Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan 14 negara lainnya mengecam China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. China kemudian merespon bahwa AS dan sekutu juga mengabaikan situasi di Gaza, Palestina.

Laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan. Laporan tersebut menuliskan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah dilakukan.

"Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," terang Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM Majelis Umum PBB, dikutip dariReuterspada Rabu (23/10/2024).

Lanjutnya, menurut Larsen, hal ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang.

Adapun, Larsen berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Sedangkan, China telah lama membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Selasa (22/10) menuduh kelompok negara Barat tersebut menggunakan "kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi."

Fu mengatakan bahwa situasi HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini, tak diragukan lagi adalah situasi di Gaza.

"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi [di Gaza] yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” terangnya.

Fu juga menuturkan bahwa jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk “membangunkan hati nurani beberapa negara barat” maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM kaum muslim hanyalah kebohongan besar.

Kemudian, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram membacakan pernyataan kepada komite HAM atas nama 80 negara yang menyatakan bahwa masalah apa pun yang terkait dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan masalah internal China. Kelompok tersebut juga menyatakan menentang politisasi HAM dan standar ganda.

Larsen juga mengatakan tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna. Namun, tidak ada negara yang kebal terhadap pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya.

"Kita semua berkewajiban untuk tidak melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional yang menguntungkan kita semua, dan yang menjadi tanggung jawab semua negara,” tutur Larsen.

Pemerintah China tengah melakukan investigasi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger karena menolak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang. Langkah tersebut dapat berujung sanksi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024), kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan pada Selasa yakni sehari setelah pemerintahan Biden mengusulkan kemungkinan larangan penjualan atau impor kendaraan pintar di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi khusus China atau Rusia karena masalah keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa PVH yang berbasis dicurigai melanggar prinsip-prinsip transaksi pasar yang normal dengan memboikot kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Disebutkan, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi yakni dengan dimasukkan ke dalam 'daftar entitas yang tidak dapat diandalkan' di mana akan melarang perusahaan tersebut melakukan bisnis di China. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar tersebut sejak diumumkan pada tahun 2019.

Tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang melakukan banyak bisnis di China. Sebab, sebagian besar perusahaan tersebut adalah produsen pertahanan. Masuknya mereka dalam daftar tersebut berarti mereka dilarang mengimpor, mengekspor dan berinvestasi di China.

Dalam pernyataannya, PVH mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua negara dan wilayah tempat kita beroperasi. Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai dengan peraturan terkait," tulisnya.

Pemerintah China mengancam akan memberikan sanksi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek terkenal Calvin Klein dan Tommy Hilfiger.

Sanksi itu terkait penolakan perusahaan fesyen asal Amerika Serikat (AS) itu untuk menggunakan kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Ancaman ini diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/9) yang menyebut PVH berpotensi dimasukkan dalam "daftar entitas yang kurang diminati."

Jika PVH dimasukkan dalam daftar entitas yang kurang diminati, perusahaan tersebut akan dilarang melakukan impor, ekspor, dan investasi di China.

PVH dituding melanggar "prinsip transaksi pasar normal" karena memboikot kapas dari Xinjiang, sebuah wilayah di barat China yang menjadi pusat kontroversi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur.

"Kami sedang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan PVH terkait keputusan mereka untuk tidak menggunakan kapas dari Xinjiang," ungkap juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan resmi yang dikutip CNN, Rabu (25/9).

Dalam responsnya, PVH menyatakan pihaknya selalu mematuhi hukum yang berlaku di semua negara tempat mereka beroperasi, termasuk China.

"Kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah operasional kami. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan China dan akan merespons sesuai dengan regulasi yang berlaku," demikian pernyataan resmi PVH.

Mengacu pada kebijakan rantai pasokan PVH, perusahaan melarang pemasok langsung maupun tidak langsung untuk mengambil kapas dari Xinjiang.

Kebijakan ini juga sejalan dengan larangan pemerintah AS yang berlaku sejak Juni 2022, yang melarang impor barang-barang yang diproduksi di Xinjiang sebagai bagian dari upaya mengatasi praktik kerja paksa di wilayah tersebut.

Ancaman sanksi ini merupakan tantangan serius bagi PVH, mengingat China adalah salah satu pasar utama mereka. Berdasarkan laporan tahun 2023, perusahaan menyatakan bahwa "China adalah mesin pertumbuhan penting" dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen dalam mata uang lokal pada tahun tersebut.

Perusahaan juga menyebutkan bahwa mereka fokus meningkatkan kesadaran merek, terutama di pasar China, di mana baik Calvin Klein maupun Tommy Hilfiger dinilai masih belum sepenuhnya menjangkau pasar secara optimal.

Meski demikian, PVH bukan satu-satunya perusahaan fashion Barat yang menghadapi tekanan di China terkait kapas Xinjiang.

Pada tahun 2021, perusahaan multinasional asal Swedia, H&M, ditarik dari toko-toko e-commerce utama China dan diblokir oleh beberapa aplikasi navigasi, ulasan, dan pemeringkatan. Namun, penolakan tersebut berakhir sekitar setahun kemudian dan produknya kembali tersedia secara online.

Wilayah Xinjiang telah menjadi sorotan dunia internasional akibat laporan yang menyebut adanya penahanan massal hingga dua juta orang Uighur dan kelompok etnis muslim lainnya di kamp-kamp yang didirikan sejak 2017.

Pemerintah China membantah tuduhan itu dengan mengklaim bahwa kamp-kamp tersebut adalah "pusat pelatihan kejuruan" yang bertujuan untuk mengurangi ekstremisme. Namun, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, telah menerapkan sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

KOMPAS.com - Pada Senin, (15/7/2024), sebuah museum bawah tanah yang menampilkan makam-makam kuno dari era Dinasti Wei dan Dinasti Jin (220-420) resmi dibuka di wilayah Kuqa, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut.

Museum ini berfungsi untuk melestarikan dan memamerkan peninggalan sejarah yang ditemukan di wilayah yang dahulu dikenal sebagai Negara Qiuci, salah satu negara kuno di China.

Negara Qiuci sendiri terbentuk pada abad kedua sebelum masehi dan bertahan selama lebih dari 1.000 tahun.

Qiuci merupakan salah satu dari 36 negara di Wilayah Barat, istilah yang digunakan pada era Dinasti Han (206 SM-220 M) untuk menyebut wilayah di sebelah barat Yumen Pass (Lintasan Yumen) yang mencakup daerah Xinjiang saat ini serta beberapa wilayah di Asia Tengah.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Museum ini memiliki ruang pameran seluas 5.000 meter persegi, yang dibangun untuk melindungi 15 bilik makam batu bata yang ditemukan pada tahun 2007 saat pembangunan jalur bawah tanah Jalan Youyi.

Penemuan tersebut merupakan salah satu dari 10 penemuan arkeologis baru di China pada saat itu.

Kompleks makam tersebut dibangun dengan desain serupa dengan makam-makam berbilik batu bata bergaya Dinasti Han yang ditemukan di wilayah China tengah dan di sepanjang Koridor Hexi.

ANTARA/XINHUA/DING LEI Orang-orang mengunjungi Museum Situs Makam Kuno Dinasti Wei dan Jin di Kota Kuqa, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 15 Juli 2024.

Koridor Hexi sendiri membentang sejauh hampir 1.000 kilometer di Provinsi Gansu, China barat laut, yang merupakan lokasi dari lima Situs Warisan Dunia UNESCO dan 53 gua.

Museum ini tidak hanya memanfaatkan tampilan asli makam, tetapi juga dilengkapi dengan ekshibisi digital, teknologi virtual reality (VR), dan layar sentuh untuk memberikan pengalaman mendalam tentang Qiuci kuno kepada para pengunjung.

Dengan perpaduan teknologi modern dan sejarah kuno, museum ini menawarkan sebuah perjalanan menarik ke masa lalu yang memperkaya pengetahuan tentang sejarah Jalur Sutra Kuno dan kebudayaan yang pernah berkembang di wilayah tersebut.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan rombongan mengakhiri kunjungannya ke China setelah menginjakkan kaki di 4 kota dan 2 provinsi di China. Perjalanan yang menempuh waktu selama 8 hari ini adalah undangan resmi dari Kedubes China di Indonesia.

Rombongan Muhammadiyah meninggalkan Tanah Air pada Sabtu (5/7) dini hari dengan menggunakan maskapai China Southern Airlines. Setelah menempuh penerbangan 4 jam lebih, rombongan tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Di bandara ini, rombongan hanya sekitar 1 jam.

Kemudian rombongan melanjutkan penerbangan ke Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, terletak di bagian Barat China yang disebut sebagai daerah yang banyak dihuni Umat Muslim. Penerbangan memakan waktu 6 jam, rombongan tiba di Urumqi Diwopu Airport sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

Selama di Urumqi, tempat pertama yang didatangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah Xinjiang Islamic Institute, kampus yang melahirkan khatib atau imam masjid. Rombongan disambut Rektor Xinjiang Islamic Institute, Abdurekep Tumniyaz. Selama di kampus itu, rombongan diperkenalkan ke berbagai fasilitas mulai ruang belajar mahasiswa, masjid hingga madrasah.

Rombongan kemudian beranjak ke salah satu hotel di Urumqi untuk menggelar pertemuan dengan Executive Director General The United Front Work Departement of CPC Xinjiang Uyghur Autonomus Regional Committee, Su Xiangdong dan rombongannya. Pertemuan ini membahas tentang kesejahteraan Muslim Uighur. Turut serta dalam pertemuan itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menanyakan soal kabar miring soal perlakuan terhadap Muslim Uighur.

"Berita negatif yang di luar sumber tak bisa kita kroscek, Youtube gampang direkayasa, mana yang asli nggak tahu,” kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti. Pertemuan ini sudah tayang dalam artikel 'Temui Pemerintah Xinjiang, Muhammadiyah Bahas Kesejahteraan Muslim Uighur'.

Prefektur Kashgar

Setelah hampir 2 hari di Urumqi, rombongan Muhammadiyah melanjutkan jejak langkahnya ke Perfektur Kashgar. Kota ini masih dalam wilayah Xinjiang, berdekatan dengan Islamabad, Uzbekistan, Afghanistan dan Pakistan.

Rombongan tiba pada Minggu (7/7) di Kashgar Laining Airport setelah menempuh penerbangan 3 jam. Setibanya di Kashgar, rombongan langsung bergerak ke masjid Id Kah. Masjid ini berusia 582 tahun. Dibangun pada masa Dinasti Ming sekitar tahun 1442.

“Masjid Etigar namanya, artinya tempat perayaan Hari Raya. Masjid ini dibangun pada tahun 1442 Dinasti Ming, telah bersejarah selama 582 tahun lebih,” kata Imam Masjid Mamat Juma. Artikel ini sudah tayang dengan judul 'Tiba di Kashgar, Muhammadiyah Kunjungi Masjid Berusia 582 Tahun hingga Kota Kuno'.

Selain masjid, rombongan juga mengunjungi kota kuno Kashgar bernama Acient City of Kashi. Kota ini disebut-sebut awal peradaban di Kashgar.

Kota ini sudah mengalami modernisasi, Pemerintah Tiongkok mengubah kawasan ini jadi pusat perbelanjaan yang menjual kerajinan tangan seperti batu giok, alat musik, tembaga hias, hingga rempah-rempah untuk minuman teh. Banyak turis yang datang ke kota kuno ini.

Dulunya, bangunan kota kuno ini terbuat dari tanah yang dikeringkan atau seperti batu bata. Hanya ada pintu dan satu jendela. Ini terlihat dari miniatur bangunan yang dipamerkan. Bangunan mereka dipersiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrem seperti salju.

Kembali ke Shenzhen

Setelah menginjakkan kaki di bagian Barat China, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali ke Selatan China. Rombongan mendarat di bandara pertama kali tiba di negara Tirai Bambu tersebut, tepatnya di Shenzhen Airport, Provinsi Guangdong.

Menempuh perjalanan 6 jam lebih, rombongan tiba di kota yang baru dibangun di bagian Selatan China itu, Rabu (10/7). Selama di Shenzhen, rombongan berkunjung ke Shenzhen Reform and Opening-up Exhibition Hall. Ini seperti museum yang menjelaskan perjalanan reformasi keterbukaan yang dijalankan China.

Di kota Shenzhen ini juga disebut sebagai salah satu tempat yang pernah dikunjungi Presiden Xi Jinping semasa mudanya bersama orang tuanya. Ini terlihat dalam berbagai foto yang berada di dalam gedung Exhibition Hall.

Naik Kereta Cepat ke Guangzhou

Perjalanan ke Kota Guangzhoe ditempuh sekitar 45 menit dari Shenzen menaiki kereta cepat di stasiun Guangzhou by high-speed train. Rute kereta cepat ini membelah pegunungan dan melintasi perkotaan dan sejumlah desa.

Rombongan tiba Guangzhou South Railway Station Rabu (10/7) sore. Selama di sana, Pimpinan Pusat Muhammadiyah salah satunya mengunjungi Guangdong University of Foreign Studies. Di sana mereka disambut hangat Vice Dean of Institute of International Education Guangdong University, Zhou Peng dan pejabat lainnya.

Kedua pihak saling memperkenalkan diri. Rombongan juga diajak berkeliling kampus. Di akhir pertemuan, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Sayuti menawarkan pertukaran pelajar dan dosen dengan Guangdong University.

“Kami mengajak pertukaran pelajar dan dosen ke tempat kami. Silakan hubungi kami. Kami akan sangat senang,” ujar Sayuti. Artikel ini sudah tayang dengan judul 'Muhammadiyah Kunjungi GDUFS China, Tawarkan Pertukaran Pelajar-Dosen'.

Sayuti menambahkan, Muhammadiyah memiliki 88 universitas dan perguruan tinggi sebanyak 172 yang tersebar dari Sabang sampai Sorong, Papua.

Salat Jumat di Masjid Abi Wakkas

Genap sepekan di daratan Tiongkok, tepat pada Jumat (12/7), Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan rombongan menunaikan kewajiban sebagai umat Muslim di Masjid Abi Wakkas yang terletak di pusat kota Guangdong.

Pemerintah setempat, memperkirakan ada 5.000 orang salat masjid setiap pekannya di masjid tersebut. Masjid ini cukup luas menampung pengunjung. Ini adalah masjid keempat di kota tersebut. Artikel ini sudah tayang dengan judul 'Melihat Masjid Abi Waqqas di Guangzhou China, Peninggalan Sahabat Nabi Muhammad'.

Masjid ini juga dikenal sebagai tempat makamnya Al Sa’ad bin Abi Wakkas. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari data pemerintah setempat, luas masjid ini diperkirakan sekitar 25.000 meter. Dibangun pada masa Dinasti Tang yang berkuasa sejak tahun 618-907.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Syamsul Anwar mengatakan, berdasarkan buku yang pernah dibacanya, Abi Wakkas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang Islam pertama yang datang ke Guangzhou.

Setelah genap sepekan di daratan China, rombongan Muhammadiyah tiba di Tanah Air pada Sabtu (13/7) dini hari.

Pimpinan Pusat dan Daerah Muhammadiyah bertemu pejabat utama Pemerintah Provinsi Xinjiang di Urumqi, Xinjiang, China. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dibahas adalah soal Muslim Uighur.

Dalam sambutannya, Executive Director General The United Front Work Departement of CPC Xinjiang Uyghur Autonomus Regional Committee, Su Xiandong, menyebut Indonesia dan Tiongkok punya hubungan yang baik. Bahkan relasi kedua negara itu terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Di bawah kepemimpinan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan Tiongkok-Indonesia berkembang pesat. Tahun depan adalah HUT ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara," kata Su di Xinjiang Hotel, Sabtu (6/7).

Su menuturkan, meski sempat ada aksi teror pada tahun 1991 hingga 2000, namun saat ini kondisi Xinjiang stabil dan damai. Pemerintah setempat, kata Su, juga telah melakukan perlawanan terhadap terorisme dan terus menjaga HAM.

"Kemungkinan terjadinya kasus-kasus terorisme telah menurun dan ditahan secara efektif, situasi keamanan sosial membaik, hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kesehatan, hak berkembang, dan lain-lain telah dijaga sebesar mungkin," bebernya.

Su lalu menyinggung soal isu liar terkait Muslim Uighur. Ia menuding ada kekuatan anti-Tiongkok dari Amerika Serikat yang mencoba mengganggu stabilitas di Xinjiang dengan menggunakan isu pelanggaran HAM.

"Keberhasilan perkembangan ekonomi dan sosial di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, sekarang tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, dan tak bisa disangkal oleh setiap orang yang menghormati kebenaran. Namun kekuatan anti-Tiongkok dari AS dan Barat selalu membuat rumor soal Xinjiang," beber Su.

Untuk itu, ia berharap hubungan baik dengan Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam, bisa membantu mereka menghadapi isu ini.

“Kami melawan hal ini. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan mempunyai pengaruh besar dan berperan penting di dunia Muslim,” tutur Su.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Izzul Muslimin, menilai ada kesamaan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dan Indonesia dalam mengharmonisasikan perbedaan multi-etnis. Menurutnya, salah satu kunci untuk menekan konflik adalah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Ekonomi dan keadilan itu berhubungan erat dan berdampak sangat signifikan dengan keharmonisan dan keamanan. Pendekatannya tidak hanya keamanan, tapi juga pendekatan kesejahteraan, sehingga ada pemerataan kesejahteraan," ucap Izzul.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, yang menilai bahan bakar sebuah konflik adalah masalah ekonomi. Ia juga menilai setiap berita negatif, termasuk yang berkaitan dengan Uighur, harus dipastikan dulu kebenarannya.

“Berita negatif yang di luar sumber tak bisa kita kroscek, Youtube gampang direkayasa, mana yang asli nggak tahu,” ucap Sayuti.

Acara ini merupakan rangkaian dari pemenuhan undangan dari Pemerintah China kepada Indonesia. Dalam rombongan ini turut hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar; Ketua Pimpinan Pusat, Agus Taufiqurrohaman; Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jakarta, Nurhadi Matsani Saleh; Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, Ahmad Dahlan; Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Sainuddin Nuddin Pempeng; Sekretaris Majlis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Azaki Khoirudin; Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mutholib; Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo; dan Kepala Sekretaris Kantor Muhammadiyah Malang, Arif Nur Kholis.

Pimpinan Pusat dan Daerah Muhammadiyah diundang Kedubes China di Indonesia untuk berkunjung ke negaranya. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Xinjiang Islamic Institute yang terletak di Urumqi, Xinjiang.

Rombongan tiba di Institute Islamic Xinjiang pada Sabtu (6/7) sekitar pukul 10.12 waktu setempat. Mereka langsung disambut Rektor Xinjiang Islamic Institute, Abdurekep Tumniyaz.

Rombongan sempat dibawa berkeliling ke sejumlah tempat di Xinjiang Islamic Institute. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, asrama, masjid, hingga kantin.

Kepada rombongan, Abdurekep mengatakan Xinjiang Islamic Institute tidak hanya memiliki perguruan tinggi. Tapi juga madrasah dan tempat memperdalam agama Islam. Ada sekitar 2.000 pelajar di sana.

“Selamat datang di Xinjiang Islamic Institute. Di sini tempat pembelajaran yang lulusannya dipersiapkan jadi khatib atau imam masjid,” kata Abdurekep di Xinjiang Islamic Institute.

Abdurekep menyebut, ada 88 dosen atau guru di Xinjiang Islamic Institute. Mahasiswanya juga berasal dari berbagai kalangan, termasuk Uighur.

Biaya pembangunan dan operasional Xinjiang Islamic Institute, kata Abdurekep, dibantu Pemerintah Pusat Tiongkok dan pemerintah daerah. Sehingga mahasiswa di perguruan tersebut tak lagi dikenakan biaya kuliah.

“Dulu mahasiswa dipungut biaya 1.500-2.500 Yuan. Namun sekarang sudah free. Gaji dosen dibantu pemerintah lokal. Pemerintah pusat juga banyak membantu termasuk bangunan dan fasilitas lainnya,” bebernya.

Saat ditanyai lebih lanjut soal kabar miring terkait muslim Uighur, Abdurekep menyebut hal itu hanya opini liar. Dia lalu mempersilakan rombongan untuk melihat bagaimana keadaan sebenarnya di kawasan tersebut.

“Sebenarnya media lain mungkin (ada) kesalahan. Bisa dilihat bagaimana keadaan di sini,” ujarnya.

Rektor Xinjiang Islamic Institute itu menyebut bahwa masyarakat Tiongkok saling menghormati, termasuk dalam hal agama.

“Kita saling bersahabat. Saling dukung,” pungkasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman mengatakan, Xinjiang Islamic Institute sudah dipersiapkan dengan baik.

“Kalau melihat bangunan tampak institusi ini dipersiapkan dengan baik untuk pembelajaran yang enak. Perpustakaan juga baik dan komplit. Untuk memudahkan pemahaman pembelajaran dibantu lewat tafsiran ke bahasa Uighur dan mandarin,” imbuh Agus di lokasi.

Sayangnya saat kunjungan, aktivitas pembelajaran sedang libur. Agus berharap dalam kesempatan berikutnya dapat melihat langsung kegiatan belajar mengajar di perguruan tersebut.

”Hanya saja tidak bisa mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu, karena saat kita datang sedang libur. Suasana yang real seperti apa, baru kita dapat gambaran (jika melihat langsung). Tapi dulu di sini tampak jejak Islam yang cukup kuat bisa dirasakan oleh penduduk muslim yang banyak,” tutupnya.

Dalam rombongan ini, turut ikut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Sayuti.

Selain itu turut diikuti Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Nurhadi Matsani Saleh, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Ahmad Dahlan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Sainuddin Nuddin Pempeng, Sekretaris Majlis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah Azaki Khoirudin, Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Mutholib, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Erwin Prasetyo.