IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut, ada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di beberapa instansi.

"Tercapai dengan beberapa indikator, karena tahun ini kan kita mengubah indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, tapi ke dampak. Sehingga ada Kementerian atau Lembaga yang reformasi birokrasinya naik, ada yang turun. Terkait dengan indikator dampak, indikatornya tadi kemiskinan, inflasi, dan sistem digital," kata Anas ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun demikian, Anas memastikan ada kenaikan tukin bagi pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu, sambungnya, karena Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dan jajarannya berhasil memangkas aplikasi dari 300 menjadi 9 aplikasi.

Kata Anas, dengan pemangkasan aplikasi ini, maka Menhub telah memenuhi tolak ukur reformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi pelayanan.

"Oh Kemenhub, sudah-sudah. Karena salah satunya selain angka sudah sesuai. Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi sudah memenuhi," tuturnya.

Namun saat ditanya apakah tukin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akan naik atau tidak, Anas meminta untuk bertanya langsung ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kemudian, Airlangga pun memberikan isyarat bahwa permintaan kenaikan tukin bagi pegawainya sudah disetujui.

"Ya kira-kira sama lah (seperti Kemenhub)," ujar Airlangga singkat sambil mengacungkan jempolnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan lampu hijau kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengungkapkan instansinya telah mendapat persertujuan Meteri PAN-RB Azwar Anas terkait kenaikan tukin.

Di mana besaran tukin untuk kementeriannya akan naik sebagaimana Kementerian BUMN yang pada Agustus 2024 lalu telah mengumumkan naik sebesar 100%.

“Kira-kira sama lah [dengan BUMN] 100%,” ungkapnya sambil memberikan jempol kepada media massa di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Azwar Anas mengakui telah membahas kenaikan tukin bagi Kemenko Perekonomian dan Kemenhub.

Meski demikian, Anas enggan menyampaikan besaran kenaikan tukin bagi Kemenhub. Dirinya hanya menekankan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi tersebut, telah memenuhi persayaratan kenaikan tukin.

Salah satunya, yakni menyederhanakan atau simplifikasi lebih dari 300 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. “[Kemenhub] memenuhi. [Besaran tukin] Enggak harus diumumkan lah, nanti menteri yang lain minta,” tuturnya.

Anas menjelaskan bahwa kenaikan tukin harus memenuhi beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi.

Indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, melainkan pada dampak dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, baik berupa kemiskinan, inflasi, maupun sistem digital.

Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, Azwar Anas menyampaikan Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%.

Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85%, penyederhanaan lebih dari 70%, dan capaian proyek-proyek strategis.

“Pencapain ini berkat transformasi yang telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan didukung Kementerian PAN-RB yang terus mendorong kementerian menjadi lebih efisien,” tulis Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan Instagram @erickthohir, Rabu (14/8/2024).