Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -NEW YORK. Amerika Serikat melarang impor dari lima perusahaan China lagi karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan warga Uighur. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah AS untuk menghilangkan barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa dari rantai pasokan AS.

Mengutip Reuters, Kamis (8/8), perusahaan-perusahaan tersebut termasuk Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings yang berbasis di Hong Kong dan induknya, Century Sunshine Group Holdings, yang memproduksi pupuk magnesium dan produk paduan magnesium. Yang juga termasuk adalah anak perusahaan Zijin Mining Group Co, Xinjiang Habahe Ashele Copper Co, yang menambang logam nonferrous.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Perusahaan-perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, yang membatasi impor terkait dengan apa yang pemerintah AS sebut sebagai genosida yang sedang berlangsung terhadap kelompok minoritas di wilayah Xinjiang, China bagian barat.

Daftar tersebut kini mencakup lebih dari 70 entitas yang terkait dengan produk-produk termasuk pakaian katun, suku cadang otomotif, lantai vinil, dan panel surya.

Daftar tersebut mengidentifikasi mereka yang bekerja dengan pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang untuk merekrut dan mengangkut warga Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan atau anggota kelompok teraniaya lainnya ke luar wilayah tersebut, dan mereka yang mengambil materi dari wilayah tersebut atau dari orang-orang yang bekerja dengan pemerintah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. pemerintahan Xinjiang.

Para pejabat AS mengatakan pihak berwenang China telah mendirikan kamp kerja paksa untuk warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Sementara Beijing menyangkal adanya pelanggaran.

Pimpinan Pusat dan Daerah Muhammadiyah bertemu pejabat utama Pemerintah Provinsi Xinjiang di Urumqi, Xinjiang, China. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dibahas adalah soal Muslim Uighur.

Dalam sambutannya, Executive Director General The United Front Work Departement of CPC Xinjiang Uyghur Autonomus Regional Committee, Su Xiandong, menyebut Indonesia dan Tiongkok punya hubungan yang baik. Bahkan relasi kedua negara itu terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Di bawah kepemimpinan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan Tiongkok-Indonesia berkembang pesat. Tahun depan adalah HUT ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara," kata Su di Xinjiang Hotel, Sabtu (6/7).

Su menuturkan, meski sempat ada aksi teror pada tahun 1991 hingga 2000, namun saat ini kondisi Xinjiang stabil dan damai. Pemerintah setempat, kata Su, juga telah melakukan perlawanan terhadap terorisme dan terus menjaga HAM.

"Kemungkinan terjadinya kasus-kasus terorisme telah menurun dan ditahan secara efektif, situasi keamanan sosial membaik, hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kesehatan, hak berkembang, dan lain-lain telah dijaga sebesar mungkin," bebernya.

Su lalu menyinggung soal isu liar terkait Muslim Uighur. Ia menuding ada kekuatan anti-Tiongkok dari Amerika Serikat yang mencoba mengganggu stabilitas di Xinjiang dengan menggunakan isu pelanggaran HAM.

"Keberhasilan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, sekarang tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, dan tak bisa disangkal oleh setiap orang yang menghormati kebenaran. Namun kekuatan anti-Tiongkok dari AS dan Barat selalu membuat rumor soal Xinjiang," beber Su.

Untuk itu, ia berharap hubungan baik dengan Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam, bisa membantu mereka menghadapi isu ini.

“Kami melawan hal ini. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan mempunyai pengaruh besar dan berperan penting di dunia Muslim,” tutur Su.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Izzul Muslimin, menilai ada kesamaan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dan Indonesia dalam mengharmonisasikan perbedaan multi-etnis. Menurutnya, salah satu kunci untuk menekan konflik adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Ekonomi dan keadilan itu berhubungan erat dan berdampak sangat signifikan dengan keharmonisan dan keamanan. Pendekatannya tidak hanya keamanan, tapi juga pendekatan kesejahteraan, sehingga ada pemerataan kesejahteraan," ucap Izzul.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, yang menilai bahan bakar sebuah konflik adalah masalah ekonomi. Ia juga menilai setiap berita negatif, termasuk yang berkaitan dengan Uighur, harus dipastikan dulu kebenarannya.

“Berita negatif yang di luar sumber tak bisa kita kroscek, Youtube gampang direkayasa, mana yang asli nggak tahu,” ucap Sayuti.

Acara ini merupakan rangkaian dari pemenuhan undangan dari Pemerintah China kepada Indonesia. Dalam rombongan ini turut hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar; Ketua Pimpinan Pusat, Agus Taufiqurrohaman; Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jakarta, Nurhadi Matsani Saleh; Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Dahlan; Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Sainuddin Nuddin Pempeng; Sekretaris Majlis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Azaki Khoirudin; Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mutholib; Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo; dan Kepala Sekretaris Kantor Muhammadiyah Malang, Arif Nur Kholis.

Pimpinan Pusat dan Daerah Muhammadiyah diundang Kedubes China di Indonesia untuk berkunjung ke negaranya. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Xinjiang Islamic Institute yang terletak di Urumqi, Xinjiang.

Rombongan tiba di Institute Islamic Xinjiang pada Sabtu (6/7) sekitar pukul 10.12 waktu setempat. Mereka langsung disambut Rektor Xinjiang Islamic Institute, Abdurekep Tumniyaz.

Rombongan sempat dibawa berkeliling ke sejumlah tempat di Xinjiang Islamic Institute. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, asrama, masjid, hingga kantin.

Kepada rombongan, Abdurekep mengatakan Xinjiang Islamic Institute tidak hanya memiliki perguruan tinggi. Tapi juga madrasah dan tempat memperdalam agama Islam. Ada sekitar 2.000 pelajar di sana.

“Selamat datang di Xinjiang Islamic Institute. Di sini tempat pembelajaran yang lulusannya dipersiapkan jadi khatib atau imam masjid,” kata Abdurekep di Xinjiang Islamic Institute.

Abdurekep menyebut, ada 88 dosen atau guru di Xinjiang Islamic Institute. Mahasiswanya juga berasal dari berbagai kalangan, termasuk Uighur.

Biaya pembangunan dan operasional Xinjiang Islamic Institute, kata Abdurekep, dibantu Pemerintah Pusat Tiongkok dan pemerintah daerah. Sehingga mahasiswa di perguruan tersebut tak lagi dikenakan biaya kuliah.

“Dulu mahasiswa dipungut biaya 1.500-2.500 Yuan. Namun sekarang sudah free. Gaji dosen dibantu pemerintah lokal. Pemerintah pusat juga banyak membantu termasuk bangunan dan fasilitas lainnya,” bebernya.

Saat ditanyai lebih lanjut soal kabar miring terkait muslim Uighur, Abdurekep menyebut hal itu hanya opini liar. Dia lalu mempersilakan rombongan untuk melihat bagaimana keadaan sebenarnya di kawasan tersebut.

“Sebenarnya media lain mungkin (ada) kesalahan. Bisa dilihat bagaimana keadaan di sini,” ujarnya.

Rektor Xinjiang Islamic Institute itu menyebut bahwa masyarakat Tiongkok saling menghormati, termasuk dalam hal agama.

“Kita saling bersahabat. Saling dukung,” pungkasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman mengatakan, Xinjiang Islamic Institute sudah dipersiapkan dengan baik.

“Kalau melihat bangunan tampak institusi ini dipersiapkan dengan baik untuk pembelajaran yang enak. Perpustakaan juga baik dan komplit. Untuk memudahkan pemahaman pembelajaran dibantu lewat tafsiran ke bahasa Uighur dan mandarin,” imbuh Agus di lokasi.

Sayangnya saat kunjungan, aktivitas pembelajaran sedang libur. Agus berharap dalam kesempatan berikutnya dapat melihat langsung kegiatan belajar mengajar di perguruan tersebut.

”Hanya saja tidak bisa mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu, karena saat kita datang sedang libur. Suasana yang real seperti apa, baru kita dapat gambaran (jika melihat langsung). Tapi dulu di sini tampak jejak Islam yang cukup kuat bisa dirasakan oleh penduduk muslim yang banyak,” tutupnya.

Dalam rombongan ini, turut ikut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Sayuti.

Selain itu turut diikuti Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Nurhadi Matsani Saleh, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Ahmad Dahlan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Sainuddin Nuddin Pempeng, Sekretaris Majlis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah Azaki Khoirudin, Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Mutholib, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Erwin Prasetyo.