Jakarta -

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

(kil/kil)

JAKARTA - Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendapat kenaikan tunjangan kinerja (tukin) . Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum purnatugas pada 18 Oktober 2024 atau sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis Perpres baru tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut, pegawai Kemnaker akan mendapat tunjangan kinerja setiap bulan selain penghasilan utama mereka.

Tunjangan diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing pegawai sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi. "Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan kinerja tertinggi adalah untuk kelas jabatan 17 yang sebesar Rp33.240.000. Jadi, tukin Menaker adalah 150% dari Rp33.240.000, yaitu Rp49.860.000 per bulan.

"Tunjangan kinerja bagi Menteri Ketenagakerjaar sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," bunyi Pasal 5 Ayat 2.

Berikut rincian Tukin Kemnaker:

- Kelas jabatan 17: Rp33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp2.531.250

Jakarta -

Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan tersebut ditandatangani Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, atau sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Rabu (23/10/2024).

Adapun aturan ini berlaku dan diundangkan sejak Perpres ditandatangani, atau pada 18 Oktober 2024. Tunjangan kinerja akan diberikan kepada pegawai setiap bulan. Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan terbesar di lingkungan Kemnaker adalah Rp 33,2 juta untuk kelas jabatan 17, sementara yang terkecil adalah Rp 2,5 juta untuk kelas jabatan 1. Berikut rinciannya:

- Kelas jabatan 17: Rp 33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp 27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp 19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp 17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp 10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp 9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp 8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp 5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp 5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp 4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp 3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp 3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp 3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp 2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp 2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp 2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp 2.531.250

(ily/fdl)

IDXChannel - Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapat kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum purnatugas pada 18 Oktober 2024. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis Perpres baru tersebut, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut, pegawai Kemnaker akan mendapat tunjangan kinerja setiap bulan selain penghasilan utama mereka.

Tunjangan diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing pegawai sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150 persen dari tunjangan tertinggi.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan kinerja tertinggi adalah untuk kelas jabatan 17 yang sebesar Rp33.240.000. Jadi, tukin Menaker adalah 150 persen dari Rp33.240.000, yaitu Rp49.860.000 per bulan.

"Tunjangan kinerja bagi Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," bunyi Pasal 5 Ayat 2.

Berikut rincian tukin Kemnaker berdasarkan kelas jabatan:

- Kelas jabatan 17: Rp33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp2.531.250.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 135 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Perpres itu ditetapkan oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), dua hari sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden, tepatnya 18 Oktober 2024.

"Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia," tulis pasal 1 nomor 1, dikutip Selasa (22/10/2024).

Tunjangan kinerja itu diberikan setiap bulan dan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam pasal 2 nomor 1 dan 2.

"(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal tersebut.

Sebelumnya tukin pegawai DPR diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Kelas jabatan 1: Rp 2.575.000 sebelumnya Rp 1.968.000
Kelas jabatan 2 : Rp 3.154.000 sebelumnya Rp 2.089.000
Kelas jabatan 3: Rp 3.980.000 sebelumnya Rp 2.216.000
Kelas jabatan 4: Rp 4.179.000 sebelumnya Rp 2.350.000
Kelas jabatan 5: Rp 4.607.000 sebelumnya Rp 2.493.000
Kelas jabatan 6: Rp 4.837.000 sebelumnya Rp 2.702.000
Kelas jabatan 7: Rp 5.079.000 sebelumnya Rp 2.928.000
Kelas jabatan 8: Rp 6.349.000 sebelumnya Rp 3.319.000
Kelas jabatan 9: Rp 7.474.000 sebelumnya Rp 3.781.000
Kelas jabatan 10: Rp 8.458.000 sebelumnya Rp 4.551.000
Kelas jabatan 11: Rp 10.947.000 sebelumnya Rp 5.183.000
Kelas jabatan 12: Rp 12.370.000 sebelumnya Rp 7.271.000
Kelas jabatan 13: Rp 13.670.000 sebelumnya Rp 8.562.000
Kelas jabatan 14: Rp 21.330.000 sebelumnya Rp 11.670.000
Kelas jabatan 15: Rp 24.100.000 sebelumnya Rp 14.721.000
Kelas jabatan 16: Rp 32.540.000 sebelumnya Rp 20.695.000
Kelas jabatan 17: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000
Non grade: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000

Simak Video: Bawaslu soal Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tukin Pegawai: Alhamdulillah

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional/Basarnas). Kenaikan tunjangan kinerja Basarnas terakhir kali dilakukan pada 2015.

Keputusan kenaikan tukin Basarnas ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Beleid itu ditekan langsung oleh Jokowi pada 11 Oktober 2024.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan aturan baru tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tunjangan kinerja diberikan pada 17 kelas jabatan. Dengan tunjangan paling rendah sebesar Rp 2,53 juta, dan yang tertinggi mencapai Rp 33,24 juta.

Besaran tukin terbaru di Basarnas:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000
- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250

Simak: Soal Polemik Tukin, Komisi X DPR Minta Kemdikbudristek Berikan Hak Dosen ASN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.

(acd/das)

Reporter: Adi Wikanto, Siti Masitoh | Editor: Adi Wikanto

Gaji PNS- Jakarta. Tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian akan naik 100% pada tahun 2025. Sebelum naik, berikut rincian gaji PNS dan tunjangan kinerja (Tukin) PNS di Kemenko Perekonomian tahun 2024 menurut pangkat, kelas dan golongan.

Kenaikan tunjangan kinerja PNS Kemenko Perekonomian telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). "(Tukin naik) 100%, sudah (disetujui)," tandas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (3/10).

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, sudah membahas tukin dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemhub). Namun untuk Kementerian Keuangan (Kemkeu), ia belum membahasanya lantaran Kemkeu mempunyai regulasi tersendiri terkait kebijakan tukin pegawainya.

Sementara tukin Kemhub, Anas bilang, kementerian tersebut telah berhasil menyederhanakan aplikasi dari 300 menjadi sembilan aplikasi. Alhasil, Kemhub telah memenuhi kriteria kenaikan tukin 100%.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa tukin pegawainya telah memenuhi syarat untuk dinaikkan menjadi 100%. "Alhamdulillah, untuk pertama kalinya Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%," ungkap Erick melalui akun Instagram @erickthohir, Agustus lalu.

Daftar gaji PNS 2024

Untuk diketahui, gaji PNS 2024 baik di Kemenko Perekonomian maupun instansi pemerintah lain naik dibandingkan tahun 2023. Kenaikan gaji ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang diteken Presiden Joko Widodo.

PP Nomor 5 Tahun 2024 mengubah aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan gaji PNS kali ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan terbitnya peraturan tersebut, terdapat kenaikan gaji di setiap golongannya.

Berikut daftar lengkap kenaikan gaji PNS 2024 berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2024.

Gaji PNS golongan I

• Gaji PNS Golongan I a: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600, naik dari sebelumnya Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
• Gaji PNS Golongan I b: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700 naik dari sebelumnya Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
• Gaji PNS Golongan I c: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 naik dari sebelumnya Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
• Gaji PNS Golongan I d: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400 naik dari sebelumnya Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Gaji PNS golongan II

• Gaji PNS Golongan II a: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400 naik dari sebelumnya Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
• Gaji PNS Golongan II b: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500 naik dari sebelumnya Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
• Gaji PNS Golongan II c: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 naik dari sebelumnya Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
• Gaji PNS Golongan II d: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600 naik dari sebelumnya Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Gaji PNS golongan III

• Gaji PNS Golongan III a: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200 naik dari sebelumnya Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
• Gaji PNS Golongan III b: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800 naik dari sebelumnya Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
• Gaji PNS Golongan III c: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 naik dari sebelumnya Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
• Gaji PNS Golongan III d: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700 naik dari sebelumnya Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Gaji PNS golongan IV

• Gaji PNS Golongan IV a: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 naik dari sebelumnya Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
• Gaji PNS Golongan IV b: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 naik dari sebelumnya Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
• Gaji PNS Golongan IV c: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 naik dari sebelumnya Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
• Gaji PNS Golongan IV d: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500 naik dari sebelumnya Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
• Gaji PNS Golongan IV e: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200 naik dari sebelumnya Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Selain gaji, PNS mendapat fasilitas lain, yakni

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas Cuti
2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
3. Perlindungan Pengembangan kompetensi.

Tunjangan kinerja PNS Kemenko Perekonomian 2024

Tunjangan kinerja PNS Kemenko Perekonomia yang berlaku tahun 2024 ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Merujuk aturan tersebut, tunjangan kinerja diberikan kepada PNS maupun pegawai lain yang diangkat oleh pejabat berwenang. Tunjangan kinerja diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:

a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Talrrun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Berikut rincian tunjangan kinerja pegawai di Kemenko Bidang Perekonomian

1. Tunjangan kinerja kelas jabatan 17 Rp. 33.240.000,00
2. Tunjangan kinerja kelas jabatan 16 Rp. 27 .57 7.500,00
3. Tunjangan kinerja kelas jabatan 15 Rp. 19.280.000,00
4. Tunjangan kinerja kelas jabatan 14 Rp. 17.064.000,00
5. Tunjangan kinerja kelas jabatan 13 Rp. 10.936.000,00
6. Tunjangan kinerja kelas jabatan 12 Rp. 9.896.000,00
7. Tunjangan kinerja kelas jabatan 11 Rp. 8.757.600,00
8. Tunjangan kinerja kelas jabatan 10 Rp. 5.979.2OO,OO
9. Tunjangan kinerja kelas jabatan 9 Rp. 5.079.200,00
10. Tunjangan kinerja kelas jabatan 8 Rp. 4.595.150,00
11. Tunjangan kinerja kelas jabatan 7 Rp.3.915.950,00
12. Tunjangan kinerja kelas jabatan 6 Rp. 3.510.400,00
13. Tunjangan kinerja kelas jabatan 5 Rp. 3.134.250,00
14. Tunjangan kinerja kelas jabatan 4 Rp. 2.985.000,00
15. Tunjangan kinerja kelas jabatan 3 Rp. 2.898.000,00
16. Tunjangan kinerja kelas jabatan 2 Rp. 2.7O8.25O,OO
17. Tunjangan kinerja kelas jabatan 1 Rp. 2.531.250,00

Khusus untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Itulah informasi kenaikan tunjangan kinerja di Kemenko Perekonomian.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bercerita bagaimana dirinya menyampaikan kegelisahan pegawai Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tunjangan kinerja (tukin).

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian karena sumbangsih Kementerian ESDM kepada negara sangat besar. Untuk itulah dirinya menyampaikan masukan dari pegawai dengan memperlihatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM.

"Setiap tahun itu menghasilkan PNBP di luar pajak Rp 300 (triliun) sampai Rp 350 (triliun), tetapi kesejahteraan mereka menurut saya harus diperhatikan. Saya menyampaikan keluhan, kegelisahan mereka selama ini kepada bapak presiden sebagai pimpinan di negara ini," kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, Jokowi telah memberikan sinyal yang baik terkait kenaikan tunjangan. Apalagi, sumbangsih PNBP Kementerian ESDM disebut 10% dari total pendapatan negara.

"Bayangkan Rp 350 triliun sama dengan 10% lebih dari total pendapatan negara dalam APBN. Itu nggak main-main loh. Kalau nggak kita sejahterakan mereka yang baik itu nanti semangat kerjanya ya saya nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan nasib kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM. Jokowi mengaku, Bahlil sudah sering meminta kenaikan tukin Kementerian ESDM untuk segera diteken. Namun, rancangan Peraturan Presiden soal tunjangan kinerja Kementerian ESDM belum ada di meja Jokowi.

"Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, tanya ke saya nggak sekali dua kali. Saya bilang saya akan tanda tangan kalau barang itu ada di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, begitu sampai di meja saya, saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ungkap Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saya omong apa adanya ya, belum sampai di meja saya. Kalau saya jawab sudah, bohong namanya," sambung Jokowi.

Saat menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan dirinya akan segera menekan beleid soal kenaikan tunjangan kinerja tersebut bila drafnya sudah ada di mejanya.

"Sekali lagi, yang tunjangan tadi begitu ditandatangani saya sampaikan ke Menteri ESDM. Pokoknya secepatnya," tegas Jokowi.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menandatangani kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jika dokumennya sudah sampai di mejanya.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi yang dihadiri pegawai Kementerian ESDM di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ia mengatakan, hingga malam ini dokumen persetujuan kenaikan tukin tersebut belum sampai di mejanya. Maka dari itu dia belum meneken persetujuan kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM.

Meski begitu, Jokowi bilang, prosesnya sudah mendekati tahap akhir dan dokumen akan segera diterima olehnya.

"Sampai malam ini belum, belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya, akan saya tandatangani yang namanya tunjangan," ujarnya.

Menurut Kepala Negara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali mendorongnya untuk menandatangani dokumen persetujuan tukin.

"Pak menteri ini, bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, dirinya bisa saja menyatakan sudah menandatangani dokumen persetujuan tukin agar menyenangkan pegawai Kementerian ESDM. Namun, dia mengaku memilih untuk bersikap jujur karena dokumen tersebut memang belum diterimanya.

"Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tandatangani, tapi saya enggak mau. Memang belum, saya harus ngomong apa adanya. Belum saya tandatangani, belum sampai meja saya. Kalau saya jawab (ya), bohong namanya," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menandatangani kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jika dokumennya sudah sampai di mejanya.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi yang dihadiri pegawai Kementerian ESDM di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ia mengatakan, hingga malam ini dokumen persetujuan kenaikan tukin tersebut belum sampai di mejanya. Maka dari itu dia belum meneken persetujuan kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM.

Meski begitu, Jokowi bilang, prosesnya sudah mendekati tahap akhir dan dokumen akan segera diterima olehnya.

"Sampai malam ini belum, belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya, akan saya tandatangani yang namanya tunjangan," ujarnya.

Menurut Kepala Negara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali mendorongnya untuk menandatangani dokumen persetujuan tukin.

"Pak menteri ini, bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, dirinya bisa saja menyatakan sudah menandatangani dokumen persetujuan tukin agar menyenangkan pegawai Kementerian ESDM. Namun, dia mengaku memilih untuk bersikap jujur karena dokumen tersebut memang belum diterimanya.

"Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tandatangani, tapi saya enggak mau. Memang belum, saya harus ngomong apa adanya. Belum saya tandatangani, belum sampai meja saya. Kalau saya jawab (ya), bohong namanya," ucap dia.

Sebelumnya, dalam Upacara Peringatan HUT Pertambangan dan Energi ke-79 di Monas pada Kamis (10/10/2024) pagi, Bahlil memberi sinyal bahwa tukin pegawai Kementerian ESDM akan naik sebelum pemerintahan Jokowi berakhir.

Ia mengatakan, para pegawai Kementerian ESDM sudah bekerja keras, namun pemerintah mungkin belum memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan baik. Peningkatan tukin pun menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan.

"Izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua, saya mohon doanya, kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," kata dia.

"Ini doa kita bersama dan perjuangan kita bersama. Dan tanda-tanda, lailatul qodar itu sudah mulai ada di depan mata kita," lanjut Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menandatangani kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jika dokumennya sudah sampai di mejanya.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi yang dihadiri pegawai Kementerian ESDM di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ia mengatakan, hingga malam ini dokumen persetujuan kenaikan tukin tersebut belum sampai di mejanya. Maka dari itu dia belum meneken persetujuan kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM.

Meski begitu, Jokowi bilang, prosesnya sudah mendekati tahap akhir dan dokumen akan segera diterima olehnya.

"Sampai malam ini belum, belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya, akan saya tandatangani yang namanya tunjangan," ujarnya.

Menurut Kepala Negara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali mendorongnya untuk menandatangani dokumen persetujuan tukin.

"Pak menteri ini, bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, dirinya bisa saja menyatakan sudah menandatangani dokumen persetujuan tukin agar menyenangkan pegawai Kementerian ESDM. Namun, dia mengaku memilih untuk bersikap jujur karena dokumen tersebut memang belum diterimanya.

"Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tandatangani, tapi saya enggak mau. Memang belum, saya harus ngomong apa adanya. Belum saya tandatangani, belum sampai meja saya. Kalau saya jawab (ya), bohong namanya," ucap dia.

Sebelumnya, dalam Upacara Peringatan HUT Pertambangan dan Energi ke-79 di Monas pada Kamis (10/10/2024) pagi, Bahlil memberi sinyal bahwa tukin pegawai Kementerian ESDM akan naik sebelum pemerintahan Jokowi berakhir.

Ia mengatakan, para pegawai Kementerian ESDM sudah bekerja keras, namun pemerintah mungkin belum memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan baik. Peningkatan tukin pun menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan.

"Izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua, saya mohon doanya, kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada," kata dia.

"Ini doa kita bersama dan perjuangan kita bersama. Dan tanda-tanda, lailatul qodar itu sudah mulai ada di depan mata kita," lanjut Bahlil.