Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hingga 13 Oktober 2024 telah mencapai Rp 201,73 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan penerimaan PDRD hingga 13 Oktober 2024 tersebut telah mencapai 64,56% dari target. Data realisasi PDRD tersebut merupakan data dari Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada DJPK secara berkala.

"Sementara Local Taxing Ratio tahun 2023 tercapai sebesar 1,32% dengan realisasi penerimaan PDRD secara nasional sebesar Rp 253 triliun," jelas Luky kepada Kontan, Selasa (15/10).

Luky menjelaskan ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan local taxing power. Di antaranya lemahnya perencanaan pendapatan daerah, kurangnya kualitas pengelola pendapatan daerah seperti pemeriksa pajak, penilai pajak, juru sita dan perlunya pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan pajak daerah melalui bauran kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah seperti kebijakan opsen pajak, assessment ratio, simplifikasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT.

Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah untuk penetapan regulasi, perbaikan perencanaan dan peningkatan kompetensi pengelolaan perpajakan daerah.

Selain itu, Luky menambahkan pemda juga didorong untuk terus berkoordinasi dan sinergi antar level pemerintah.

"Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut dapat berdampak pada penguatan dan peningkatan local taxing," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target local taxing power diperkirakan mencapai 2,9% pada tahun 2029, namun pengamat pajak menyebut target tersebut sangat optimis.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, mengungkapkan bahwa peningkatan local taxing power dari 1,3% saat ini menjadi 2,9% dalam lima tahun mendatang (2025-2029) merupakan tantangan besar.

Meski demikian, Prianto menyoroti beberapa kendala yang masih menghambat peningkatan local taxing power saat ini. "UU HKPD hadir pada 2022 karena salah satu penyebabnya adalah masalah rendahnya local taxing power," ujarnya pada Senin (14/10).

Ia menjelaskan, local taxing power adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai diterapkan melalui peraturan daerah (perda) yang akan berlaku pada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Prianto menyebut ada empat faktor yang menyebabkan rendahnya local taxing power dari sisi pemerintah daerah sebelum penerapan UU HKPD melalui perda.

Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terbatas.

Kedua, pengawasan terhadap kepatuhan pajak dan penegakan hukumnya masih belum efektif.

Ketiga, sentralisasi perpajakan di tingkat pemerintah pusat masih dominan, dan keempat, program intensifikasi serta ekstensifikasi belum berjalan optimal.

Dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak, rendahnya local taxing power disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah. Kedua, peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan belum maksimal.

Prianto menyatakan, penerapan UU HKPD beserta aturan turunannya dalam bentuk perda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan langkah awal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Namun, karena perda tersebut baru akan diterapkan pada 2024, hasil dari upaya peningkatan ini belum dapat dilihat. "UU HKPD baru diterapkan di 2024 setelah ada perda di masing-masing daerah, jadi saat ini belum bisa dilihat keberhasilannya," jelas Prianto.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa local taxing power di Indonesia masih cenderung rendah dan menjadi tantangan dalam upaya desentralisasi fiskal.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, menjelaskan bahwa local taxing power mengalami fluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, local taxing power mencapai titik tertinggi sebesar 1,42%, sedangkan pada tahun 2020, turun ke level terendah yakni 1,23%.

"Kondisi local taxing power masih rendah dan terus mengalami fluktuasi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Pemerintah menargetkan local taxing power mencapai 2,9% pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Lydia menyebut pencapaian target ini membutuhkan usaha yang signifikan.

"Sangat berat tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin jika semua institusi memiliki perhatian yang sama," katanya.

Lydia juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menyebabkan rendahnya local taxing power hingga saat ini.

Pertama, lemahnya perencanaan pendapatan daerah. Banyak daerah belum menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Kedua, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Tantangan ketiga adalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Lydia mengungkapkan bahwa infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga tidak merata.

"Per triwulan I 2024, 57,7% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di Pulau Jawa, sementara wilayah Papua hanya menyumbang 2,62%," jelasnya.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga menjadi masalah. Meskipun jumlah objek pajak meningkat, penerimaan pajak tidak sebanding. Tantangan terakhir adalah belum semua pemerintah daerah (pemda) menerapkan elektronifikasi transaksi secara optimal, meskipun sudah ada peningkatan.

Pada semester I 2024, hasil asesmen menunjukkan bahwa 87,9% atau 480 pemda telah berada pada level digital.

Dengan berbagai tantangan ini, Kemenkeu terus berupaya untuk memperkuat local taxing power guna mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia.