Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah meminta rekomendasi Kemendikbudristek mengenai wacana sekolah swasta gratis.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut bahwa hal tersebut dilakukan berbarengan dengan pendataan sekolah swasta terkait oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang bisa kita berikan gratis,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Namun demikian, dia menyiratkan bahwa rencana tersebut tidak akan mencakup seluruh sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Pemprov DKI bakal memprioritaskan program tersebut bagi sekolah swasta dan masyarakat kurang mampu.

“Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengupayakan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan sekolah gratis,” tukas Heru Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji aturan sekolah swasta gratis bersama DPRD.

Heru Budi menyebut bahwa pembiayaan sektor pendidikan dalam APBD DKI Jakarta saat ini telah melebihi batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

“Anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Sekarang [anggaran pendidikan] 23% [dari APBD], artinya DKI melebihi apa yang ditetapkan di dalam undang-undang,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, dia berharap agar para peserta didik di DKI Jakarta, terutama dari sekolah swasta, dapat mengenyam pendidikan tanpa biaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, wacana sekolah swasta gratis bagi anak-anak kurang mampu di Jakarta berpeluang direalisasikan.

Saat ini, kata Budi, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait usulan kebijakan tersebut.

"Kami masih dalam tahapan kajian, kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2024).

Budi menuturkan, perlu pengkajian dan perhitungan matang sebelum merealisasikan wacana sekolah swasta gratis.

Dia berharap, kajian terkait wacana tersebut akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga sekolah swasta gratis di Jakarta bisa mulai diberlakukan pada tahun 2025.

"Kami usahakan akhir tahun selesai (dikaji)," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengaku telah meminta Pemprov DKI mempercepat pemberlakuan kebijakan sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut diupayakan DPRD karena banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk sekolah swasta lantaran tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Jhonny, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Oleh karena terbentur biaya, banyak siswa yang putus sekolah dan tidak bisa menebus ijazah kelulusan karena adanya tunggakan.

"Fakta di lapangannya, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," paparnya.

Sebab itu, Jhonny meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merampungkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

"Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana kebijakan sekolah swasta gratis untuk anak-anak di Jakarta bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Jika kebijakan itu direalisasikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis bagi anak-anak yang kurang mampu di Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin berharap, wacana tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.

"Kami masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa (diterapkan) 2025 bagus banget," kata Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut bahwa pihaknya telah meminta Pemprov mempercepat kebijakan sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut dinilai penting menyusul temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk ke sekolah swasta lantaran tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Jhonny, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/7/2024).

Oleh karena terbentur biaya, kata Jhonny, banyak siswa yang putus sekolah dan tidak bisa menebus ijazah kelulusan karena menunggak pembayaran.

"Fakta di lapangannya banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," paparnya.

Sebab itu, Jhonny meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merampungkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

"Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana kebijakan sekolah swasta gratis untuk anak-anak di Jakarta bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Jika kebijakan itu terealisasi, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.