Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hingga 13 Oktober 2024 telah mencapai Rp 201,73 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan penerimaan PDRD hingga 13 Oktober 2024 tersebut telah mencapai 64,56% dari target. Data realisasi PDRD tersebut merupakan data dari Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada DJPK secara berkala.

"Sementara Local Taxing Ratio tahun 2023 tercapai sebesar 1,32% dengan realisasi penerimaan PDRD secara nasional sebesar Rp 253 triliun," jelas Luky kepada Kontan, Selasa (15/10).

Luky menjelaskan ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan local taxing power. Di antaranya lemahnya perencanaan pendapatan daerah, kurangnya kualitas pengelola pendapatan daerah seperti pemeriksa pajak, penilai pajak, juru sita dan perlunya pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan pajak daerah melalui bauran kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah seperti kebijakan opsen pajak, assessment ratio, simplifikasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT.

Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah untuk penetapan regulasi, perbaikan perencanaan dan peningkatan kompetensi pengelolaan perpajakan daerah.

Selain itu, Luky menambahkan pemda juga didorong untuk terus berkoordinasi dan sinergi antar level pemerintah.

"Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut dapat berdampak pada penguatan dan peningkatan local taxing," ujarnya.