REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, akhirnya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri membeberkan sederet programnya jika resmi terpilih jadi pimpinan KPK.

Pertama, Giri berjanji mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Salah satunya dengan mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumber daya manusia.

Kedua, Giri ingin melakukan komunikasi dan konsolidasi strategis dengan pemerintahan baru untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik, rasional, dan berintegritas, agar kemanfaatan program yang menyentuh masyarakat dan menuju Indonesia maju terwujud.

"Ketiga, perbaikan mendasar sistem pencegahan korupsi Indonesia dengan mengacu pada fakta dan fenomena penyebab memburuknya Indeks Persepsi Korupsi, dan hasil survei kepercayaan publik kepada KPK," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).

Keempat, Giri berencana memperkuat Dewas KPK di aspek regulasi dan kelembagaan. Tujuannya agar menegakkan prinsip zero tolerance, menjaga integritas KPK dan menjaga HAM. "Kelima, mengembalikan budaya organisasi KPK dengan nilai-nilai antikorupsi, mengganti pola budaya kuno dan konservatif ASN agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ucap Giri.

Keenam, Giri menyebut akan mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional. "Ketujuh, melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunyai nilai seni, menghargai kearifan dan penuh keadaban," ujar Giri.

Tercatat, Giri berhenti dari KPK akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK merupakan sebuah tes di era Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri mengungkapkan sejumlah alasan yang mendasari keinginannya menjadi pimpinan KPK.

Pertama, Giri menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak kenal kata jera. Menurutnya, para koruptor lah yang harus jera. Giri menyadari pendaftaran pimpinan KPK saat ini antusiasme memang berbeda dengan tahun 2014 atau 2019 di saat KPK harum namanya.

"Namun bagi yang memandang bahwa KPK butuh perbaikan, ini menjadi tantangan. Tingkat kepercayaan KPK yang terpuruk seperti saat ini, justru menantang bagi beberapa orang, termasuk saya. Menarik tidaknya, tergantung niat mendaftar. Kami terbiasa membangun kelembagaan dari awal," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).

Kedua, Giri menegaskan KPK butuh dipimpin sosok berintegritas, berpengalaman memberantas korupsi, dan sudah tak lagi memikirkan diri sendiri. "Bukan pemimpin KPK yang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri," lanjut Giri.

Ketiga, Giri mengamati KPK reputasinya kian hancur. Terbukti dari survei kepercayaan kepada KPK menempatkan KPK di nomor buncit. Kondisi ini menurutnya terburuk sepanjang sejarah KPK.

"Kita punya tanggung jawab moral mengembalikan reputasi KPK yang hancur," ujar Giri.

Keempat, Giri meyakini eks pegawai KPK yang jadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mempunyai harapan besar bisa mengembalikan nama baik KPK. Giri diketahui diberhentikan dari KPK akibat pemberlakuan TWK era kepemimpinan Firli Bahuri, sebuah tes yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.

"Kita menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Menjaga harapan publik tetap ada, menolak pupus asa. Kita masih dipercaya publik," ujar Giri.

Berikutnya, Giri menyadari tahun 2024 merupakan fase kritis KPK karena pergantian pemerintah, parlemen dan pimpinan KPK. "Saatnya kita menjadi bagian perbaikan," ucap Giri.

Terakhir, Giri menyinggung IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia perlu dipulihkan. Sejak revisi UU KPK tahun 2019, nilai IPK menurun drastis dari 40 ke 34. "Kita butuh 'IPK rebound' dengan mencegah korupsi, mendidik budaya anti korupsi secara benar dan efektif," ucap Giri.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi Aple dan halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029.

"Benar (saya mendaftar). Sudah submit," kata Giri saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Giri mengatakan, jika terpilih menjadi pimpinan KPK, ia akan berupaya mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK.

Eks direktur di KPK itu berpandangan, secara kelembagaan dan sumber daya manusia KPK perlu menjalani perbaikan mendasar agar integritas pimpinan dan pegawai KPK kembali ke titik paling tinggi.

Giri juga menyebutkan, komunikasi dengan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu dilakukan dalam memperkuat politik hukum antikorupsi, membangun program yang rasional, dan berintegritas.

Ia melanjutkan, pencegahan korupsi juga perlu diperbaiki, mengacu pada fakta dan fenomena yang menjadi penyebab indeks persepsi korupsi merosot.

"Melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunayi nilai seni, menghargai kaarifan dan penuh keadaban," ujar Giri.

Giri pun ingin memperkuat Dewan Pengawas (Dewas) dari sisi regulasi dan kelembagaan untuk menjaga integritas pegawai dan menegakkan zero tolerance terhadap korupsi di internal KPK.

Ia mengatakan, budaya antikorupsi di KPK perlu dikembalikan dan menggantikan budaya kuno aparatur sipil negara (ASN).

"Agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ujar Giri.

Giri adalah salah satu pegawai yang tersingkir dari KPK karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021.

Sejumlah pihak menilai, TWK merupakan modus untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas, profesional, dan memegang kasus penting.

Sebelum tersingkir dari KPK, Giri menjabat sejumlah posisi strategis di lembaga antirasuah, antara lain, Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK.

Giri juga pernah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2014-2019 dan 2019-2023. Pada 2014, Giri masuk 19 besar tetapi tak terpilih.

Adapun pendaftaran capim KPK dan calon anggota Dewas KPK akan ditutup pada Senin malam hari ini.

Hingga Minggu (14/7/2024), panitia seleksi mencatat ada 106 orang mendaftar sebagai capim KPK dan 121 orang untuk calon anggota Dewas KPK.