TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra diusulkan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dia akan menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres (Surat Presiden) Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Puan mengatakan bahwaHerindraakan mengikutifit and proper testatau uji kelayakan dan kepatutan oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI, Rabu, 16 Oktober 2024.

“Insyaallah akan dilakukanfit and properatau pertimbangan dari DPR itu insyaallah besok pagi di DPR,” ucap Puan. Lantas, bagaimana rekam jejak Herindra?

Rekam Jejak Militer Muhammad Herindra

Herindra lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 30 November 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1987, satu angkatan dengan eks Panglima TNI Andika Perkasa.

Herindra adalah lulusan terbaik Akmil, sehingga memperoleh penghargaan Adhi Makayasa yang ahli dalam bidang infanteri sekaligus mendapatkan Tri Sakti Wiratama.

Adapun Adhi Makayasa adalah penghargaan tahunan yang dianugerahkan kepada lulusan terbaik dari setiap matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebelum menjadi Wamen Pertahanan untuk mendampingi Menhan Prabowo Subianto, dia dipercaya sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak 21 Oktober 2020 hingga 22 Desember 2020. Jabatan tersebut diembannya setelah lebih dahulu menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI pada 2018-2020.

Karier militer Herindra dimulai dari komandan peleton, lalu naik ke komandan Resimen Sandi Yudha, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau Korps “Baret Merah”.

Pada 2015, dia ditunjuk menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Siliwangi, lalu Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2015-2016, dan Panglima Kodam Siliwangi 2016-2017.

Daftar Jabatan Militer Muhammad Herindra

Berikut rincian jabatanmiliteryang pernah diemban Herindra:

-Pa Org Lat Sima Grup II.

-Komandan Peleton Grup 1/Para Komando.

-Komandan Unit 2 Grup 1/Para Komando.

-Komandan Subtim 1 Sat-81/Gufor.

-Komandan Tim 1 Sat-81 Gufor.

-Komandan Resimen 62 Yon 32 Grup 3/Sandhi Yudha.

-Perwira Seksi 2 Yon 2/1/Grup 2 Kopassus.

-Kepala Urusan Latihan Khusus Staf Operasi Kopassus.

-Perwira Pelatih Sat-81/Gultor.

-Komandan Detasemen Bannik Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon 52 Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon Bantuan Sat-81/Gultor.

-Perwira Pembantu Madya Pengamanan Staf Intelijen Kodam I/Bukit Barisan.

-Komandan Kodim 0303/Bengkalis.

-Wakil Komandan Resimen Taruna Akmil.

-Asintel Danjen Kopassus.

-Asintel Kasdam Jaya.

-Direktur Penelitian dan Pengembangan Pusintelad.

-Pamen Denma Mabesad (Dik LN).

-Kooorspri KSAD.

-Danrem 101/Antasari.

-Wadanjen Kopassus.

-Kasdam III/Siliwangi.

-Danjen Kopassus.

-Pangdam III/Siliwangi.

-Pa Sahli Tk III Bid Hubint Panglima TNI.

-Irjen TNI.

-Kepala Staf Umum TNI.

Herindra diketahui juga sedang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) atau DEFEND ID. Adapun DEFEND ID adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri persinyalan kereta api.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Sampai Agustus 2024 totalnya mencapai Rp 8.461,93 triliun atau 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB), turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% PDB.

"Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).

Meski jumlahnya turun, kondisi itu masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya naik Rp 591,58 triliun dibandingkan total utang pemerintah Agustus 2023 yang mencapai Rp 7.870,35 triliun atau 37,84% terhadap PDB.

Jokowi sendiri pertama kali dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 2014 bersama pasangannya Jusuf Kalla (JK). Saat itu utang pemerintah masih Rp 2.601,16 triliun, sampai tutup tahun 2014 naik tipis menjadi Rp 2.608,78 triliun.

Selama empat tahun memimpin periode pertama, utang pemerintah di era Jokowi konsisten naik hingga 2019 tercatat mencapai Rp 4.778 triliun. Jumlahnya pun semakin bertambah di periode kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin yang dilantik 20 Oktober 2019.

Utang pemerintah mulai mencapai level Rp 8.000 triliun sejak November 2023. Kenaikan utang tertinggi terjadi saat pandemi COVID-19, di mana saat itu jumlahnya bertambah dari Rp 4.778 triliun di 2019, menjadi Rp 6.074,56 triliun di 2020 dan terus meningkat.

Meski jumlah utangnya naik, rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil ditekan dari 38,68% di 2020 dan 41% di 2021, menjadi 38,65% di 2022 dan terbaru 38,49 di Agustus 2024. Adapun batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kondisi Utang Pemerintah Terkini

Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari pinjaman Rp 1.009,37 triliun.

Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.

Dalam dokumen APBN KiTA edisi September 2024 itu disebutkan per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

"Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%," dikutip dari dokumen APBN itu.

(aid/kil)

JAKARTA, investor.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang melakukan finalisasi soal jumlah, nomenklatur serta nama-nama yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahannya. Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam kabinet, mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik.

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz menyebutkan ada 8 tokoh hukum berpotensi masuk di dalam kabinet zaken kabinet Prabowo-Gibran. Selain profesional di bidang hukum, delapan tokoh tersebut juga mempunyai afiliasi personal dan politik dengan Prabowo-Gibran.

Kedelapan tokoh tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, Otto Hasibuan, Otto Cornelis Kaligis, Radian Syam, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan Margarito Kamis.

"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh hukum yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Menurut Hafidz, delapan tokoh hukum tersebut memiliki rekam jejak tinggi sehingga layak masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam, ada pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan, ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," ungkap Hafidz. 

Meskipun demikian, Hafidz mengakui masih banyak tokoh hukum Indonesia berpotensi masuk kabinet Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, Prabowo tetap perlu selektif dengan memperhatikan kapasitas, intelektualitas, dan integritas tokoh-tokoh hukum tersebut.

"Kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum. Jadi, kita dorong Pak Prabowo harus selektif memilih tokoh hukum, mereka harus benar-benar bersih dan bisa dipercaya," pungkas Hafidz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan clearance terhadap kandidat calon pimpinan (capim) untuk instansinya. Penelusuran kandidat dilakukan, jika panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke Lembaga Antirasuah.

“Nanti mekanisme clearance itu akan dibahas lebih lanjut bila nanti sudah ada nama-nama yang dikirimkan dari pansel capim ke KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Clearance merupakan salah satu kesepakatan antara KPK dengan pansel capim Lembaga Antirasuah saat melakukan kunjungan, beberapa waktu lalu.
“Jadi, kita tunggu saja prosesnya,” ucap Tessa.

Pansel membeberkan jumlah pendaftar capim KPK dan Dewan Pengawas (Dewas). Pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB.

“Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang,” kata anggota Pansel Capim KPK Arif Satria di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Arif menjelaskan sebanyak 318 orang mendaftar bagai capim KPK. Rinciannya 298 orang laki-laki dan 20 perempuan.

“Jumlah pendaftar calon Dewan 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan,” ujar Arif.

Pansel capim KPK-Dewas berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Dokumen yang sudah masuk akan diverifikasi oleh para tim.

(ADN)