JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan, pembentukan Dir PPA-PPO ini menjadi langkah maju kepolisian untuk mendorong pelayanan lebih optimal dan komperhensif khususnya terhadap kasus kekerasan perempuan berhadapan dengan hukum.

"Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2024).

Andy mengungkapkan, sepanjang semester pertama tahun 2024, ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.

Dia menyebut, jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.

Sementara itu, melansir laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus yang dilaporkan ke pusat pelayanan terpadu di berbagai wilayah nusantara hingga tengah September 2024 telah mencapai 18.213 kasus.

"Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan," imbuh dia.

"Selain kewenangan, kehadiran Dir PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan," katanya lagi.

Sebelumnya, dilansir antaranews.com, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).

Penunjukan ini menjadi bukti komitmen Kapolri dalam melindungi hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Indonesia.

Brigjen Desy sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 SSDM Polri.

Penunjukan ini merupakan bagian dari mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2098-2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024, yang mencakup 309 personel polisi berpangkat perwira menengah dan tinggi.

"Ini adalah wujud komitmen Kapolri dalam memberikan keadilan kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan dengan pembentukan Direktorat PPA dan PPO," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membuka penyelidikan, jika ada indikasi rasuah di vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Sejumlah pihak mencurigai adanya permainan dalam vonis tersebut.

“Secara prinsip sih, KPK dapat melakukan penyelidikan bila mana ditemukan adanya bukti kuat tindak pidana korupsi dalam putusan terkait saudara RT (Ronald Tannur) ya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Pihaknya baru bisa melakukan penyelidikan jika ada bukti awal dugaan rasuah. Untuk urusan etik, pemeriksaan menjadi urusan Komisi Yudisial (KY).
KPK meminta masyarakat memantau seluruh proses hukum maupun pemeriksaan KY dalam perkara tersebut. Lembaga Antirasuah juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan KY maupun Mahkamah Agung (MA) untuk memasang mata atas pemeriksaan hakim putusan bebas Ronald.

“Jadi kita pantau saja kita perhatikan secara prinsip KPK siap bekerja sama dengan komisi yudisial atau Mahkamah Agung. Apabila ditemukan adanya praktek jual beli hasil persidangan, jadi kami akan menunggu dan menanti prosesnya seperti apa,” ucap Tessa.

Komisi III mendesak KY hingga KPK memeriksa hakim-hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Pemeriksaan dinilai penting untuk mengusut dugaan hakim 'bermain' dalam putusan tersebut.

“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan ini karena ada indikasi ‘permainan’ hukum melihat dari vonis bebas pelaku yang menurut kami, sangat tidak masuk akal," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Dia mendorong KY terlibat aktif. Khususnya, melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

(ADN)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan putusan bebas Ronald Tannur belum inkrah. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) atas pembunuhan Dini Sera Afrianti itu, belum berkekuatan hukum tetap.

"Tatkala pengadilan negeri membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum boleh kasasi atas vonis tersebut," kata juru bicara MA Suharto kepada Media Indonesia, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurut Suharto, ada tiga macam putusan perkara pidana di pengadilan. Pertama, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dipidana. Kedua, putusan onslag alias lepas.
Selanjutnya, putusan ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Sehingga, terdakwa dibebaskan sebagaimana putusan terhadap Ronald. Bagi Suharto, hakim memang boleh membebaskan terdakwa.

Suharto meminta semua pihak bijak menanggapi putusan bebas Ronald. Sebab, masih ada proses hukum berikutnya di MA, setelah penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Dalam tahap kasasi, Surhato menyebut majelis hakim di MA bakal menguji putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald. Mekanisme itu dilakukan dengan mempertimbangkan memori kasasi dari penuntut umum.

"Putusan PN (Surabaya) itu belum berkekuatan hukum, karena masih ada upaya hukum (kasasi)," kata dia.

(ADN)

Jakarta: Vonis bebas Gregorius Ronald Tannur oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, disorot publik. Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, melihat putusan ini janggal.

Asep berharap hakim Mahkamah Agung (MA) bisa bekerja secara profesional di tingkat kasasi. Seharusnya, hukuman Ronald berat, karena menghilangkan nyawa Dini Sera Afrianti, 29.

“Mudah-mudahan di MA kasasinya dipegang oleh hakim-hakim yang punya latar belakang integritas, kualitas, intelektualitas yang tidak tergoda oleh 'kertas', ” kata Asep dalam tayangan Metro TV, Selasa, 30 Juli 2024.

Tak dibeberkan maksud 'kertas' oleh Asep. Intinya, Asep melihat kesimpulan hakim PN Surabaya tidak valid. Sebab, hakim seakan-akan menjadi seorang dokter yang menentukan penyebab kematian korban. Menurut Asep putusan tersebut sangat janggal.
“Ini kan faktanya sangat janggal, tidak cerdas menurut saya, menentukan seseorang karena kematiannya dari penganiayaan menjadi minum alkohol dan kena lambung, ” ucap Asep.

Sangat memprihatinkan, kata Asep, jika kasus ini tidak mendapat perhatian dari Komisi Yudisial dan Mahkama Agung. Kata Asep putusan yang diberikan ke Ronald bukan demi keadilan.

“Padahal putusan didahului dengan demi keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa, sekarang putusan hakim dirubah, demi kekayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” tegas Asep.

(ADN)

Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dianggap mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban.

Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, menyampaikan pihaknya mendukung kasasi jaksa atas vonis bebas tersebut. "Dan meminta Badan Pengawasan MA (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatiaan dan pengawasan terhadap kasus ini sebagai upaya pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban,” kata Tiasri di Jakarta, 27 Juli 2024.

Komnas Perempuan mengapresiasi upaya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengontruksi kasus ini. Yakni, dengan menambahkan restitusi dalam tuntutan sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap anak korban yang kehilangan ibu sebagai penopang kehidupannya.

Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian ini terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu. Diketahui, dalam kasus tersebut menunjukkan proses yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis luar biasa terhadap korban yaitu pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke ruang parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, dan menunda membawa korban ke rumah sakit.
“Rangkaian penganiayaan ini menunjukkan bahwa ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai ‘femisida’ yaitu pembunuhan perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena ia perempuan, dalam relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku yang adalah pacarnya,” terang Tiasri.

Dia juga menyampaikan kekecewaan Komnas Perempuan atas vonis bebas tersebut, mengingat rangkaian perlakuan terdakwa, CCTV yang beredar, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa.

“Upaya terdakwa untuk menolong korban bukan berarti menghilangkan fakta bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan, bahkan seharusnya dapat dilihat upaya pertolongan yang dilakukan terdakwa terlambat atau lalai yang menyebabkan korban tewas,” ujarnya.

Komnas Perempuan sejak 2017 telah melakukan pantauan pemberitaan kematian perempuan. Pada 2023 terpantau 159 kasus dengan indikator femisida. Pantauan setiap tahunnya menempatkan femisida intim (intimate partner femicide/IPF) yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi sebagai jenis femisida tertinggi.

Pada 2023 femisida intim mencapai 67% dari keseluruhan kasus femisida yang diberitakan, termasuk dalam relasi pacaran seperti yang terjadi pada korban dan terdakwa. Dikenali bahwa femisida intim dalam relasi perkawinan atau pacaran menjadi puncak dan eskalasi dari berbagai kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender yang dialaminya.

(ADN)

Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, menyebut ada seribu lebih kasus kekerasan seksual di kampus, dari ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Data ini ia dapat dari survei yang ia lakukan bersama dengan mitra satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

"Dari hasil survei yang diisi 661 kampus itu kemarin dari Komnas Perempuan ketika acara ngobrol bareng bersama mitra satgas PPKS, itu data yang terkumpul sekitar 1.133 (kasus) dan 94 persennya korbannya perempuan," kata Alimatul di UGM, Selasa (23/7).

Lanjutnya bahkan ada perguruan tinggi yang sudah menangani 70 kasus.

"Bahwa untuk setelah empat tahun ini setelah Permendikbudristek dan undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disahkan akan sangat mungkin orang-orang yang selama ini korban itu silent (mulai melaporkan)," jelasnya.

Dari data Komnas Perempuan, 80 persen korban kekerasan seksual selama ini memilih diam.

"Silent tidak melaporkan. Itu ibarat gunung es itu sudah mulai meleleh esnya sehingga keberhasilan daripada program Kawasan Bebas dari Kekerasan di perguruan tinggi itu bukan diukur dari menurunnya kasus tapi diukur sejauh mana laporan atau aduan yang disampaikan kepada institusi itu diselesaikan dengan baik," bebernya.

Lanjutnya, dia juga telah memberikan penjelasan ke sejumlah pihak bahwa menurunnya kasus bukan indikasi keberhasilan. Indikasi keberhasilan saat ini adalah penyelesaian kasus

"Mungkin untuk lima tahun ke depan (baru) bisa jadi ukurannya adalah menurunnya kasus," jelasnya.

Alimatul mengatakan ada tiga sanksi kasus kekerasan seksual, yakni level dari ringan, sedang, hingga berat. Kategori ringan bentuknya teguran, permintaan maaf. Kategori sedang yakni skorsing dan kategori berat itu pemberhentian.

"Nah beberapa kasus yang memang tidak selesai di kampus itu kemudian selain ada yang banding ke kementerian ada beberapa yang juga lapor ke Komnas Perempuan," bebernya.

"Maka Komnas Perempuan biasanya akan mengeluarkan satu surat klarifikasi kepada kampus atau rektor, apakah memang ini terjadi, kemudian mahasiswanya ini dan sebagainya ataupun dosen ini ada di sini dan sebagainya," katanya.

Setelah klarifikasi kemudian dikeluarkan surat rekomendasi.

"Rekomendasi yang isinya biasanya standar yang ada dalam Komnas Perempuan itu adalah bagaimana agar pihak kampus melakukan upaya-upaya pemulihan kepada korban, lalu penindakan pelaku dan membentuk sistem mekanisme yang memang itu secara sistematis bukan hanya sekadar ad hoc atau sporadis," jelasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) mulai membuka pendaftaran calon komisioner untuk periode 2025-2030, Selasa (16/7/2024).

Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Paripurna Komnas Perempuan Melani Budianta menjelaskan, pendaftaran calon komisioner akan dibuka selama 1 bulan hingga 16 Agustus 2024.

“Proses pendaftaran calon anggota komisi paripurna dimulai pada hari ini Selasa (16/7/2024) dan akan ditutup 16 Agustus 2024,” ujar Melani dalam konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Selasa (16/7/2024).

Proses seleksi mulai dilakukan untuk memastikan para calon komisioner Komnas Perempuan nantinya benar-benar sosok yang tepat.

Selain itu, tim pansel juga memiliki banyak waktu untuk menelusuri rekam jejak para calon, serta dapat melakukan penilaian secara komprehensif.

“Selain itu, tentu saja Pansel mencari calon-calon yang memiliki solidaritas atau bela rasa pada kaum terpinggirkan, motivasi dan kesediaan mendukung agenda kerja Komnas Perempuan dalam mewujudkan HAM, khususnya terhadap perempuan di Indonesia, serta memiliki komitmen untuk bertindak non-partisan,” kata Melani.

Anggota Tim Pansel E Kristi Poerwandari menjelaskan, syarat menjadi calon komisi paripurna adalah berstatus warga negara Indonesia (WNI), dan terlibat aktif dalam upaya memperjuangkan HAM perempuan sekurang-kurangnya 15 tahun.

“Tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku korupsi, perusakan alam, dan kekerasan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan di dalam ranah domestik, publik, negara, berbasis gender maupun tidak,” kata Kristi.

Selain itu, para calon juga diwajibkan tidak pernah atau terlibat dalam perkawinan poligami atau poliandri, dan bukan pengurus atau anggota partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Kemudian ini juga menjadi keputusan, yaitu tidak sedang menempuh studi atau kuliah. Dan apabila nanti menjabat sebagai anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan, yang bersambutan bersedia untuk tidak menempuh studi atau kuliah. Supaya lebih fokus gitu ya,” kata Kristi.

Kristi menambahkan, persyaratan, kriteria dan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh pendaftar sudah bisa diunduh melalui laman resmi Komnasperempuan.go.id.

“Atau dengan menghubungi Sekretariat Pansel melalui nomor telepon WhatsApp 0851 7955 2442,” pungkasnya.