JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan mobil dinasDPR RI menggunakan lampu strobo di bagian belakang. Tidak hanya itu, mobil tersebut juga terlihat menghalangi laju ambulans.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @nusantaraberitaofficial, belum lama ini. Pada video berdurasi pendek itu terlihat mobil dinas dengan pelat DPR RI bernomor 181-01.

"ambulance sedang dalam penjemputan pasien malah di bikin silau sama mobil plat dinas @dpr_ri. Sory kalo dari crew mereka ada bahasa yang kurang enak didengar, mungkin mereka kaget di stroboin dari belakang terus replekx," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Nusantaraberita Id (@nusantaraberitaofficial)

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, penggunaan lampu strobo atau lampu isyarat sudah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Kendaraan anggota DPR tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 59. Dalam Pasal 58 juga diatur bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas," ujar Budiyanto, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

"Dalam penjelasannnya yang dimaksud dengan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas adalah pemasangan perlengkapan atau benda lain pada kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas, antara lain pemasangan bumper bertanduk dan lampu yang menyilaukan," kata Budiyanto.

Dok. @nusantaraberitaofficial Mobil dinas DPR RI menggunakan lampu strobo belakang dan menghalangi laju ambulans

Budiyanto menambahkan, pemasangan lampu strobo atau lampu isyarat yang tidak sesuai ketentuan merupakan pelanggaran lalu lintas dan dapat dikenakan Pasal 285 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

"Lanjut dalam UU LLAJ Pasal 134 tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama antara lain adalah ambulans yang sedang mengangkut orang sakit," ujar Budiyanto.

"Dengan adanya oknum anggota DPR yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memberikan prioritas kepada ambulans yang sedang membawa orang sakit merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000," kata Budiyanto.

SOLO, KOMPAS.com - Kecelakaan lalu lintas akibat sopir mengemudi dalam kondisi mabuk masih sering terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa.

Seperti yang terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/8/2024), sopir angkutan kota (angkot) mabuk miras di dalam angkot dan memacu kendaraannya dengan kencang hingga menabrak sepeda motor.

Akibat dari kecelakaan ini empat orang tewas, tiga orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan satu orang adalah sopir angkot tersebut.

Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi, di mana seorang mahasiswi yang mengemudi mobil usai minum miras menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (3/8/2024)

shutterstock Kecelakaan lalu lintas parah. Kecelakaan di Pekanbaru, mahasiswi tabrak pengendara motor hingga tewas pada Sabtu (3/8/2024). Pelaku sedang dalam pengaruh alkohol dan diduga mengonsumsi narkoba.

Perlu dipahami, berkendara dalam kondisi mabuk merupakan tindakan yang berbahaya dan bisa berakibat fatal.

Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengatakan, berkendara dalam keadaan mabuk sangat berbahaya karena kendali penuh dirinya ada pada alkohol dan pengemudi jadi tidak fokus.

“Jangankan untuk mengontrol kendaraan, menjaga keseimbangan diri sendiri saja tidak bisa. Sehingga ketika pengemudi harus mengambil keputusan responnya akan sangat lambat,” ucap Sony belum lama ini kepada Kompas.com.

Sony juga mengatakan, sedikit atau banyak kadar alkohol yang dikonsumsi tetap bisa membuat mabuk pengemudi.

“Seharusnya pengemudi sadar dan mengambil keputusan untuk tidak berkendara. Ingat, saat mengemudi butuh kewaspadaan yang tinggi,” kata Sony.

Selain itu, Sony mengatakan, berkendara dalam keadaan mabuk itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ) Pasal 311, dan jika ada nyawa yang hilang maka pengemudi bisa dikenakan pasal berlapis.

“Pengemudi tersebut bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340. Mengapa? Karena yang bersangkutan sudah paham risikonya, namun tetap melakukan hal tersebut,” ucap Sony.

Adapun bunyi pasal pasal 311 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang paling membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

SEMARANG, KOMPAS.com - Kendaraan yang disita atau diamankan oleh kepolisian sebagai barang bukti akan diajukan penghapusan data jika tidak segera diambil.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), di mana jika kendaraan disita dan tidak diambil lebih dari tujuh tahun maka data akan dihapus.

Kasi STNK Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ris Andrian YN mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan pasal yang berlaku.

tribratanews.polri.go.id Ilustrasi STNK.

“Pasal 74 ya, terkait penghapusan data ranmor,” kata Ris kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Sebagai informasi, dalam Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, disebutkan Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

Meski begitu, penghapusan data bagi kendaraan yang disita kepolisian sebagai barang bukti kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan kejahatan lainnya ini belum diterapkan.

“Tapi penerapannya juga belum dilaksanakan,” ucap Ris.

(ANTARA/Feri Purnama) Sejumlah kendaraan sepeda motor hasil razia disita di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Senin (1/7/2024).

Ris juga mengatakan, nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan ini, sehingga pemilik kendaraan bisa memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sebelumnya, hal ini telah dikatakan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, yang mengingatkan pemilik kendaraan yang disita untuk segera diambil.

“Apabila waktunya sudah mencukupi 5 tahun, plus 2 atau 7 tahun tidak ada yang mengambil, data kendaraannya akan kita ajukan untuk dihapuskan,” kata Aan, Jumat (2/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian segera menggelar giat Operasi Patuh 2024 di seluruh daerah. Terdapat 14 pelanggaran yang menjadi target operasi, tapi kali ini tidak ada knalpot brong di antaranya.

Pada awal tahun, pengguna knalpot brong menjadi incaran petugas kepolisian. Tercatat, ada ratusan ribu pengendara motor yang terjaring dan ratusan ribu knalpot brong juga berhasil dimusnahkan.

Permasalahan knalpot brong cukup dilematis. Pasalnya, banyak produsen knalpot yang menuntut kejelasan hukum dari pemerintah. Sehingga, IKM, UMKM, dan pelaku usaha mikro ini bisa berjalan, bukannya malah dimatikan. Knalpot yang harus dikatakan layak secara umum untuk dipakai berkendara di jalan raya juga harus dijelaskan seperti apa.

dok polres karanganyar Petugas menindak pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong di wilayah Karanganyar

Misjaya, pemilik SKR Racing Exhaust, yang juga anggota dari Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI), mengatakan, sudah ada sedikit kemajuan untuk adanya mediasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau kemajuan ada, walaupun tidak secepat yang diharapkan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menghadap Kakorlantas (Polri)," ujar pria yang akrab disapa Gondronk tersebut, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Namun, kita belum tahu agenda pertemuan kapan, karena berbenturan dengan beberapa kegiatan dari Kakorlantas. Kita lagi minta waktu untuk menghadap pihak kepolisian, namun agenda masih penuh," kata Gondronk.

KOMPAS.com/Dok. Polres Pelalawan. Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto bersama Kasatlantas AKP Akira Ceria, saat melepas knalpot brong dari salah satu sepeda motor milik pemuda, di Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (17/3/2024).

Untuk diketahui, regulasi terkait ketentuan batas suara knalpot sudah diatur di dalam 48 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan.

Berdasarkan ketentuan, dijelaskan bahwa tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi 80 cc sampai 175 cc adalah 80 desibel (db), kemudian tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi di atas 175 cc adalah 83 db.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Kapolsek Koja Muhammad Syahroni musnahkan 300 knalpot brong di halamann parkir kantornya saat jumpa pers, Selasa (28/5/2024).

Bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong, akan dikenai ganjaran sebagaimana tercantum di dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Menurut UU LLAJ, knalpot brong dianggap tidak memenuhi aturan teknis terkait laik jalan kendaraan. Sanksinya adalah berupa denda maksimal senilai Rp 250.000. Namun, ada ganjaran lain yang bisa ditimpakan kepada pelanggar pengguna knalpot brong, yakni sanksi pidana dengan denda maksimal Rp 10 juta.

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 alias Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pasalnya, knalpot brong tidak sesuai standar dan menimbulkan suara bising hingga mengganggu ketentraman umum, bisa dikenakan pasal 265, atas dugaan membuat hingar bingar alias berisik melebihi batas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ganjil genap (gage) di 28 jalan akses menuju atau sekitar gerbang tolJakarta kembali diberlakukan pagi ini, Senin (8/7/2024) hingga Jumat (12/7/2024).

Ganjil genap yang akan berlangsung selama lima hari ini, dibagi menjadi dua sesi waktu, yakni waktu pagi hingga siang pukul 06.00-10.00 WIB dan sesi sore hingga malam pukul 16.00-21.00 WIB.

Diharapkan pengguna mobil yang masuk atau keluar gerbang tol untuk menyesuaikan pelat nomor kendaraan dengan tanggal melintas.

Pasalnya, bagi pengendara yang tidak taat dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi tilang berupa denda maksimal Rp 500.000.

Aturan ini sesuai dengan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Adapun 28 titik gerbang tol yang terkena ganjil genap pekan ini, Senin (8/7/2024) hingga Jumat (12/7/2024), yaitu:

1. Jalan Anggrek Neli Murni sampai akses masuk Tol Jakarta-Tangerang
2. Off ramp Tol Slipi/Palmerah/Tanah Abang sampai Jalan Brigjen Katamso
3. Jalan Brigjen Katamso sampai Gerbang Tol Slipi 2
4. Off ramp Tol Tomang/Grogol sampai Jalan Kemanggisan Utama
5. Simpang Jalan Palmerah Utara-Jalan KS Tubun sampai Gerbang Tol Slipi 1
6. Jalan Pejompongan Raya sampai Gerbang Tol Pejompongan
7. Off ramp Tol Slipi/Palmerah/Tanah Abang sampai akses masuk Jalan Tentara Pelajar
8. Off ramp Tol Benhil/Senayan/Kebayoran sampai akses masuk Jalan Gerbang Pemuda
9. Off ramp Tol Kuningan/Mampang/Menteng sampai simpang Kuningan
10. Jalan Taman Patra sampai Gerbang Tol Kuningan 2
11. Off ramp Tol Tebet/Manggarai/Pasar Minggu sampai simpang Pancoran
12. Simpang Pancoran sampai Gerbang Tol Tebet
13. Jalan Tebet Barat Dalam Raya sampai Gerbang Tol Tebet 2
14. Off ramp Tol Tebet/Manggarai/Pasar Minggu sampai Jalan Pancoran Timur II
15. Off ramp Tol Cawang/Halim/Kampung Melayu sampai simpang Jalan Otto Iskandardinata-Jalan Dewi Sartika
16. Simpang Jalan Dewi Sartika-Jalan Otto Iskandardinata sampai Gerbang Tol Cawang
17. Off ramp Tol Halim/Kalimalang sampai Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang
18. Jalan Cipinang Cempedak IV sampai Gerbang Tol Kebon Nanas
19. Jalan Bekasi Timur Raya sampai Gerbang Tol Pedati
20. Off ramp Tol Pisangan/Jatinegara sampai Jalan Bekasi Barat
21. Off ramp Tol Jatinegara/Klender/Buaran sampai Jalan Bekasi Timur Raya
22. Jalan Bekasi Barat sampai Gerbang Tol Jatinegara
23. Simpang Jalan Rawamangun Muka Raya-Jalan Utan Kayu Raya sampai Gerbang Tol Rawamangun
24. Off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung sampai simpang Jalan Utan Kayu Raya-Jalan Rawamangun Muka Raya
25. Off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung sampai simpang Jalan H Ten Raya-Jalan Rawasari Selatan
26. Simpang Jalan Rawasari Selatan-Jalan H Ten Raya sampai Gerbang Tol Pulomas
27. Off ramp Tol Cempaka Putih/Senen/Pulogadung sampai simpang Jalan Letjend Suprapto-Jalan Perintis Kemerdekaan
28. Simpang Jalan Pulomas sampai Gerbang Tol Cempaka Putih