Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak, termasuk dari keluarga, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas penyitaan aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun adalah eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.

Terdapat empat Pemohon dari Korporasi dan Perorangan dalam kasus gugatan ini. Sidang gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK menjadi pihak termohon.

Diketahui bahwa pemohon korporasi adalah CV Sonokoling Cita Rasa. Sedangkan, tiga pemohonan perorangan adalah kakak adik dari Rafael Alun, yakni Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, serta Martinus Gangsar.

Diketahui, bahwa CV Sonokoling Cita Rasa mengajukan keberatan atas penyitaan dua aset, yakni sebagai berikut:

• 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol: AB 1016 IL; dan
• 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopop: AB 8661 PH.

Sedangkan, dari tiga pemohon, mengajukan keberatan atas penyitaan aset-aset sebagai berikut:

• Uang di safe deposit box (SDB) Rafael sebesar 9.800 euro, 2 juta dolar Singapura, serta US$937.900;

• Perhiasan di SDB Rafael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

• Rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

• Rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

• Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

• Satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy yang turut hadir dalam persidangan, menilai bahwa permohonan dari pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Dikatakan bahwa permohonan tersebut diduga tidak beritikad baik.

Rio mengatakan, jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini setelah aset-aset tersebut dieksekusi.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sebanyak tiga perusahaan kripto dan 15 orang didakwa terlibat dalam penipuan dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS). Aset kripto senilai US$ 25 juta atau Rp 390 miliar (kurs Rp 15.600) disita.

Dikutip dari Reuters, Jumat (11/10/2024), Jaksa federal di Boston mendakwa tiga perusahaan, yakni Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Sejumlah pimpinan perusahaan dan karyawan ditangkap, serta lima orang sudah mengaku bersalah.

Penjabat Jaksa AS Joshua Levy menjelaskan, para terdakwa terlibat dalam perdagangan palsu untuk meningkatkan volume perdagangan berbagai token kripto. Setelah harga naik, mereka menjualnya dan membiarkan investor yang tidak tahu menanggung akibatnya.

"Ini adalah kasus di mana teknologi zaman baru, kripto, bertemu dengan penipuan kuno, dalam hal ini skema 'pump and dump', yang sama tuanya dengan pasar saham," ujar Levy.

Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, FBI membuat perusahaan kripto, NexFundAI, yang memiliki token pada blockchain Ethereum. Menurut jaksa, ZM Quant, CLS Global dan perusahaan lain, MyTrade setuju untuk membantu memanipulasi.

Pihak berwenang mengatakan bahwa token itu diperdagangkan tetapi mereka memantau dengan cermat untuk meminimalkan risiko yang mungkin dibeli oleh investor ritel sebelum menonaktifkan perdagangan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan kasus perdata terkait.

Jaksa mengatakan, salah satu perusahaan yang terlibat adalah Saitama. Perusahaan pernah memiliki nilai pasar sebesar US$ 7,5 miliar setelah melakukan manipulasi perdagangan.

Kepala Eksekutif, Manpreet Kohli ditangkap pada hari Senin di Inggris. Sebanyak lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa, dan tiga orang telah mengaku bersalah.

Orang lain yang didakwa adalah Aleksei Andriunin, CEO Gotbit yang tinggal di Rusia dan Portugal. Dia ditangkap di Portugal pada Selasa. Sebanyak dua karyawan perusahaannya di Rusia juga didakwa.

Jaksa mengatakan bahwa dari 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam wash trading, suatu bentuk perdagangan palsu, dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan token mereka secara artifisial.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan penyitaan atas harta kekayaan lain debitur PT Yasindotama Teladan Spinning.

Penyitaan tersebut dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Satgas BLBI menyita tiga bidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu di atasnya yang berada di tanah seluas 19.915 m², di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Aset tanah itu memiliki estimasi nilai Rp105,05 miliar.

"Adapun bidang-bidang tanah tersebut disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban debitur terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi sejumlah Rp188,5 miliar," dikutip dari keterangan resmi Satgas BLBI, Rabu (9/10/2024).

Harta kekayaan lain yang telah disita dari debitur PT Yasindotama Teladan Spinning akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Pengurusan dapat melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian lainnya.

Saat penyitaan, terdapat pihak Satgas BLBI yang hadir, lalu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, KPKNL Jakarta III, aparat kepolisian dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri juga Polrestabes Bandung dan Polsek Bandung Kidul, hingga aparat pemerintah setempat.

"Satgas BLBI akan secara konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi melalui serangkaian upaya, di antaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur, yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI namun belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara," tertulis dalam keterangan resmi.

SEMARANG, KOMPAS.com- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi berat, salah satunya penyitaan kendaraan oleh polisi sebagai barang bukti.

Penyitaan ini telah diatur dalam beberapa undang-undang, dan dianggap sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan efek jera.

Meski begitu, kendaraan yang disita tidak akan ditahan dalam waktu lama dan bisa diambil oleh pemiliknya jika sudah memenuhi beberapa persyaratan wajib terlebih dahulu.

Humas Polrestabes Makassar Puluhan kendaraan roda dua yang disita polisi saat aksi balap liar di beberapa titik ruas jalan protokol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (9/9/2023)

Kasi STNK Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ris Andrian YN mengatakan, kendaraan yang disita bisa diambil setelah menyelesaikan permasalahannya.

“Diselesaikan dulu saja permasalahan kecelakaan atau tilangnya. Kalau tilang berarti bayar denda tilangnya dulu, kemudian ambil barang bukti (BB) di Kejaksaan atau Ur tilangnya,” kata Ris kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ris juga mengatakan untuk kendaraan yang disita karena kecelakaan mekanisme pengambilannya sama, datang ke petugasnya dan diselesaikan dulu permasalahanya.

Sementara, saat ditanya mengenai apakah ada tambahan denda atau biaya lainnya, Ris menyarankan untuk bertanya ke petugas terkait.

“Silahkan komunikasi ke petugas terkait yang lebih paham,” katanya.

Perlu diketahui, kendaraan yang tidak diambil selama tujuh tahun maka data akan diajukan untuk dihapuskan, ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

“Apabila waktunya sudah mencukupi 5 tahun, plus 2 atau 7 tahun tidak ada yang mengambil, data kendaraannya akan kita ajukan untuk dihapuskan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, Jumat (2/8/2024).

SEMARANG, KOMPAS.com - Kendaraan yang disita atau diamankan oleh kepolisian sebagai barang bukti akan diajukan penghapusan data jika tidak segera diambil.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), di mana jika kendaraan disita dan tidak diambil lebih dari tujuh tahun maka data akan dihapus.

Kasi STNK Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ris Andrian YN mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan pasal yang berlaku.

tribratanews.polri.go.id Ilustrasi STNK.

“Pasal 74 ya, terkait penghapusan data ranmor,” kata Ris kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Sebagai informasi, dalam Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, disebutkan Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

Meski begitu, penghapusan data bagi kendaraan yang disita kepolisian sebagai barang bukti kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan kejahatan lainnya ini belum diterapkan.

“Tapi penerapannya juga belum dilaksanakan,” ucap Ris.

(ANTARA/Feri Purnama) Sejumlah kendaraan sepeda motor hasil razia disita di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Senin (1/7/2024).

Ris juga mengatakan, nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan ini, sehingga pemilik kendaraan bisa memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sebelumnya, hal ini telah dikatakan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, yang mengingatkan pemilik kendaraan yang disita untuk segera diambil.

“Apabila waktunya sudah mencukupi 5 tahun, plus 2 atau 7 tahun tidak ada yang mengambil, data kendaraannya akan kita ajukan untuk dihapuskan,” kata Aan, Jumat (2/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) ‘menantang’ pihak aktris Sandra Dewi (SD) yang protes atas penyitaan terhadap 88 tas mewah terkait korupsi penambangan timah.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menegaskan, protes-protes para pihak terkait perkara yang merugikan negara setotal Rp 300 triliun itu semestinya melalui mekanisme hukum acara resmi. Mekanisme hukum acara telah memberikan ruang protes, atau bantahan atas tindakan penyidik yang dinilai merugikan pihak-pihak terkait perkara.

Dalam hal penyitaan, menurut Harli, ada ruang praperadilan. Pun jika dihendaki, pihak Sandra Dewi dapat membuktikan protesnya itu di persidangan umum. “Silakan saja (protes). Tetapi kami (Kejakgung) tidak ingin berpolemik saat proses pidananya sedang berjalan,” begitu kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

“Proses penegakan hukum dalam pencarian keadilan materil ada ruang-ruang pembuktian melalui persidangan. Jadi silakan nanti di persidangan untuk membuka semua faktanya,” kata Harli melanjutkan.

Sebanyak 88 tas mewah yang disita terkait tersangka Harvey Moeis, sudah diserahkan ke penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dijadikan bagian dari barang bukti korupsi timah. Harvey Moeis, selain dijerat dengan sangkaan pokok korupsi, juga dijerat dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam pelimpahan berkas perkara Harvey Moeis ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), pada Senin (22/7/2024), tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bukan cuma melimpahkan barang bukti hasil korupsi berupa 88 tas mewah berharga tinggi.

Namun juga melimpahkan barang-barang bukti hasil sitaan dari tersangka Harvey Moeis seperti delapan unit mobil mewah yang totalnya ditaksir mencapai Rp 40 sampai 50-an miliar. Penyidik juga melimpahkan aset sitaan berupa sertifikat kepemilikan 11 bidang tanah dan bangunan yang total luasnya mencapai 1.000 meter persegi.

Selain itu, penyidik juga melimpahkan aset sitaan dari tersangka Harvey Moeis kepada JPU berupa 141 pernak-pernik perhiasan berharga, dan uang tunai total Rp 20-an miliar. Barang-barang bukti yang dilimpahkan penyidik kepada JPU tersebut, diyakini sebagai hasil dari korupsi dan TPPU yang dituduhkan kepada Harvey Moeis.

Terkait penyitaan aset-aset tersebut, Pengacara Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar mengatakan adanya kesalahan penyidik dalam menyita sejumlah barang-barang bukti. Karena kata dia, tak semua barang-barang sitaan yang dilimpahkan kepada JPU itu milik Harvey Moeis.

Harris mencontohkan seperti 88 tas mewah tersebut. Kata dia, tas-tas tersebut adalah milik Sandra Dewi yang peroleh dari hasil keringat sendiri sebagai publik figur. “Ada 88 tas yang disita dan sudah diserahkan (penyidik) kepada penuntut umum. Dan itu semua (88 tas) adalah milik dari Ibu Sandra, yang peroleh dari keringatnya sendiri,” ujar Harris.

Pun kata dia, Sandra Dewi sudah pernah mengklarifikasi, dan membuktikan kepemilikan tas-tas tersebut kepada penyidik Jampidsus saat diperiksa sebagai saksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lima bidang tanah dan bangunan diduga milik suami Sandra Dewi, Harvey Moeis disita Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya hukum Kejagung dalam terkait kasus dugaan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

“Lima objek sitaan tersebut, terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan, dan satu bidang tanah beserta bangunan yang berada di wilayah hukum Jakarta Barat,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar.

Total tanah dan bangunan yang disita, menurut Hari, seluas lebih dari 1.000 meter persegi. Adapun penyitaan aset-aset tak bergerak milik Harvey Moeis itu dilakukan pada 25 Juni 2024 lalu.

Empat aset tanah dan bangunan yang disita di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) terdiri dari; satu bidang tanah dan bangunan seluas 21 meter persegi yang berada di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, atas nama Harvey Moeis, dengan nomor Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMS RS) 666.

Kedua,tanah beserta bangunan seluas 222 meter persegi yang berada di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, di Jaksel. Aset itu atas nama Harvey Moeis dengan nomor HMS RS 675.Ketiga, satu bidang tanah dan bangunan seluas 123 meter persegi yang berada di Kelurahan Gunung, Kecamatan Keboyan Baru, di Jaksel, dengan nomor HMS RS 684.

“Tiga objek sitaan tersebut, adalah bentuknya berupa townhouse dengan total luasnya 336 meter persegi,” begitu ujar Harli.

Dua aset sitaan lainnya, menurut Harli, berada di Jakarta Barat. Terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 483 meter persegi, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 6069 atas nama Harvey Moeis yang berada di Senayan Residence Blok A Nomor 16 RT 009 RW 007, di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jaksel.

Lainnya, sitaan tanah dan bangunan seluas 161 meter persegi, dengan SHM 3037 atas nama Harvey Moeis, yang berada di Kompleks Perum Green Garden Blok N 5 Kavling 25, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

Harli melanjutkan, aset-aset sitaan tersebut, sampai saat ini dalam penguasaan penyidik Jampidsus lantaran diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk 2015-2022.

Harvey Moeis sampai saat ini masih dalam penahanan oleh penyidik Jampidsus-Kejakgung. Suami dari aktris Sandra Dewi itu ditetapkan tersangka terkait perannya selaku perwakilan dari kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT). Sebelum menyita aset-aset tanah dan bangunan, penyidikan Jampidsus beberapa bulan lalu, juga menyita aset-aset sebanyak tujuh kendaraan milik Harvey Moeis yang ditaksir mencapai Rp 50-an miliar.