JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi advokat Stefanus Roy Rening, terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terkait suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe.

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Stefanus Roy Rening, mantan penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Tessa mengatakan, saat ini Roy Rening masih berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 9 Mei 2023.

Ia mengatakan, pada perkara menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi ini, sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusannya, yaitu Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2024; kemudian pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI tanggal 23 April 2024.

Tessa juga mengatakan, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, termasuk dengan mengikuti dan mengawal setiap proses hukum tindak pidana korupsi.

"Bukan justru sebaliknya, melakukan penghalangan proses penyidikannya, sehingga penegakan hukum menjadi terganggu," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh advokat Stefanus Roy Rening.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa Stefanus Roy Rening,” demikian bunyi putusan kasasi yang dikutip pada Selasa, 5 November 2024.

Dengan penolakan ini, putusan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Roy Rening menjadi berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Majelis Hakim membebankan Roy untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500.

Sebelumnya, Roy Rening divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia terbukti melakukan tindakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat kliennya.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan pada Rabu, 7 Februari 2024, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan," ucap dia.

Roy Rening dinyatakan melanggar Pasal 21 UU Tipikor, sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta agar hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

Hal memberatkan, Roy Rening dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan birokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, Roy Rening dinilai tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan.

"Sedangkan keadaan yang meringankan, Stefanus Roy Rening tidak pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan berlaku sopan selama persidangan," tutur hakim.

Berdasarkan surat dakwaan, Roy Rening disebut sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan terhadap Lukas Enembe, yang saat itu berstatus tersangka, serta para saksi dalam perkara korupsi.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Roy Rening memberi arahan kepada Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka, dalam memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

Rijatono Lakka, yang merupakan penyuap Lukas Enembe. Suap yang diberikan melalui transfer senilai Rp 1 miliar ini menjadi pintu masuk KPK menjerat Enembe.

Rijatono telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah terbukti memberikan suap dan gratifikasi total sebesar Rp 34,5 miliar.

Selain mengarahkan, Roy Rening juga mencegah Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan penyidik KPK dan meminta Rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi terkait pemberian uang Rp 1 miliar yang diberikan secara transfer.

Tidak hanya itu, Roy Rening juga mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura untuk mendukung Lukas Enembe, dan berorasi di hadapan simpatisan yang menolak kedatangan penyidik KPK.

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuannya dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto, di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024) pagi.

Kepada awak media, Agus mengungkapkan pembahasannya tentang problematika yang dihadapi perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut usai dinyatakan pailit, sekaligus menggali historical background Sritex.

"Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Agus.

Kemudian, pemerintah memiliki komitmen, yaitu bagaimana tenaga kerja diselamatkan.

Kemudian, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang harus diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik.

Hal ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara Sritex dengan para kreditur, baik kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ucap Agus.

(NIA DEVIYANA)

TEMPO.CO, Sukoharjo - Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. Iwan Kurniawan Lukminto mengemukakan telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Menurutnya, perusahaan akan berupaya maksimal agar MA dapat mencabut atau membatalkan putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang itu.

"Kami menangani masalah ini dengan serius, dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding (kasasi) di Mahkamah Agung supaya memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2024 lalu," ujar Wawan, sapaan karibnya, di hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang mendatangi di PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan kronologi hingga turunnya putusan pailit atas Sritex yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

"Situasi yang kami hadapi saat ini berawal pada tahun 2022 ketika kami memasuki fase PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau bisa disebut penundaan pembayaran utang dan di situ melalui proses yang cukup panjang," tutur dia.

Sebagai informasi, status PKPU tersebut setelah majelis hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU CV Prima Karya kepada Sritex.

"Kami lalu mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologi atau perjanjian pembayaran utang, istilahnya kalau yang utang ini misalnya 5 tahun lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang hutangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi pembayarannya diberikan kesempatan waktu," ujar dia.

Ia memastikan semua perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dan semua juga sudah sesuai dengan aturan. "Kewajiban kami untuk membayar (utang) sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang bertanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian perdamaian ini," ucapnya.

Ia tidak mengetahui penyebab Pengadilan Negeri Kota Semarang akhirnya mengabulkan permintaan penggugat. Sehingga surat perdamaian homologi yang ditandatangani tahun 2022 yang lalu itu batal. "Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," kata dia.

Selain pengajuan kasasi kepada MA, Wawan mengatakan terus menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal dalam menanti putusan MA itu.

"Kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan-karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap beroperasi normal. Meski dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini tentunya kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis tapi kami terus antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex ini," kata dia.

TEMPO.CO, Sukoharjo - Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. Iwan Kurniawan Lukminto mengemukakan telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Menurutnya, perusahaan akan berupaya maksimal agar MA dapat mencabut atau membatalkan putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang itu.

"Kami menangani masalah ini dengan serius, dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding (kasasi) di Mahkamah Agung supaya memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2024 lalu," ujar Wawan, sapaan karibnya, di hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang mendatangi di PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan kronologi hingga turunnya putusan pailit atas Sritex yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

"Situasi yang kami hadapi saat ini berawal pada tahun 2022 ketika kami memasuki fase PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau bisa disebut penundaan pembayaran utang dan di situ melalui proses yang cukup panjang," tutur dia.

Sebagai informasi, status PKPU tersebut setelah majelis hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU CV Prima Karya kepada Sritex.

"Kami lalu mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologi atau perjanjian pembayaran utang, istilahnya kalau yang utang ini misalnya 5 tahun lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang hutangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi pembayarannya diberikan kesempatan waktu," ujar dia.

Ia memastikan semua perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dan semua juga sudah sesuai dengan aturan. "Kewajiban kami untuk membayar (utang) sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang bertanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian perdamaian ini," ucapnya.

Ia tidak mengetahui penyebab Pengadilan Negeri Kota Semarang akhirnya mengabulkan permintaan penggugat. Sehingga surat perdamaian homologi yang ditandatangani tahun 2022 yang lalu itu batal. "Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," kata dia.

Selain pengajuan kasasi kepada MA, Wawan mengatakan terus menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal dalam menanti putusan MA itu.

"Kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan-karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap beroperasi normal. Meski dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini tentunya kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis tapi kami terus antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex ini," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 27 Oktober 2024 dimulai dari ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Disusul, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

Selanjutnya, pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Berikutnya, kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024.

Terakhir, Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil....

<!--more-->

1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Ia menyebut, situasi yang dialami Sritex saat ini merupakan cerminan dari kesulitan industri tekstil dalam negeri. Ahmad menuturkan, dampak langsung dari putusan pailit Sritex adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pekerja.

"Badai PHK ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab ampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja yang terkena PHK, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sritex mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Sengketa yang sempat bergulir di Pengadilan Niaga Semarang hingga berakhir putusan pailit merupakan gugatan dari salah satu kreditur, yakni PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex memiliki utang usaha kepada IBR sebesar Rp Rp 100.308.838.984.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare....

<!--more-->

3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare di Kalimantan Tengah Tahun Depan

Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, mengatakan, proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Menurut dia, kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.

“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional,” ujar Andi lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan soal kronologi insiden itu.

Dia mengatakan, awalnya kapal yang ditumpangi tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dan tim KKP, sedang melaksanakan observasi lapangan ke lokasi budi daya lobster di Jembrana, Bali. Namun, kata Haeru, saat itu ombak di wilayah perairan laut Jembrana cukup besar sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi sekitar sembilan orang itu terbalik.

“Seluruh penumpang langsung mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Mendoyo. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara saat ini mendapatkan penanganan medis yang memadai dan kondisi dipantau secara berkala,” ujar Haeru dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja....

<!--more-->

5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan IMIP

Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Hal ini menyusul insiden ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024, yang menyebabkan satu pekerja meninggal.

“Penegakan hukum dan evaluasi badan pengawas K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) harus segera dilakukan,” kata Aulia melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Aulia mengatakan kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP merupakan kegagalann pemerintah dalam melindungi pekerja. Terlebih, kecelakaan Jumat kemarin bukan kali pertama terjadi di IMIP. Dalam catatan, salah satu kecelakaan terbesar yang menewaskan 21 buruh pernah terjadi pada 24 Desember 2023 di Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS.

Berita selengkapnya baca di sini.

KOMPAS.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Srite resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pengajuan kasasi ini muncul setelah PT Indo Bharat Rayon, salah satu kreditur, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan Sritex dan tiga perusahaan terkait dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Manajemen Sritex menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

“Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait,” tulis manajemen dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (25/10/2024).

Kasasi tersebut telah diajukan ke Mahkamah Agung pada hari ini, dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan pailit secara baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan semua pihak yang terlibat.

Sritex, yang telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi bagian penting dari industri tekstil Indonesia, menyatakan bahwa putusan pailit ini tidak hanya berdampak langsung pada 14.112 karyawan, tetapi juga mencakup 50.000 pekerja secara keseluruhan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendukung proses bisnis perusahaan.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain, agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis Sritex.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sritex setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang.

Ia menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah melindungi karyawan PT Sritex dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sritex dikenal sebagai produsen tekstil yang memproduksi 24 juta potong kain per tahun untuk 40 negara.

Perusahaan ini juga pernah mengerjakan busana untuk label ternama dan menyuplai seragam militer untuk 27 negara.

Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020, total utang Sritex mencapai Rp 17,1 triliun, sementara total aset perusahaan hanya sebesar Rp 26,9 triliun.

Gugatan terhadap Sritex oleh PT Indo Bharat Rayon dimulai pada 2 September 2024, dengan alasan perusahaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Meskipun Sritex awalnya sepakat untuk membayar utang tersebut berdasarkan Putusan Homologasi yang dikeluarkan pada 25 Januari 2022, pembayaran tersebut tidak terlaksana.

PT Indo Bharat Rayon juga meminta PN Niaga Semarang untuk mencabut keputusan pembatalan perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Sritex sesuai kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk menangani kasus ini.

"Selanjutnya, kurator akan mengatur rapat dengan para debitur," ujarnya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

Sritex mengaku upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tambah Sritex.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

Sebagai informasi, sebelumnya Sritex bersama dengan tiga anak usahanya(PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kabar terbaru dari upaya hukum pengajuan kasasi kepada PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

OJK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10/2024).

Ia menambahkan, saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung. Hal ini berjalan dengan telah diterimanya tagihan kreditor dan pemegang polis kepada tim likuidasi.

Selain itu, proses likuidasi juga telah dimulai oleh tim likuidasi dengan menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi pencabutan Kresna Life dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK terhadap bos perusahaan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan Kresna Life terhadap putusan OJK yang sebelumnya telah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

Keputusan tersebut menjadi sorotan sebagian pihak, sebab melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tindakan pencabutan izin Kresna Life sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat Asuransi Universitas Padjajaran (Unpad) Reza Ronaldo mengatakan, OJK telah mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum.

“OJK telah mencabut izin usaha Kresna Life berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang parah," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kabar terbaru dari upaya hukum pengajuan kasasi kepada PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

OJK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10/2024).

Ia menambahkan, saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung. Hal ini berjalan dengan telah diterimanya tagihan kreditor dan pemegang polis kepada tim likuidasi.

Selain itu, proses likuidasi juga telah dimulai oleh tim likuidasi dengan menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi pencabutan Kresna Life dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK terhadap bos perusahaan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan Kresna Life terhadap putusan OJK yang sebelumnya telah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

Keputusan tersebut menjadi sorotan sebagian pihak, sebab melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tindakan pencabutan izin Kresna Life sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat Asuransi Universitas Padjajaran (Unpad) Reza Ronaldo mengatakan, OJK telah mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum.

“OJK telah mencabut izin usaha Kresna Life berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang parah," kata dia.

Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan kasasi terhadap pemohonan yang diajukan Zaini Mustofa terhadap Ustaz Yusuf Mansur. MA menolak gugatan Zaini sehingga Yusuf Mansur lolos dari pembayaran Rp 98,7 triliun.

"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Zaini Mustofa," demikian putusan kasasi perkara nomor 2460 K/Pdt/2024 seperti dikutip dari detik.com.

Berkas putusan kasasi itu diterima PN Jaksel pada 23 September 2024. Putusan tersebut diketok oleh majelis kasasi yang diketuai hakim agung Hamdi dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Lucas Prakoso.

MA menyatakan PN Jaksel tidak berwenang mengadili gugatan perdata yang diajukan Zaini. MA juga menghukum Zaini membayar biaya perkara Rp 500 ribu.

"Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 857/PDT/2023/PT DKI, tanggal 26 September 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Juni 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 2. Menghukum Pemohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000," demikian putusan tersebut.

Zaini Mustofa menggugat Yusuf Mansur sebesar Rp98,7 triliun ke PN Jaksel beberapa waktu lalu atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi. Gugatan didaftarkan oleh perorangan atas nama Zaini Mustofa dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang didaftarkan pada 11 Januari 2022 tersebut, Zaini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa (tergugat 1), Adiansyah (tergugat 2), BMT Darussalam Madani (tergugat 4), dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an (turut tergugat).

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat I, II, III dan IV, ingkar janji (wanprestasi)," jelas petitum yang dilayangkan penggugat.

Zaini juga meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur, beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten.

"Tanah di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madai alasi BMT," imbuhnya.

Zaini dalam petitum gugatannya merinci gugatan berasal dari klaim kerugian material sebesar Rp98,61 triliun ditambah kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar.

Sengketa perdata ini bermula saat Zaini Mustofa dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009. Selain berceramah, sang ustaz juga mempromosikan bisnis batu bara PT Partner Adiperkasa. Lokasi tambangnya ada di Kalimantan Selatan.

Di perusahaan itu, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama. Dalam presentasinya, Yusuf Mansur sesumbar bahwa bisnis batu bara ini dapat mendulang cuan besar.

Merasa tergiur dan mempertimbangkan pribadi Yusuf Mansur sebagai tokoh agama yang dianggap tidak bakal culas, banyak jemaah yang tertarik berinvestasi. Salah satunya, Zaini Mustofa.

Ternyata, bisnisnya mandek. Uang investor pun menguap. Zaini pun melayangkan gugatan ke PN Jaksel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagug) meminta Mahkamah Agung (MA) segera melakukan penahanan sementara terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan, dan pembunuhan Dini Sera Afrianty yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, penahanan sementara itu perlu dilakukan mengingat adanya informasi yang menguatkan dugaan, anak dari politikus PKB Edward Tannur tersebut, bakal pergi ke luar negeri pascadivonis bebas.

Menurut Harli, meskipun putusan bebas majelis hakim PN Surabaya menjadikan Ronald Tannur saat ini sebagai warga negara yang bebas. Tapi untuk kepentingan proses hukum lanjutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di level kasasi, kejaksaan berkepentingan dalam meminta MA melakukan penahanan.

“Dalam kasasi yang sudah diajukan, JPU meminta untuk Mahkamah Agung melakukan penahanan, bukan hanya meminta untuk dicegah, tetapi kita minta agar dilakukan penahanan,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kata Harli, pun sejak pekan lalu, sudah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jawa Timur untuk menebalkan status cegah terhadap Ronald Tannur. “Jadi untuk pencegahan terhadap Ronald Tannur ini, memang kita melihat kewenangannya itu ada di imigrasi. Dan itu (pencegahan) sudah kita mintakan kepada imigrasi. Tetapi, untuk penahanan, kita (kejaksaan) sudah tidak lagi punya kewenangan. Karena itu, dalam kasasi JPU meminta Mahkamah Agung melakukan penahanan,” ujar Harli.

Namun begitu, kata Harli, hingga saat ini, pihak Imigrasi, pun belum memberikan kabar atas permintaan status cegah terhadap Ronald Tannur tersebut. Dan dari MA, terkait permohonan penahanan tersebut, juga belum ada respons.

“Yang pasti, kita (kejaksaan) melakukan pemantaun terus terhadap dia (Ronald Tannur) agar dia ini tidak ke mana-mana,” kata Harli.

Sebelumnya, tim advokasi hukum korban pembunuhan Dini Sera Afrianty meminta otoritas penegak hukum melakukan pencegahan terhadap Gregorius Ronald Tannur. Pengacara Keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura mengungkapkan, adanya informasi yang didapat olehnya, terkait dugaan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur tersebut akan ‘kabur’ ke luar negeri pascaputusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut disampaikan Dimas saat bersama tim advokasi keluarga Dini Sera mendatangi Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, Senin (29/7/2024). “Dari beberapa informasi teman-teman di lapangan, bahwasanya tersangka ini (Ronald Tannur) pascabebas ini, ada rencana untuk pergi ke luar negeri,” kata Dimas.

Sementara, kata Dimas, pihak keluarga, bersama-sama tim pendampingan hukum, masih menghendaki proses hukum lanjutan untuk menuntut keadilan. “Kita tahu, bahwa dampak dari putusan bebas ini, (Ronald Tannur) sudah berniat ke luar negeri. Dia mungkin bisa ke Disney Land, atau kemana pun, tetapi orang-orang kecil seperti keluarga korban ini, masih menuntut dan memperjuangkan keadilan,” ujar Dimas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan alasan diajukannya kasasi ke MA demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Mirza menjelaskan sejak awal diputuskannya dicabut izin usaha (CIU) Kresna Life karena memang asuransi tersebut tidak bisa memenuhi janjinya untuk memperbaiki kinerja keuangannya baik menambah modal dan menyehatkan perusahaan.

OJK telah memberikan waktu kepada asuransi tersebut untuk memperbaiki agar bisa memenuhi hak-hak dari konsumennya. Namun, hingga waktu yang ditentukan asuransi itu gagal.

"Sehingga memang dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dilakukan cabut izin usaha, kemudian sanksi denda kepada para pengendali mengakibatkan kerugian perusahaan jasa keuangan tersebut," jelasnya.

Sebelumnya diketahui memang OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Putusan PTUN itu mengabulkan gugatan bos Kresna Life, Michael Steven.

Dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

Sanksi diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan, serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.