Perdagangan bursa karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 613.894 ton karbondioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan dalam satu tahun terakhir, perkembangan bursa karbon Indonesia menunjukkan ke arah positif dan mendapatkan respons yang baik dari pelaku pasar. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan.

"Sejak 26 sep 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan. Dari awal sebanyak 16 pengguna jasa pertama saat ini sudah ada 81 pengguna jasa. Saat ini tercatat 1,7 juta ton CO2 ekuivalen unit karbon SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) yang terdaftar di bursa karbon dan sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar," kata Iman dalam acara Peringatan Satu Tahun Berdirinya Bursa Karbon Indonesia, Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/10/2024).

Lebih lanjut, dari total karbon yang diperdagangkan itu, ada lebih dari 420.150 ton unit karbon yang digunakan untuk pengimbangan (offset) dari proses retirement. Iman menjelaskan sampai dengan hari ini, terdapat 3 proyek unit karbon yang telah terdaftar dan dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Pertama, Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina Power Indonesia.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas gumi atau PLTGU Muara Karang Blok 3 milik PT PLN Nusantara Power. Terakhir, pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Gunung Mugu yang terdaftar atas nama PT PLN Indonesia Power.

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan pihaknya ke depannya. Pertama, pihaknya telah akan memfasilitasi perdagangan unit karbon berbentuk Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU dalam waktu dekat. Dengan fasilitas ini, dia berharap dapat membantu perusahaan pemilik PTBAEPU dalam mengenai kewajiban pengurangan emisi dengan cara yang mudah dan transparan melalui bursa.

Kemudian, pihaknya telah menerbitkan Surat Bursa yang memberikan perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa Bursa Karbon. Pihaknya juga tetap mempertahankan kebijakan bebas pencatatan biaya unit karbon, bebas dari biaya membership, bebas dari biaya tahunan atau annual fee, dan bebas biaya retirement bagi seluruh pengguna jasa Bursa Karbon.

"Biaya hanya akan dibebankan atas transaksi jual beli sebesar 0,11% sampai dengan 0,22% dari nilai transaksi yang merupakan salah satu biaya transaksi unit karbon terendah di dunia," terangnya.

Perdagangan karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Meskipun baru seumur jagung, volume transaksi perdagangan karbon di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Jepang.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman melihat perkembangan bursa karbon di Indonesia sudah cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna jasa yang meningkat dari 16 menjadi 81. Selain itu, sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

"Secara umur kita memang baru setahun, memang tahap awal di kita lebih banyak edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa. Kalau kita bicara capaian kita menganggap sudah cukup positif. Kenapa? Pengguna jasa sudah meningkat dari 16 ke 81 jadi transaksi kita sudah diperdagangkan 600 ribu ton karbondioksida," kata Iman saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dia melihat capaian tersebut dapat dinilai besar atau kecil apabila dibandingkan dengan bursa karbon negara-negara tetangga yang serupa. Dia menyebut volume transaksi Bursa Karbon Indonesia dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan Bursa Karbon Malaysia dan Bursa Karbon Jepang. Melihat hal tersebut, dia menilai perdagangan karbon di Indonesia bisa menjadi lebih besar.

"Kalau ditanya apakah kurang besar? Kita mesti punya pembanding, kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya, adalah bursa karbon Malaysia dan bursa karbon Jepang dibandingkan dua bursa itu lebih besar perdagangan. Jadi bicara bisa kita lebih besar perlu support semua pihak. Bursa karbon kan perdagangan secondary. Jadi kita hanya menerima jumlah yang ada," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan capaian satu tahun bursa karbon Indonesia ini merupakan sebuah prestasi. Dia bilang sistem perdagangan emisi (ETS) bisa membutuhkan waktu 10-20 tahun agar dapat mendukung bursa karbon yang aktif.

"Bisa dikatakan kecil tapi bisa dikatakan juga ini suatu achievement kita harus juga melihat bahwasannya untuk men-set up suatu busa karbon yang aktif untuk ETS saja itu butuh waktu 10-20 tahun. Malaysia misalnya itu juga butuh 2 tahun untuk bisa terjadi transaksi. Jadi bagaimanapun ya kita mesti banyak tantangan, tetapi tentunya kita juga harus bersyukur bahwasannya sampai saat ini kita sudah mencapai pada titik saat ini," ujar Inarno.

Pihaknya telah menyiapkan sistem perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU. Hal ini menjadi strategi utama untuk pengembangan bursa karbon dalam negeri.

"Sebagai informasi saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan di sektor energi yang berpotensi terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjual-belikan PTBAEPU dan dalam upaya mendukung hal tersebut sistem Apple Gatric di Kementerian ESDM akan terkoneksi dengan sistem di Bursa Karbon serta dengan SRN PPI di Kementerian LHK," terangnya.