KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus. Keduanya pun langsung digiring ke ruang tahanan.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Thomas Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Meski demikian, Kejagung mengaku belum menemukan adanya aliran dana ke Thomas Lembong.

Kerap bersebrangan dengan Bahlil

Tom Lembong sendiri selama ini dikenal cukup vokal dalam mengkritik pemerintah selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sendiri juga pernah masuk lingkaran pemerintahan Jokowi.

Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian Jokowi mempercayai Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.

Tom Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi. Pada 2021, ia berlabuh menyeberang ke gerbong perubahan dengan bergabung bersama kubu Anies Baswedan dan menjabat sebagai co-captain Timnas Amin.

Banyak kritik yang dilontarkan Thomas Lembong kala itu. Misalnya saja soal polemik hilirisasi nikel. Saat menjabat timses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel terlalu diprioritaskan, akibatnya sektor lain terbengkalai.

Sementara itu, peluang penyerapan kerja di industri nikel, pabrik baterai, dan mobil listrik lebih sedikit. Pasalnya, sektor hilirisasi nikel ini merupakan sektor padat modal, bukan padat karya.

Thomas Lembong juga menilai, hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan. Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar.

"Kalau lihat tren harga nikel itu sempat melonjak waktu kita tutup keran ekspor, merugikan nasabah kita, mungkin menguntungkan kita. Tapi setelah hilirisasi ini sudah jalan dan kita membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok," kata dia dalam program GASPOL Kompas.com pada 10 Februari 2024.

Ia menambahkan, hal ini hanya memberikan keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia.

Tom Lembong menuturkan, pola bekerja seperti ini merugikan semua pihak. Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik, perlahan akan turun menuju kolaps.

"Jadi yang lebih rasional itu, tidak ugal-ugalan, lebih konsisten, jadi peningkatan proyeksinya itu pelan-pelan dan betahap," imbuh dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sendiri menyebut, eksploitasi nikel yang dilakukan saat ini dapat membuat total cadangan nikel habis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.

Untuk itu, ketika penambangan nikel dilakukan dengan lebih perlahan termasuk pemrosesan dan penjualan, harapannya cadangan nikel Indonesia dapat bertahan 30 hingga 50 tahun ke depan.

"Jadi ini kaya, keruk, lempar ke pasar dunia, sebentar lagi sudah habis. Nanti 20 tahun lagi kita butuh nikel kita harus keliling dunia ngemis-ngemis, balikin dong impornya," terang dia.

Selain itu, Thomas Lembong juga menyoroti soal penggunaan masif lithium ferro phosphate (LFP) secara global sehingga dunia saat sekarang tak terlalu bergantung pada nikel.

Dibalas Bahlil

Beberapa hari kemudian, Bahlil Lahadalia yang kala itu menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM lalu membalas argumen Thomas Lembong yang sejatinya merupakan pendahulunya di BKPM.

Melansir Harian Kompas, dalam konferensi pers "Kinerja Investasi Tahun 2023" yang digelar di gedung Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, 24 Januari 2024, Bahlil bahkan menghabiskan sampai 32 menit dari total 48 menit paparannya, yang semestinya untuk menjelaskan hasil realisasi investasi tahunan, hanya untuk menjawab dan menyindir Lembong.

Menurut Bahlil, ucapan Lembong bahwa nikel akan ditinggalkan produsen mobil listrik adalah kebohongan publik.

LFP, ujarnya, hanya dipakai oleh sebagian mobil Tesla. Jarak tempuh mobil listrik dengan baterai berbahan baku nikel disebutnya masih lebih baik dibandingkan LFP.

Pemain baterai listrik terbesar dunia juga sudah berinvestasi di Indonesia dan masih menggunakan nikel sebagai bahan baku.

"Nikel ini komoditas kritikal dunia. Jadi, jangan dianggap remeh barang ini. Dalam pertarungan diplomasi geopolitik, (posisi nikel) ini luar biasa," kata Bahlil.

Ia juga membantah anggapan kalau hilirisasi nikel RI membuat harga komoditas itu turun. Menurut dia, harga nikel yang naik turun murni karena mekanisme pasar. Sebaliknya, Indonesia justru diuntungkan oleh hilirisasi nikel karena nilai tambah ekonomi meningkat dan ekspor nikel tumbuh pesat.

Di sisi lain, RI juga mulai menjajaki investasi baterai listrik berbasis LFP setelah ditemukannya cadangan lithium di Grobogan, Jawa Tengah. "Yang penting negara kita untung," kata Bahlil.

Sindir almamater Lembong

Bahlil juga mengungkapkan, realisasi investasi masa kepemimpinan Tom Lembong tidak mampu mencapai target investasi. Sementara itu, ketika masa kepemimpinannya, capaian investasi meningkat dan hasil realisasi pun memenuhi atau melebihi target.

Bahlil bahkan menyinggung kampus almamater Thomas Lembong yang mentereng, namun kinerjanya sebagai Kepala BKPM sebelumnya masih kalah dengan dirinya yang lulusan kampus di Papua.

“Jadi, ini perbandingan pejabat terdahulu yang lulusan Harvard sekolahnya hebat, dengan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, Jayapura. Jadi, tidak usah di Harvard, lah. Tidak mesti yang katanya pintar bikin pidato bisa mengeksekusi investasi,” kata Bahlil pada 24 Januari 2024.

Polemik IKN

Saat menjabat sebagai timses Amin, Tom Lembong juga menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.

Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Desember 2023.

Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu. Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN.

Kritik Tom Lembong kemudian ditanggapi lagi oleh Bahlil Lahadalia. Mendekati Pilpres 2024, Bahlil dan Thomas Lembong belakangan semakin saling beradu argumen.

Bahlil menilai, anggapan investor ragu untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sejak pertama kali muncul keliru. Apalagi, Bahlil bilang, Thomas menjabat sebagai Kepala BKPM sebelum proyek IKN muncul.

"Yang hari ini jadi menteri BKPM kan saya bukan Tom, jadi dia pikirannya keliru," kata dia, ditemui di Balai Kartini, Jakarta, pada 17 Desember 2023.

Lebih lanjut Bahlil mengklaim sejumlah investor luar negeri bahkan sudah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Namun demikian, ia tidak bisa merinci jumlah atau nama perusahaan luar negeri yang akan masuk ke megaproyek tersebut.

"Kalau negaranya dari Uni Emirat Arab, China, Korea masuk," ujarnya.

Menurutnya, belum terealisasikannya investasi asing di proyek IKN disebabkan oleh langkah pemerintah yang memfokuskan investor dalam negeri pada tahap pertama pembangunan ibu kota baru.

Tujuannya agar proyek-proyek infrastruktur dasar yang dinilai "premium" bisa dikuasai pengusaha lokal.

"(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Tapi saya diperintah presiden untuk di kluster A untuk memprioritaskan pengusaha dalam negeri," ucap Bahlil.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus. Keduanya pun langsung digiring ke ruang tahanan.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Thomas Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Meski demikian, Kejagung mengaku belum menemukan adanya aliran dana ke Thomas Lembong.

Kerap bersebrangan dengan Bahlil

Tom Lembong sendiri selama ini dikenal cukup vokal dalam mengkritik pemerintah selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sendiri juga pernah masuk lingkaran pemerintahan Jokowi.

Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian Jokowi mempercayai Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.

Tom Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi. Pada 2021, ia berlabuh menyeberang ke gerbong perubahan dengan bergabung bersama kubu Anies Baswedan dan menjabat sebagai co-captain Timnas Amin.

Banyak kritik yang dilontarkan Thomas Lembong kala itu. Misalnya saja soal polemik hilirisasi nikel. Saat menjabat timses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel terlalu diprioritaskan, akibatnya sektor lain terbengkalai.

Sementara itu, peluang penyerapan kerja di industri nikel, pabrik baterai, dan mobil listrik lebih sedikit. Pasalnya, sektor hilirisasi nikel ini merupakan sektor padat modal, bukan padat karya.

Thomas Lembong juga menilai, hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan. Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar.

"Kalau lihat tren harga nikel itu sempat melonjak waktu kita tutup keran ekspor, merugikan nasabah kita, mungkin menguntungkan kita. Tapi setelah hilirisasi ini sudah jalan dan kita membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok," kata dia dalam program GASPOL Kompas.com pada 10 Februari 2024.

Ia menambahkan, hal ini hanya memberikan keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia.

Tom Lembong menuturkan, pola bekerja seperti ini merugikan semua pihak. Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik, perlahan akan turun menuju kolaps.

"Jadi yang lebih rasional itu, tidak ugal-ugalan, lebih konsisten, jadi peningkatan proyeksinya itu pelan-pelan dan betahap," imbuh dia.