Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hingga 13 Oktober 2024 telah mencapai Rp 201,73 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan penerimaan PDRD hingga 13 Oktober 2024 tersebut telah mencapai 64,56% dari target. Data realisasi PDRD tersebut merupakan data dari Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada DJPK secara berkala.

"Sementara Local Taxing Ratio tahun 2023 tercapai sebesar 1,32% dengan realisasi penerimaan PDRD secara nasional sebesar Rp 253 triliun," jelas Luky kepada Kontan, Selasa (15/10).

Luky menjelaskan ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan local taxing power. Di antaranya lemahnya perencanaan pendapatan daerah, kurangnya kualitas pengelola pendapatan daerah seperti pemeriksa pajak, penilai pajak, juru sita dan perlunya pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan pajak daerah melalui bauran kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah seperti kebijakan opsen pajak, assessment ratio, simplifikasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT.

Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah untuk penetapan regulasi, perbaikan perencanaan dan peningkatan kompetensi pengelolaan perpajakan daerah.

Selain itu, Luky menambahkan pemda juga didorong untuk terus berkoordinasi dan sinergi antar level pemerintah.

"Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut dapat berdampak pada penguatan dan peningkatan local taxing," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan piutang pajak daerah dalam tren yang terus meningkat setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 2019-2023, piutang pajak daerah naik rata-rata 6,77% per tahun. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata per tahun pajak daerah dalam kurun waktu yang sama.

Tercatat, piutang pajak daerah pada 2019 mencapai Rp 43,6 triliun, naik pada 2020 menjadi Rp 46 triliun. Sementara pada 2021, piutang pajak juga meningkat kembali menjadi Rp 48,7 triliun dan pada 2022 mencapai Rp 51,4 triliun serta tahun 2023 sebesar Rp 55,4 triliun.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, rasio piutang pajak daerah juga selalu konsisten di atas 20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

"Rasio terhadap penerimaan pajak daerah itu konsisten di atas 20% terus dalam waktu lima tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan struktur organisasi perpajakan di daerah," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Menurutnya, peningkatan piutang pajak daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) belum optimal dalam melakukan pemeriksaan hingga penagihan.

"Mereka itu enggak bisa nagih, enggak bisa meriksa, enggak punya pejabat pemeriksa, enggak punya pejabat penagih. Daerah jarang bisa melihat tax gap gitu ya membandingkan potensi dengan realisasi," kata Lydia.

Adapun sebagian besar piutang pajak daerah atau sebesar 67,2% dari piutang pajak hanya terbesar pada daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi (desil 10).

Semakin tinggi persentase piutang pajak terhadap penerimaan pajak daerah mengindikasikan kinerja pemungutan, penagihan maupun penghapusan piutang yang tidak efektif.

Oleh karena itu, terhadap piutang pajak tersebut perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak lantaran bisa menjadi potensi penerimaan pajak.

Lydia menyarankan pemerintah daerah untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM)-nya terlebih dahulu hingga melibatkan seluruh pihak dalam menjaga sumber pendanaan yang hal dan berkesinambungan di daerah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemda dalam mengoptimalkan, mulai dari penyederhanaan regulasi pemungutan, penyederhanaan proses bisnis, sinergitas pemungutan antarlevel pemerintahan hingga dukungan dan pengawasan DPRD.