Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tidak saja mempelopori perdagangan karbon di IDX Carbon pada tahun 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon. Atau, emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon. Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

"Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon," ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan, antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri), Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE, maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau.

Dicky menambahkan komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

"Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset," lanjutnya.

Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE. Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target Net Zero Emission 2060.

"Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif," ujar Fadjar.

Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut pemerintah Prabowo-Gibran akan komitmen mengurangi emisi karbon dan akan tancap gas meningkatkan perdagangan karbon di Indonesia.

Asal tahu saja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau membentuk badan khusus yakni, Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Roro juga mengatakan bahwa akan ada diskusi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan terkait perdagangan karbon ini.

"Ini salah satu yang agak menarik, yang nanti insya Allah saya ingin berkomunikasi juga dengan Pak Menteri mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32%" kata Esti di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2030 kita punya nationally determined contribution di Indonesia. Siapa tahu ini merupakan sesuatu hal yang patut kita sinergikan ke depannya," sambungnya.

Diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen yang ditetapkan secara nasional yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.

Roro juga menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah mempunyai semangat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo selalu menekankan mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%.

"Saat itu juga ada bonus demografi yang saat ini kita hadapi bersama, sekitar 68% hingga 70% dari total penduduk Republik Indonesia itu dari kalangan produktif. Jadi mudah-mudahan itu sendiri bisa menjadi fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri," tutupnya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon bakal meneruskan sejumlah insentif untuk menggaet calon pengguna jasa, yang diharapkan bisa meningkatkan transaksi.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan ada beberapa insentif yang bakal dilanjutkan BEI. Pertama, perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa IDXCarbon.

"Kami juga akan meneruskan pembebasan biaya pencatatan unit karbon, pembebasan biaya membership dan pembebasan biaya tahunan atau annual fee bagi seluruh pengguna jasa," kata Iman, Kamis (3/10).

Ke depannya, lanjut Iman, BEI berupaya untuk mendorong likuiditas pasar karbon dari sisi demand dan supply baik pasar domestik maupun internasional sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah.

Untuk itu, BEI akan terus aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait dan pelaku pasar untuk menyempurnakan mekanisme perdagangan karbon dan memberikan edukasi berkelanjutan.

"BEI juga akan menyelaraskan pengembangan investasi ESG di pasar modal dengan perdagangan karbon, memberikan insentif dan mengembangkan sistem pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai standar internasional," kata Iman.

Hingga saat ini sudah ada 81 pengguna jasa IDXCarbon. Jumlah tersebut meningkat dari perdagangan perdana pada 26 September 2024 yang mencapai 16 pengguna jasa.

BEI sendiri menargetkan jumlah pengguna jasa IDXCarbon akan bertumbuh hingga 100 pengguna sampai tutup 2024. Iman sendiri optimistis target penambahan pengguna jasa akan tercapai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatat nilai transaksi meningkat dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar dalam setahun peluncurannya.

Selain itu, bursa karbon juga mencatat kenaikan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan dari 459.953 ton CO2e menjadi sebesar 613.894 ton CO2e dalam setahun terakhir.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan, pengguna jasa bursa karbon tumbuh dari hanya 16 pengguna jasa di hari peluncuran pertamanya, menjadi 81 pengguna jasa setahun berselang.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi penangkap dan penyimpan karbon.

BEI menargetkan pengguna jasa bursa karbon hingga akhir tahun dapat mencapai 100 pengguna.

"Saat ini terdapat 1.777.141 ton CO2e SPE-GRK yang terdaftar pada bursa karbon dan sebanyak 613.894 ton CO2e telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37,06 miliar," kata dia dalam acara Peringatan Satu Tahun Berdirinya Bursa Karbon Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Ia menambahkan, dari jumlah volume transaksi tersebut, sebanyak total 420.029 ton CO2e telah digunakan atau dilakukan retirement.

Menurut dia, hal ini menunjukkan mulai meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan karbon serta perannya dalam upaya melawan perubahan iklim.

"Kalau bicara pencapaian, kami menganggap sudah cukup positif. Kenapa? pengguna jasa sudah meningkat dari 18 ke 81 dan transaksi kita sudah diperdagangkan 613.894 ton CO2e," imbuh dia.

Iman menjelaskan, ketika dibandingkan dengan bursa karbon yang sebaya seperti bursa karbon Malaysia dan Jepang, Indonesia mencetak perdagangan yang lebih besar.

SHUTTERSTOCK/WASANAJAI Ilustrasi carbon capture and storage (CSS), penyimpanan karbon.

"Kami sekarang pengembangan sistem jalan terus, kami juga sudah siapkan untuk bitcoin," terang dia.

Sebagai informasi, untuk pengembangan perdagangan karbon di Indonesia IDXCarbon memberikan beberapa insentif seperti perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa IDXCarbon, pembebasan biaya pencatatan unit karbon, pembebasan biaya membership, dan pembebasan biaya tahunan atau annual fee bagi seluruh pengguna jasa IDXCarbon.

Perdagangan bursa karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 613.894 ton karbondioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan dalam satu tahun terakhir, perkembangan bursa karbon Indonesia menunjukkan ke arah positif dan mendapatkan respons yang baik dari pelaku pasar. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan.

"Sejak 26 sep 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan. Dari awal sebanyak 16 pengguna jasa pertama saat ini sudah ada 81 pengguna jasa. Saat ini tercatat 1,7 juta ton CO2 ekuivalen unit karbon SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) yang terdaftar di bursa karbon dan sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar," kata Iman dalam acara Peringatan Satu Tahun Berdirinya Bursa Karbon Indonesia, Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/10/2024).

Lebih lanjut, dari total karbon yang diperdagangkan itu, ada lebih dari 420.150 ton unit karbon yang digunakan untuk pengimbangan (offset) dari proses retirement. Iman menjelaskan sampai dengan hari ini, terdapat 3 proyek unit karbon yang telah terdaftar dan dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Pertama, Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina Power Indonesia.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas gumi atau PLTGU Muara Karang Blok 3 milik PT PLN Nusantara Power. Terakhir, pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Gunung Mugu yang terdaftar atas nama PT PLN Indonesia Power.

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan pihaknya ke depannya. Pertama, pihaknya telah akan memfasilitasi perdagangan unit karbon berbentuk Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU dalam waktu dekat. Dengan fasilitas ini, dia berharap dapat membantu perusahaan pemilik PTBAEPU dalam mengenai kewajiban pengurangan emisi dengan cara yang mudah dan transparan melalui bursa.

Kemudian, pihaknya telah menerbitkan Surat Bursa yang memberikan perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa Bursa Karbon. Pihaknya juga tetap mempertahankan kebijakan bebas pencatatan biaya unit karbon, bebas dari biaya membership, bebas dari biaya tahunan atau annual fee, dan bebas biaya retirement bagi seluruh pengguna jasa Bursa Karbon.

"Biaya hanya akan dibebankan atas transaksi jual beli sebesar 0,11% sampai dengan 0,22% dari nilai transaksi yang merupakan salah satu biaya transaksi unit karbon terendah di dunia," terangnya.

Perdagangan karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Meskipun baru seumur jagung, volume transaksi perdagangan karbon di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Jepang.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman melihat perkembangan bursa karbon di Indonesia sudah cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna jasa yang meningkat dari 16 menjadi 81. Selain itu, sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

"Secara umur kita memang baru setahun, memang tahap awal di kita lebih banyak edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa. Kalau kita bicara capaian kita menganggap sudah cukup positif. Kenapa? Pengguna jasa sudah meningkat dari 16 ke 81 jadi transaksi kita sudah diperdagangkan 600 ribu ton karbondioksida," kata Iman saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dia melihat capaian tersebut dapat dinilai besar atau kecil apabila dibandingkan dengan bursa karbon negara-negara tetangga yang serupa. Dia menyebut volume transaksi Bursa Karbon Indonesia dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan Bursa Karbon Malaysia dan Bursa Karbon Jepang. Melihat hal tersebut, dia menilai perdagangan karbon di Indonesia bisa menjadi lebih besar.

"Kalau ditanya apakah kurang besar? Kita mesti punya pembanding, kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya, adalah bursa karbon Malaysia dan bursa karbon Jepang dibandingkan dua bursa itu lebih besar perdagangan. Jadi bicara bisa kita lebih besar perlu support semua pihak. Bursa karbon kan perdagangan secondary. Jadi kita hanya menerima jumlah yang ada," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan capaian satu tahun bursa karbon Indonesia ini merupakan sebuah prestasi. Dia bilang sistem perdagangan emisi (ETS) bisa membutuhkan waktu 10-20 tahun agar dapat mendukung bursa karbon yang aktif.

"Bisa dikatakan kecil tapi bisa dikatakan juga ini suatu achievement kita harus juga melihat bahwasannya untuk men-set up suatu busa karbon yang aktif untuk ETS saja itu butuh waktu 10-20 tahun. Malaysia misalnya itu juga butuh 2 tahun untuk bisa terjadi transaksi. Jadi bagaimanapun ya kita mesti banyak tantangan, tetapi tentunya kita juga harus bersyukur bahwasannya sampai saat ini kita sudah mencapai pada titik saat ini," ujar Inarno.

Pihaknya telah menyiapkan sistem perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU. Hal ini menjadi strategi utama untuk pengembangan bursa karbon dalam negeri.

"Sebagai informasi saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan di sektor energi yang berpotensi terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjual-belikan PTBAEPU dan dalam upaya mendukung hal tersebut sistem Apple Gatric di Kementerian ESDM akan terkoneksi dengan sistem di Bursa Karbon serta dengan SRN PPI di Kementerian LHK," terangnya.

Dua anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yaitu PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dan PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai komitmen prioritas dalam perdagangan karbon. Dua anak perusahaan PTBA tersebut bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen PTBA dalam mendukung tujuan MIND ID dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memajukan sinergi di lingkungan anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

"Kami yakin melalui sinergi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan karbon, PTBA dan entitas-entitas di bawahnya akan semakin berperan aktif dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik," kata Arsal dalam keterangan resmi, Kamis (17/9).

Arsal berharap, sinergi antara HBAP dan BPI dapat memperkuat pengelolaan karbon di seluruh lini bisnis anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

Ia menambahkan, nota kesepahaman ini juga memperkuat komitmen PTBA dan entitas-entitas di bawahnya untuk mematuhi peraturan terkait perdagangan karbon yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung inisiatif pemerintah mengurangi emisi karbon, dan memperkuat manajemen karbon di dalam proses bisnis.

"Dengan langkah ini, PTBA menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and governance)," ujarnya.

Pangkas Emisi Karbon dengan PLTS

Sebelumnya, Bukit Asam telah memangkas emisi karbon dioksida hingga 618,5 ton CO2e pada periode Januari-Oktober 2023. Pengurangan emisi karbon itu berkat penggunaan dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kedua PLTS tersebut adalah PLTS Jalan Tol Bali Mandara dan PLTS di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno-Hatta.

"Selaras dengan visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, kami bertekad untuk terus berkontribusi dalam penyediaan energi nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Corporate Secretary PTBA Niko Chandra, di Jakarta, Selasa (19/12).

Niko mengatakan PLTS di Jalan Tol Bali Mandara yang berkapasitas 400 Kilowatt-peak (kWp) berhasil mengurangi emisi sebanyak 414,1 ton CO2e hingga Oktober 2023. Emisi yang terpangkas itu setara dengan menanam 567 pohon. Sementara itu, PLTS di Gedung AOCC Bandara Soekarno-Hatta memangkas emisi 204,4 ton CO2e atau setara menanam 280 pohon.

Produksi listrik dari PLTS Jalan Tol Bali Mandara pada Januari-Oktober 2023 mencapai 524.197,8 kilowatt hours (kWh). Adapun produksi listrik PLTS Gedung AOCC Bandara Soekarno-Hatta menghasilkan listrik 258.741,8 kWh.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anak usaha PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dan PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait Komitmen Prioritas dalam Perdagangan Karbon.

Direktur Utama Bukit Asam (PTBA) Arsal Ismail mengatakan kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen PTBA dalam mendukung tujuan MIND ID dan Kementerian BUMN, serta memajukan sinergi di lingkungan anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

"Penandatanganan MoU ini adalah wujud nyata dari komitmen PTBA untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Arsal dalam keterangan resminya, Selasa (17/9/2024).

Dia melanjutkan pihaknya yakin melalui sinergi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan karbon, PTBA dan entitas-entitas di bawahnya akan semakin berperan aktif dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Arsal berharap, sinergi antara HBAP dan BPI dapat memperkuat pengelolaan karbon di seluruh lini bisnis anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

Dia menambahkan, MoU ini juga memperkuat komitmen PTBA dan entitas-entitas di bawahnya untuk mematuhi peraturan terkait perdagangan karbon yang telah berlaku di Indonesia.

Hal ini menjadi langkah nyata PTBA dalam mendukung inisiatif pemerintah mengurangi emisi karbon, dan memperkuat manajemen karbon di dalam proses bisnis.

"Dengan langkah ini, PTBA menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESG [Environmental, Social, and Governance]," tuturnya.

Sebagai informasi, HBAP dan BPI merupakan dua anak usaha PTBA yang bergerak di bidang pembangkitan listrik tenaga uap.

BPI saat ini diketahui mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banjarsari berkapasitas 2x135 MW yang berlokasi di Desa Sirah Pulau dan Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan.

Sementara itu, HBAP tercatat mengelola PLTU Sumsel-8 berkapasitas 2x260 MW. PLTU Sumsel-8 ini merupakan PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara. PLTU ini dilengkapi dengan teknologi Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menekan emisi gas buang.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp1.000 triliun (65 miliar dolar AS) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan.

Sebuah badan pengatur baru terkait perdagangan karbon akan dibentuk untuk mengawasi berbagai upaya mencapai target emisi Indonesia berdasarkan perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, kepada Reuters, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut akan membentuk "misi khusus" yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan berbagai proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional, kata Latuhihin.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028, katanya.

"Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam," kata Latuhihin.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

Target Ambisius

Namun, target tersebut menghadapi tantangan besar termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek dianggap kredibel.

Christina Ng, direktur pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada transisi energi Asia, mengatakan ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek pengimbangan karbon utama, tetapi targetnya sangat ambisius dari perspektif finansial dan operasional.

Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa jabatan lima tahunnya, dari 5% saat ini, termasuk melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan proyek-proyek pengimbangan akan menciptakan peluang kerja yang besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.

Pemerintah akan menyediakan modal awal, yang masih dalam tahap penentuan, tetapi diharapkan dana tersebut akan tumbuh dengan menjual kredit karbon di dalam negeri dan luar negeri dan membayar dividen kepada pemerintah setelah menguntungkan, katanya.

Menggabungkan dana dalam entitas semacam itu akan memungkinkan Indonesia untuk menjalankan proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah, kata Latuhihin.

Ia mengatakan standar internasional tentang verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan digunakan untuk mengonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) yang diserap setiap proyek dari atmosfer.

Christina Ng mengatakan kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara $5 hingga $50 per metrik ton setara CO2, tetapi harga rata-rata di bawah $10 per ton tahun lalu.

Bahkan dengan harga $50 per ton, untuk mencapai target 65 miliar dolar AS diperlukan lebih dari 200 juta ton kredit karbon per tahun. Jumlah tersebut hampir menyamai total penerbitan kredit karbon sebesar 239 juta ton yang tercatat di seluruh pasar sukarela global pada 2021, kata Ng.

Jika harga pasar hanya $10 per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan $2 miliar per tahun, sehingga target $65 miliar semakin jauh dari jangkauan.

"Mengingat lanskap pasar karbon global yang kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas tersebut perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi," katanya, seraya mencatat bahwa rekam jejak Indonesia telah dirusak oleh masalah tata kelola.

Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masalah kebakaran hutan masih terjadi untuk membuka lahan untuk perkebunan.

Pemerintahan Prabowo akan mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek tersebut di luar negeri, dengan harapan dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan kredit karbon di pasar-pasar dengan harga karbon yang lebih tinggi, kata Latuhihin.

Dikelola BPDLH

Selama ini, tata kelola karbon untuk perdagangan karbon dalam dan luar negeri telah diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022. Hingga saat ini, kementerian dan lembaga terkait terus mempersiapkan pengaturan dan langkah operasionalnya. Regulasi ini juga termasuk mengatur ketentuan peralihan bagi pelaku usaha yang telah melakukan perdagangan karbon sebelum keluarnya Perpres No. 98 Tahun 2021.

Perdagangan karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BPDLH didirikan pada September 2019 dan diluncurkan pada Oktober 2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik mencapai Rp84,17 miliar dengan total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, berpotensi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Peta jalan yang disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal membentuk tiga badan baru, setelah adanya Badan Gizi Nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, dalam acara Indonesia Energy Forum 2024, Selasa, 10 September 2024.

Menurut Ferry, Prabowo Subianto membutuhkan empat badan baru untuk menjalankan masa pemerintahannya mendatang. Salah satu di antaranya telah dibentuk sebagai Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Badan baru lain yang direncanakan akan dibentuk Prabowo adalah Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Badan ini, kata Ferry, akan diluncurkan setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sementara itu, dua badan lainnya adalah Badan Penerimaan Negara dan satu badan baru yang berurusan dengan Bulog dan pangan. Namun, Ferry tidak bisa memastikan hal tersebut.

Sejak diumumkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto memang diisukan akan membentuk sejumlah badan, kementerian, atau lembaga baru di pemerintahannya. Berikut rangkuman informasi selengkapnya:

Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK)

Ferry Latuhihin sebelumnya menyatakan bahwa dia tengah menggodok draf peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga baru yang khusus untuk menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon. Nomenklatur sementara lembaga baru ini adalah Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

“Nanti akan disahkan. Kemungkinan kepala badan perubahan iklim dan tata niaga karbon ini akan ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden,” ucap Ferry saat ditemui usai menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut Ferry, pembentukan lembaga baru ini merespon banyaknya kebijakan kementerian / lembaga yang tidak sejalan dalam penanganan karbon. Dia menilai hal tersebut akan menghambat potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.

Di lain sisi, Ferry juga mengatakan skema perdagangan karbon selama ini dikendalikan oleh pedagang karbon dari luar negeri. “Dengan adanya badan khusus, maka optimalisasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha di dalam dan luar negerI menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara,” katanya.

Selanjutnya: Badan Penerimaan Negara....

<!--more-->

Badan Penerimaan Negara

Rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara telah berhembus sejak masa kampanye Pilpres 2024. Rencana ini juga tertulis dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2025. Badan baru itu dinilai akan meningkatkan rasio pajak.

“Sehingga, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” bunyi dokumen tersebut.

Sebelumnya, dalam kampanyenya Prabowo mengutarakan keinginannya memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dia mengatakan, rasio pajak Indonesia masih di bawah negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.

Prabowo menuturkan, rasio pajak negara-negara tersebut sudah mencapai 16 persen dan 18 persen. Sementara itu, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya 10,39 persen.

“Supaya lebih efisien, si Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu (penerimaan negara),” kata Prabowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Dengan skema demikian, menurut Prabowo, Ditjen Pajak yang bertugas mengumpulkan pajak bisa saja dipisah dari Kemenkeu, sehingga lembaga untuk mengelola kekayaan negara dan penerimaan akan dipisahkan. Prabowo menilai, sistem seperti ini bisa mendongkrak rasio pajak sebesar 5 sampai 6 persen.

Badan Gizi Nasional

Untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional sebagaimana dilegasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden,” bunyi Bagian Kesatu Pasal 2 beleid tersebut.

Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin, 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta. Hal ini bersamaan dengan peresmian dibentuknya lembaga baru, Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan, badan baru ini akan mengelola dana sekitar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Adapun program tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025.

“Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan,” kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Nandito Putra, Annisa Febiola, Amelia Rahima Sari, Hendrik Khoirul Muhid, dan Antara, berkontribusi dalam artikel ini

Perdagangan karbon menjadi salah satu cara pemerintah dalam menekan emisi karbon. Meski begitu, realisasi perdagangan karbon Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan.

Direktur Kepatuhan BRI Achmad Solichin Lutfiyanto menilai perdagangan karbon di Indonesia bukanlah pasar dengan jumlah transaksi besar atau likuid. Menurutnya, hal itu disebabkan karena dua faktor, yakni supply dan demand yang terbatas.

"Ya kan pertanyaannya adalah kenapa bursa karbon di Indonesia enggak likuid? Ya karena dua, supply-nya juga terbatas, demand-nya enggak ada. Kalau melihat yang beli bursa karbon siapa? Itu kan cuma BUMN-BUMN itu kan, kan enggak beli. BUMN itu nanti prosesnya ke depan ada lagi enggak? Ada, tapi limited," kata Achmad dalam acara diskusi, Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan sebagian besar yang melakukan transaksi di bursa karbon dari sektor perbankan. Padahal emisi yang dikeluarkan perbankan tidak cukup besar dan bisa ditekan melalui penerapan ESG di kantornya.

"Siapa yang beli? Banyakan bank. Berapa sih emisi yang dikerjakan, yang dihasilkan oleh bank dari kantornya? Emisi itu kan juga bisa ditekan dari aktivitas bank itu sendiri gitu," katanya.

Dia menilai apabila ingin menarik market lebih banyak, harus melibatkan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon tinggi. Menurutnya, selama ini perusahaan yang mengeluarkan emisi besar itu belum melakukan transaksi di bursa karbon. Hal ini dapat diatasi dengan literasi dan ajakan dari pihak terkait.

"Kita buka pasar karbon dibuat siapa? Siapa demand? Siapa supply? Itu karena nggak clear pasarnya, nggak likuid. Pasarnya ya sudah biarkan seperti sekarang. Menambah supply, itu memang model bisnisnya butuh menghasilkan karbon besar kan harus. Nah, itu yang harus diedukasi supaya dia beli. Bukan, bank, ya kalau bank disuruh beli, ya beli aja gitu," terangnya.

Lihat juga Video: Huayou Tampilkan HPAL: Solusi Rendah Karbon dengan Konsumsi Listrik Efisien

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membentuk 3 badan baru lagi setelah Badan Gizi Nasional.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Ferry Latuhihin menegaskan Prabowo butuh 4 badan anyar. Salah satunya sudah direalisasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

"Kan ada 4 badan baru yang (akan) dikeluarkan (dibentuk Prabowo)," kata Ferry usai Indonesia Energy Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Setelah Badan Gizi Nasional, Prabowo akan membentuk Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Ferry yakin betul peluncuran badan ini akan segera dilakukan usai pelantikan Prabowo.

Ia menegaskan BP3I-TNK bakal diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Bahkan, Ferry mengklaim sudah ada kandidat kuat siapa kepala atau ketua badan tersebut.

"(Selanjutnya) mungkin Badan Penerimaan Negara. Satu lagi, mungkin badan yang berurusan dengan Bulog, dengan pangan, saya gak (kurang) tahu," jelasnya.

Ferry menegaskan Indonesia sudah harus beralih ke ekonomi hijau, salah satunya dengan membentuk BP3I-TNK. Ia melihat Indonesia sulit bersaing di sektor manufaktur hingga tekstil, apalagi mengalahkan China.

Tim Prabowo itu menyebut badan ini bakal menjadi 'mainan' baru. Mereka nanti akan mengelola uang dari pihak swasta, termasuk asing.

"Saya membentuk, bukan saya, sama teman-teman. Walaupun orang bilang 'this is your baby', tapi kita bekerja berkelompok untuk menggolkan BP3I-TNK, termasuk green fund," tutur Ferry.

"Green fund ini sudah banyak sekali asing yang mendekati saya pribadi dan teman-teman untuk ikutan chip in di proyek-proyek yang available untuk kita bangun," tandasnya.