JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia ( PLN EPI ) meraih sertifikasi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) berbasis SNI ISO 37301:2021 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga akreditasi PT TUV Nord Indonesia sebagai bentuk komitmen PLN EPI dalam memerangi penyuapan, pelanggaran regulasi dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sertifikasi SMK di PLN EPI merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan pertama di dalam PLN Group. Sedangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PLN EPI adalah sertifikasi SMAP pertama yang terintegrasi dengan seluruh Anak perusahaan.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap prinsip environmental, social and governance, kepatuhan dalam berbisnis. Ini juga akan menambah keyakinan para stakeholder untuk bekerja sama dengan PLN EPI," ungkap Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

Iwan menegaskan, manajemen terus mendorong seluruh pegawai PLN EPI untuk selalu menjaga integritas, amanah jabatan, dan senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tak hanya mematuhi kode etik, para pegawai juga wajib menerapkan prinsip 4 No's dalam bekerja, yakniNo Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

"Dengan adanya penerapan SMK dan SMAP, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PLN EPI akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari penurunan jenjang karir hingga sanksi pidana yang berujung pada pemecatan," tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen kepatuhan dan anti penyuapan, lanjut dia, PLN EPI juga menerapkan proses Integrity Due Diligence (IDD) untuk menyeleksi calon mitra bisnis. Dengan IDD, PLN EPI dapat memitigasi risiko suap dari pihak mitra, memastikan mitra memiliki aturan pencegahan korupsi dan hanya mitra yang memiliki integritas tinggi yang akan bekerja sama.

"Proses filterisasi dengan IDD ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas mitra dan menjaga transparansi proses bisnis di PLN EPI, sehingga reputasi Perusahaan tetap terjaga," tuturnya.

PLN EPI juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam mencegah korupsi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Jika terdapat indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui Whistle Blowing System. Kami menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap pelapor yang memiliki itikad baik dalam membantu mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di PLN EPI," tandasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Ina Perdana Tbk melakukan terobosan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (Aperd) menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk reksadana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

Henry Koenaifi, Direktur Utama Bank Ina mengatakan kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan reksadana melalui jaringan Bank Ina sebagai Aperd, sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah perusahaan.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank Ina di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank Ina," kata Henry dalam rilis resminya, Kamis (7/11).

Melalui sinergi ini, Bank Ina akan menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Pihaknya pun berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank Ina.

Henry menekankan, kemitraan ini juga mencerminkan visi Bank Ina untuk menjadi bank yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dengan meningkatkan layanan, pihaknya yakin dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para nasabah.

"Kami optimis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan,” ucapnya.

Presiden Direktur PT Sequis Aset Manajemen, Sigit Pratama Wiryadi mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Bank Ina akan membuka akses bagi Sequis AM untuk dapat memperkenalkan produk reksa dana kepada masyarakat yang lebih luas khususnya yang menjadi nasabah Bank Ina yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan beragam produk reksa dana dari Sequis AM kepada nasabah Bank Ina, Kami berharap kemitraan ini dapat menciptakan sinergi positif sehingga kerja sama dapat terjalin dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing kami di industri reksadana," sebut Sigit.

Menurutnya, kemitraan antara Sequis AM dan Bank INA ini akan mendukung upaya kedua belah pihak untuk memperkuat posisi keduanya di industri. Sequis AM akan terus berupaya meningkatkan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang antara lain melalui rencana menambah variasi produk.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memperkuat komitmennya terhadap keselamatan kerja dan kesiapsiagaan bencana, tidak hanya bagi karyawan di site Gosowong, tetapi juga bagi masyarakat luas di Maluku Utara.

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi tim Emergency Response Team (ERT) NHM dalam Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan Gunung dan Hutan (Jungle Rescue) yang diadakan oleh Kantor Basarnas Ternate.

Pelatihan ini bertujuan agar tim ERT NHM nantinya dapat bergabung dalam aksi tanggap bencana bersama tim SAR Provinsi Maluku Utara.

Pelatihan yang berlangsung selama 7 hari, dari tanggal 14 hingga 20 Oktober 2024 ini, diikuti oleh 50 peserta dari berbagai instansi termasuk TNI/Polri, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Acara ini diadakan di Gedung Serba Guna KPP Ternate dengan latihan lapangan di kawasan hutan Foramadiahi.

Kegiatan ini didasarkan pada UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam operasi penyelamatan.

NHM mengirimkan empat anggota ERT, yakni Zakaria Barham, Aristo Elly, Fans Daniel Ambeua, dan Ricky Akbar Darmin.

Zakaria Barham, Koordinator ERT – Technical sekaligus Komandan Tim ERT dalam pelatihan ini, menekankan pentingnya pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan tim.

“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tim ERT NHM dalam operasi pencarian dan pertolongan, serta memperkuat koordinasi dengan Basarnas untuk misi penyelamatan yang cepat, tepat, dan aman,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (7/11).

Zakaria juga menyampaikan apresiasi kepada Manajemen NHM yang mendukung penuh tim ERT untuk terus mengembangkan kapabilitasnya.

Partisipasi dalam kegiatan Basarnas wilayah Ternate ini merupakan langkah strategis NHM dalam meningkatkan kontribusi pada kesiapsiagaan bencana, khususnya di medan sulit seperti gunung dan hutan di Maluku Utara.

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah eks karyawan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) menuntut pembayaran hak karyawan yang belum dipenuhi oleh TOPS terkait sisa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon yang belum dibayarkan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Eks Dept Corporate Secretary TOPS, Ivany C Prananda Heryadi menyebutkan hingga saat ini, Totalindo hanya membayarkan 12% dari total THR tahun 2022 sampai dengan 2024 yang menjadi hak seluruh eks karyawan.

Selain itu, sisa gaji untuk periode Januari hingga Juni 2022, yang hanya dibayarkan sebesar 50% juga belum diselesaikan.

Adapun Ivany menjabat sebagai Dept Corporate Secretary dari Maret 2019 hingga April 2024 lalu.

Lanjutnya, pada tanggal 17 April 2023, Donald Sihombing yang saat itu masih menjadi Direktur Utama TOPS, mengeluarkan surat pernyataan yang menjanjikan sisa pembayaran THR 2022 dan 2023 serta sisa gaji Januari hingga Juni 2022 pada bulan Desember 2023.

"Namun, hingga saat ini tidak pernah terealisasi," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (4/11).

Berdasarkan catatannya, TOPS kembali gagal membayar gaji karyawan secara penuh untuk bulan Februari hingga Mei 2024.

Selain itu, THR 2024 yang menjadi hak karyawan belum terpenuhi sampai dengan saat ini sama seperti tahun 2022 dan 2023.

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Eks Karyawan melakukan pertemuan dengan perwakilan Direktur, Dita Aryanto dan Marcel Rosihan Yacub, kembali menjanjikan penyelesaian pembayaran hutang EKS Karyawan akan dilakukan pada bulan Desember 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 24 Agustus 2024, Donald Sihombing juga berkomitmen untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut pada waktu yang sama.

Mosi tidak percaya eks Karyawan kepada TOPS semakin diperparah dengan telah ditetapkannya Donald Sihombing selaku Direktur Utama dan Para Pengurus lainnya oleh KPK sejak tanggal 19 September 2024 terkait kasus korupsi pengadaan tanah dan proyek perumahan DP 0 Rupiah.

"Untuk itu kami eks karyawan menuntut agar manajemen Totalindo segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda dan memenuhi hak-hak kami sebagai karyawan. Kami berharap agar situasi ini mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen dan segera ditindaklanjuti untuk keadilan bagi seluruh karyawan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mengalami penurunan pendapatan pada kuartal III/2024. Kontras dengan laba yang dicetak pada kuartal III/2023, kali ini APLN mencatat kerugian.

Berdasarkan Laporan Keuangan per kuartal III/2024, PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) membukukan penurunan pendapatan sebesar 29,07% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp2,77 triliun. Sebagai perbandingan, top line APLN mencapai Rp3,91 triliun pada kuartal III/2023.

Dilihat dari kontributor total pendapatan, terpantau sisi penjualan APLN longsor 42,51% yoy menjadi Rp1,63 triliun per kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp2,84 triliun.

Pendapatan penjualan yang lebih tinggi pada kuartal III/2023 itu didorong oleh penjualan Mal Neo Soho kepada PT NSM Assets Indonesia senilai Rp1,3 triliun. Sedangkan tahun ini, APLN belum ada menjual asetnya lagi.

Apabila mengecualikan transaksi itu, sebenarnya pendapatan penjualan APLN naik 5,77% yoy menjadi Rp1,63 triliun pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp1,54 triliun (di luar penjualan aset).

Sedangkan pendapatan berulang dari aset properti invsetasi seperti hotel, sewa, dan lain-lain tumbuh 6,75% menjadi Rp1,14 triliun pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp1,06 triliun.

Adapun, pendapatan sewa stabil di kisaran Rp396,68 miliar. Selanjutnya pendapatan hotel naik 10,91% yoy menjadi Rp720,22 miliar dan pendapatan lain-lain tumbuh 16,85% yoy menjadi Rp23,36 miliar. Secara total, pendapatan berulang berkontribusi sebesar 41,04% terhadap topl line perseroan.

Seiring dengan penurunan pendapatan, pada periode ini APLN mengalami rugi sebesar Rp41,34 miliar. Realisasi itu kontras dengan laba bersih Rp1,28 triliun pada kuartal III/2023.

Dari sisi neraca aset, APLN mencatatkan total aset Rp27,14 triliun per kuartal III/2024 yang terdiri dari ekuitas Rp13,23 triliun dan liabilitas Rp13,91 triliun.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda Rp 2,7 miliar kepada 2 manajer investasi dan 2 pihak pelanggar di pasar modal.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Sejak 25 September sampai Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi berupa denda total Rp 2,7 miliar kepada 2 pihak dan 2 manajer investasi," kata Kiki dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

Pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal memang terus dilakukan. OJK tidak akan segan-segan memberikan sanksi mulai dari administrasi hingga denda jika ada pihak hingga perusahaan efek yang melakukan pelanggaran di pasar modal.

Sebelumnya saja, OJK telah melakukan sanksi administrasi kepada manajer investasi, perusahaan efek hingga emiten nakal di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan sanksi untuk manajer investasi yang nakal itu ditujukan kepada PT IndoSterling Aset Manajemen. OJK telah mencabut izin usahanya.

"Di bidang pasar modal pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin us

(ada/hns)

Jakarta -

Sejak masa lampau, gula menjadi komoditas yang banyak peminatnya. Keuntungannya bahkan sampai menjadi andalan perekonomian sejak era kolonial.

Pada gula ternyata bukan rasanya saja yang manis tetapi juga keuntungan di baliknya. Gula menjadi salah satu bahan makanan pokok yang telah diandalkan sejak masa lampau.

Bahkan banyak catatan sejarah yang menyebut kekayaan atas gula di Nusantara yang juga mengundang banyak negara datang, tak hanya rempahnya. Komoditas gula di dunia dilirik dengan harga jual yang besar sampai-sampai keuntungannya diandalkan menjadi sumber ekonomi zaman dahulu.

Berdasarkan beberapa informasi yang telah dikumpulkan, ternyata manisnya keuntungan gula menjadi alasan kolonialisme berlangsung lama di Hindia Belanda. Begini perjalanan manisnya gula sejak era kolonial hingga modern.

Konon populernya gula diawali dengan kebiasaan masyarakat Papua Nugini mengunyah batang tebu. Foto: Getty Images/ilbusca

Asal Mula Gula

Melansir Sugar.org, gula pertama kali ditemukan sejak 8.000 tahun sebelum masehi. Konon gula ditemukan secara domestik oleh suku di Papua Nugini yang memiliki kebiasaan mengunyah batang tebu.

Tebu kemudian menjadi populer dan banyak ditanam di beberapa negara Asia Tenggara, China, dan India melalui para pedagang. Memasuki abad pertama Masehi, gula yang telah dikristalisasi pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Romawi dan Yunani sebagai obat.

Pada abad pertama, gula justru dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan pencernaan dan sakit perut. Tetapi di Asia, gula kristal menjadi populer sebagai pemanis pada Dinasti Gupta di India.

Berawal dari Tanam Paksa

Populernya gula di tanah Hindia Belanda tak terlepas dari kedatangan pemerintah Belanda. Melihat potensi tanah yang subur, salah satu kebijakan dalam tanam paksa adalah menanam tebu di beberapa wilayah di Hindia Belanda.

Pada abad ke-17, Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai fokus pada perkembangan perkebunan gula di Jawa. Bahkan banyak produksi gula yang dikembangkan dengan lebih canggih.

Para peneliti dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen yang terbit pada 2016 bahkan menyebutkan adanya kewajiban menyisihkan tanah untuk menanam gula pada 1825-1830. Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch menetapkan 20% tanah desa di Jawa harus ditanami tanaman ekspor seperti tebo, teh, dan kopi.

Pabrik Gula Terbesar

Mengutip Good News From Indonesia, setidaknya ada empat pabrik gula terbesar yang menjadi peninggalan Belanda di Indonesia. Ada Pabrik Gula Sragi, Pabrik Gula Kalibagor, Pabrik Gula Djatiroto, dan Jatibarang.

Merujuk pada waktu pembangunan dan lini waktu penerapan tanam paksa, Pabrik Gula Sragi menjadi pabrik pertama yang sudah disetujui pada 1836 tetapi pembangunan konstruksinya baru dimulai 1837.

Setelah Indonesia merdeka, baru kemudian pabrik tersebut dinasionalisasi pada 10 Desember 1857. Di Banyumas Pabrik Gula Kalibagor menyusul didirikan pada 1839, disusul Jatibarang pada 1840, dan Pabrik Gula Djatiroto pada 1901.

Sejak era kolonial hingga modern, Indonesia pernah menjadi salah satu daftar negara pemasok gula terbesar di dunia. Foto: Getty Images/ilbusca

Pernah Menjadi Pemasok Terbesar

Akhir-akhir ini kebijakan impor gula menjadi sorotan usai ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Padahal di masa lampau Indonesia pernah berjaya sebagai eksportir gula ke beberapa negara di dunia.

Dimulai sejak masih diawasi oleh pemerintah VOC, penjualan gula ke luar negeri menjadi salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan. Banyak profesor dan ahli ekonomi yang sampai penasaran dengan pengelolaan gula di Indonesia atau Hindia Belanda pada era kolonial.

Di masa modern, pada 2020, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu produsen gula terbesar ke-12 di dunia. Dalam satu tahun Indonesia berhasil memproduksi hingga 2,7 juga ton gula yang mendatangkan pendapatan bagi banyak petani.

(dfl/odi)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

(ily/hns)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menilai, pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diakibatkan oleh kesalahan manajemen dalam memitigasi risiko. Ia menilai, pihak manajemen lengah dalam memitigasi risiko .

Hal itu diungkapkan oleh Yassierli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," tutur Yassierli.

Kendati demikian, Yassierli mengatakan, Pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi atas masalah Sritex. Ia mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pemerintahan akan membantu dalam penyelesaian masalah ini, tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga," kata Yassierli.

Ia mengatakan, Pemerintah akan bantu mempercepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen. Yassierli mengatakan, Pemerintah bisa membantu tentang regulasi yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor impor.

"Saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, bahasanya tidak begitu. Jadi banyak tahu tentang yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi," kata Yassierli.

"Kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko enterprise risk management yang kuat dan kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar USD113,02 juta, dengan USD11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA).

Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar USD1,49 miliar, sebanyak USD858,05 juta merupakan pinjaman bank.