BANDUNG, iNews.id – Dua tersangka kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar 2021-2023 ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jumat (11/10/2024). Kedua tersangka yakni, KF selaku pelatih atletik didan CPA, Bendahara NPCI Jabar. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya mengatakan, kedua tersangka ditahan di dua tempaat berbeda. 

KF ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Kemudian, KF dijebloskan ke Rutan Kelas 1A Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.

"Tersangka CPA selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024," kata Kasipenkum Kejati Jabar.

Nur Sricahyawijaya menyatakan, tersangka KF dan CPA disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," ujar Nur Sricahyawijaya.

Kasi Penkum menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

Uraian perbuatan korupsi yang terjadi sebagai berikut, pada tahun anggaran 2021, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp67 miliar untuk persiapan Pekan Paraliympic Daerah (Peparda) dan Pekan Paraliympic Nasional (Peparnas) VI di Papua.

Tersangka KF disuruh oleh SG selaku Ketua NPCI Jabar untuk melakukan pengadaan sepatu atlet, official, pelatih, dan manajer cabang olahraga. Tersangka KF meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan harga sepatu telah di-mark up.

Kemudian, pada tahun anggaran 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar untuk kegiatan Peparda di Bekasi. Tersangka KF yang ditunjuk sebagai Koordinator Cabor Atletik mendapat dana hibah sebesar Rp359.723.000. Dana tersebut untuk honor 70 petugas lapang, 55 wasit, 8 petugas keamanan, 1 dokter, 8 orang UPP.

"Namun tersangka KF sebagai penanggungjawab Koordinator Cabor Atletik membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) yang tidak dapat dipertanggungjawabakan karena tanda tangan dan data identitas sebagian besar fiktif. Dana tersebut diduga dugunakan oleh SG dan tersangka KF dengan cara uang tersebut di simpan di dalam rekening BCA atas nama Indah Meydiana (pembantu KF)," tutur Kasi Penkum.

Pada 2023, kata Nur Sricahyawijaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp36 miliar. Tersangka KF bersekongkol dengan SG untuk meminjam dana hibah tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Tersangka KF disuruh untuk konfirmasi ke Bank BJB agar menyiapkan dana NPCI sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya SG menyuruh tersangka KF mencairkan dana hibah tersebut dengan dalih dana hibah tersebut dipinjam sebentar oleh SG. Akhirnya dana hibah dapat dicairkan.

"Uang tersebut dibawa oleh tersangka KF untuk diserahkan kepada SG. Namun sampai sekarang dana hibah yang dipinjam SG belum pernah dikembalikan," ucap Nur Sricahyawijaya.

Praktik korupsi dana hibah NPCI Jabar berlanjut. SG menyuruh ASL memindahkan dana hibah NPCI Jabar ke rekening atas nama Asri Indah Lestari. Selanjutnya ASL mencairkan uang di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Buah batu sebesar Rp.1 miliar. Namun karena dana tidak cukup, selanjutnya tersangka KF menghubungi Bank BJB Tamansari untuk menyiapkan  uang sebesar Rp500 juta.

Menurut Kasi Penkum, NPCI Jawa Barat mendapatkan dana hibah untuk opersional, namun dalam pelaksanaan penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB dalam proposal. Bidang- bidang tidak diberikan anggaran sesuai yang seharusnya. Justru ada uang diduga diambil/ditarik secara tunai atas perintah SG sebanyak 2 kali, sebesar sekitar  Rp1,2 miliar pada waktu yang berbeda oleh CPA selaku Bendahara NPCI. Kemudian uang itu diserahkan kepada SG dua kali di Garut dan Bandung.

"Dana yang diambil tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi SG sehingga ada dugaan LPj telah dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah isinya benar. Hal ini bisa dilihat dari rekening koran BPJ an. NPCI JABAR dan penggunaannya yang tercantum dalam LPj dana hibah di  DPPKA Pemprov Jabar," ujar Kasipenkum.

Selain itu, tutur Nur Sricahyawjaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah dari Pemprov Jabar untuk Pelatda pada 2021 dan 2023 yang seharusnya digunakan untuk menjaring atlet-atlet disabilitas terbaik di Jawa Barat untuk dibina dan dilatih lalu dikirim ke Peparnas mewakili Provinsi Jawa Barat, namun SG dan orang-orangnya memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Modus yang dilakukan, mengurangi kualitas pelayanan, seperti hotel untuk penginapan para atlet dan pelatih demi mendapat keuntungan pribadi. Satu kamar dihuni tiga orang, sangat tidak memenuhi standard," tutur Kasi Penkum.

Untuk itu, kata Nur Sricahyawijaya, SG diduga menggunakan orang berinisial Riki, yang seolah menalangi dulu uang hotel tersebut yang diterima oleh Sekretaris NPCI Agung Fajar Bayu Ajie. Namun sebagian uang tersebut diberikan untuk kepentingan pribadi SG melalui transfer ke rekening sopir SG, yaitu, Imam Mudrikah dan secara tunai untuk menyembunyikan jejak.  

"Setelah mendapatkan dana hibah dari Pemprov dana tersebut dibuat LPj yang tidak sesuai kenyataan sebab sebagian dana diduga sudah diambil untuk kepentingan SG," ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar akan membuat nota pendapat atas penghentian penyidikan Pegi Setiawan (PS). Nota pendapat itu menanggapi surat yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya mengatakan, Polda Jabar telah mengirimkan surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas nama Pegi Setiawan pada pada 12 Juli 2024.

"Pemberitahuannya itu sudah dihentikan penyidikan  atas nama PS. Sikap kami dari jaksa, akan membuat nota pendapat. (Kejati Jabar) akan mengirimkan kembali ke teman-teman penyidik Polda, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang telah dikirimkan ke kami," kata Kasipenkum.

Diketahui, Pegi Setiawan bebas dari jerat kasus kematian Vina dan Eky setelah hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin 8 Juli 2024.

Sebelumnya, Pegi ditetapkan sebagai tersangka pelaku utama kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky. Peristiwa kelam itu terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam.

Namun tuduhan itu ternyata tidak berdasar. Polda Jabar tidak memiliki bukti otentik seperti sidik jari Pegi di alat pembunuh, DNA korban di pakaian dan motor Pegi, tidak menunjukkan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi.

Selain itu, tidak ada bukti digital forensik berupa percakapan di telepon seluler yang dapat membuktikan ada perencanaan pembunuhan yang dilakukan Pegi terhadap kedua korban.

Status tersangka ditetapkan kepada Pegi hanya didasarkan keterangan saksi. Selain itu, polisi hanya menunjukkan foto, ijazah, Kartu Keluarga, dan STNK motor milik Pegi.

Sementera, Pegi memiliki alibi kuat berada di Bandung, bekerja sebagai kuli bangunan, saat peristiwa itu terjadi. Alibi ini pun dikuatkan oleh kesaksian sejumlah saksi, seperti Agus dan istrinya, pemilik rumah, serta Suharsono alias Bondol, teman kerja Pegi pada Agustus 2016 silam.

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjebloskan eks Pj Bupati Bandung BaratArsan Latif (AL) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Kota Bandung atau Rutan Kebonwaru, Senin (15/7/2024). AL ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto mengatakan, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut ditahan selama 20 hari terhitung mulai 15 Juli hingga 3 Agustus 2024. 

"Surat perintah penahanan Kepala Kejati Jabar nomor print 1677/M.2.5FD207/2024 tanggal 15 Juli 2024 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024," ujarnyaa di Kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (15/7/2024) malam.

Dia menjelaskan, AL ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

"Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam," katanya.

Dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, tersangka AL aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Dia diduga memasukkan ketentuan dan persyaratan di luar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

"Dengan maksud agar mengarahkan PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang. Akhirnya PT PGA memenangkan lelang bangun guna serah pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka," ujar Aspidsus.

Setelah mengatur proses lelang, tersangka AL yang saat itu menjabat sebagai inspektur 4 di Unspektorat Kemendagri menerima sejumlah uang tunai dan transfer ke rekening pribadi dan keluarga. 

Uang tersebut diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama mengurus perbup tersebut. Uang itu diberikan oleh tersangka INA melalui AN.

"Selain itu, AL juga meminta agar dapat memasok material dalam pembangunan Pasar Cigasong," katanya.

Atas perbuatan, tersangka AL disangkakan melanggar Pasal 5, 12 huruf e Pasal 11, 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke 1 KUHP.

"Ketiga tersangka lain sudah ditahan dan segera dilimpahkan ke pengadilan, berbarengan bertiga. Berkas AL dipercepat supaya segera dilimpahkan dengan tiga tersangka lain," ucapnya.

Sementara itu, AL yang dibawa keluar dari Gedung Kejati Jabar enggan berbicara. Dia mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol dan didampingi petugas. 

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan aspek formalitas dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Kota Cirebon pada 2016, yang dilakukan Polda Jawa Barat (Jabar) memang cacat hukum. Hal tersebut ditandai oleh tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jabar.

Mereka pekan lalu sudah mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan ke penyidikan kepolisian sebelum Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung mengabulkan permohonan praperadilan pada Senin (8/7/2024). Kejagung pun tidak heran apabila akhirnya hakim Eman Sulaeman mengabulkan gugatan kuasa hukum Pegi atas penetapan tersangka oleh Polda Jabat.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menerangkan, tim JPU Kejati Jabar dalam pemulangan berkas perkara Pegi sudah menebalkan beberapa catatan petunjuk terkait keabsahan penyidikan. Beberapa di antaranya, terkait syarat formal, yang menjadi prosedural hukum beracara.

Misalnya, kata Harli, dalam penetapan Pegi sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan mendapat catatan kritis. "Setelah ditangkap, terhadap yang bersangkutan (Pegi) tidak terlebih dahulu sebagai saksi. Tetapi, diperiksa langsung sebagai tersangka," kata Harli saat ditemui di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Padahal, kata Harli, Polda Jabar semestinya mentaati ketentuan hukum beracara pidana yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap seseorang harus berawal dari pemeriksaan sebagai saksi. Adapun Pegi langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Merujuk keputusan MK, bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini yang tidak dijalankan oleh penyidik kepolisian," ujar Harli.

Oleh sebab itu, menurut Harli, JPU memandang putusan praperadilan PN Kota Bandung yang membebaskan Pegi sebagai tersangka dapat dimaklumi sebagai putusan yang tepat. "Kami sebagai pihak penuntutan sangat menghormati keputusan pengadilan ini. Dalam hal ini, putusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut harus tetap dilaksanakan," ujar Harli.

Dia menjelaskan, putusan praperadilan tersebut akan menjadi acuan baru JPU Kejati Jabar dalam merespons langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan penyidik Polda Jabar. Terutama, kata Harli, terkait degan berkas yang sudah dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik Polda Jabar.

Dia menyebut, jika pun penyidik tetap mengirimkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan saat pengembalian berkas perkara tersebut, tim JPU Kejati Jabar tetap akan menjadikan putusan PN Kota Bandung sebagai dalil penolakan lanjutan. Sehingga berkas perkara harus disempurnakan.

"Kalau berkas perkara yang sudah dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik kembali mengajukan sesuai dengan petunjuk dari jaksa, maka dalam kasus ini, jaksa penuntut umum akan mengacu pada fakta hukum baru yang sudah diputuskan oleh praperadilan PN Jawa Barat, yang mengabulkan seluruh materi permohonan praperadilan," kata Harli.

"Artinya, jika penyidik tetap melimpahkan berkas perkara dimaksud, jaksa penuntut akan tetap mengembalikan berkas perkara itu kembali ke penyidik dengan catatan bahwa sudah ada putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonan," ucap Harli menambahkan.

Pegi bebas...

Hakim praperadilan PN Kota Bandung pada Senin, membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.