Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membuka penyelidikan, jika ada indikasi rasuah di vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Sejumlah pihak mencurigai adanya permainan dalam vonis tersebut.

“Secara prinsip sih, KPK dapat melakukan penyelidikan bila mana ditemukan adanya bukti kuat tindak pidana korupsi dalam putusan terkait saudara RT (Ronald Tannur) ya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Pihaknya baru bisa melakukan penyelidikan jika ada bukti awal dugaan rasuah. Untuk urusan etik, pemeriksaan menjadi urusan Komisi Yudisial (KY).
KPK meminta masyarakat memantau seluruh proses hukum maupun pemeriksaan KY dalam perkara tersebut. Lembaga Antirasuah juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan KY maupun Mahkamah Agung (MA) untuk memasang mata atas pemeriksaan hakim putusan bebas Ronald.

“Jadi kita pantau saja kita perhatikan secara prinsip KPK siap bekerja sama dengan komisi yudisial atau Mahkamah Agung. Apabila ditemukan adanya praktek jual beli hasil persidangan, jadi kami akan menunggu dan menanti prosesnya seperti apa,” ucap Tessa.

Komisi III mendesak KY hingga KPK memeriksa hakim-hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Pemeriksaan dinilai penting untuk mengusut dugaan hakim 'bermain' dalam putusan tersebut.

“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan ini karena ada indikasi ‘permainan’ hukum melihat dari vonis bebas pelaku yang menurut kami, sangat tidak masuk akal," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Dia mendorong KY terlibat aktif. Khususnya, melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

(ADN)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan putusan bebas Ronald Tannur belum inkrah. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) atas pembunuhan Dini Sera Afrianti itu, belum berkekuatan hukum tetap.

"Tatkala pengadilan negeri membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum boleh kasasi atas vonis tersebut," kata juru bicara MA Suharto kepada Media Indonesia, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurut Suharto, ada tiga macam putusan perkara pidana di pengadilan. Pertama, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dipidana. Kedua, putusan onslag alias lepas.
Selanjutnya, putusan ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Sehingga, terdakwa dibebaskan sebagaimana putusan terhadap Ronald. Bagi Suharto, hakim memang boleh membebaskan terdakwa.

Suharto meminta semua pihak bijak menanggapi putusan bebas Ronald. Sebab, masih ada proses hukum berikutnya di MA, setelah penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Dalam tahap kasasi, Surhato menyebut majelis hakim di MA bakal menguji putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald. Mekanisme itu dilakukan dengan mempertimbangkan memori kasasi dari penuntut umum.

"Putusan PN (Surabaya) itu belum berkekuatan hukum, karena masih ada upaya hukum (kasasi)," kata dia.

(ADN)

Jakarta: Vonis bebas Gregorius Ronald Tannur oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, disorot publik. Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, melihat putusan ini janggal.

Asep berharap hakim Mahkamah Agung (MA) bisa bekerja secara profesional di tingkat kasasi. Seharusnya, hukuman Ronald berat, karena menghilangkan nyawa Dini Sera Afrianti, 29.

“Mudah-mudahan di MA kasasinya dipegang oleh hakim-hakim yang punya latar belakang integritas, kualitas, intelektualitas yang tidak tergoda oleh 'kertas', ” kata Asep dalam tayangan Metro TV, Selasa, 30 Juli 2024.

Tak dibeberkan maksud 'kertas' oleh Asep. Intinya, Asep melihat kesimpulan hakim PN Surabaya tidak valid. Sebab, hakim seakan-akan menjadi seorang dokter yang menentukan penyebab kematian korban. Menurut Asep putusan tersebut sangat janggal.
“Ini kan faktanya sangat janggal, tidak cerdas menurut saya, menentukan seseorang karena kematiannya dari penganiayaan menjadi minum alkohol dan kena lambung, ” ucap Asep.

Sangat memprihatinkan, kata Asep, jika kasus ini tidak mendapat perhatian dari Komisi Yudisial dan Mahkama Agung. Kata Asep putusan yang diberikan ke Ronald bukan demi keadilan.

“Padahal putusan didahului dengan demi keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa, sekarang putusan hakim dirubah, demi kekayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” tegas Asep.

(ADN)

Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dianggap mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban.

Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, menyampaikan pihaknya mendukung kasasi jaksa atas vonis bebas tersebut. "Dan meminta Badan Pengawasan MA (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatiaan dan pengawasan terhadap kasus ini sebagai upaya pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban,” kata Tiasri di Jakarta, 27 Juli 2024.

Komnas Perempuan mengapresiasi upaya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengontruksi kasus ini. Yakni, dengan menambahkan restitusi dalam tuntutan sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap anak korban yang kehilangan ibu sebagai penopang kehidupannya.

Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian ini terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu. Diketahui, dalam kasus tersebut menunjukkan proses yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis luar biasa terhadap korban yaitu pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke ruang parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, dan menunda membawa korban ke rumah sakit.
“Rangkaian penganiayaan ini menunjukkan bahwa ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai ‘femisida’ yaitu pembunuhan perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena ia perempuan, dalam relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku yang adalah pacarnya,” terang Tiasri.

Dia juga menyampaikan kekecewaan Komnas Perempuan atas vonis bebas tersebut, mengingat rangkaian perlakuan terdakwa, CCTV yang beredar, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa.

“Upaya terdakwa untuk menolong korban bukan berarti menghilangkan fakta bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan, bahkan seharusnya dapat dilihat upaya pertolongan yang dilakukan terdakwa terlambat atau lalai yang menyebabkan korban tewas,” ujarnya.

Komnas Perempuan sejak 2017 telah melakukan pantauan pemberitaan kematian perempuan. Pada 2023 terpantau 159 kasus dengan indikator femisida. Pantauan setiap tahunnya menempatkan femisida intim (intimate partner femicide/IPF) yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi sebagai jenis femisida tertinggi.

Pada 2023 femisida intim mencapai 67% dari keseluruhan kasus femisida yang diberitakan, termasuk dalam relasi pacaran seperti yang terjadi pada korban dan terdakwa. Dikenali bahwa femisida intim dalam relasi perkawinan atau pacaran menjadi puncak dan eskalasi dari berbagai kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender yang dialaminya.

(ADN)