Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.