JAKARTA, KOMPAS.com – Ketika mengemudikan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan.

Salah satu aturan yang sering diabaikan adalah kewajiban untuk berhenti di belakang garis pembatas saat lampu lalu lintas merah.

Kenyataannya, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan dengan berhenti melewati garis putih pembatas, bahkan di atas zebra cross.

View this post on Instagram

A post shared by Dash Cam Owners Indonesia (@dashcam_owners_indonesia)

Perilaku tersebut tidak hanya membuat pejalan kaki kehilangan haknya dan kesulitan saat hendak menyebrang. Tapi, kendaraan yang berhenti setelah garis putih, juga berpotensi menghalangi laju kendaraan dari arah lain.

Kejadian tertabraknya pemotor yang berhenti setelah garis pembatas di lampu lalu lintas, terekam dalam unggahan Instagram @dashcam_owners_indonesia, Senin (14/10/2024).

“Pengemudi motor wanita tertabrak mobil Fortuner hitam karena menunggu lampu merah di tengah-tengah persimpangan jalan,” tulis keterangan video tersebut.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pengendara sepeda motor yang melanggar marka pembatas bisa dikenakan tilang.

"Pengendara motor yang berhenti di lampu merah, baik dia melewati garis putih atau menginjak garis putih, itu tetap salah. Sebab, seharusnya berhenti di belakang garis putih," ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (14/10/2024)

Budiyanto juga mengatakan, sanksi kejadian ini diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) pasal 106 ayat 2, yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda".

Selanjutnya pada ayat 4 juga dijelaskan, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan.

Di antaranya berupa rambu perintah dan larangan, marka jalan serta, alat pemberi insyarat lalu lintas dan aturan-aturan lainnya yang berlaku di jalan raya.

Sementara itu, hukuman untuk pelanggaran ini tertuang pada pasal 287, yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau marka jalan (seperti yang dimaksud pada pasal 106 ayat 4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

JAKARTA, KOMPAS.com – Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tidak hanya melibatkan mobil atau motor. Pejalan kaki tak sedikit juga menjadi sasaran tabrak para pengendara ugal-ugalan.

Seperti kejadian yang diunggah akun Instagram @dashcam_owners_indonesia, Sabtu (12/10/2024). Di mana terlihat seorang pejalan kaki yang nyaris tertabrak taksiBlue Bird.

Padahal pejalan kaki tersebut berjalan di lajur semestinya, yaitu zebra cross dengan lampu lalu lintas.

View this post on Instagram

A post shared by Dash Cam Owners Indonesia (@dashcam_owners_indonesia)

“Hari sabtu jadi bisa belok ke kanan namun Taxi biru dengan sembrono memotong jalur saya dan hampir menabrak ibu” dan anaknya sedang menyebrang,” tulis keterangan video tersebut.

Beruntung pejalan kaki tidak benar-benar tertabrak taksi Blue Bird yang berada di dekatnya. Meski begitu, pejalan kaki yang menggandeng anaknya terlihat kesal dan tampak kebingungan dengan tingkah laku sopir taksi.

Sebelumnya, taksi Blue Bird itu juga telah memotong lajur mobil yang berada di sebelah kanannya. Padahal posisi taksi awalnya berada di lajur kiri, yang artinya belok kiri atau melaju lurus.

Kolom komentar posting tersebut pun mulai ditanggapi beragam pendapat dari warganet. Kebanyakan bertanya soal kompetensi sopir taksi Blue Bird, yang belakangan sering mengkhawatirkan.

Redaksi Kompas.com telah meminta konfirmasi dari pihak Blue Bird. Namun sampai Minggu (13/10/2024) sore belum ada tanggapan.

Meski begitu, dalam kolom komentar Instagram @dashcam_owners_indonesia, Blue Bird sempat meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan bakal menindaklanjuti kejadian ini.

“Tentunya kami juga akan memberikan edukasi kembali kepada seluruh pengemudi terkait dengan cara berkendara dan mentaati peraturan lalu lintas yang ada,” tulis akun resmi @bluebirdgroup dalam posting video.

“Yang dimana seharusnya pengemudi dapat kondisikan cara berkendara yang baik dan taat saat di jalan umum, demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi kami untuk dapat lebih baik kedepannya,” lanjut keterangan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri siap menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai Senin, 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Selain itu, operasi ini juga menjadi momen penting dalam menegakkan aturan lalu lintas, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik berbasis ETLE.

Menurut Korlantas Polri, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu.

Namun, Polri menegaskan bahwa pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi keselamatan bersama.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, dilansir dari laman resmi Polri (10/10/2024).

Ia juga menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat diharapkan mematuhi aturan baik saat operasi berlangsung maupun setelahnya.

Dalam Operasi Zebra 2024, teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

ETLE ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti ETLE statis yang dipasang di berbagai titik strategis, ETLE mobile yang dibawa oleh petugas, serta ETLE portabel yang fleksibel digunakan dalam kondisi tertentu, seperti menggunakan drone.

Dengan keberadaan ETLE, pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera dapat langsung dijatuhi tilang tanpa harus ada interaksi fisik antara petugas dan pelanggar.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus meminimalkan potensi benturan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pengendara motor, yang merupakan salah satu kelompok pengguna jalan terbanyak, sering kali terlibat dalam berbagai pelanggaran.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, mengatakan, selama periode Januari hingga September 2024 pelanggaran lalu lintas didominasi kendaraan roda dua.

Pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara motor adalah tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.

Sedangkan pengendara roda empat sering kali tidak menggunakan sabuk keselamatan. Hal ini jelas membahayakan keselamatan diri pengendara serta pengguna jalan lainnya.

“Paling banyak itu pelanggaran tidak menggunakan helm hampir 438.000 seluruh Indonesia, kemudian surat-surat, kelengkapan kendaraan seperti spion, kemudian marka rambu dan melawan arus lalu lintas,” ujar Slamet, disitat dari laman Humas Polri (9/10/2024).

“Sedangkan untuk roda empat ya rata-rata ada 547.000, pelanggaran paling banyak seperti marka rambu, kemudian sabuk keselamatan surat-surat dan melawan arah itu lima besar yang selalu terjadi,” kata dia.

Slamet juga mengatakan, pada 2023 tercatat hampir 152.000 kejadian kecelakaan di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan betapa besar dampak dari pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan masyarakat.

“Dari data kecelakaan nasional di tahun 2023 kita hampir 152.000 kejadian kecelakaan, korban meninggal dunia hampir 18.357 kejadian, kemudian yang luka berat 11. 689 kejadian, luka ringan 134.800 kejadian di seluruh Indonesia,” ucap Slamet.

Menurutnya, kecelakaan lalu lintas sering kali diawali dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara.

“Mari kita hindari melanggar baik itu pelanggaran yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja, dalam rangka meningkatkan tertib hukum budaya berlalu lintas di Indonesia mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa berlalu lintas di Indonesia itu lebih tertib dan lebih bagus,” kata Slamet.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan aplikasi Traffic Attitude Record.

Traffic Attitude Record adalah aplikasi yang dapat mencatat perilaku pengemudi serta pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

“Nantinya kita mempunyai basis data para pengemudi, baik itu yang melanggar UU Lalu Lintas maupun yang menjadi tersangka atau menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, itu ada di record di Korlantas ya,” ujar Aan, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, Kakorlantas menjelaskan, setiap pengemudi akan memiliki 12 poin saat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai starting point. Jika pengemudi tersebut melanggar lalu lintas, maka akan ada pengurangan poin.

Pelanggaran ringan bernilai 1 poin, pelanggaran sedang dan berat bernilai 3 poin. Sementara untuk yang terlibat kecelakaan atau bahkan kasus tabrak lari, akan dikurangi 8 hingga 12 poin.

“Sehingga nantinya ini bisa memberikan efek jera kepada masyarakat pada saat memperpanjang SIM, tidak bisa, ketika poin sudah habis, harus melaksanakan uji ulang,” ucap Aan.

Selain itu, ke depan, catatan pelanggaran pengemudi juga bisa dimanfaatkan oleh Divisi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Ini juga bisa digunakan oleh fungsi intelijen dalam memberikan surat keterangan catatan kepolisian sehingga pelanggaran lalin yang dilakukan oleh para pengendara bisa masuk dalam catatan kepolisian nantinya,” kata Aan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan berbagai alasan, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik.

Seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang.

View this post on Instagram

A post shared by Eldami (@eldami.e)

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi. Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan.

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat).

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor:

1. Pasal 68 ayat (1), bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 58 angka (10) PP 55 tahun 2012 bahwa tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor; dan

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.

SOLO, KOMPAS.com - Saat ini kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah terpasang di sejumlah wilayah di Indonesia, ini berguna untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis.

Penerapan tilang elektronik ini berbeda dengan tilang sebelumnya, di mana pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan diberhentikan polisi yang bertugas.

Kemudian, bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dan tertangkap kamera ETLE, maka akan diberitahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamat kendaraan pelanggar.

Sementara, pelanggar lalu lintas juga bisa cek tilang elektronik secara online, dengan cara berikut:

1. Kunjungi laman https://etle-pmj.info/id/
2. Masukkan nomor pelat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan STNK
3. Setelah terisi semua, pilih "Cek Data"
4. Jika tidak ada pelanggaran, maka akan muncul kalimat "No data available"
5. Jika ada pelanggaran, maka akan muncul catatan waktu, lokasi, status pelanggaran, serta tipe kendaraan.

Apabila kendaraan tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan mendapatkan surat konfirmasi dari kepolisian, dan nantinya harus dikonfirmasi melalui laman https://etle-korlantas.info/id/confirm atau https://konfirmasi.etlelodaya.id/ dalam waktu maksimal selama 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

Jika tidak melakukan konfirmasi selama waktu yang disediakan, maka akibatnya STNK pelanggar akan diblokir sementara.

Kemudian, untuk pembayaran denda tilang elektronik bisa dilakukan melalui transfer bank yang tersedia dengan kode billing atau virtual account.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di jalan tol dengan lalu lintas yang padat, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pengendara yang tetap berada di lajur kanan meskipun tidak sedang melakukan overtaking.

Fenomena ini dikenal sebagai 'lane hogging', sementara pelakunya adalah 'lane hogger'. Bukan hanya mengganggu aliran lalu lintas tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, bahwa lajur kanan hanya diperuntukkan untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya (Pasal 108 UU 22 tahun 2009).

Pernah terjebak di belakang kendaraan yang lambat di jalur cepat?

Lane hogging nggak cuma bikin arus lalu lintas macet, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Yuk, jadi pengemudi yang bijak – kasih jalur cepat buat yang mau nyalip biar perjalanan kita semua lebih lancar dan… pic.twitter.com/gkNiE58bcw

— TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) July 31, 2024

“Anehnya kendaraan bermotor yang sudah berhasil dengan aman mendahului kendaraan di depannya tidak segera kembali ke lajur kiri atau tengah tapi tetap bertahan di lajur kanan dalam waktu yang cukup lama padahal di depannya kosong,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com belum lama ini.

“Perilaku mengemudikan kendaraan seperti ini merupakan pelanggaran lalu lintas yang perlu ditertibkan (ketentuan pidana diatur dalam Pasal 287 ayat (4), pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250.000),” kata dia.

Lane hogging terjadi ketika pengendara menggunakan lajur kanan (yang biasanya diperuntukkan untuk mendahului) tanpa alasan yang sah.

Mereka mungkin bergerak dengan kecepatan rendah atau bahkan berhenti dalam kondisi lalu lintas yang kosong di depan mereka.

Hal ini mengakibatkan pengendara lain harus mengemudi di lajur yang lebih lambat, yang dapat mengganggu aliran lalu lintas dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

“Pelanggaran Lane Hogger di jalan tol sebenarnya sering terjadi, namun jarang sekali ditindak,” ucap Budiyanto, yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Perlu perencanaan yang matang dengan pentahapan pelaksanaan yang terjadwal, dengan diawali sosialisasi yang masif dengan menekankan pada bahayanya mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tol dalam kondisi statis di lajur kanan alias Lane Hogger,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Boleh atau tidaknya polisi menilang kendaraan yang pajaknya mati masih menjadi menjadi perbebatan di tengah-tengah masyarakat.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pajak kendaraan mati bisa ditilang oleh polisi karena berkaitan soal keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pajak ranmor adalah kewenangan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), sehingga apabila pemilik ranmor tidak membayar pajak adalah kewenangan Dispenda,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan pajak mati, alasannya bukan masalah pajak mati tapi berkaitan dengan keabsahan dari STNK,” kata dia.

Menurut Budiyanto, untuk melihat STNK kendaraan tersebut sah atau tidak, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009, dan Perkap Kapolri No 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan identifikasi dan aturan teknis lainnya.

Dalam Pasal 70 ayat (2) UULLAJ disebutkan bahwa STNK dan TNKB atau pelat nomor berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Kemudian, pada Pasal 74 ayat (3) Perpol No 7 th 2021 tentang Regident, menyatakan bahwa registrasi perpajakan berfungsi untuk pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian ranmor.

“SOP atau mekanisme pengesahan STNK bahwa STNK akan disahkan oleh petugas Kepolisian setelah membayar pajak dan SWDKLLA. Tidak mungkin STNK akan disahkan sebelum membayar kewajiban tersebut (pajak dan SWDKLLAJ),” ucap Budiyanto.

Sementara itu, dalam Pasal 106 ayat (5) pada saat diadakan pemeriksaan ranmor di jalan setiap orang yang mengemudikan ranmor wajib menunjukan, antara lain huruf a: surat tanda nomor kendaraan atau surat tanda coba ranmor.

“Dengan demikian bahwa STNK dianggap sah apabila dilakukan pengesahan STNK setiap tahun dan bersamaan dengan membayar pajak dan SWDKLLAJ,” kata Budiyanto.

Apabila STNK Ranmor tidak disahkan setiap tahun berarti STNK dianggap tidak sah dan merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pasal 288 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

“Penindakan terhadap pelanggaran tersebut di atas bukan pelanggaran pajak mati, tapi berkaitan dengan keabsahan STNK,” kata dia.

SEMARANG, KOMPAS.com- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi berat, salah satunya penyitaan kendaraan oleh polisi sebagai barang bukti.

Penyitaan ini telah diatur dalam beberapa undang-undang, dan dianggap sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan efek jera.

Meski begitu, kendaraan yang disita tidak akan ditahan dalam waktu lama dan bisa diambil oleh pemiliknya jika sudah memenuhi beberapa persyaratan wajib terlebih dahulu.

Kasi STNK Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ris Andrian YN mengatakan, kendaraan yang disita bisa diambil setelah menyelesaikan permasalahannya.

“Diselesaikan dulu saja permasalahan kecelakaan atau tilangnya. Kalau tilang berarti bayar denda tilangnya dulu, kemudian ambil barang bukti (BB) di Kejaksaan atau Ur tilangnya,” kata Ris kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Ris juga mengatakan untuk kendaraan yang disita karena kecelakaan mekanisme pengambilannya sama, datang ke petugasnya dan diselesaikan dulu permasalahanya.

Sementara, saat ditanya mengenai apakah ada tambahan denda atau biaya lainnya, Ris menyarankan untuk bertanya ke petugas terkait.

“Silahkan komunikasi ke petugas terkait yang lebih paham,” katanya.

Perlu diketahui, kendaraan yang tidak diambil selama tujuh tahun maka data akan diajukan untuk dihapuskan, ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

“Apabila waktunya sudah mencukupi 5 tahun, plus 2 atau 7 tahun tidak ada yang mengambil, data kendaraannya akan kita ajukan untuk dihapuskan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, Jumat (2/8/2024).

Banda Aceh: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh mencatat beberapa temuan terkait kondisi lalu lintas di wilayah Aceh. Hal tersebut dinyatakan setelah evaluasi Operasi Patuh Seulawah 2024.

Dirlantas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy, mengatakan salah satu temuan yang menonjol adalah peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 37 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Kenaikan ini terlihat dari meningkatnya jumlah teguran, tilang, dan pemanfaatan tilang elektronik (ETLE) baik statis maupun mobile," kata Iqbal di Banda Aceh, Selasa, 30 Juli 2024.
Namun di tengah upaya peningkatan penegakan hukum, jumlah kecelakaan lalu lintas justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah korban luka ringan sebesar 136 persen.
"Kita akan melakukan analisis lebih mendalam terhadap data kecelakaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya," jelasnya.

Iqbal menjelaskan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab peningkatan kecelakaan antara lain peningkatan volume kendaraan, kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

"Kita akan terus meningkatkan efektivitas kegiatan lalu lintas. Upaya yang akan dilakukan meliputi peningkatan kegiatan preemtif (sosialisasi), preventif (pencegahan), dan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga akan terus diperketat dengan pemanfaatan teknologi seperti ETLE untuk memberikan efek jera bagi pelanggar," ujarnya.

(DEN)

Sukoharjo: Polres Sukoharjo menindak 1.790 pelanggar selama 14 hari pelaksanaan operasi patuh candi 2024. Penindakan pelanggaran lalu lintas tersebht dilakukan melalui tilang elektronik (ETLE) dan mobile.

"Jumlah pelanggar lalu lintas yang ditindak melebihi target kami yaitu 1.400 pelanggar," kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Sukoharjo, AKP Betty Nugroho, di Sukoharjo, Selasa, 30 Juli 2024.
Diketahui operasi patuh candi digelar sejak 15 hingga 28 Juli 2024. Menurutnya pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Kartasura.

Ia menambahkan para pelanggar terbanyak di wilayah tersebut karena wilayah tersebut dinilai jarang ada polisi. Selama operasi patuh candi, petugas melaksanakan gencar patroli di perbatasan.
"Patroli memang kita laksanakan di perbatasan karena di perbatasan ini mohon maaf kesadaran masyarakat masih kurang untuk tertib lalu lintas. Anggapan tidak pernag ada razia tolong digaris bahawi. Masyarakat jangan hanya ada razia polisi kita tertib tapi untuk keselamatan pribadi sebenarnya," ungkapnya.

Di sisi lain, pelanggaran mayoritas pengendara tidak menggunakan helm standar, tidak menggunakan sabuk, bonceng lebih dari tiga orang dan anak dibawah umur.

"Setiap hari rata-rata sampai 100 pelanggar yang tercapture. Karena tidak hanya menggunakan statis, tapi hunting ya," ujarnya.

(DEN)