesuai kenyataan sebab sebagian dana diduga sudah diambil untuk kepentingan SG," ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Sufirman Rahman membantah tuduhan penggelapan dana sebagaimana yang diberitakan. Sufirman menegaskan, pemberitaan tentang tuduhan penggelapan uang yang diberitakan oleh media, itu tidak benar.

Selain itu, ia mengaku, belum menerima sprindik penetapan tersangka kasus dugaan penggelapan dana proyek videotron. Sufirman Rahman mengaku, penetapan tersangka kasus dugaan penggelapan dana proyek videotron yang diumumkan Ditreskrimum Polda Sulsel diketahui dari pemberitaan.

Kasus pengadaan videotron, kata Sufirman, pada kenyataan sudah selesai berdasarkan hasil audit dan evaluasi internal UMI, khususnya Tim Pencari Fakta UMI. “Dengan demikian, UMI memutuskan mencabut materi laporan polisi tertanggal 25 Oktober 2023 di Polda Sulsel. Pada tanggal 9 Maret memang telah ada pencabutan resmi laporan polisi," ungkap Sufirman.
Meski demikian, Polda Sulsel tetap melanjutkan proses dugaan pelanggaran pidana dari laporan UMI tersebut. Sufirman melanjutkan, duduk perkara proyek pengadaan videotron yang menyeret namanya terjadi saat dirinya menjabat sebagai Asisten Direktur II UMI.

"Peran saya sebagai pembantu direktur, berkaitan dengan administrasi, keuangan termasuk pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana serta perencanaan. Itu tupoksi saya," kata Sufirman, dalam siaran persnya, Rabu, 25 September 2024.

"Saat dananya cair, keterlibatan staf saya itu karena usulannya dari bagian keuangan, maka pada saat mau dicairkan staf keuangan saya dipanggil untuk menerima uangnya sebesar Rp1 miliar lebih. Selanjutnya diserahkan langsung kepada rekananya saudara Ibnu," sambungnya.

Dia menegaskan uang tersebut sama sekali tidak singgah. Dan itu juga diakui Ibnu pada saat diperiksa di Polda Sulsel. Meskipun sebelumnya dia menyangkal menerima uang tersebut.

"Dia malah menyangkal tidak terima uang tersebut padahal proyeknya sudah selesai. Waktu itu belum ditemukan kuitansinya. Tapi begitu kuitansinya ditemukan, Ibnu tidak bisa berkutik lagi, dan akhirnya Ibnu mengakui menerima uang tersebut," beber Sufirman.

Sufirman mengatakan. dalam mekanisme acara pidana, dirinya belum bisa mengambil langkah menyikapi penetapan tersangka kasus dugaan penggelapan dana proyek videotron tersebut.
Profesor Fakultas Hukum (FH) UMI itu, menjelaskan, sudah menguasakan pengacara yang saat ini telah berada di Mapolda Sulsel, menangani kasus yang menjerat dirinya.

"Tentu dalam acara pidana belum ada yang dapat kami lakukan. Tapi karena penyampaian secara resmi tentang Sprindik penetapan tersangka belum ada maka kami belum melakukan apa-apa," ungkap Sufirman kepada wartawan di lanatai 9 Gedung Menara UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Ketua Pengawas YW UMI, Syahrir Mallongi, yang juga penanggung jawab Tim Pencari Fakta kasus tersebut menegaskan, dalam beberapa kasus tersebut, Sufirman diseret untuk satu kasus yakni pengadaan Video Trone PPS UMI.

“Jadi tidak semua kasus. Beliau hanya ada di dalam dugaan kasus Videotron. Namun setelah dilakukan pencarian fakta, ditemukan Sufirman tidak terlibat sehingga kasus tersebut dicabut dari Polda Sulsel,” bebernya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

PALEMBANG, iNews.id – Tiga mantan petinggi PT Waskita Karya (persero) tbk sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan light rail transit (LRT) Sumsel yang berpotensi merugikan negara Rp1,3 triliun. Ketiga tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Kota Palembang.

Ketiga tersangka yakni, Tukijo selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Ignatius Joko Herwanto (Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya), Septiawan Andri Purwanto (Kepala Divisi Gedung III).

Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Umaryadi mengatakan, penetapan sekaligus penahanan tiga tersangka korupsi pembangunan LRT Sumsel ini merupakan hasil penyidikan.

“Tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dalam menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Sebelumnya ketiganya juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi hingga statusnya dinaikkan sebagai tersangka," ungkap Aspidsus, Jumat (20/9/2024).

Dia mengungkapkan, modus perkara yang dilakukan para tersangka ditemukan adanya dugaan korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta ringan atau LRT dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun.

“Adanya dugaan mark-up terhadap kontrak pekerjaan perencanaan pada kegiatan pembangunan prasarana LRT Sumsel. Selain itu, dugaan aliran dana berupa uang suap atau gratifikasi kepada beberapa pihak dengan total Rp25,6 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, tim penyidik telah menyita uang sebesar Rp2,88 miliar yang merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi kepada beberapa pihak tersebut.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Tipikor Pakjo Palembang.

Editor: Kastolani Marzuki