Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah tokoh hukum terkemuka menuduh FIFA mengabaikan laporan mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penawaran Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Kelompok ini memperingatkan bahwa badan sepak bola dunia tersebut "bermain dengan api" dalam rencananya membawa turnamen ke negara Timur Tengah tersebut. Meski keputusan resmi akan dibuat pada bulan Desember, tampaknya penawaran Arab Saudi sudah hampir pasti akan diterima mengingat tidak adanya pesaing lain.

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi

Para ahli hukum – Prof Mark Pieth, Stefan Wehrenberg, dan Rodney Dixon KC – menyampaikan laporan kepada FIFA pada Mei 2024 yang menguraikan beberapa pelanggaran serius terhadap kebijakan hak asasi manusia yang dimiliki FIFA.

Laporan ini menyoroti bahwa Arab Saudi, sebagai negara, gagal mematuhi standar internasional yang diatur oleh badan sepak bola tersebut.

Rodney Dixon, yang juga mewakili janda dari pembangkang Saudi Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, menuduh FIFA tidak menanggapi laporan tersebut. "Kami mendesak FIFA, dengan sejarah panjangnya yang mendukung hak asasi manusia, untuk bertindak sesuai dengan itu saat ini.

Tidak ada tanggapan dari FIFA terhadap laporan kami merupakan tindakan yang tidak dapat diterima," kata Dixon. Ia menegaskan bahwa harus ada konsultasi dan perubahan signifikan jika Arab Saudi tetap akan dipertimbangkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dixon memperingatkan bahwa rekomendasi samar atau skenario fiktif tidak dapat diterima.

Riwayat FIFA dan Ancaman dari Arab Saudi

Mark Pieth, yang pernah menjabat sebagai ketua Komite Tata Kelola Independen FIFA yang didirikan setelah terbongkarnya kasus korupsi terkait penawaran Piala Dunia oleh Rusia dan Qatar, menyoroti risiko besar bagi FIFA dalam keputusan ini.

Pieth mengingatkan bahwa FIFA pernah melakukan reformasi besar yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang diakui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada 2020. Namun, membawa Piala Dunia ke Arab Saudi, menurut Pieth, merupakan langkah berisiko tinggi.

"Pemahaman saya adalah bahwa Arab Saudi sangat khawatir dengan kritik publik dan mereka berbahaya," ungkap Pieth.

Ia memperingatkan bahwa publik sedang "bermain dengan api" dalam keputusan ini.

Kritik Terhadap Arab Saudi: Tindakan Hukum dan Tuntutan Perubahan

Para penulis laporan ini menyatakan bahwa mereka akan mendekati FIFA secara bertahap, namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan hukum jika FIFA tidak merespons.

Mereka merujuk pada Pasal 7 kebijakan hak asasi manusia FIFA yang menyatakan bahwa "FIFA akan secara konstruktif bekerja sama dengan otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya serta berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional."

Rodney Dixon menekankan bahwa tuntutan ini bukanlah panggilan yang terisolasi.

"Kami tidak sendirian dalam menyerukan evaluasi yang jujur dan tepat. FIFA memiliki wewenang dan kekuatan. Di masa lalu, FIFA telah mengambil langkah dramatis, seperti melarang negara-negara seperti Rusia dan Indonesia. Tindakan ini memiliki dampak besar dalam mengubah persepsi dunia. Kami berpendapat bahwa ini adalah momen penting lainnya," terangnya.

Empat Tuntutan Utama Terhadap Arab Saudi

Laporan yang disampaikan kepada FIFA menekankan empat poin utama yang harus segera diatasi oleh Arab Saudi jika mereka ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034:

1. Pembebasan Semua Tahanan Politik: Arab Saudi harus segera membebaskan semua tahanan politik dan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, serta memperlakukan semua tahanan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

2. Reformasi Peradilan yang Independen: Sistem peradilan di Arab Saudi harus diubah agar diangkat oleh badan yang independen dan tidak terhubung dengan eksekutif. Hakim harus diberi kebebasan penuh untuk menjalankan tugas mereka tanpa pengaruh dari pihak luar.

3. Perlindungan Hak Pekerja Migran: Hukum ketenagakerjaan di Arab Saudi harus diubah sehingga pekerja migran dapat meninggalkan pekerjaan atau negara tersebut tanpa harus meminta izin dari pemerintah.

4. Peningkatan Hak-Hak Perempuan: Arab Saudi harus meningkatkan hak-hak perempuan, termasuk dengan mengkriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga, memastikan perlindungan yang memadai dari kekerasan dalam rumah tangga, serta memungkinkan perempuan menjadi wali hukum bagi anak mereka jika itu adalah kepentingan terbaik anak tersebut.

Respons FIFA: Proses Penawaran yang Ketat

Juru bicara FIFA menyatakan bahwa badan tersebut sedang menerapkan "proses penawaran yang ketat" untuk Piala Dunia 2030 dan 2034.

Semua laporan terkait, termasuk penilaian konteks hak asasi manusia yang independen serta strategi hak asasi manusia dari semua penawar untuk Piala Dunia 2030 dan 2034, tersedia di situs web FIFA. Laporan evaluasi penawaran untuk Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034 akan dipublikasikan menjelang Kongres Luar Biasa FIFA pada 11 Desember 2024.

JAKARTA, investor.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang melakukan finalisasi soal jumlah, nomenklatur serta nama-nama yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahannya. Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam kabinet, mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik.

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz menyebutkan ada 8 tokoh hukum berpotensi masuk di dalam kabinet zaken kabinet Prabowo-Gibran. Selain profesional di bidang hukum, delapan tokoh tersebut juga mempunyai afiliasi personal dan politik dengan Prabowo-Gibran.

Kedelapan tokoh tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, Otto Hasibuan, Otto Cornelis Kaligis, Radian Syam, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan Margarito Kamis.

"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh hukum yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Menurut Hafidz, delapan tokoh hukum tersebut memiliki rekam jejak tinggi sehingga layak masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam, ada pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan, ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," ungkap Hafidz. 

Meskipun demikian, Hafidz mengakui masih banyak tokoh hukum Indonesia berpotensi masuk kabinet Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, Prabowo tetap perlu selektif dengan memperhatikan kapasitas, intelektualitas, dan integritas tokoh-tokoh hukum tersebut.

"Kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum. Jadi, kita dorong Pak Prabowo harus selektif memilih tokoh hukum, mereka harus benar-benar bersih dan bisa dipercaya," pungkas Hafidz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News