Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Salah satu tokoh yang datang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kemarin sejumlah tokoh diundang secara langsung oleh Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang dalam waktu dekat tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai presiden 2024-2029, akan terjadi sebuah transisi kepemimpinan nasional dan pemerintahan baru akan dibentuk," kata AHY di Bekasi, Rabu (15/10/2024).

Menurutnya, Prabowo memberi tugas kepada tokoh yang hadir, namun tidak secara rinci menjelaskannya. AHY menyebut hal itu akan dijelaskan langsung oleh Prabowo.

"Tentu beliau kemarin ingin memberikan tugas-tugas kepada para tokoh yang diundang, saya sendiri tidak ingin menjelaskan terlalu jauh karena beliaulah yang akan menjelaskan pada saatnya. Tetapi kami diajak diskusi dan juga diberikan beberapa bentuk penugasan ataupun peran-peran yang bisa dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan mendatang," bebernya.

AHY menyebut Prabowo ingin pemerintahannya nanti bekerja secara maksimal. Apalagi tugas yang akan dihadapi ke depannya semakin kompleks dan luas.

"Jadi dibutuhkan tim yang kuat, dibutuhkan para politisi tapi para profesional yang bisa bekerja dalam satu tim yang solid, itu harapan beliau dan pada saatnya pasti akan menjelaskan kepada masyarakat luas," imbuh AHY.

Ia tidak menjawab saat ditanya akan menjabat menteri apa pada pemerintahan Prabowo. Saat dikonfirmasi apakah bakal menjabat lagi Menteri ATR/Kepala BPN, ia pun hanya meminta menunggu.

"Kita tunggu aja," singkat AHY sambil berjalan masuk ke mobilnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan Prabowo Subianto berjalan dengan lancar.

Sejak Prabowo terpilih sebagai presiden, persiapan menuju pelantikan dan program-program yang akan dijalankan sudah direncanakan dengan baik.

"Sebentar lagi, tepatnya 12 hari lagi, transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Pada tanggal 20 Oktober mendatang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Jokowi menambahkan, sejak Prabowo terpilih, persiapan transisi dari rencana kerja hingga program berjalan dengan mulus.

Bahkan, Prabowo aktif hadir dalam berbagai rapat, meskipun tidak lagi hanya terkait dengan bidang pertahanan, yang sebelumnya menjadi fokusnya sebagai Menteri Pertahanan.

"Hampir di setiap rapat paripurna atau rapat terbatas, Pak Prabowo selalu hadir, tidak hanya untuk urusan pertahanan saja, tetapi setelah menjadi presiden terpilih, beliau hadir di semua rapat terbatas," ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan bahwa program unggulan yang disiapkan Prabowo telah dikonsultasikan dengan baik bersama para menteri kabinet saat ini, termasuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Prabowo sering berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memastikan kelancaran transisi.

"Saya tidak tahu sudah berapa kali Prabowo bertemu dengan para menteri. Insya Allah semua berjalan mulus, sehingga setelah beliau dilantik, presiden dan seluruh kabinet bisa langsung bekerja tanpa hambatan," ungkap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa saat dirinya mulai menjabat sebagai Presiden pada 2014, dibutuhkan waktu satu hingga satu setengah tahun untuk melakukan konsolidasi.

Namun, dengan transisi yang berjalan baik ini, diharapkan tidak ada jeda dalam pelaksanaan program-program pemerintahan Prabowo.

"Saya sangat senang bahwa proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar, karena transisi yang mulus sangat penting untuk menjaga optimisme kita semua," tutup Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.

"Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengatakan, dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia. Selain itu, ia juga berharap, dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK. Tujuannya agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Jokowi.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Hal itu merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016. "Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun.

Menurut Isma, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).