JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan naik.

Pasalnya, Kemenhub berhasil memangkas 386 aplikasi menjadi 9 aplikasi sehingga nilai indeks Reformasi Birokrasi memenuhi standar penilaian Kemenpan RB.

"Kemenhub sudah (diputuskan naik), karena salah satunya selain angka sudah sesuai, Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi, jadi sudah memenuhi," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Kendati demikian, dia tidak menyebut berapa kenaikan tukin Kemenhub. Namun kemungkinan kenaikannya mencapai 100 persen.

"Enggak usah diumumkan lah, nanti Menteri yang lain minta," jawabnya ketika ditanya apakah besaran kenaikan tukin Kemenhub 100 persen.

Besaran tukin Kemenhub saat ini

Ketentuan tunjangan kinerja Kemenhub 2024 masih mengacu pada ketentuan sebelumnya mengingat belum ada kenaikan tukin dalam beberapa tahun terakhir.

Daftar tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan yang diberikan per bulan berbeda-beda untuk masing-masing individu. Hal ini tergantung pada kelas jabatan PNS Kemenhub.

Tukin Kemenhub diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub.

Pasal 6 aturan ini memandatkan, Menteri Perhubungan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan naik.

Pasalnya, Kemenhub berhasil memangkas 386 aplikasi menjadi 9 aplikasi sehingga nilai indeks Reformasi Birokrasi memenuhi standar penilaian Kemenpan RB.

"Kemenhub sudah (diputuskan naik), karena salah satunya selain angka sudah sesuai, Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi, jadi sudah memenuhi," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Kendati demikian, dia tidak menyebut berapa kenaikan tukin Kemenhub. Namun kemungkinan kenaikannya mencapai 100 persen.

"Enggak usah diumumkan lah, nanti Menteri yang lain minta," jawabnya ketika ditanya apakah besaran kenaikan tukin Kemenhub 100 persen.

Besaran tukin Kemenhub saat ini

Ketentuan tunjangan kinerja Kemenhub 2024 masih mengacu pada ketentuan sebelumnya mengingat belum ada kenaikan tukin dalam beberapa tahun terakhir.

Daftar tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan yang diberikan per bulan berbeda-beda untuk masing-masing individu. Hal ini tergantung pada kelas jabatan PNS Kemenhub.

Tukin Kemenhub diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub.

Pasal 6 aturan ini memandatkan, Menteri Perhubungan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kompas.com/Dian Erika Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangan pers di kawasan Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Berikut rincian tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan per bulan pada masing-masing kelas jabatan PNS Kemenhub.

• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 17: Rp 33.240.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 16: Rp 27.577.500
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 15: Rp 19.280.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 14: Rp 17.064.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 13: Rp 10.936.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 12: Rp 9.896.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 11: Rp 8.757.600
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 10: Rp 9.979.200
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 9: Rp 5.079.200
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 8: Rp 4.595.150
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 7: Rp 3.915.950
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 6: Rp 3.510.400
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 5: Rp 3.134.250
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 4: Rp 2.985.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 3: Rp 2.898.000
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 2: Rp 2.708.250
• Tukin PNS Kemenhub kelas jabatan 1: Rp 2.531.250

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan lampu hijau kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengungkapkan instansinya telah mendapat persertujuan Meteri PAN-RB Azwar Anas terkait kenaikan tukin.

Di mana besaran tukin untuk kementeriannya akan naik sebagaimana Kementerian BUMN yang pada Agustus 2024 lalu telah mengumumkan naik sebesar 100%.

“Kira-kira sama lah [dengan BUMN] 100%,” ungkapnya sambil memberikan jempol kepada media massa di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Azwar Anas mengakui telah membahas kenaikan tukin bagi Kemenko Perekonomian dan Kemenhub.

Meski demikian, Anas enggan menyampaikan besaran kenaikan tukin bagi Kemenhub. Dirinya hanya menekankan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi tersebut, telah memenuhi persayaratan kenaikan tukin.

Salah satunya, yakni menyederhanakan atau simplifikasi lebih dari 300 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. “[Kemenhub] memenuhi. [Besaran tukin] Enggak harus diumumkan lah, nanti menteri yang lain minta,” tuturnya.

Anas menjelaskan bahwa kenaikan tukin harus memenuhi beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi.

Indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, melainkan pada dampak dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, baik berupa kemiskinan, inflasi, maupun sistem digital.

Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, Azwar Anas menyampaikan Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%.

Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85%, penyederhanaan lebih dari 70%, dan capaian proyek-proyek strategis.

“Pencapain ini berkat transformasi yang telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan didukung Kementerian PAN-RB yang terus mendorong kementerian menjadi lebih efisien,” tulis Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan Instagram @erickthohir, Rabu (14/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering dijuluki 'Kementerian Sultan' karena memberikan tunjangan kinerja (tukin) tinggi kepada para pegawainya. Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani ini pernah menaikkan tukin PNS hingga 300%. Berikut bocoran tukin PNS di lingkungan Kemenkeu.

Sebagai informasi, tukin bagi setiap kementerian/Lembaga (K/L) memiliki nominal yang berbeda-beda. Di Kementerian Keuangan, tunjangan kinerja paling besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Di mana tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I ditetapkan pada kisaran Rp84,60 juta hingga Rp113,37 juta per bulan. Sementara untuk pegawai DJP dengan struktural eselon II ditetapkan pada kisaran Rp56,78 juta hingga Rp81,94 juta per bulan.

Lalu, pejabat eselon III berada di kisaran Rp37,22 juta hingga Rp46,48 juta, sedangkan eselon IV sekitar Rp22,93 juta hingga Rp28,76 juta.

Sementara tunjangan kinerja yang diterima oleh Sri Mulyani selaku Menkeu, sesuai dengan peraturan presiden, sebesar 150% dari tukin tertinggi di lingkungan instansi tersebut.

Adapun, mengenai alasan kebijakan peningkatan tukin hingga 300%, Sri Mulyani buka suara. Dia menyampaikan hal tersebut semata-mata untuk mengurangi korupsi dan mendorong profesionalisme serta performa PNS dalam bekerja.

"Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup segala macam-macam ya you cannot expect mereka bener," ungkapnya dalam Peluncuran Buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati No Limits "Reformasi Dengan Hati", Jumat (20/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bendahara Negara mengungkapkan bahwa pada awalnya besaran kenaikan tukin yang diusulkan oleh Mantan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto hanya di rentang 30%, 40%, dan 60%.

"Kalau cuma segini, saya tidak akan pernah bisa minta mereka kerja. Gajinya belum dua minggu sudah abis. Jadi kalau diusahakan, kalau mau naiknya lebih gede lagi," tuturnya.

Lantas, Marwanto dan timnya meramu ulang kenaikan tukin bagi para PNS Kemenkeu. Tak tanggung-tanggung, pihaknya merancang dan mengusulkan persentase kenaikan tukin mulai dari 100%, 200%, hingga 300%.

Pada akhirnya, Sri Mulyani memilih untuk menaikkan tukin hingga 300% bagi para pegawainya. Keputusan tersebut diambil demi meningkatkan performa pegawai agar tidak lagi memikirkan hal-hal lain saat bekerja, utamanya masalah gaji atau pendapatan.

"Jadi, yang ini diberesin [kenaikan tukin], sambil kita memperbaiki tadi, kinerja, performa, pengawasan, dan yang lain-lain, ya semuanya dikerjakan satu satu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa target pembangunan, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio gini, sejauh ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kalau tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab ini?" ujar Dolfie dalam Rapat Kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional masih mencapai angka 9,03 persen sampai akhir Maret 2024.

Angka itu masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024, yakni di kisaran 6,5 - 7,5 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih mencapai 4,82 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni 4,3 persen, namun sudah di bawah target RKP 2024 yakni 5 - 5,7 persen.

Kemudian, realisasi tingkat rasio gini sampai Maret 2024 mencapai 0,379, lebih tinggi dari target RKP 2024 di kisaran 0,374 - 0,377, serta lebih tinggi dari target RPJMN 2024 yakni 0,374. Dengan melihat data-data pembangunan manusia yang tidak mencapai target tersebut, Dolfie memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan "hukuman" terhadap kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik, tapi target enggak tercapai, ini gimana?" katanya.

Dolfie pun merekomendasikan agar pemerintah memangkas tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dari K/L yang target pembangunannya tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin," tuturnya.

Menurut Dolfie, pemberian hukuman itu diperlukan, sebab selama beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan kenaikan tukin ASN sejumlah K/L.

"Ini tukin dari K/L terkait dari Dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini tingkat kemiskinan rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, enggak bisa dilepas gitu aja," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa target pembangunan, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio gini, sejauh ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kalau tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab ini?" ujar Dolfie dalam Rapat Kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional masih mencapai angka 9,03 persen sampai akhir Maret 2024.

Angka itu masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024, yakni di kisaran 6,5 - 7,5 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih mencapai 4,82 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni 4,3 persen, namun sudah di bawah target RKP 2024 yakni 5 - 5,7 persen.

Kemudian, realisasi tingkat rasio gini sampai Maret 2024 mencapai 0,379, lebih tinggi dari target RKP 2024 di kisaran 0,374 - 0,377, serta lebih tinggi dari target RPJMN 2024 yakni 0,374. Dengan melihat data-data pembangunan manusia yang tidak mencapai target tersebut, Dolfie memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan "hukuman" terhadap kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik, tapi target enggak tercapai, ini gimana?" katanya.

Dolfie pun merekomendasikan agar pemerintah memangkas tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dari K/L yang target pembangunannya tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin," tuturnya.

Menurut Dolfie, pemberian hukuman itu diperlukan, sebab selama beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan kenaikan tukin ASN sejumlah K/L.

"Ini tukin dari K/L terkait dari Dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini tingkat kemiskinan rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, enggak bisa dilepas gitu aja," ucapnya.