Labuan Bajo, investor.id – Bursa karbon Indonesia sudah beroperasi lebih dari setahun sejak meluncur perdana pada 26 September 2023. Kemunculannya merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dalam perjalanannya, volume transaksi di bursa karbon masih relatif sepi. Evaluasi dan gebrakan dari para stakeholder terkait layak dinantikan untuk mengoptimalkan peran bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan bahwa bursa karbon yang tergolong masih baru, belum memiliki volume transaksi yang besar.

Dia pun menekankan, evaluasi terhadap ekosistem bursa karbon harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya di Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrument lain. Makanya, Inarno menyambut positif rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, yang akan mengakselerasi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.

Sebab bagaimanapun, bursa karbon berperan penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai dekarbonisasi dan ekonomi berkelanjutan. Ditambah lagi, bursa karbon juga masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Kami akan berdikusi dengan berbagai pihak untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Hanif menilai, peran bursa karbon belum cukup optimal sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pengembangan dan perdagangan karbonnya. “Kami sedang mengevaluasi agar perdagangan karbon tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Beberapa kebijakan pun sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon yang meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

"Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada," tambah Hanif.

Untuk itu, dirinya akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini penting mengingat IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini.

Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.

Incar 100 Pengguna

Direktur Utama BEI Iman Rachman optimistis, jumlah pengguna jasa bursa karbon pada akhir 2024 akan terus meningkat hingga mencapai 100 pengguna. "Saat ini, kita sudah mencapai 81 pengguna, dan dengan rencana integrasi yang sedang berjalan, target ini bisa tercapai," ujar Iman.

Didukung dengan inovasi dari Bursa Karbon Indonesia untuk mengembangkan produk-produk turunan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha terlibat. Walaupun tak bisa dipungkiri, beberapa tantangan perlu diatasi utamanya menyangkut keselarasan regulasi dan dukungan pemerintah serta berbagai sektor terkait.

“Dengan komitmen kuat dari semua pihak, bursa karbon kami harapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pengurangan emisi karbon nasional,” kata dia.

Apalagi, Bursa Karbon Indonesia sudah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin, dengan semakin banyak perusahaan dan proyek yang terlibat, maka bursa karbon bukan saja menjadi alat perdagangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kita optimistis bursa karbon  akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutup Iman. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Perdagangan bursa karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 613.894 ton karbondioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan dalam satu tahun terakhir, perkembangan bursa karbon Indonesia menunjukkan ke arah positif dan mendapatkan respons yang baik dari pelaku pasar. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan.

"Sejak 26 sep 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan. Dari awal sebanyak 16 pengguna jasa pertama saat ini sudah ada 81 pengguna jasa. Saat ini tercatat 1,7 juta ton CO2 ekuivalen unit karbon SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) yang terdaftar di bursa karbon dan sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar," kata Iman dalam acara Peringatan Satu Tahun Berdirinya Bursa Karbon Indonesia, Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/10/2024).

Lebih lanjut, dari total karbon yang diperdagangkan itu, ada lebih dari 420.150 ton unit karbon yang digunakan untuk pengimbangan (offset) dari proses retirement. Iman menjelaskan sampai dengan hari ini, terdapat 3 proyek unit karbon yang telah terdaftar dan dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Pertama, Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina Power Indonesia.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas gumi atau PLTGU Muara Karang Blok 3 milik PT PLN Nusantara Power. Terakhir, pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Gunung Mugu yang terdaftar atas nama PT PLN Indonesia Power.

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan pihaknya ke depannya. Pertama, pihaknya telah akan memfasilitasi perdagangan unit karbon berbentuk Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU dalam waktu dekat. Dengan fasilitas ini, dia berharap dapat membantu perusahaan pemilik PTBAEPU dalam mengenai kewajiban pengurangan emisi dengan cara yang mudah dan transparan melalui bursa.

Kemudian, pihaknya telah menerbitkan Surat Bursa yang memberikan perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa Bursa Karbon. Pihaknya juga tetap mempertahankan kebijakan bebas pencatatan biaya unit karbon, bebas dari biaya membership, bebas dari biaya tahunan atau annual fee, dan bebas biaya retirement bagi seluruh pengguna jasa Bursa Karbon.

"Biaya hanya akan dibebankan atas transaksi jual beli sebesar 0,11% sampai dengan 0,22% dari nilai transaksi yang merupakan salah satu biaya transaksi unit karbon terendah di dunia," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon telah setahun meluncur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan evaluasi dan akan fokus pada penguatan regulasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan Bursa Karbon Indonesia telah meluncur sejak 26 September 2023. Selama setahun beroperasi, telah terdapat 81 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan volume perdagangan 613.000 ton CO₂ ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp37,06 miliar.

Secara terperinci, 26,75% nilai transaksi ada di pasar reguler, 23,18% di pasar negosiasi, 49,87% di pasar lelang, dan 0,21% di marketplace.

Menurutnya potensi Bursa Karbon Indonesia ke depan masih sangat besar, mempertimbangkan terdapat 3.974 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.

Adapun, OJK menurutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi secara day to day Bursa Karbon Indonesia.

"Saat ini kami sedang fokus pada penguatan regulasi pengawasan dan terus mendorong koordinasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan jumlah produk dan volume transaksi Bursa Karbon," ujar Inarno dalam jawaban tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Inarno menilai peraturan OJK mengenai Bursa Karbon Indonesia baru diterbitkan setahun lalu. "Kami melihat [aturan Bursa Karbon Indonesia] masih relevan untuk implementasinya saat ini," tutur Inarno.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan IDX Carbon terus melakukan pengembangan, antara lain melalui serangkaian diskusi dan sosialisasi sebanyak 185 kali baik luring maupun daring.

IDX Carbon juga telah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Di samping itu, BEI telah melakukan integrasi sistem dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat memperdagangkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dalam waktu dekat.

Bursa turut memperpanjang insentif untuk pendaftaran sebagai pengguna jasa, yang dibebaskan biaya pendaftarannya sampai dengan September 2025.

Jeffrey menambahkan BEI juga terus mendorong dekarbonisasi untuk perusahaan tercatat, antara lain IDX Net Zero Incubator yang kini masuk modul 3 dan diikuti 110 perusahaan tercatat. Hal ini bertujuan meningkatkan awareness dan mengajarkan cara menghitung emisi karbon, termasuk menyediakan alat untuk membantu perhitungan.

Langkah lainnya adalah mengembangkan sistem pelaporan ESG termasuk pelaporan emisi karbon, engembangkan indeks terkait karbon yakni IDX – LQ45 Low Carbon Leaders, serta melakukan kajian terhadap IDX Green Equity Designation.

“BEI terus mendorong aktivitas perdagangan karbon, tetapi tentu saja terdapat banyak faktor di luar aspek perdagangan sekunder yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan karbon,” kata Jeffrey.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Volume transaksi perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon telah mencapai 613.740 tCO2e setelah satu tahun resmi diluncurkan. Volume ini diklaim melampaui transaksi bursa karbon di Malaysia dan Jepang.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan selain volume transaksi, bursa karbon kini memiliki 3 proyek dari sektor energi dengan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) mencapai 1,3 juta ton Co2e.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pengguna jasa bursa karbon dalam negeri telah mencapai 79 dengan retirement sebanyak 420.018 tCO2e dari 322 beneficiaries.

“Jika dibandingkan dengan bursa regional, perdagangan karbon kredit di IDX Carbon lebih besar dibandingkan bursa Malaysia 190.351 tCO2e dan bursa Jepang 502.811 tCO2e,” ujarnya saat dihubungi awak media, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan IDX Carbon juga terus melakukan pengembangan, antara lain melalui serangkaian diskusi dan sosialisasi sebanyak 185 kali baik luring maupun daring. IDX Carbon juga telah mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI.

Di samping itu, BEI telah melakukan integrasi sistem dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat memperdagangkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dalam waktu dekat.

Otoritas Bursa turut memperpanjang insentif untuk pendaftaran sebagai pengguna jasa, yang dibebaskan biaya pendaftarannya sampai dengan September 2025.

Jeffrey menambahkan BEI juga terus mendorong dekarbonisasi untuk perusahaan tercatat, antara lain IDX Net Zero Incubator yang kini masuk modul 3 dan diikuti 110 perusahaan tercatat. Hal ini bertujuan meningkatkan awareness dan mengajarkan cara menghitung emisi karbon, termasuk menyediakan alat untuk membantu perhitungan.

Langkah lainnya adalah mengembangkan sistem pelaporan ESG termasuk pelaporan emisi karbon, engembangkan indeks terkait karbon yakni IDX – LQ45 Low Carbon Leaders, serta melakukan kajian terhadap IDX Green Equity Designation.

“BEI terus mendorong aktivitas perdagangan karbon, tetapi tentu saja terdapat banyak faktor di luar aspek perdagangan sekunder yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan karbon,” kata Jeffrey.

Chief Operations Officer (COO) Indonesian Business Council (IBC) William Sabandar mengatakan potensi pasar karbon di Indonesia sangat besar apabila ekosistemnya sudah terbangun dengan lebih mapan lagi.

Menurutnya, bursa perdagangan karbon memegang peranan penting untuk menginsentif peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri menuju 8 persen.

"Kalau (ekonomi) Indonesia mau bertumbuh 8 persen, mau menjadi negara yang diperhitungkan di dunia, maka salah satu opportunity yang bisa diberikan adalah lewat carbon market," kata William dalam Acara Sustainability Action for the Future Economy atau Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).

William mengatakan, saat ini harga karbon di bursa karbon Eropa sudah pernah mencapai 100 Euro per ton CO2. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan harga karbon di bursa dalam negeri yakni US$2 per ton CO2.

"Di Norway harganya sudah US$50, kalau di Eropa secara umum sudah mencapai 100 Euro. Kemarin kita mulai di harga US$2, jadi masih sangat jauh," terangnya.

Dia mengatakan ekosistem pasar karbon yang belum terbangun di Indonesia menjadi salah satu kendala. Namun, dia mengapresiasi diluncurkannya IDX Carbon oleh Bursa Efek Indonesia tahun lalu.

"Tahun lalu pasar karbon IDX sudah diluncurkan, sudah ada perdagangan, walaupun masih jauh dari signifikan," katanya.

Apabila ekosistem perdagangan karbon sudah terbangun, William yakin bahwa nilai perdagangannya bisa mencapai Rp160.000 triliun, dengan asumsi harga karbonnya sama dengan pasar Eropa.

Hanya saja, diperlukan ekosistem yang mapan untuk mencapainya. "Kita bukan hanya bicara Rp8.000 triliun kalau harganya US$ 5 per ton, tapi kita bisa bicara sampai Rp160.000 triliun. Pertanyaannya adalah ekosistem carbon market-nya mau dikembangkan dengan serius apa tidak," ujar dia.

IBC merupakan perhimpunan pengusaha yang berkomitmen meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai riset.

Dalam menjalankan misinya, IBC memiliki empat pilar riset. Pertama, riset soal pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengenai pembangunan sumber daya manusia.

Ketiga, bicara soal penguatan tata kelola (governance), dan terakhir, soal inovasi serta iklim.

Salah satu isu yang ikut didorong IBC melalui pilar keempat adalah peran bursa karbon dalam akselerasi ekonomi RI dan realisasi komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target Indonesia Emas 2045.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan berbagai manfaat alias benefit bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembelian, penjualan, dan pertukaran hak untuk menghasilkan atau mengurangi emisi GRK melalui Bursa Karbon atau IDXCarbon.

Benefit tersebut antara lain bebas biaya pendaftaran unit karbon (Rp0 per tCO2e) dan tanpa biaya tahunan, biaya rekening dormant atau biaya keanggotaan. Biaya pendaftaran sebesar Rp5 juta juga baru diberlakukan pada 25 September 2024.

“Selain itu, biaya transaksi bagi pembeli atau penjual dikenakan sebesar 0,11 persen (pasar reguler dan negosiasi) dan 0,22 persen (pasar lelang dan nonreguler) dari nilai transaksi,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/7).

Sejak berdiri pada 2023, IDXCarbon menjadi satu-satunya bursa karbon di Indonesia. Per 18 Juli 2024, jumlah pengguna jasa tumbuh menjadi total 68 pengguna dengan volume perdagangan mencapai 609.005 tCO2e.

Hal tersebut sejalan dengan landasan didirikannya IDXCarbon untuk mengurangi ancaman perubahan iklim, sekaligus menangkap manfaat dari besarnya potensi perdagangan karbon.

Berbekal pengalaman menjadi operator perdagangan saham, derivatif, dan surat utang maka BEI mempersiapkan kajian, pengembangan sistem, dan peraturan perdagangan karbon melalui IDXCarbon.

Prinsip yang digunakan dalam perdagangan karbon adalah polluter pays principle. Yakni, penghasil emisi dikenakan biaya tambahan dan di saat bersamaan mampu memberikan insentif untuk entitas yang berusaha mengurangi atau menghilangkan emisi.

Mekanisme penetapan harga karbon dirancang untuk memastikan adanya transfer modal dari aktivitas dengan produksi emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi ke aktivitas dengan upaya pengurangan atau penghapusan karbon yang tinggi.

Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan, yaitu allowance dan carbon offset.

Allowance atau dikenal dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha merupakan bentuk izin batas atas emisi GRK atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi pelaku usaha yang ditentukan pemerintah.

Sementara carbon offset atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

PTBAE-PU dan SPE-GRK tercatat pada Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) atau sistem registri kementerian lain yang terhubung ke SRN-PPI dan memiliki nomor atau kode registry unik untuk setiap unit karbon.