Bisnis.com, JAKARTA - China dikabarkan tengah mempertimbangkan penerbitan utang tambahan senilai lebih dari 10 triliun yuan atau US$1,4 triliun pada minggu depan dalam beberapa tahun ke depan untuk menghidupkan kembali perekonomiannya yang rapuh.

Berdasarkan sumber yang dikutip Reuters pada Selasa (29/10/2024), paket fiskal tersebut diperkirakan akan ditambah jika Donald Trump memenangkan pemilu AS.

Badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), sedang berupaya untuk menyetujui paket fiskal baru, termasuk 6 triliun yuan yang sebagian akan dikumpulkan melalui obligasi negara khusus, pada hari terakhir pertemuan yang akan diadakan dari 4-8 November, kata sumber tersebut.

Adapun, sumber yang mengetahui masalah ini menolak disebutkan namanya karena kendala kerahasiaan.

Utang senilai 6 triliun yuan akan dikumpulkan selama tiga tahun termasuk tahun 2024, kata sumber tersebut. Dana tersebut terutama akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi risiko utang yang tidak tercatat.

Jumlah total dana yang akan diperoleh dengan menerbitkan obligasi pemerintah daerah dan negara khusus akan setara dengan lebih dari 8% output perekonomian China yang telah terpukul keras oleh krisis sektor properti yang berkepanjangan dan membengkaknya utang pemerintah daerah.

Reuters untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk menyetujui paket stimulus sebesar 10 triliun yuan, jumlah yang menurut para analis keuangan dalam beberapa pekan terakhir diharapkan akan dipertimbangkan oleh Beijing.

Rencana belanja tersebut menunjukkan bahwa Beijing telah beralih ke perangkat stimulus yang lebih tinggi untuk menopang perekonomian meskipun hal ini masih belum sebesar stimulus pada 2008 yang diinginkan oleh beberapa investor.

Bank sentral China, The People's Bank of China (PBOC), pada akhir September mengumumkan langkah-langkah dukungan moneter paling agresif sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah menindaklanjutinya beberapa minggu kemudian dengan menandai lebih banyak stimulus fiskal tanpa merinci rincian keuangan dari paket tersebut, sehingga memicu spekulasi yang kuat di pasar global mengenai besarnya belanja baru.

Kantor Informasi Dewan Negara dan departemen berita Komite Tetap NPC tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sumber tersebut juga memperingatkan bahwa rencana tersebut belum final dan masih dapat berubah.

Badan legislatif tertinggi China umumnya mengadakan pertemuan setiap dua bulan – pada paruh kedua bulan genap. Sesuai dengan agenda kerja parlemen tahun 2024, yang dirilis pada bulan Mei, sidang komite tetap direncanakan pada bulan Oktober.

Pertemuan yang akan datang awalnya direncanakan pada akhir Oktober sebelum dijadwal ulang menjadi awal November, kata salah satu sumber.

Waktu pertemuan tersebut bertepatan dengan pekan pemilihan presiden AS pada 5 November. Hal tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada Beijing untuk menyesuaikan paket fiskal termasuk jumlah totalnya berdasarkan hasil pemilu, kata sumber tersebut.

Beijing mungkin akan mengumumkan paket fiskal yang lebih kuat jika Trump terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya karena kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan memperparah tantangan ekonomi bagi China, kata kedua sumber tersebut.

Kandidat Partai Republik yang diperoleh Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini menghapus sebagian besar keunggulan awal lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. Trump telah berjanji untuk mengenakan bea masuk sebesar 60% pada impor dari China.

Inisiatif Stimulus

Sebagai bagian dari paket fiskal terbarunya, Komite Tetap NPC juga diperkirakan akan memberi lampu hijau pada seluruh atau sebagian obligasi tujuan khusus senilai hingga 4 triliun yuan untuk pembelian tanah dan properti yang menganggur selama lima tahun ke depan, kata sumber tersebut.

Pemerintah daerah akan diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah tersebut di luar kuota penerbitan tahunan mereka yang biasanya, yang sebagian besar mendanai belanja infrastruktur. Kuotanya mencapai 3,9 triliun yuan pada tahun ini dan 3,8 triliun pada tahun 2023.

Langkah terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pasokan lahan, dan mengurangi tekanan likuiditas dan utang pada pemerintah daerah dan pengembang properti, tambah mereka.

Obligasi bertujuan khusus adalah alat pembiayaan utang di luar anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah China, dan dana yang diperoleh biasanya dialokasikan untuk tujuan kebijakan tertentu, seperti belanja infrastruktur.

Jika Komite Tetap NPC menyetujui penerbitan ini secara penuh dan bukan secara bertahap, hal ini dapat meningkatkan total jumlah stimulus menjadi lebih dari 10 triliun yuan, tambah mereka. Rata-rata 2 triliun yuan utang pemerintah pusat baru setiap tahunnya menggarisbawahi urgensi di Beijing untuk meningkatkan perekonomian.

Pada akhir tahun 2023, China menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan untuk mendukung infrastruktur pencegahan banjir dan memenuhi target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

Beijing memulai tahun ini dengan rencana untuk menerbitkan utang negara khusus sebesar 1 triliun yuan. Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena pertumbuhan telah melenceng dari target dan para ekonom mengatakan perlambatan struktural jangka panjang mungkin akan terjadi.

Meski demikian, belanja fiskal yang direncanakan masih jauh dari jumlah yang dikeluarkan pada tahun 2008, ketika stimulus fiskal Beijing sebesar 4 triliun yuan sebagai respons terhadap krisis keuangan global menyumbang 13% PDB pada saat itu.

Dana tambahan tersebut memicu hiruk-pikuk pasar properti dan menyebabkan pemberian pinjaman tanpa batas kepada lembaga pembiayaan pemerintah daerah, yang digunakan oleh pemerintah kota untuk menghindari pembatasan pinjaman resmi.

Sebagai bagian dari belanja fiskal secara keseluruhan, China juga mempertimbangkan untuk menyetujui inisiatif stimulus lain senilai setidaknya satu triliun yuan, seperti peningkatan konsumsi termasuk perdagangan masuk dan pembaruan barang konsumsi, kata sumber tersebut.

Sementara itu, dana sebesar satu triliun yuan lainnya juga dapat dikumpulkan melalui obligasi negara khusus untuk suntikan modal ke bank-bank besar milik negara, kata salah satu sumber dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – China dikabarkan akan menerbitkan obligasi khusus pemerintah jangka panjang senilai total 6 triliun yuan atau US$846 miliar selama tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomiannya yang terpuruk.

Menurut laporan media China, Caixin yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (15/10/2024), dana tersebut sebagian akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah meringankan beban mereka dari utang di luar neraca.

Investor dan analis telah berspekulasi mengenai berapa banyak yang akan dipinjam pemerintah China untuk mendanai paket stimulus fiskal. Menteri Keuangan Lan Fo’an mengisyaratkan adanya ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan peningkatan pada hari Sabtu tanpa menentukan angka utama dolar yang diinginkan pasar.

Peningkatan belanja fiskal masih dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan pemulihan yang dipicu oleh stimulus bank sentral pada akhir bulan September. Para pedagang bertaruh bahwa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi China, akan menyetujui pendanaan anggaran tambahan pada pertemuannya akhir bulan ini.

Pada pengarahan Sabtu (12/10/2024) pekan lalu, Lan mengatakan akan ada upaya satu kali untuk mengganti utang tersembunyi pemerintah daerah atau pinjaman di luar neraca yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka kendalikan.

Dia menyebut, program ini akan menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Langkah ini dapat menjadi kunci untuk mengatasi risiko yang terkait dengan sarana pembiayaan pemerintah daerah, yang menurut perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki utang lebih dari 60 triliun yuan pada tahun lalu.

Adapun, pinjaman semacam ini memerlukan biaya yang mahal untuk dilunasi dan menambah beban keuangan pemerintah daerah karena menurunnya pendapatan dari penjualan tanah dan pajak.