Jumlah soal TWK, TIU, TKP yang diujikan dalam seleksi CPNS merupakan informasi penting yang perlu diketahui bagi calon peserta tes. Masing-masing materi tes tersebut memiliki bobot soal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tak hanya bobot soal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun begitu, masing-masing materi yang diujikan juga memiliki materi bahasan yang berbeda.

Mengutip dari dalam buku berjudul Rahasia Sukses Tes CPNS, Puspa Swara, Neny Ratnawati, Nina Riana Indra Dewi (2011:2), peserta tes CPNS perlu menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi CPNS agar mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan target.

Ada berbagai macam kiat yang dapat dilakukan. Contohnya, seperti mencari informasi dari setiap instansi tentang penerimaan CPNS, banyak berlatih, dan memperluas ilmu pengetahuan agar berhasil lolos seleksi CPNS.

Tak hanya itu, peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan mengetahui jumlah soal TWK TIU TKP yang diujikan. Berikut ini adalah rincian masing-masing materi soal yang diujikan saat CPNS.

Materi yang diujikan meliputi kemampuan verbal yang meliputi tes analogi, silogisme, dan analitis. Selain itu, dalam tes ini juga menguji kemampuan numerik peserta dengan materi ujian meliputi berhitung sederhana, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita.

Tes intelegensi umum juga menguji kemampuan figural peserta ujian dengan materi tes berupa analogi gambar, ketidaksamaan, dan serial yang menyajikan soal pola hubungan dalam bentuk gambar. Total soal materi tes ini adalah sebanyak 35 soal.

Materi ini diujikan dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta ujian CPNS. Pembahasan yang diujikan dalam materi ini antara lain nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, serta materi Bahasa Indonesia. Total soal untuk Tes Wawasan Kebangsaan berjumlah 30 soal.

Materi tes CPNS ini berisi tes yang membahas kemampuan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), profesionalisme, hingga anti radikalisme. Materi ujian ini berisi 45 soal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah total soal ujian SKD yang mencakup TWK TIU TKP ini yaitu sebanyak 110 soal.

Sekian pembahasan mengenai jumlah soal TWK TIU TKP yang dapat diketahui untuk mempersiapkan diri sebelum seleksi. (DAP)

Skor SKD CPNS 2024 jika benar semua merupakan skor sempurna sekaligus skor tertinggi yang didapat peserta tes. Informasi ini juga dapat dijadikan sebagai indikator bagi peserta tes untuk mengukur kemampuannya.

Sebelum mengetahui skor maksimal yang dapat diperoleh peserta tes ketika menyelesaikan soal dengan jawaban yang benar semua, penting untuk mengenal tes SKD dan materi yang diujikan di dalamnya terlebih dahulu.

Tes SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar merupakan salah satu rangkaian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan untuk menggali keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau perilaku peserta ujian.

Dalam tes ini, terdapat beberapa materi yang diuji. Mulai dari wawasan nasional, wawasan internasional, kemampuan penalaran, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 27 tahun 2021, Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD terbagi ke dalam tiga kategori materi antara lain, Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Setiap kategori materi tes CPNS yang diujikan tersebut memuat nilai atau skor maksimal yang berbeda.

Mengutip dari dalam buku berjudul Prediksi Jitu SKD CPNS & Sekolah Kedinasan 2024/2025, Tim Garuda Eduka, ‎Eka Fitriyani (2024: 3), pembobotan nilai untuk materi soal SKD meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP), antara lain:

Berdasarkan rincian skor tersebut maka dapat diketahui bahwa total keseluruhan skor SKD CPNS 2024 jika benar semua adalah 550. Masing-masing materi yang diujikan tersebut memiliki bobot penilaian salah dan benar dengan skor yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut.

Itu dia penjelasan skor SKD CPNS 2024 jika benar semua yang penting untuk diketahui peserta tes CPNS. Semoga bermanfaat. (DAP)

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai hari ini, 16 Oktober, sampai dengan 14 November 2024. Setidaknya, ada 3.035.723 pelamar yang lolos seleksi administrasi dan kini bertarung di SKD.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengimbau para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

"Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat kalian saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta," kata Haryomo, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Mekanisme pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi Tes Intelegensia Umum (TIU); Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi.

Selain itu, pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat mengetahui memenuhi ambang batas atau tidak, sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh soal SKD.

Tidak hanya itu, masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan LIVE SCORE yang tersedia di tayangan kanal Youtube BKN, Official CAT, untuk pantauan skor SKD di titik lokasi BKN Pusat dan masing-masing official Youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing titik lokasi.

Haryomo mengatakan, seiring pelaksanaan SKD ini juga dilaksanakan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih berlangsung. Oleh karena itu menurutnya BKN punya PR yang padat untuk memastikan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun ini - CPNS dan PPPK dapat berjalan dengan lancar.

Seluruh rangkaian seleksi CASN disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan meminta agar para pelamar untuk merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah, seperti media sosial BKN dan instansi yang dilamar untuk menghindari disinformasi dan hoaks yang rawan terjadi di musim seleksi.

Pelaksanaan SKD sendiri merupakan tahap kedua yang harus dilewati sebelum lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB. Pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB merupakan peserta yang berhasil memenuhi ambang batas atau passing grade sesuai urutan yang menduduki 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar.

Sebagai tambahan informasi, untuk tahun ini pemerintah membuka seleksi CPNS untuk 250.407 formasi fresh graduate. Formasi ini terbagi atas porsi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bercerita soal proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar terhadap para pegawai KPK dalam proses transisi menjadi ASN. Khususnya, saat ia mendapatkan kabar bahwa ada 57 pegawai yang tidak lolos dan tersingkir dari lembaga antirasuah.

"Saya punya cerita sendiri kalau itu," kata Mahfud dalam podcast bersama Novel Baswedan, dikutip pada Jumat (13/9).

Saat Mahfud mendapatkan laporan keputusan 57 orang tak lolos TWK, ia mendapatkan telepon langsung dari menteri terkait. Saat itu, menteri tersebut mengatakan keputusan bahwa 57 orang diberhentikan karena tidak memenuhi syarat dari sudut kebangsaan. Hal itu merupakan syarat menjadi seorang PNS.

"'Lho [para pegawai] ini kan udah lama [bekerja]', saya bilang. 'Lho ini kan sudah lama, kenapa baru sekarang?', 'ndak, gitu keputusannya'. Nampaknya ini memang permainan di bawah presiden," kata Mahfud.

"Karena presiden juga kaget, seperti yang Bapak sebut tadi. 'Jangan gitu dong'. Saya dipanggil, 'Pak Mahfud, gimana ini?', 'Pak menurut saya sama dengan Bapak, ini ndak boleh orang diberhentikan, sudah sekian tahun kan tinggal alih fungsi aja, alih status aja', saya bilang. Langsung diitukan, jadikan PNS," sambungnya.

Saat itu, Mahfud menyebut bahwa para pegawai yang tidak lolos itu sudah bekerja lama, malah dites seperti pegawai yang baru daftar.

"'Terus gimana?', 'menurut undang-undang, Bapak penguasa tertinggi untuk masalah kepegawaian ini'. Pejabat tertinggi untuk menentukan orang boleh diangkat atau tidak, semua itu kan delegasi Bapak. Kalau Bapak mau, ya batalkan aja itu TWK. 'Oh ya sudah'," kata Mahfud menirukan perbincangannya dengan Jokowi.

"Kan ramai lagi besoknya mau membatalkan TWK, istana juga, presiden bersuara, gitu kan," sambungnya.

Namun saat itu hal tersebut ternyata tidak bisa dilakukan. Menurut Mahfud, tekanan untuk menyingkirkan 57 pegawai itu yang bersalah dari 'bawah' begitu kuat. Dia tidak membeberkan siapa yang memberikan tekanan itu.

"Ndak bisa, rupanya di bawah itu kental untuk menyingkirkan 57 orang itu," kata Mahfud.

Karena adanya tekanan tersebut, Presiden Jokowi memanggil Mahfud dan Mensesneg Pratikno. Keduanya diminta untuk mencari jalan keluar.

Pada akhirnya, solusi yang ditemukan adalah para pegawai yang tidak lolos itu ditawari untuk berkiprah di institusi lain.

"Kita tawari untuk jadi PNS di tempat lain. Saya dengar sesudah atau sebelum itu, Pak Presiden memanggil Kapolri, 'udah ambil aja di tempatkan di Polri aja', tetap sebagai PNS dan pangkat lama tapi fungsinya silakan diatur," kata Mahfud.

"Nah itu kami masih berdebat juga, 'ini 57 orang ini kan die hard ini, orang-orang bagus', saya bilang. 'Apakah mereka mau nanti', saya bilang," sambungnya.

Akhirnya, Mahfud memanggil Febri Diansyah dan meminta pendapat apakah 57 pegawai ini mau jika dipindahkan ke instansi lain. Dia tidak menjelaskan mengapa Febri yang dipanggil. Namun, Febri dikenal dekat dengan para pegawai ini, sebelum ia mundur dari posisinya sebagai jubir KPK.

"Febri Diansyah itu yang datang. 'Eh Anda minta ini saya bisa perjuangkan, tapi kalau mereka tidak mau kan saya yang malu,' Saya bilang. 'Anda bisa menjamin ndak bahwa anak-anak ini 57 orang mau', kalau kita tau ini lalu mereka 'saya tidak mau', kan kami yang terpukul, saya bilang," kata Mahfud.

"Febri Diansyah waktu itu, 'ya kami sebagian besar Pak, karena ini orang juga baik-baik ini, diperlukan'. Nah proses itulah yang menyebabkan tadi jalan keluar," sambungnya.

Menurut Mahfud, soal pemecatan 57 pegawai ini sudah sangat kuat. Sebab, hal soal TWK itu merupakan urusan dari KPK, KemenPAN-RB dan Kemenkumham.

"Kan sudah kuat ini. Saya bicara udah ndak bisa. Saya sudah bicara dengan mereka," kata dia.

"Nah lalu Presiden itu kan yang, 'ini harus diselamatkan'. Bahkan beliau bilang begini, Pak Presiden itu kalau dengan saya, bilang begini 'itu apa tuh Pak Mahfud, orang seperti Novel Baswedan itu kan perlu'. Demi Allah ini, Pak Presiden bilang ke saya. 'Orang seperti Novel Baswedan perlu biar ada yang takut lah orang itu', Pak Presiden bilang ke saya waktu itu," sambungnya.

Atas dasar itu, maka jalan keluar yang diambil yakni para pegawai itu disalurkan ke Polri.

"Jadi memang itu permainan di tiga kubu, kalau di tingkat jabatan tinggi. Nah saya sama Pak Pratik yang cari jalan keluarnya waktu itu," pungkasnya.

Adapun TWK merupakan tes yang digunakan pada saat pegawai KPK hendak beralih menjadi ASN. Dalam tes tersebut, ada 57 pegawai yang dinyatakan 'tidak lolos', termasuk di dalamnya ada penyidik top macam Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, hingga Yudi Purnomo Harahap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029.

"Benar (saya mendaftar). Sudah submit," kata Giri saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Giri mengatakan, jika terpilih menjadi pimpinan KPK, ia akan berupaya mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK.

Eks direktur di KPK itu berpandangan, secara kelembagaan dan sumber daya manusia KPK perlu menjalani perbaikan mendasar agar integritas pimpinan dan pegawai KPK kembali ke titik paling tinggi.

Giri juga menyebutkan, komunikasi dengan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu dilakukan dalam memperkuat politik hukum antikorupsi, membangun program yang rasional, dan berintegritas.

Ia melanjutkan, pencegahan korupsi juga perlu diperbaiki, mengacu pada fakta dan fenomena yang menjadi penyebab indeks persepsi korupsi merosot.

"Melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunayi nilai seni, menghargai kaarifan dan penuh keadaban," ujar Giri.

Giri pun ingin memperkuat Dewan Pengawas (Dewas) dari sisi regulasi dan kelembagaan untuk menjaga integritas pegawai dan menegakkan zero tolerance terhadap korupsi di internal KPK.

Ia mengatakan, budaya antikorupsi di KPK perlu dikembalikan dan menggantikan budaya kuno aparatur sipil negara (ASN).

"Agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ujar Giri.

Giri adalah salah satu pegawai yang tersingkir dari KPK karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021.

Sejumlah pihak menilai, TWK merupakan modus untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas, profesional, dan memegang kasus penting.

Sebelum tersingkir dari KPK, Giri menjabat sejumlah posisi strategis di lembaga antirasuah, antara lain, Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK.

Giri juga pernah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2014-2019 dan 2019-2023. Pada 2014, Giri masuk 19 besar tetapi tak terpilih.

Adapun pendaftaran capim KPK dan calon anggota Dewas KPK akan ditutup pada Senin malam hari ini.

Hingga Minggu (14/7/2024), panitia seleksi mencatat ada 106 orang mendaftar sebagai capim KPK dan 121 orang untuk calon anggota Dewas KPK.

Selain Giri Suprapdiono, mantan pegawai KPK yang tak lolos dalam TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), yang mendaftarkan diri dalam seleksi calon pimpinan (Capim) KPK adalah Hotman Tambunan.

Hal itu diungkapkan Ketua IM57+ Institute — wadah eks pegawai KPK — Praswad Nugraha dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7). Giri dan Hotman, kata Praswad, adalah yang memenuhi persyaratan usia yakni di atas 50 tahun.

“Seluruh yang anggota kami, yang lebih dari 50 tahun pastinya kami minta untuk mendaftar. Dan insyaallah dua orang ya, besok ya, lebih dari 50 tahun dan mendaftar: Pak Giri dan bang Hotman,” kata Praswad.

Informasi mengenai pendaftaran Capim KPK yang diungkapkan Praswad itu dibenarkan langsung oleh Hotman Tambunan. Bahkan dia sudah mengunggah dokumen persyaratan ke Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

“Benar. Sudah [unggah persyaratan] karena besok kan terakhir,” kata Hotman saat dikonfirmasi.

Pendaftaran Capim KPK memang sudah dibuka sejak 26 Juni 2024. Dan pendaftaran akan ditutup besok, 15 Juli 2024.

Eks pegawai KPK Giri Suprapdiono mendaftarkan diri dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK. Dia sudah melakukan tahap registrasi di laman resmi Pansel KPK dan sisa mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan administrasi.

“Tinggal submit … kayaknya malam ini. Paling telat besok,” kata Suprapdiono saat dikonfirmasi, Minggu (14/7).

Giri Suprapdiono menjadi salah satu korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia termasuk yang dibebastugaskan berdasarkan SK yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri saat itu.

Suprapdiono angkatan lama di KPK. Dia mengabdi di KPK sejak 2005 hingga kemudian didepak Firli Bahuri dkk pada Mei 2021.

Selama mengabdi di KPK, 9 tahun di antaranya Giri menjabat sebagai direktur, yakni Direktur Gratifikasi selama 6 tahun dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat selama 3 tahun.

Suprapdiono memutuskan maju menjadi Capim KPK karena dia menilai lembaga antirasuah itu butuh sosok pemimpin yang berintegritas dan berpengalaman dalam pemberantasan korupsi.

“Bukan pemimpin KPK yang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri,” ungkap dia.

Reputasi KPK saat ini, yang mendapat kepercayaan publik paling buncit dan dianggap paling buruk dalam sejarah, juga salah satu faktor yang menguatkan tekad Suprapdiono mendaftarkan diri jadi Capim.

“Kita punya tanggung jawab moral mengembalikan reputasi KPK yang hancur. Lulusan korban TWK mempunyai harapan besar bisa mengembalikan nama baik KPK. Kita menjaga nama baik dan kepercayaan publik,” kata Suprapdiono.

Kata dia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia butuh dipulihkan. Indonesia dinilai mundur 10 tahun ke belakang dalam pencegahan korupsi. Sehingga dia menguatkan diri, mengikuti seleksi pimpinan, untuk mewujudkan harapan baru: mendidik budaya anti korupsi secara benar dan efektif, agar dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju, bermartabat dan sejahtera.

“Terus berikhtiar dan berusaha menjadi bagian anti korupsi. Kita tidak boleh jera, koruptor lah yang harus jera,” pungkasnya.

Usai terdampak TWK beberapa tahun lalu, Giri Suprapdiono menjadi dosen di praktisi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII). Dia juga tercatat sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama Staf Ahli Kapolri sejak tahun 2021.

Per Sabtu (13/7) kemarin, Panitia Seleksi (Pansel) KPK, melaporkan bahwa sudah ada 745 orang melakukan registrasi akun.

Sementara jumlah yang mendaftar sebagai capim sebanyak 138 orang, dan Dewan Pengawas (Dewas) sebanyak 104 orang.

Pendaftaran Capim KPK dibuka sejak 26 Juni 2024. Pendaftaran terakhir besok, 15 Juli 2024.