Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang ulang proyek sejumlah proyek jalan tol lantaran gagal mendapatkan investor.

Dari dokumen lelang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, setidaknya ada tiga jalan yang dilelang ulang yakni, jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat, jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan jalan tol Gilimanuk-Mengwi di Bali.

BPJT mempersilakan calon investor mendaftar dalam bentuk konsorsium maupun badan usaha tunggal. "Masih dalam evaluasi untuk lelang kembali atau lelang ulang," kata Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat Tulus Abadi kepada KONTAN, Kamis (26/9/2024).

Jalan tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 kilometer. Namun, biaya pembangunannya melonjak dari Rp 24,6 triliun menjadi Rp25,4 triliun. Saat ini, proses lelang ulang tol Gilimanuk-Mengwi memasuki tahap prakualifikasi yang akan berakhir 1 Oktober 2024. Adapun proses prakualifikasi dilakukan secara elektronik dan peminat dapat mendaftar hingga 30 September 2024.

Untuk tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) kembali ditender ulang. Pasalnya, dua konsorsium yang berminat membangun tol ini tidak lolos prakualifikasi. dalam Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis Nomor: 24/BPJT/L/GTCM/2024 disebutkan Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol telah selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium dan menetapkan keputusan.

Hasilnya, konsorsium PT Trans Persada Sejahtera-PT Wiranusantara Bumi dan konsorsium PT Dayamulia Turangga-PT China State Construction Overseas Development Shanghai dinyatakan tidak lulus prakualifikasi. Pengumuman itu diteken oleh Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis, Sony Sulaksono Wibowo pada 20 Mei 2024.

Kementerian PUPR mengumumkan lelang ulang jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) dipangkas hanya sampai ke Ciamis. Dengan demikian, secara teknis tol Getaci batal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia.

Pasalnya, mengacu pada data BPJT Kementerian PUPR, ruas tol Getaci hanya akan terbentang sepanjang 108,3 km dengan nilai investasi sebesar Rp37,64 triliun. Bahkan, posisi panjang jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis itu tidak lebih panjang dari tol Cikampek-Palimanan (Cipali) yang panjangnya mencapai 116 km.

Setali tiga uang. Jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat juga kembali dilelang ulang setelah gagal mendapatkan investor pada lelang sebelumnya sekitar Februari 2022. Jalan tol sepanjang 61,5 km ini memiliki perkiraan nilai investasi mencapai Rp15,37 triliun.

Kini, jalan tol di Jawa Barat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan Jakarta Outer Ring Road (JORR 3) ini telah masuk tahap transaksi lelang di tahun 2025.

Jalan tol ini akan terkoneksi dengan jalan tol Jagorawi dan jalan tol Bogor Ring Road yang terhubung juga dengan jalan tol Bogor Serpong via Parung. Tak hanya itu, jalan tol ol Sentul Selatan-Karawang Barat rencananya terkoneksi dengan jalan tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek 2 Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak logis.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi Abadi menjelaskan, selama ini pengguna aktif kereta telah berkontribusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Sehingga menurut dia, pengguna kereta seharusnya layak diberikan insentif dan subsidi.

“Saya kira ini wacana yang tidak adil dan bahkan kurang logis karena pengguna kereta itu sangat berhak diberikan insentif dan subsidi sekalipun pada mereka yang berstatus mampu. Sebab, mereka telah rela meninggalkan motornya untuk naik kereta dan itu harus diapresiasi karena ikut berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, dan lama lantas,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, kalaupun pemerintah menerapkan kebijakan itu dengan alasan karena tidak tepat sasaran, hal itu kontradiksi dengan pemberian subsidi BBM yan juga tak tepat sasaran.

“Itu subsidi BBM jumlahnya ratusan kali lipat kenapa dibiarkan? Artinya kan pemerintah juga mensubsidi pengguna mobil dan motor. Lah ini, subsidi pengguna angkutan massal KRL malah diutak-atik. Kan aneh, absurd, alias menggelikan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rencana ini dituangkan dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.

"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (30/8/2024).