Prosesi serah terima tugas Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diselenggarakan pada Selasa (22/10) turut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani di Gedung Kemnaker.

Shinta menyatakan, pihaknya punya harapan besar terutama perihal ketenagakerjaan di Tanah Air. Menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan, karena Shinta melihat bahwa lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan di Indonesia berkisar di angka 2-3 juta per tahunnya.

"Sementara, investasi yang masuk penyerapannya juga sudah berpindah dari padat karya. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, dan jelas berhubungan dengan masuknya investasi. Begitupun dari bidang pendidikan, agar bisa diserap oleh industri, maka link and match menjadi kuncinya," ujar Shinta.

Shinta mengaku menyambut gembira bahwa hal ini tidak cuma menyoal perkara hubungan industrial. Menurut Shinta, perlu untuk bisa menitikberatkan pada produktivitas yang masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan.

"Mengenai pengangguran angkanya kelihatan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, kita juga harus siap untuk melihat bahwa ada pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, yang arahnya juga menuju ke digitalisasi, tentu saja akan memengaruhi ke PHK," tutur Shinta.

Shinta melihat bahwa fenomena turunnya permintaan pasar tidak semata menjadi alasan pengurangan tenaga kerja. Akan tetapi juga kian maraknya inovasi teknologi yang banyak menggantikan tenaga kerjanya.

"Saya pikir ini satu era baru, dan kami akan terus mendukung program kerja dari Kemnaker. Kami menunggu untuk bagaimana ke depannya kami bisa sama-sama berkolaborasi, seperti yang juga sudah terjalin selama ini. Melalui pihak ketiga, maupun melalui dewan pengupahan ini bisa terus kami jalankan," pungkas Shinta.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

PT Pegadaian meraih dua penghargaan sekaligus di ajang detikcom Awards 2024 yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (17/10). Penghargaan ini menegaskan komitmen dan inovasi Pegadaian dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

Penghargaan bertajuk 'Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia' ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Adapun pertama penghargaan yang berhasil diraih oleh Pegadaian di antaranya, kategori Inovator Pengembangan Ekosistem Emas, yang diterima langsung oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah. Pegadaian dinilai sukses mengembangkan ekosistem emas, berkontribusi pada stabilitas ekonomi Indonesia, dan mewujudkan visi untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan meraih penghargaan sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan, yang dinilai progresif dalam menghadirkan inovasi dan solusi hingga mewujudkan kemandirian masyarakat termasuk dalam berwirausaha.

Damar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung pencapaian Pegadaian, terutama Insan Pegadaian yang berkontribusi luar biasa terhadap perusahaan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada detikcom atas apresiasi ini dan pihak-pihak yang mendukung pencapaian Pegadaian sejauh ini, terutama nasabah setia dan seluruh Insan Pegadaian atas kontribusinya yang luar biasa," ujar Damar dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Penghargaan ini, lanjut Damar, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem. Damar juga mengatakan bahwa jika sebelumnya Pegadaian dikenal dengan slogan 'mengatasi masalah tanpa masalah' ,kini Pegadaian mengatasi masalah dengan 'Meng-EMAS-kan Indonesia'.

Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, Pegadaian berkomitmen untuk memberikan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan fokus pada pengembangan ekosistem emas, Pegadaian menawarkan berbagai pilihan investasi emas yang menarik. Melalui produk-produk seperti Cicil Emas, Arisan Emas, dan Tabungan Emas yang dapat diakses tidak hanya melalui outlet, namun juga melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Aplikasi Pegadaian Digital hingga Agustus 2024 telah memiliki 3,2 juta nasabah Tabungan Emas dengan saldo titipan sebesar 9,075 ton.

Melalui 4.092 outlet yang sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan lebih dari 240 ribu Agen Hebat Pegadaian dan pengembangan digitalisasi melalui Pegadaian Digital, yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 24 juta nasabah.

Tercatat hingga 31 Agustus 2024, Pegadaian telah mencetak outstanding loan sebesar Rp 81,846 Triliun, tumbuh 25,8% secara yoy, serta kenaikan aset sebesar Rp 98,935 triliun hingga akhir Agustus 2024, yang turut mendukung catatan positif perusahaan.

"Pegadaian senantiasa menjalankan peran sebagai perusahaan jasa keuangan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan," tambah Damar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh senilai Rp 686 miliar. Ini merupakan perbaikan jalan dalam program Inpres Perbaikan Jalan Daerah (IJD).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh.

"Ini menelan biaya Rp 686 miliar khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten. Di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah," beber Jokowi dalam peresmian yang ditayangkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Dia berharap dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, mobilitas orang dan barang di Aceh akan lebih baik.

"Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan tersebut mobilitas orang dan barang, dan kecepatan distribusi logistik di Aceh akan lebih baik," sebut Jokowi.

Simak: Video: Jokowi Resmikan 24 Jalan-Jembatan di Aceh, Telan Anggaran Rp 686 M

[Gambas:Video 20detik]

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan salah satu kasus tindak pidana korupsi yang kerap terjadi lingkungan di BUMN-BUMD adalah memberikan jabatan kepada orang yang tidak kompeten karena alasan tertentu.

Ia menjelaskan dalam data modus perkara korupsi KPK 2004-2024, terdapat 1.607 modus perkara tindak pidana korupsi. Modus yang dimaksud mulai dari gratifikasi, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dan perizinan.

Dalam paparan yang ditunjukkan Johanis terlihat 1.022 modus perkara terkait gratifikasi atau penyuapan, 64 perkara pencucian uang (TPPU), 18 perkara pungutan atau pemerasan, 13 perkara mengganggu penyelidikan KPK, 385 perkara pengadaan barang/jasa, 57 perkara penyalahgunaan anggaran, dan 28 perkara terkait perizinan.

Dari jumlah tersebut, dalam paparan yang sama ditunjukkan 168 perkara korupsi di antaranya terjadi di lingkungan BUMN-BUMD. Termasuk tindakan 'bagi-bagi' jabatan pimpinan kepada mereka yang tidak kompeten.

"Ini perizinan ini paling sering juga dilakukan penyelenggara negara dan sangat ironis ketika ada titipan-titipan (pimpinan BUMN-BUMD dari) pimpinan tertinggi di lembaga negara baik di pusat maupun di daerah kepada tataran di bawahnya yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka dilaksanakan," kata Johanis dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Seperti pengangkatan seorang direktur BUMD misalnya, Direktur BUMD dipilih oleh pimpinan daerah. Tetapi pengangkatannya tidak objektif, tapi sifatnya subjektif dengan maksud titip-titip bla bla bla. Setelah ditangkap oleh aparat penegak hukum atau KPK barulah menyesal 7 keliling. Setelah dipakaikan baju oranye," jelasnya lagi.

Menurutnya kondisi ini menjadi salah satu penyumbang rendahnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Sehingga membuat RI berada di peringkat ke-115 dari 180 negara paling bebas korupsi.

"Peringkat CPI Indonesia di survei dari 180 negara pada tahun 2022 dan 2023, ada di angka 34 atau berada di peringkat 110 pada 2022 dan peringkat 115. Bapak-bapak bisa membayangkan survei hanya 180 negara, kemudian Indonesia CPI-nya itu 34," terang Johanis.

"Artinya korupsi di republik ini tinggi. Jangan dilihat bahwa CPI itu rendah kemudian kita mengatakan bahwa korupsi Indonesia rendah, tidak seperti itu. CPI rendah menunjukkan bahwa tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di republik ini adalah tinggi," ucapnya lagi.

Untuk itu ia mengingatkan kembali kepada para pemimpin daerah ataupun pusat untuk tidak ikut serta dalam tindak pidana korupsi, termasuk modus 'titip' jabatan di lingkungan BUMN-BUMD.

"Janganlah kita beranggapan bahwa saya bupati, saya gubernur, saya walikota, saya kebal hukum. Saya kira tidak ada. Tidak ada kebal hukum dan kami sudah buktikan. Jangan mengatakan saya menteri, nggak ada, di KPK tidak ada hal seperti itu. Menteri pun KPK tangkap dan tahan tanpa harus minta izin dulu pada pimpinan negara ini," ungkapnya.

Simak Video: Pegawai BUMD di Cianjur Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 2,7 M

[Gambas:Video 20detik]