Jakarta -

Bitcoin (BTC) kembali mencetak All Time High (ATH) di level $75.000 pada Rabu (6/11) di tengah proses penghitungan suara pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Analisis memperkirakan tren kenaikan ini masih berpotensi berlanjut meskipun volatilitas tinggi di pasar kripto tetap perlu diwaspadai.

Sebelumnya BTC bertengger di level $71.300 pada pagi hari pukul 08:00 WIB, dan mengalami kenaikan sebesar 4,80% dalam 24 jam terakhir. Selain BTC, Ethereum (ETH) juga mengalami peningkatan sebesar 3,00%, mencapai $2.500. Total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan naik 4,50% dan mencapai angka $2,322 triliun.

Kenaikan harga aset kripto saat ini dipengaruhi oleh pemilu AS yang sedang berlangsung dan tengah dalam proses penghitungan suara popular vote, yang akan menentukan electoral college.

Pada pukul 15.30 WIB, Donald Trump sementara unggul atas Kamala Harris dalam popular vote dan electoral college. Menurut Apnews, Trump telah memperoleh 267 dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk menang, dan unggul di negara bagian penting seperti Michigan dan Wisconsin yang hasilnya belum diumumkan.

"Dari sisi teknikal, BTC baru saja mencetak harga tertinggi baru di angka $75.000, kami masih melihat potensi lanjut reli untuk mencetak rekor baru hingga $77.875," ujar Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dukungan Trump terhadap BTC serta minat politisi pada aset digital memberikan sinyal positif bagi pasar kripto. Namun, regulasi yang diusung oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diprediksi akan menentukan arah perkembangan kripto di masa depan, dengan SEC di bawah Gary Gensler kerap dinilai menerapkan aturan ketat terhadap industri ini.

Panji juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga BTC yang sedang tinggi saat ini. "Namun, perlu diperhatikan volatilitas BTC saat ini sedang tinggi, tetap antisipasi jika terjadi pembalikan arah yang diakibatkan oleh aksi profit taking dan sell on news," tutup Panji.

Berdasarkan data historis,harga BTCsering mengalami kenaikan menjelang dan sesudah pemilu AS. Seperti yang terjadi pada pemilu 2020 harga BTC naik sebesar 28,24% sebelum pemilihan dan melonjak hingga 42,06%. Dan pada pemilu 2016 kenaikan tercatat sebesar 14,99% sebelum dan 8,43% setelah pemilu.

Sebagai platform investasi yang terus berinovasi, Ajaib Kripto berharap dapat memberikan edukasi dan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia terhadap aset digital, terutama dalam menghadapi dinamika pasar kripto yang terus berkembang.

Dengan peningkatan minat masyarakat pada kripto dan layanan investasi yang semakin mudah diakses, Ajaib Group berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan finansial para investor. Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi websiteAjaib Kripto.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya nama Mochamad Iriawan alias Iwan Bule ke dalam jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero) menambah panjang daftar politisi Partai Gerindra di struktur kepengurusan BUMN.

Iwan Bule resmi didapuk menjadi Komisaris Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024). Dia menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Adapun, Iwan Bule dan Simon merupakan petinggi Partai Gerindra. Berdasarkan catatan Bisnis, Iwan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023.

Dengan ditetapkannya Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina, total sudah ada 8 politisi Partai Gerindra yang menghuni struktur perusahaan pelat merah.

Sementara itu, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025. Dia juga bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama, Simon dipilih untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina dalam RUPS pada Juni 2024. Simon menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri.

Berikut daftar politisi Partai Gerindra di struktur perusahaan pelat merah:

1. Mochamad Iriawan

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule merupakan mantan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Dia juga purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Dalam perjalanan politiknya, Iwan sempat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada 2018, menggantikan Ahmad Heryawan. Dia kemudian dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada Desember 2023.

2. Simon Aloysius Mantiri

Pria kelahiran 3 Oktober ini merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan teknik kelautan. Ia lulus dan meraih gelar sarjana pada 2003.

Simon merupakan orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Dia merupakan Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025, serta menjadi wakil bendahara dalam TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

3. Fuad Bawazier

Fuad Bawazier ditunjuk sebagai Komisaris Utama holding tambang BUMN PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Keputusan itu ditetapkan lewat RUPS Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2024.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto tersebut, kini masuk dalam jajaran elit partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra. Fuad juga merupakan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

4. Conny Lolyta Rumondor

Conny menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-130/MBU/06/2024 pada 10 Juni 2024.

Perempuan yang meraih gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada 1991 ini sebelumnya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut). Dia kemudian dipercaya sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulut.

5. Fauzi Baadilla

Fauzi Baadila merupakan Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Keputusan itu diambil berdasarkan RUPS Tahun Buku 2023 pada Juli 2024.

Aktor kelahiran 1979 tersebut merupakan kader Partai Gerindra. Pada Pilpres 2024, Fauzi ditunjuk sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto.

6. Isra Daming Pramulya

Isra saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero). Dia mengemban posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS perseroan, yang ditandatangani pada 17 Juli 2024.

Pria lulusan Universitas Hasanuddin pada 2001 ini merupakan Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran. Dia juga mengemban tugas sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Barat.

7. Felicitas Tallulembang

Felicitas Tallulembang yang lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan, saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) lewat RUPS Tahunan yang digelar pada pertengahan Mei 2024.

Sebelum berlabuh di BSI, Felicitas merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra periode 2014-2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama periode 1999 hingga 2008.

8. Siti Nurizka Puteri Jaya

Siti Nurizka ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, anak usaha Pupuk Indonesia, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2024.

Perempuan kelahiran 1987 ini sempat menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra periode 2015-2020 dan berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra untuk periode yang sama.

Politisi NasDem Sugeng Suparwoto mengaku partainya tak setengah hati gabung Koalisi Indonesia Maju walaupun tak masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Ia pun menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama ketua umum NasDem Surya Paloh pada Kamis (17/10) lalu merupakan pertemuan dua sahabat. Menurutnya, Surya Paloh menyampaikan NasDem mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya, yang jelas pertemuan ini kan pertemuan dua sahabat yang sudah bersahabat sejak lama. Dan pertemuan kemarin mempertegas kembali bahwa Pak Surya atau dalam arti NasDem yang men-support penuh bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Ia pun mengaku NasDem tak akan setengah hati di dalam koalisi walau tak masuk ke dalam kabinet nantinya.

“Sehingga meskipun, sekali lagi, meskipun tidak masuk dalam kabinet, itu bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan bahwa NasDem memilih tak bergabung kabinet karena NasDem tak punya hak moral meminta jatah kursi menteri.

“Nah, persoalan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa kok NasDem tidak ambil jatah Menteri tanda kutip, kita kemukakan berkali-kali, NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi Menteri, untuk mengambil jatah Menteri,” jelasnya.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengumumkan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun NasDem akan tetap berkontribusi dalam pemerintahan ke depan.

“Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),” kata Hermawi usai melayat wafatnya Cagub Malut Benny Laos di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/10).

Menurut Hermawi, jauh lebih penting jika pemikiran NasDem diterima oleh pemerintah ke depan daripada masuk dalam kabinet.

“Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk,” ujarnya.

Usai memenangkan Pemilu pada Februari lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10). Pengumuman kabinet dikabarkan akan langsung dilaksanakan nanti malam.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

IDXChannel - Nama Christina Aryani, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara Nomor IV, pekan ini. Christina digadang-gadang bakal menjadi wakil menteri salah satu kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, siapakah sosok Christina?

Perempuan kelahiran 1975 itu merupakan salah seorang politisi perempuan di Partai Golkar. Christina saat ini bertugas di Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI.

Di Partai Golkar, Christina juga diberi kepercayaan sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Perwakilan Partai Golkar Luar Negeri, Hakim Mahkamah Partai dan Dewan Pengawas Golkar Institute.

Memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan hukum, saat ini Christina tengah menyelesaikan penelitiannya untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Christina menempuh pendidikan sarjana secara paralel untuk dua jurusan berbeda, manajemen bisnis di STIE Ipwija dan ilmu hukum di Unika Atma Jaya, dan untuk keduanya dia berhasil menjadi lulusan terbaik.

Prestasi yang sama kembali diukir Christina saat menempuh pendidikan magister hukum di Universitas Indonesia, di mana dia kembali lulus sebagai salah seorang dari tiga lulusan terbaik.

Sebelum terjun penuh di politik, Christina memiliki karir profesional sebagai legal counsel, dosen fakultas hukum dan executive director di berbagai perusahaan swasta. Meniti awal karirnya sebagai production manager di Strategic Communication Laboratories (SCL Elections), lembaga konsultasi penelitian perilaku dan intervensi dengan kantor pusat di London, United Kingdom, Christina memutuskan bergabung dengan Partai Golkar pada 2006.

Dia juga terlibat sebagai professional researcher di Hukumonline, sebuah portal penyedia jasa layanan produk hukum di Indonesia dan mendirikan Aryani Foundation pada 2010 untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Dua calon menteri kabinet era Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di kantornya, Jumat (18/10/2024).

Keduanya menyambangi Kantor KemenKop UKM di tengah isu keterlibatan keduanya dan pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Terpantau di lokasi, Maman tiba lebih dulu sekitar pukul 09.05 WIB. Tidak lama berselang, menyusul Budi Arie yang tiba di sekitar pukul 09.09 WIB. Dijemput Teten di lobby, keduanya pun bergegas naik ke lantai 8 Gedung menuju ruang diskusi.

Ditemui usai pertemuan yang memakan waktu lebih dari 1,5 jam itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media.

Budi Arie menjamin, proses transisi akan berjalan baik. Begitu pula sinergi yang terjalin antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM ke depannya.

Tidak jauh berbeda, Maman juga meminta waktu 2-3 hari ke depan hingga serah terima jabatan (Sertijab) dilangsungkan. Barulah, ia akan memaparkan rencana-rencananya ke depan. Diskusi lebih lanjut juga baru akan dilangsungkan usai sertijab tersebut.

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Usai pertemuan itu, Teten dan Maman lanjut berangkat ke Gedung SMESCO yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Teten membocorkan kalau Gedung SMESCO akan menjadi kantor Maman, sehingga Kantor KemenKop UKM yang berlokasi di Kuningan saat ini akan menjadi Kantor Budi Arie.

"Kita mau lihat kantor Pak Maman di SMESCO," ujar Teten, sembari mengajak Maman ke mobil.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri Koperasi di era Prabowo. Sedangkan Politisi Golkar Maman, akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Salah satu tokoh yang datang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kemarin sejumlah tokoh diundang secara langsung oleh Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang dalam waktu dekat tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai presiden 2024-2029, akan terjadi sebuah transisi kepemimpinan nasional dan pemerintahan baru akan dibentuk," kata AHY di Bekasi, Rabu (15/10/2024).

Menurutnya, Prabowo memberi tugas kepada tokoh yang hadir, namun tidak secara rinci menjelaskannya. AHY menyebut hal itu akan dijelaskan langsung oleh Prabowo.

"Tentu beliau kemarin ingin memberikan tugas-tugas kepada para tokoh yang diundang, saya sendiri tidak ingin menjelaskan terlalu jauh karena beliaulah yang akan menjelaskan pada saatnya. Tetapi kami diajak diskusi dan juga diberikan beberapa bentuk penugasan ataupun peran-peran yang bisa dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan mendatang," bebernya.

AHY menyebut Prabowo ingin pemerintahannya nanti bekerja secara maksimal. Apalagi tugas yang akan dihadapi ke depannya semakin kompleks dan luas.

"Jadi dibutuhkan tim yang kuat, dibutuhkan para politisi tapi para profesional yang bisa bekerja dalam satu tim yang solid, itu harapan beliau dan pada saatnya pasti akan menjelaskan kepada masyarakat luas," imbuh AHY.

Ia tidak menjawab saat ditanya akan menjabat menteri apa pada pemerintahan Prabowo. Saat dikonfirmasi apakah bakal menjabat lagi Menteri ATR/Kepala BPN, ia pun hanya meminta menunggu.

"Kita tunggu aja," singkat AHY sambil berjalan masuk ke mobilnya.

(ily/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai hasil pemilihan anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK. Dari lima orang yang terpilih, tiga merupakan politisi dari partai politik.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentangMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohiryang merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi. Marga Taufiq adalah mantan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan. Penunjukan tersebut dinilai sebagai upaya penguasaan terhadap pos-pos strategis.

Kemudian berita mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang kembali menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024. Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. 3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.

"Sidang Dewan yang kami hormati, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan ataufit and proper testcalon anggota BPK RI 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasilfit and proper testterhadap kelima anggota BPK tersebut.

Kelima anggota BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan. Mereka akan bergabung dengan anggota BPK yang belum habis masa jabatannya: Nyoman Adhi Suryadnyana, Isma Yatun, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, dan Slamet Edy Purnomo.

Sebelumnya, lima orang yang terpilih sebagai anggota BPK tersebut menjalani rangkaianfit and proper testdi Komisi XI DPR sejak 2 September 2024. Sebanyak 75 calon anggota BPK menjalani tes itu.

Pembukaan seleksi calon Anggota BPK dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK sebanyak 75 orang.

“Pada 2-4 September 2024, Komisi XI DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan di mana enam orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," ujarnya.

Lima orang anggota baru BPK itu terdiri dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, politikus PartaiGolkarBobby Adhityo Rizaldi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi Badawi, auditor BPK Akhsanul Khaq, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Budi Prijono.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya: Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Upaya Menguasai Posisi Strategis?

<!--more-->

1. Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Pengamat: Upaya Menguasai Posisi Strategis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmerombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi.

Wakil Direktur Utama merupakan jabatan baru yang dibuat oleh Erick Thohir. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menyoroti penunjukan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan, Marga Taufiq, untuk mengisi jabatan ini. “Ini menunjukkan bahwa TimPrabowosudah mulai menyisir tempat-tempat strategis yang dapat diisi oleh orang-orangnya,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Herry mengatakan, pengangkatan ini tak dapat dipisahkan dari langkah pemerintah menunjuk orang-orang dekat Prabowo menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. Di antaranya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, yang ditunjuk menjadi Komisaris Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sebelum menjabat Wakil Direktur Utama, Marga Taufiq merupakan Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Menurut Herry, saat ini sedang terjadi proses orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo akan mengganti para pemain lama di posisi-posisi strategis di luar kementerian, seperti BUMN maupun entitas milik negara lainnya. Menurut dia, persoalannya hanya menunggu waktu. “Ini sebenarnya kekonyolan yang terus berulang,” kata dia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

<!--more-->

1. OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

"Jadinya, Rp13,4 miliar. Ada pengurangan Rp160,6 miliar," kata Mahendra saat rapat bersama Komisi XI DPR RI diGedungParlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya,OJKmenyepakati rencana pembangunan gedung kantor di IKN melalui penandatanganan perjanjian dengan Otorita IKN. Rencana pembangunan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, yang menyebutkan OJK berkedudukan di ibu kota negara Indonesia.

Mengutip siaran pers OJK, perjanjian OJK dan Otorita IKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tanah yang disepakati berlokasi di sub wilayah perencanaan (SWP) I.A., wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

Selain untuk kantor di ibu kota baru, OJK memangkas anggaran untuk kantor di Jakarta. Semula, kebutuhan anggaran untuk kantor OJK di Jakarta diusulkan sebesar Rp 449,1 miliar. Namun, dikurangi Rp250 miliar, sehingga menjadi Rp 199 miliar.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

<!--more-->

1. Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

PresidenJokowikembali menggunakan megafon saat menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024.

Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Jokowi yang tiba di Pasar Delimas Raya sekitar pukul 08.50 WIB disambut dengan riuh tepuk tangan dan nyanyian spontan dari masyarakat yang menyenandungkan "Terima kasih...Pak Jokowi."

Ia lalu berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting seperti bawang merah, cabai, dan bahan pokok lainnya.

Di tengah-tengah kunjungannya, Presiden Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon yang belakangan ini selalu menemani interaksinya dengan rakyat di berbagai daerah. Kemudian, Presiden mengucapkan salam kepada warga dan pedagang pasar.

"Bapak/ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi," sapanya, memulai sambutan.

Presiden kemudian melaporkan kondisi pasar yang dia tinjau. Menurutnya, harga sejumlah komoditas cukup baik, mulai dari bawang merah, bawang putih hingga cabai merah. "Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini sebuah patut kita syukuri bersama," katanya.

Jokowi juga memanfaatkan momen tersebut untuk pamit karena jabatannya sebagai Presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. "Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin pamit. Saya ingin pamit karena sebulan lagi saya sudah tidak menjabat sebagai Presiden," ucap Jokowi.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Ekonom Senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis pagi (5/9) di usia 65 tahun. Dia dikenal sebagai ekonom yang kritis terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.

Hal ini cukup berasalan, karena Faisal merupakan seorang akademisi, politikus dan pendiri Institute For Development of Economics and Finance (Indef) pada 1995 serta aktif di lembaga itu sampai 2000.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjadi salah seorang ekonom yang juga kehilangan sosok mentor senior itu. “Innalilahi wainnalilahi rojiun, insyaallah almarhum husnul khotimah,” kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (5/9).

Selama mengenal sosok yang memiliki nama lengkap Faisal Nur Fiqih itu, Esther mengakui almarhum merupakan ekonom yang luar biasa. Menurutnya, Faisal selalu mengemukakan analisis yang tajam.

“Bagi kami, Pak Faisal Basri bukan hanya pendiri Indef, tetapi beliau adalah begawan dan mentor serta Bapak bagi kami semua di Indef,” ujar Esther.

Jejak Rekam Faisal Basri

Faisal merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI). Keponakan dari mendiang Wakil Presiden Adam Malik itu lulus dari UI pada 1985.

Tak berhenti dari situ, Faisal melanjutkan pendidikan S2-nya lalu sukses meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988. Faisal bahkan sudah berkarir di bidang akademisi sejak 1981.

Kala itu, Faisal mulai mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dia mengajar untuk mata kuliah ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, dan sejarah pemikiran ekonomi.

Faisal juga memberikan kontribusinya untuk pemerintahan. Dia pernah menjadi anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN pada 1985 hingga 1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden pada 2000.

Tak hanya di bidang ekonomi, dia juga berkarir di dunia politik dengan mendirikan Majelis Amanah Rakyat (Mara) yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN). Saat itu, Faisal mengemban tugas sebagai sekretaris jenderal periode 1998-2000.

Setelah keluar dari partai, Faisal memutuskan terjun ke dunia polik dan dengan menggandeng Biem Benyamin. Mereka berdua sepakat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2011.

Faisal dan Biem mencalonkan dari melalui jalur independen namun tidak berhasil memenangkan Pilkada 2012. Kala itu, dia memiliki suara lebih sedikit dibandingkan Joko Widodo (Jokowi), Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid.

Isu air, baik itu terkait akses air bersih, pengelolaan sumber daya air, atau penanganan banjir, selalu menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, isu ini tampaknya tidak menjadi prioritas utama dalam kampanye para politisi, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.

Mengapa demikian? Mengapa masalah yang begitu krusial bagi kehidupan sehari-hari rakyat tidak mendapat perhatian yang layak dari para calon kepala daerah? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa isu air tidak dianggap populis atau menarik bagi para politisi.

Salah satu alasan utama mengapa isu air tidak menjadi sorotan kampanye adalah karena kompleksitasnya. Isu air melibatkan berbagai aspek teknis, kebijakan, dan anggaran yang tidak sederhana. Untuk memperbaiki sistem distribusi air atau menangani banjir, misalnya, dibutuhkan perencanaan yang matang, teknologi yang canggih, dan investasi besar yang sering kali tidak menghasilkan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Politisi, terutama yang fokus pada hasil cepat untuk memenangkan suara, cenderung menghindari isu-isu yang membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil.

Selain itu, investasi dalam proyek infrastruktur air sering kali memerlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat para politisi lokal enggan menjadikan isu air sebagai topik utama kampanye mereka, karena mereka menyadari bahwa implementasi dan penyelesaiannya akan sulit, penuh tantangan, dan mungkin tidak selesai dalam satu periode jabatan.

Dalam dunia politik, isu yang menarik perhatian adalah isu yang mampu “menjual” di mata media dan publik. Sayangnya, isu air sering kali dianggap kurang menarik dibandingkan isu-isu lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Media dan masyarakat cenderung lebih tertarik pada masalah-masalah yang terlihat lebih dramatis dan memiliki dampak langsung yang lebih mudah dipahami. Isu air, yang sering kali teknis dan terkesan membosankan, tidak memiliki daya tarik emosional yang sama.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan masih rendah. Kebanyakan orang baru menyadari pentingnya akses air bersih atau dampak buruk banjir ketika mereka langsung terdampak, seperti saat terjadi banjir besar atau ketika pasokan air bersih terganggu. Sayangnya, momen-momen seperti ini jarang terjadi tepat menjelang pemilu, membuat para politisi kurang termotivasi untuk mengangkatnya sebagai isu utama.

Kemudian hal lain adalah tentang kurangnya tekanan dari kelompok kepentingan. Isu air sering kali tidak memiliki kelompok kepentingan atau lobi yang kuat untuk mendorongnya menjadi prioritas dalam kampanye politik. Berbeda dengan isu-isu seperti pendidikan atau kesehatan yang memiliki berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), serikat pekerja, dan komunitas yang vokal, isu air jarang memiliki kelompok advokasi yang terorganisir dengan baik. Akibatnya, tidak ada tekanan yang signifikan dari masyarakat sipil atau kelompok kepentingan yang memaksa para politisi untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda utama mereka.

Bahkan ketika ada organisasi yang peduli terhadap isu ini, seperti kelompok-kelompok lingkungan atau komunitas yang terdampak banjir, suara mereka sering kali tidak cukup kuat untuk menembus batas-batas politik dan mencapai audiens yang lebih luas. Kurangnya tekanan dari kelompok kepentingan ini membuat politisi merasa tidak ada insentif untuk fokus pada isu air.

Isu air juga sangat rentan terhadap politisasi dan memiliki risiko yang tinggi. Misalnya, keputusan terkait pengelolaan air atau proyek infrastruktur seperti bendungan atau saluran air sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan dan bisa dengan mudah memicu kontroversi politik. Jika seorang politisi menjadikan isu air sebagai bagian dari kampanye mereka, ada risiko bahwa keputusan-keputusan yang mereka buat akan diinterpretasikan sebagai upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu atau daerah tertentu, yang pada akhirnya bisa merusak basis dukungan mereka.

Politisi juga mungkin takut bahwa jika mereka gagal memenuhi janji terkait isu air, mereka akan kehilangan kepercayaan publik. Isu air yang teknis dan kompleks membuatnya lebih mudah untuk gagal memenuhi ekspektasi, dan para politisi lebih memilih untuk tidak mengambil risiko ini dan memilih isu-isu yang lebih “aman” dan mudah dikelola.

Pada akhirnya, politisi adalah pemain strategis yang selalu berusaha untuk memaksimalkan perolehan suara mereka. Isu-isu yang dianggap “vote-getter” atau mampu menarik suara dalam waktu singkat, seperti program bantuan sosial, infrastruktur jalan, dan pelayanan kesehatan, sering kali lebih diutamakan dalam kampanye. Isu-isu ini dianggap lebih mampu memenangkan hati pemilih karena dampaknya yang langsung dirasakan dan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas.

Sebaliknya, isu air tidak dianggap sebagai “vote-getter” yang efektif. Meskipun penting, dampak dari perbaikan sistem air atau pengelolaan banjir sering kali tidak terlihat dalam waktu singkat dan membutuhkan edukasi lebih untuk menjelaskan relevansinya kepada publik. Oleh karena itu, para politisi cenderung menghindari mengangkat isu air dalam kampanye mereka dan fokus pada isu-isu yang dianggap lebih efektif untuk memenangkan suara.

Pada akhirnya, isu air mungkin tidak menarik bagi para politisi menjelang Pilkada Serentak 2024, tetapi ini tidak berarti bahwa isu ini tidak penting. Sebaliknya, air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan pengelolaannya yang baik adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Meskipun tidak "populis," isu air tetap harus menjadi prioritas bagi siapa pun yang terpilih untuk memimpin daerah, karena tanpa pengelolaan air yang baik, dampak buruknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk pemilih yang menentukan masa depan pemimpin mereka.

Pemilih perlu lebih kritis dalam menyikapi kampanye politik dan memastikan bahwa isu-isu yang memang krusial seperti air tidak terpinggirkan. Hanya dengan begitu, kita bisa berharap akan ada perubahan nyata dalam pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir di masa depan.

Sejumlah politisi Senayan hingga anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertarung untuk memperebutkan kursi calon anggota BPK.

Nama-nama tersebut terdeteksi dari rilis daftar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berisi 10 peringkat teratas hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daftar tersebut tertuang dalam Laporan Komite IV DPD. Laporan dibacakan pada Sidang Paripurna ke-13 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Dalam daftar tersebut terdapat nama politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun, Jon Erizal, anggota DPR dari Fraksi PAN, Hasbi Anshory, politikus Partai Nasdem yang kini menjadi anggota Komisi I DPR.

Selain Misbakhun, ada nama Budi Prijono, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Ada juga nama anggota BPK saat ini yang mencalonkan lagi; Daniel Lumban Tobing dan Hendra Susanto. Selain itu ada juga auditor utama BPK; Akhsanul Khaq dan Laodi Nusriadi.

"DPD memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik," kata Wakil Ketua Komite IV Elviana saat menyampaikan laporan.

Elviana menuturkan pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 72 dari 75 kandidat anggota BPK selama dua hari sejak Senin (12/8). Fit and proper test dilakukan untuk mengisi lima posisi anggota BPK periode 2024-2029.

Selanjutnya, DPD kata Elviana akan membuat pertimbangan berisi bakal calon anggota BPK berdasarkan penilaian hasil fit and proper test. Dalam surat tersebut, DPD secara khusus membuat 10 besar nama peringkat teratas.

Laporan itu kemudian akan diserahkan kepada DPR. Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang BPK mengamanatkan pertimbangan tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dari DPD akan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak DPD menerima surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR.

Nantinya, DPD menerima surat dari pimpinan DPR perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK pada 16 Juli 2024.

JAKARTA - Partai Perindo optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tetap membaik di tengah tantangan global, terutama imbas dari geopolitik dan pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS).Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri mengatakan, makro ekonomi nasional pada kuartal II/2024 yang tumbuh di level 5,05% masih dalam kategori aman secara fundamental.

Meski demikian pemerintah tetap antisipasi atau waspada dengan angka pertumbuhan tersebut, lantaran sentimen global yang tidak menentu saat ini.

?Saya melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini dengan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II 2024 di tengah tantangan global masih dapat dikatakan optimis (secara fundamental ekonomi),? ujar Dea Salsabila kepada MNC Portal ketika dihubungi, Kamis (8/8/2024).

?Namun tetap waspada dengan tantangan kondisi global dan geopolitik yang tidak menentu,? paparnya.

Posisi ekonomi di Tanah Air pada kuartal II/2024 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Misalnya, China 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan (Korsel) 2,3%, dan Meksiko 2,24%.

Adapun, ekonomi di kuartal II/2024 lebih rendah dari capaian kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,11%. Bahkan, menurun dibandingkan dengan periode yang sama 2023, yaitu 5,17%.

Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa level pertumbuhan 5% di tengah kondisi dunia yang serba tidak tentu merupakan sebuah prestasi.