Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JENEWA. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa hampir 70% dari korban tewas yang terverifikasi dalam perang Gaza adalah wanita dan anak-anak. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Menurut data PBB, korban tewas mencapai 8.119 jiwa sejak perang yang berlangsung selama 13 bulan antara militer Israel dan kelompok Hamas.

Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laporan otoritas kesehatan Palestina yang menyebutkan lebih dari 43.000 korban jiwa.

Walau begitu, analisis PBB mengenai usia dan jenis kelamin korban mendukung klaim Palestina bahwa sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

Temuan PBB ini mengindikasikan “pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum kemanusiaan internasional, termasuk prinsip perbedaan antara kombatan dan warga sipil, serta proporsionalitas,” kata Kantor HAM PBB dalam laporan mereka yang berjumlah 32 halaman.

Misi diplomatik Israel di Jenewa dengan tegas menolak laporan tersebut.

Israel menyatakan bahwa laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) “gagal mencerminkan situasi di lapangan secara akurat” dan mengabaikan peran Hamas dalam menyebabkan kerugian pada warga sipil di Gaza.

Militer Israel, yang memulai serangan sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menawan lebih dari 250 sandera, mengklaim bahwa mereka berupaya menghindari korban sipil di Gaza.

Israel menuduh Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai pelindung, termasuk rumah sakit, meskipun Hamas membantah tuduhan tersebut.

Korban Termuda Berusia Satu Hari

Ajith Sunghay, Kepala Kantor HAM PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menjelaskan bahwa data korban tewas telah diverifikasi melalui tiga sumber berbeda, termasuk keluarga korban, LSM lokal, catatan rumah sakit, dan staf PBB di lapangan.

“Jumlah korban tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami memerlukan waktu untuk memverifikasi,” katanya, sambil memperkirakan bahwa jumlah akhir PBB akan mendekati angka yang dilaporkan otoritas Palestina.

Korban termuda yang terverifikasi adalah bayi laki-laki berusia satu hari, sementara korban tertua adalah wanita berusia 97 tahun.

Data PBB menunjukkan bahwa 44% dari korban tewas adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, dengan kategori usia lima hingga sembilan tahun sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh anak usia 10-14 tahun.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam 88% kasus, lima orang atau lebih tewas dalam satu serangan, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak yang luas.

Laporan PBB juga mencatat bahwa beberapa kematian mungkin disebabkan oleh proyektil yang salah sasaran dari kelompok bersenjata Palestina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang cermat, adil, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11/2024), Yusril menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang telah diajukan ke DPR, tanpa niatan untuk menariknya kembali.

"Sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dipisahkan dari penyitaan bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan, pendalaman terhadap RUU tersebut akan dilakukan saat dibahas dengan DPR.

"Publik dan para pakar dapat menyumbangkan pikiran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024).

Tessa menambahkan bahwa RUU ini juga akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.

Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan bahwa negara-negara yang memiliki undang-undang kuat dalam hal perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dan memiliki kepercayaan lebih besar dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989.

“Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

“Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat," ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas. Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun.

"Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus untuk ke depannya.

"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," kata Yasonna.

Sebelumnya, Pigai menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Ia membeberkan, anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

"Dan dari Fraksi PAN kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati," imbuh dia.

Selain itu, Natalius Pigai juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang aktivis HAM.

Menurut Pigai, selama ini isu HAM jauh dari jangkauan dan pandangan para anggota dewan.

Ia berharap, keberadaan Kementerian HAM memberikan gambaran soal isu HAM di mata anggota DPR.

"HAM itu diujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat, mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM dan baru ini baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," kata Pigai.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perpisahan emosional adalah pemandangan umum di bandara. Akan tetapi, para pelancong yang meninggalkan kota Dunedin di Selandia Baru, tak boleh berlama-lama saat melakukan pelukan perpisahan.

Melansir vnexpress.net, bandara di Selandia Baru memberlakukan aturan baru yakni batas waktu tiga menit untuk pelukan perpisahan di area penurunan penumpang bandara. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah pelukan yang lama sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

"Waktu pelukan maksimal tiga menit," tanda peringatan di luar terminal.

Tanda tersebut juga menambahkan bahwa mereka yang menginginkan "perpisahan yang lebih hangat" harus menuju ke tempat parkir bandara sebagai gantinya.

CEO Dan De Bono mengatakan kepada The Associated Press pada hari Selasa, aturan berpelukan diberlakukan pada bulan September untuk "menjaga agar semuanya berjalan lancar" di area penurunan penumpang yang didesain ulang di luar bandara.

Itu adalah cara bandara untuk mengingatkan orang-orang bahwa zona itu hanya untuk "perpisahan cepat".

Menurut De Bono, aturan tersebut telah memecah belah pengguna media sosial.

"Kami dituduh melanggar hak asasi manusia dasar dan beraninya kami membatasi berapa lama seseorang dapat berpelukan," katanya.

Meski demikian, dia menambahkan bahwa ada pula sebagian pengguna media sosial yang menyambut baik perubahan itu.

Rambu-rambu tersebut dimaksudkan sebagai alternatif dari rambu-rambu di bandara lain yang memperingatkan tentang penguncian roda atau denda bagi pengemudi yang parkir di area penurunan penumpang.

Beberapa bandara di Inggris telah mengenakan biaya untuk semua penurunan penumpang — betapapun singkatnya.

Bandara Dunedin — terminal sederhana yang melayani kota berpenduduk 135.000 orang di Pulau Selatan Selandia Baru — lebih memilih pendekatan yang unik.

"Tiga menit adalah waktu yang cukup untuk berhenti, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih, dan melanjutkan hidup," katanya.

Pelukan selama 20 detik cukup lama untuk melepaskan hormon oksitosin dan serotonin yang meningkatkan kesejahteraan, kata De Bono. Pelukan yang lebih lama "sangat canggung."

Namun, penumpang tidak perlu terlalu khawatir tentang penegakan hukum.

"Kami tidak memiliki polisi pelukan," kata De Bono.

Namun, pengunjung mungkin diminta untuk memindahkan pelukan mereka ke tempat parkir, di mana mereka dapat berpelukan gratis hingga 15 menit atau bahkan lebih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RIWilly Aditya menegaskan, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi dasar dalam bernegara.

Pernyataan ini disampaikan setelah Willy terpilih sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, yang diumumkan pada Rabu (23/10/2024).

“Kita ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Willy menjelaskan, penambahan jumlah komisi di DPR RI dari 11 menjadi 13 komisi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja anggota dewan dalam mengawasi pemerintah.

Ia menekankan, formasi pemerintahan saat ini lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum-HAM di komisi sendiri, itu akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan,” paparnya.

Selain itu, Willy juga menganggap langkah Presiden Prabowo untuk memisahkan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM sebagai langkah yang tepat.

Menurutnya, kedua bidang tersebut perlu ditangani secara spesifik agar tantangan dan pekerjaan rumah yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

Ia menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mengawasi kinerja kedua kementerian tersebut agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

“Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Ini merupakan sebuah komitmen bersama dari DPR dan pemerintah agar lebih efektif,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM secara fisik maupun non fisik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Kementerian HAM Jakarta pada hari Senin (21/10/ 2024).

Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. Namun, sayangnya, kata Pigai, anggaran yang disediakan pemerintahan hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," tuturnya.

Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.

Menurutnya anggaran Kementerian HAM yang bertugas untuk membangun HAM baik secara fisik maupun non fisik masih dirasa kurang besar.

"Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik," katanya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pos kementerian/lembaga apapun.

Hal itu disampaikan Natalius seusai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya membantu, membantu bisa di mana aja,” ujar Natalius kepada awak media.

Meski begitu, Natalius enggan menjelaskan secara spesifik pos kementerian yang ditugaskan oleh Prabowo kepada dirinya.

Eks komisioner Komnas HAM itu hanya menekankan bahwa Prabowo ingin pemerintahannya bisa melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bangsa.

“Jadi Bapak ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa, sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. itu aja,” ucap Natalius.

Natalius menambahkan bahwa dirinya sudah sering bertemu Prabowo untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara. Hal tersebut tidak terlepas dari kedekatannya dengan Prabowo yang telah terjalin sejak lama.

“Mungkin saya dari banyak orang itu saya yang sering dipanggil. dari udah belasan tahun yang lalu. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang sering dipanggil,” kata Natalius.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga artikel ini disusun, sejumlah tokoh-tokoh yang menemui Prabowo, antara lain, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, dan Teuku Riefky Harsya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya nanti setelah pertemuan, kira-kira begitu," ucap wakil ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Bantu Pemerintahan Prabowo, Natalius Pigai: Saya Bisa di Mana Saja", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16232551/siap-bantu-pemerintahan-prabowo-natalius-pigai-saya-bisa-di-mana-saja.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah tokoh hukum terkemuka menuduh FIFA mengabaikan laporan mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penawaran Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Kelompok ini memperingatkan bahwa badan sepak bola dunia tersebut "bermain dengan api" dalam rencananya membawa turnamen ke negara Timur Tengah tersebut. Meski keputusan resmi akan dibuat pada bulan Desember, tampaknya penawaran Arab Saudi sudah hampir pasti akan diterima mengingat tidak adanya pesaing lain.

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi

Para ahli hukum – Prof Mark Pieth, Stefan Wehrenberg, dan Rodney Dixon KC – menyampaikan laporan kepada FIFA pada Mei 2024 yang menguraikan beberapa pelanggaran serius terhadap kebijakan hak asasi manusia yang dimiliki FIFA.

Laporan ini menyoroti bahwa Arab Saudi, sebagai negara, gagal mematuhi standar internasional yang diatur oleh badan sepak bola tersebut.

Rodney Dixon, yang juga mewakili janda dari pembangkang Saudi Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, menuduh FIFA tidak menanggapi laporan tersebut. "Kami mendesak FIFA, dengan sejarah panjangnya yang mendukung hak asasi manusia, untuk bertindak sesuai dengan itu saat ini.

Tidak ada tanggapan dari FIFA terhadap laporan kami merupakan tindakan yang tidak dapat diterima," kata Dixon. Ia menegaskan bahwa harus ada konsultasi dan perubahan signifikan jika Arab Saudi tetap akan dipertimbangkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dixon memperingatkan bahwa rekomendasi samar atau skenario fiktif tidak dapat diterima.

Riwayat FIFA dan Ancaman dari Arab Saudi

Mark Pieth, yang pernah menjabat sebagai ketua Komite Tata Kelola Independen FIFA yang didirikan setelah terbongkarnya kasus korupsi terkait penawaran Piala Dunia oleh Rusia dan Qatar, menyoroti risiko besar bagi FIFA dalam keputusan ini.

Pieth mengingatkan bahwa FIFA pernah melakukan reformasi besar yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang diakui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada 2020. Namun, membawa Piala Dunia ke Arab Saudi, menurut Pieth, merupakan langkah berisiko tinggi.

"Pemahaman saya adalah bahwa Arab Saudi sangat khawatir dengan kritik publik dan mereka berbahaya," ungkap Pieth.

Ia memperingatkan bahwa publik sedang "bermain dengan api" dalam keputusan ini.

Kritik Terhadap Arab Saudi: Tindakan Hukum dan Tuntutan Perubahan

Para penulis laporan ini menyatakan bahwa mereka akan mendekati FIFA secara bertahap, namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan hukum jika FIFA tidak merespons.

Mereka merujuk pada Pasal 7 kebijakan hak asasi manusia FIFA yang menyatakan bahwa "FIFA akan secara konstruktif bekerja sama dengan otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya serta berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional."

Rodney Dixon menekankan bahwa tuntutan ini bukanlah panggilan yang terisolasi.

"Kami tidak sendirian dalam menyerukan evaluasi yang jujur dan tepat. FIFA memiliki wewenang dan kekuatan. Di masa lalu, FIFA telah mengambil langkah dramatis, seperti melarang negara-negara seperti Rusia dan Indonesia. Tindakan ini memiliki dampak besar dalam mengubah persepsi dunia. Kami berpendapat bahwa ini adalah momen penting lainnya," terangnya.

Empat Tuntutan Utama Terhadap Arab Saudi

Laporan yang disampaikan kepada FIFA menekankan empat poin utama yang harus segera diatasi oleh Arab Saudi jika mereka ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034:

1. Pembebasan Semua Tahanan Politik: Arab Saudi harus segera membebaskan semua tahanan politik dan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, serta memperlakukan semua tahanan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

2. Reformasi Peradilan yang Independen: Sistem peradilan di Arab Saudi harus diubah agar diangkat oleh badan yang independen dan tidak terhubung dengan eksekutif. Hakim harus diberi kebebasan penuh untuk menjalankan tugas mereka tanpa pengaruh dari pihak luar.

3. Perlindungan Hak Pekerja Migran: Hukum ketenagakerjaan di Arab Saudi harus diubah sehingga pekerja migran dapat meninggalkan pekerjaan atau negara tersebut tanpa harus meminta izin dari pemerintah.

4. Peningkatan Hak-Hak Perempuan: Arab Saudi harus meningkatkan hak-hak perempuan, termasuk dengan mengkriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga, memastikan perlindungan yang memadai dari kekerasan dalam rumah tangga, serta memungkinkan perempuan menjadi wali hukum bagi anak mereka jika itu adalah kepentingan terbaik anak tersebut.

Respons FIFA: Proses Penawaran yang Ketat

Juru bicara FIFA menyatakan bahwa badan tersebut sedang menerapkan "proses penawaran yang ketat" untuk Piala Dunia 2030 dan 2034.

Semua laporan terkait, termasuk penilaian konteks hak asasi manusia yang independen serta strategi hak asasi manusia dari semua penawar untuk Piala Dunia 2030 dan 2034, tersedia di situs web FIFA. Laporan evaluasi penawaran untuk Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034 akan dipublikasikan menjelang Kongres Luar Biasa FIFA pada 11 Desember 2024.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan aplikasi Temu asal China belum mengajukan izin sebagai e-commerce di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang

"Dan so far sampai sekarang belum ada update di Kementerian Perdagangan mengenai pengurusan izin tersebut," kata Moga ditemui di Kementerian Perdagangan, Senin (7/10/2024).

Moga menekankan semua e-commerce luar negeri harus memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jika memenuhi syarat dalam aturan itu, Kemendag akan mengeluarkan izinnya.

"Permendag 31 udah jelas Persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi. Jadi selama mereka memilih persyaratan sesuai dengan Permendag 31 tahun 2023 terkait dengan perjalanan perusahaan, pembinaan dan pengawasan PPMSE, ya kita terbitkan (izin)," terangnya.

Namun, selama aplikasi tersebut belum memenuhi persyaratan, pihaknya tak akan mengeluarkan izin usaha sebagai e-commerce. Moga menegaskan pemerintah juga masih terus berupaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari gempuran barang impor dari aplikasi luar negeri.

"Selama mereka masih belum memenuhi persyaratan seperti untuk barang lintas negara minimal US$ 100 dolar seperti itu. Sejauh ini kan kita sudah punya regulasi ya untuk memproteksi industri untuk melindungi produksi dalam negeri," ungkapnya.

Diakui Moga, banyaknya aplikasi atau e-commerce luar negeri yang bermunculan tak bisa dihindari. Meski begitu, upaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri tetap dilakukan dengan ditetapkan sebuah kebijakan.

"Yang kedua juga Ini kan era digitalisasi ya dan kita sudah tidak bisa menghindar. Cuma kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan juga platform dalam negeri juga dapat bersaing," pungkasnya.

Aplikasi Temu merupakan e-commerce asal China. Kabarnya aplikasi tersebut menjual barang yang berasal dari pabrikan sehingga harga sangat murah. Aplikasi ini pun sangat dihindari oleh pemerintah karena dapat memukul produk UMKM dalam negeri.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari menegaskan, bahwa pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia.

"Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," ujar Fiki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/10).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," tutur Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) memastikan aplikasi e-commerce TEMU dari Tiongkok tidak masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyebut aplikasi ini bisa membahayakan UMKM lokal.

Fiki menjelaskan, aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Ini pasti akan mematikan UMKM," kata Fiki dalam keterangan yang diterima Kontan Kamis (3/10).

Fiki bilang aplikasi ini sudah masuk ke beebrapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Kemudian, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," tegas Fiki

Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM,” kata Fiki.