JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW) menjadi tersangka.

MW dianggap bersekongkol dengan pengacara untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, agar anaknya divonis bebas dalam kasus penyiksaan hingga tewas sang kekasih, Dini Sera Afriyanti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, persekongkolan itu berawal dari pertemuan MW dengan Lisa Rahmat (LR) yang merupakan kuasa hukum Ronald Tannur tahun lalu.

Qohar mengatakan bahwa tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.

"MW memiliki hubungan yang dekat dengan LR sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Jadi mereka sudah lama saling kenal," tambah dia.

Cerita berawal pada 5 Oktober 2023, ketika LR bertemu di salah satu kafe di Surabaya dengan MW untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor LR di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, LR menyampaikan kepada MW terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur dan langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat MA) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

LR kemudian bersepakat dengan MW untuk biaya pengurusan Ronald Tannur. Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW.

"Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tsk MW akan mngganti dikemudian hari. Dalam permintaan dana terkit pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW," lanjut Qohar.

Qohar menjelaskan, LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani pekara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," tegasnya.

Penahanan tersebut berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024. Ia ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, MW menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya.

MW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Ronald Tanur Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

Sebelumnya, Kejagung resmi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka.

Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap MW secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW sehigga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar.

Penetapan ini berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024.

Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bisnis.com, SURABAYA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember HS dalam kasus dugaan korupsi pengadaan billboard, setelah sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Budi Hermanto di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) saat dikonfirmasi membenarkan terkait penahanan seorang pejabat Pemkab Jember tersebut. "Iya benar," ucap Budi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan tersangka HS selaku Plt Kepala Bapenda 2023 dan saat ini selaku Sekda Kabupaten Jember diduga tanpa didasari kewenangan dalam penyelenggaraan belanja reklame tetap (billboard). Namun, HS melakukan belanja reklame tetap (billboard).
"Seharusnya penyelenggaraan reklame tetap (billboard) tersebut dilakukan oleh Biro Reklame sesuai Pasal 9 Perbup 42 tahun 2011," ujarnya.
Tersangka HS dalam pelaksanaan belanja reklame tetap (billboard) dilakukan dengan cara pemecahan paket yang seharusnya dilaksanakan dengan metode tender.

"Terdapat kerugian negara sebesar Rp1.715.460.002, sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur," tuturnya.
Selanjutnya, setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, HS dilakukan penahanan pada hari Sabtu 2 November 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka.
Terhadap HS dikenakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujar Dirmanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menilai Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tepat untuk menahan suku bungaBI Rate sebesar 6%, pada masa menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo.

Satria melihat BI memilih tidak memangkas suku bunga acuan demi mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, tertutama menjelang pelantikan presiden baru.

“Kami percaya BI cenderung menjaga stabilitas pasar keuangan menjelang transisi pemerintahan baru,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Mengingat, rupiah sepanjang bulan ini hingga 15 Oktober 2024 telah mengalami depresiasi sebesar 2,82% akibat memanasnya kondisi geopolitik.

Terlepas dari nada hati-hati yang disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Satria percaya bahwa siklus pelonggaran akan terus berlanjut pada dua bulan terakhir 2024.

Satria mempertahankan perkiraannya bahwa akan adanya penurunan suku bunga acuan sebesar 50 bps, masing-masing 25 bps, pada November dan Desember.

Menurutnya, penurunan BI Rate baru akan dilakukan setelah indeks dolar atau DXY dan imbal hasil surat utang global kembali menurun.

Pasalnya, DXY yang sebelumnya diperkirakan akan melandai, justru menunjukkan penguatan ke level 103 sepanjang Oktober ini.

Berbeda dengan bank sentral di kawasan regional, di mana bank sentral di Filipina dan Thailand secara tak terduga memangkas suku bunga acuan mereka sebesar 25 bps kemarin.

“Kami setuju dengan sikap Gubernur BI yang mengisyaratkan bahwa stabilitas rupiah akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat, karena sentimen investor masih dapat dengan mudah berubah ke satu arah atau yang lain,” lanjutnya.

Ke depan, BI perlu memperhatikan risiko mulai dari pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang bakal digelar Federal Reserve (The Fed) pada 6 dan 7 November 2024 mendatang.

Selain itu, juga Israel dan Iran berada di ambang perang besar-besaran, serta hasil pemilihan Presiden AS dalam waktu dekat.

Tepatnya langkah BI dalam menahan suku bunga dengan dasar bahwa pemangkasan yang terlalu cepat di tengah kondisi global yang memanas, dapat mendorong aksi jual aset oleh investor asing.

Dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Gubernur BI Perry Warjiyo tetap mencermati ruang penurunan suku bunga dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pertumbuhan ekonomi.

“[Untuk saat ini] Sabar, arahnya memang kami masih melihat ruang penurunan suku bunga ke depan, masalah timing dan magnitude, kami akan mengukur data independen,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Purnawirawan Firli Bahuri seolah tersandera. Hampir satu tahun eks Ketua KPK itu berstatus tersangka, tetapi proses hukum perkaranya berjalan sangat lambat.

Firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 29 November 2024. Kasusnya ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penetapan tersangka berawal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ajudan Syahrul bernama Panji Harjanto. BAP dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dengan terdakwa Syahrul sendiri.

Sebelumnya, Syahrul diseret ke meja hijau atas kasus tindak pidana korupsi.

Ia dinilai bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian dengan penyedia barang dan jasa.

Dalam BAP Panji, terungkap bahwa Firli sempat meminta uang senilai Rp 50 miliar kepada Syahrul.

Terungkap pula dari mulut Syahrul dalam sidang lainnya bahwa mantan menteri pada pemerintahan Joko Widodo itu pernah mengirimkan uang kepada Firli sebanyak dua kali, yakni masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Uang Rp 500 juta diserahkan dalam bentuk valuta asing melalui ajudan pada saat keduanya bermain bulu tangkis di lapangan bulu tangkis. kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022.

Sementara uang Rp 800 juta diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang Kombes (Pol) Irwan Anwar, beberapa waktu kemudian. Irwan diketahui merupakan saudara Syahrul.

Kasus TPPU

Setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka, pada Desember 2024 penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Firli.

Salah satu temuan kuat dalam penyelidikan itu adalah beberapa aset tanah dan bangunan milik Firli di Jakarta dan Yogyakarta.

Aset itu tak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hanya saja, sejauh ini polisi belum mengumumkan apakah status perkara TPPU itu sudah masuk ke dalam penyelidikan atau belum.

Polisi memastikan kasus pemerasan dan dugaan TPPU akan dalam berkas yang terpisah.

Belum habis polisi menyelidiki dua perkara itu, polisi kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah mengusut laporan terhadap Firli atas kasus dugaan pertemuan dengan pihak yang berperkara.

Laporan itu merujuk pada pertemuan Firli dengan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022, tempat diduga Syahrul menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing.

Pada Agustus 2024, polisi mengumumkan status kasus dugaan pertemuan Firli dengan SYL telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Terbaru, polisi mengungkapkan, sebanyak 160 saksi diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli dan SYL.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 11 saksi ahli untuk kasus pemerasan dan dua saksi ahli untuk kasus dugaan pertemuan dengan SYL.

Sejauh ini, polisi belum menahan Firli meski eks Kapolda Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL.

Tidak ideal

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada batas waktu untuk proses penyidikan pada suatu peristiwa pidana.

Meski begitu, proses pengusutan tiga perkara yang menjerat Firli terkesan jalan di tempat sehingga publik mempertanyakan kinerja dari kepolisian.

“Ini tidak ideal, seperti sengaja memperlambat membuat orang lupa. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi, FB adalah penegak hukum yang memanfaatkan kedudukannya melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Karena tidak ada batas waktu proses pengusutan suatu peristiwa pidana, Abdul menilai, polisi harus segera memberikan kepastian hukum dengan langkah penahanan dan peningkatan status perkara.

“Secara teknis yuridis, peristiwa pidananya sudah jelas. Seharusnya sudah disidangkan. Solidaritas korsa harus dikesampingkan,” tegas Abdul.

Tersandera

Walaupun tidak ada batas waktu sebuah penyidikan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengingatkan bahwa dalam pengusutan suatu peristiwa pidana harus menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah.

Apabila terkesan lambat, opini publik akan berkembang sehingga berasumsi kasus Firli sebagai “mainan” aparat kepolisian belaka.

“Seperti apa mainannya? Mainannya adalah bagian dari sandera politik. Maka, harusnya segera diselesaikan penyidikannya dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa ini adalah bagian dari keseriusan penyidikan,” kata Isnur kepada Kompas.com, Rabu.

Kenyataannya, jangankan duduk di kursi pesakitan, sampai detik ini polisi belum menahan Firli.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat pun tak terhindarkan. Alhasil, publik hanya bisa berasumsi negatif kepada kepolisian.

“Kenapa enggak dilimpahkan? Pertanyaan, apa yang ditunggu? Apa alasan menunda proses ini? Apakah menunggu, misalnya, pergantian Presiden, menunggu Pilpres, menunggu hasil Pemilu. Kan itu banyak momentum politik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan,” ungkap Isnur.

Seyogianya, polisi harus menyingkirkan jiwa korsa dalam pengusutan kasus Firli. Oleh karena itu, profesionalisme dalam kasus ini sangat dipertaruhkan.

"Ini kan juga pertaruhan di mata internasional. Sejauh mana investigator polisi di Indonesia itu bekerja cepat. Masa pekerjaannya doang sampai menunggu setahun? Kan itu jadi pertanyaan,” ujar Isnur.

"Ini polisi mampu enggak sih? Di mata ini ya, di mata forum internasional kepolisian. Itu jadi pertanyaan kan,” kata dia lagi.

Dengan begitu, YLBHI mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto beserta jajaran untuk mempercepat proses hukum Firli agar bisa dibuktikan di meja hijau.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021. Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah.

Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan. Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar.

Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate. Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar.

Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Rorotan, 4 Ditahan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/17512171/kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-pengadaan-tanah-di-rorotan-4-ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pengguna Telegram disarankan melakukan pencadangan atau backup data seiring terjadinya skandal penangkapan pemilik platform asal Rusia itu.

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya mengakui bahwa selama ini banyak konten melanggar hukum yang bertebaran di Telegram. Namun, menurutnya kebebasan tersebut secara tidak langsung akan memaksa Telegram membatasi konten negatif di platformnya.

Alfons memperkirakan Telegram akan survive meskipun pemiliknya ditangkap atas tuduhan pembiaran konten negatif di dalam platform.

"Namun, [nantinya] konten negatif jelas akan lebih sulit dibagikan di platform ini," ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (25/8/2024).

Dia pun tetap menyarankan para masyarakat umum pengguna Telegram untuk backup data yang dianggap penting. Selain itu pengguna juga disarankan mengaktifkan two factor authentication (TFA) untuk melindungi akun Telegram dari pencurian.

Sebaliknya, dia juga mengingatkan para pengguna yang selama ini memanfaatkan Telegram untuk konten negatif dan aktivitas melanggar hukum untuk mempertimbangkan kembali seiring adanya skandal penangkapan pemilik Telegram. Musababnya, kata Alfons, tidak menutup kemungkinan data rahasia akan bisa diakses pihak berwenang.

"Kalau memiliki data penting di sosial media, termasuk Telegram. Memang disarankan untuk melakukan backup teratur karena tidak ada jaminan bahwa konten kita di platform sosmed akan terlindungi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sosok pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov yang baru saja ditangkap di Bandara Bourget, Prancis pada Sabtu (24/8/2024) malam ternyata memiliki kekayaan fantastis.

Mengacu Forbes Real Time Billionaires pada Minggu (25/8/2024) Pavel Durov merupakan orang terkaya ke-120 di dunia, dengan total harta kekayaan sebesar US$15,5 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, maka sebesar Rp241,08 triliun (kurs jisdor Rp15.554 per dolar AS).

Adapun, kekayaan Durov sempat melonjak drastis dari US$3,4 miliar pada 2020 menjadi US$17,2 miliar pada 2021. Kekayaan itu terutama disumbang dari aplikasi perpesanan Telegram, yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.

Adapun, Telegram aplikasi yang digunakan secara gratis itu bersaing dengan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp milik Facebook.

Pavel Valeryevich Durov merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1984. Dia merupakan seorang pengusaha di Prancis-Saint Kitts dan Emirat kelahiran Rusia yang dikenal sebagai pendiri situs jejaring sosial VK dan aplikasi Telegram Messenger.

Dia memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Negeri Saint Petersburg pada 2006. Selepas menyelesaikan studinya, Durov bersama kakaknya, Nikolai Durov menciptakan aplikasi VKontakte dengan Ilya Perekopsky, yang kemudian dikenal sebagai VK.

Alhasil, Durov dikenal sebagai "Mark Zuckerberg-nya Rusia" karena dia menciptakan Vkontakte (VK), jaringan sosial terbesar di Rusia, pada usia 22 tahun.

Pada tahun 2018, Pavel, bersama saudaranya Nikolai, mengumpulkan US$1,7 miliar dari investor untuk membuat TON, sebuah sistem blockchain, namun sistem tersebut ditutup setelah SEC melarangnya.

Durov meninggalkan Rusia pada 2014 setelah dia menolak bekerja sama dengan dinas rahasia Rusia dan memberikan data terenkripsi dari pengguna jejaring sosial pertamanya, VK.

Kemudian, Durov memindahkan dirinya dan Telegram ke Dubai pada tahun 2017, dan Durov menjadi warga negara Prancis pada 2021.

Sejak perang Ukraina dimulai pada 2022, Telegram telah menjadi sumber informasi penting, dan banyak disinformasi pula, terkait dengan konflik tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya segera mengklarifikasi situasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Durov kelahiran Rusia. Dia meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang dia jual.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

Melasnir Reuters, TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Kementerian Dalam Negeri dan polisi Prancis tidak memberikan komentar.

Setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram telah menjadi sumber utama konten tanpa filter – dan terkadang grafis dan menyesatkan – dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi ini telah menjadi sarana komunikasi pilihan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan para pejabatnya. Kremlin dan pemerintah Rusia juga menggunakannya untuk menyebarkan berita mereka. Ini juga menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana orang Rusia dapat mengakses berita tentang perang tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT).

Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hingga kini masih mandek di Polda Metro Jaya.

Pihak kejaksaan hingga kini belum menerima berkas perkara Firli yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

“Tanyakan penyidik kenapa belum dikirim,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Menurut Rudi, kejaksaan sudah memberikan sejumlah instruksi kepada penyidik mengenai kekurangan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara.

Salah satunya mengenai penguatan alat-alat bukti yang terkait dengan unsur pelanggaran Firli Bahuri.

“Ya alat bukti terkait, dengan penguatan alat bukti masing-masing unsur misalkan. Tapi perkembangannya silakan tanyakan penyidik,” kata Rudi.

“Karena ini masih ranah penyidikan alangkah baiknya disampaikan ke penyidik. Sekarang kewenangan ada di penyidik,” sambungnya.

Adapun saat ini terdapat dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Pertama adalah dugaan pemerasan terhadap Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Firli Bahuri, yang masih berkaitan dengan perkara pemerasan.

Atas dasar itu, kata Rudi, pelimpahan berkas dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri sewajarnya dilaksanakan sekaligus.

“Substansi perkaranya untuk rasa keadilan harusnya bersama-sama. Ibaratnya tidak ada perkara yang dicicil, sepanjang alat buktinya mendukung. Sehingga tidak melanggar HAM,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, sejak penetapan tersangka sampai dengan saat ini, Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan Firli Bahuri tanpa alasan yang jelas.

Polda Metro Jaya justru menyatakan bahwa penyidik sedang menelusuri perkara lain yang menjerat Firli.

"Kami sudah mengantongi alat bukti yang mendukung," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/7/2024).

Selain itu, lanjut Ade, penyidik juga telah memeriksa seluruh saksi yang diduga mengetahui perkara itu.

Meski tak menyebutkan secara gamblang, Polda Metro disinyalir tengah mendalami kasus soal TPPU dan dugaan bahwa Firli pernah bertemu pihak yang berperkara semasa menjabat Ketua KPK.

"Intinya, selain perkara terkait pemerasan, kami sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus," tutur Ade saat ditanya apakah kasus yang diselidiki terkait TPPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) inisial DSH terkait kasus korupsi.

Penyidik Jampidmil, pun melakukan penahanan terhadap DSH dalam kasus yang merugikan negara Rp 55 miliar itu. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, DSH ditahan di Rutan Salemba cabang Kejakgung untuk penyidikan lanjutan.

“Diketahui sebelumnya, bahwa tersangka DSH ditangkap oleh tim satgas SIRI Kejaksaan Agung karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan sebagai saksi,” kata Harli, dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Harli melanjutkan, karena pemangkiran berkali-kali itu, penyidik koneksitas Jampidmil bersama Satgas SIRI Kejakgung melakukan penangkapan. “Selanjutnya, dalam pemeriksaan, cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik melakukan penahanan,” ujar Harli.

Jampidmil Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Indrajit menerangkan, kasus yang menajdi DSH sebagai tersangka sebetulnya terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia BRI).

DSH sebagai anggota TNI, selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong, Kabupaten Bogor, bersama-sama pegawai BRI mengajukan kredit BRIGuna senilai Rp 55 miliar di sejumlah kantor unit. “Sehingga merugikan negara kurang lebih Rp 55 miliar,” begitu kata Indrajit.

Dalam kasus ini, kata Indrajit, pegawai BRI yang turut membantu peran tersangka DSH, pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, Indrajit, dalam siaran pers Kejakgung tersebut, juga tak menyebutkan siapa tersangka yang berasal dari pegawai BRI itu.

Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menerima banyak laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah. Ijazah tersebut ditahan karena siswa tidak mampu membayar uang sekolah dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar. Jhonny mengatakan, dari laporan yang ada, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp800 juta lebih.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.

"Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak," katanya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa, bila ijazah tertahan, karena otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan. "Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah," katanya.

Ia berharap program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.

"Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90," katanya.

Baca juga: Ijazah Ditahan Karena Belum Bayar Tunggakan 'Uang Sekolah' Jadi Aduan Terbanyak

(CEU)