REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–DPRD Solo mengungkapkan tak akan ada wakil wali kota Solo yang mendampingi Teguh Prakosa sebagai wali kota Solo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo usai menerima hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui dirjen otonomi daerah soal usul wakil wali kota yang diusulkan PDIP Solo.

Ia mengatakan usulan itu terganjal regulasi. Namun, ia akan tetap menyampaikan masukan tersebut kepada Fraksi PDIP yang mengajukan pandangan. “Dari hasil konsultasi, gak bisa ada wakil, karena kurang dari 18 bulan,” kata Budi ketika dihubungi awak media, Senin (5/8/2024).

"Ya itukan istilahnya masukan pada kami, seperti itu nanti kami sampaikan, kami informasikan. Dan kemarin saya mengajak para pimpinan alat kelengkapan DPRD mulai pimpinan komisi I sampai Komisi IV, termasuk Pak Kasno (ketua fraksi PDIP) juga," katanya menambahkan.

Budi menjelaskan usulan tersebut berpegangan Tahapan Pemilu Kepala Daerah serentak 27 November 2024. Menurutnya aturan tersebut bila tidak ada sengketa, maka kepala daerah pada pemilu 2024 akan dilantik paling cepat bulan Januari.

“Tetap sendiri (Teguh Prakosa), (Masa jabatan selesai) Ya otomatis setelah dilakukan dilantik tahapan PKPU kalau nggak ada sengketa Januari atau Februari,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan apabila Teguh nanti ditunjuk oleh PDIP maju di Pilkada 2024, maka saat tahapan kampanye bisa mengajukan cuti. Ia juga mengatakan posisi kosong yang ditinggalkan Teguh selama cuti akan diisi Penjabat Sementara (Pjs) yang ditunjuk oleh Kemendagri.

“Kemudian nanti beliau mencalonkan lagi ya, kalau nanti sudah positif menjadi calon (Wali Kota) tetap memang harus mengajukan cuti. Jadi hanya mengajukan cuti, dari Kemendagri menunjuk Pjs atau penjabat sementara, itu hanya bertugas menggantikan Wali Kota selama masa kampanye, setelah kampanye bertugas lagi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, kursi Wakil Wali Kota Solo saat ini kosong usai Teguh Prakosa menjadi Wali Kota menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri. PDIP mendorong agar kursi Wakil Wali Kota segera diisi.

Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan pengajuan usulan Wakil Wali Kota Solo ini menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Pertimbangan adanya Wakil Wali Kota ini penting untuk membantu pekerjaan Wali Kota bilamana melakukan cuti.

"Efektif, kalau Wali Kota sekarang (Teguh Prakosa) ini kan bakal calon, siapa tahu dapat rekomendasi (calon Wali Kota di Pilkada Solo 2024). Kalau dapat rekomendasi, kalau Wali Kota cuti, Wakilnya ada," katanya mengakhiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Solo Teguh Prakosa masih menunggu keputusan untuk menunjuk wakilnya.

Sebelumnya, Teguh Prakosa merupakan Wakil Wali (Wawali) Kota Solo yang mendampingi Gibran pada periode jabatan 2021-2024.

Kini dirinya dilantik menjadi Wali Kota menggantikan Gibran yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Kekosongan jabatan wawali membuat sejumlah pihak mempertanyakan, siapa nama yang akan diusulkan untuk membantu menuntaskan tugas pemerintahan.

Salah satu yang bersuara yakni Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno. Menurutnya, kekosongan jabatan wawali Solo harus segera diisi.

Namun Teguh Prakosa sendiri mengaku masih harus menunggu keputusan parpol pengusungnya untuk memutuskan hal tersebut.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo kepada Bisnis, pada Senin (22/7/2024).

Budi mengatakan bahwa pemilihan wawali untuk mendampingi Teguh Prakosa tetap menunggu keputusan dari DPC.

"Pertimbangannya nanti apakah Pak Teguh membutuhkan wakil atau tidak, karena keterbatasan sisa waktu jabatan," ucapnya kepada Bisnis, saat acara ulang tahunnya di rumah Dinas Ketua DPRD, Senin malam.

Apabila memang membutuhkan, partai akan menyuguhkan beberapa rekomendasi nama untuk mendampingi beliau.

"Tetap semua keputusan ada pada partai," lanjutnya.

Di sisi lain, pelantikan legislatif untuk DPRD Surakarta akan dilakukan pada Agustus 2024.

Ditanya apakah dirinya kembali menjabat sebagai ketua, Budi Prasetyo belum bisa memastikan. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan dilantik menjadi anggota DPRD terlebih dahulu.

Apabila ada usulan dari partai, dirinya bisa kembali naik menjadi Ketua DPRD.

"Nanti partai pengusung, di sini PDIP dan PKS, akan mengajukan nama. Setelah itu baru bisa dipilih siapa (ketua)," jelasnya.

Biasanya, pengajuan nama tersebut diberikan kepada DPC terlebih dahulu. Setelah itu nama-nama tersebut akan dipertimbangkan oleh DPP.

Nama-nama yang muncul pun dipertimbangkan berdasarkan kinerja dan pengalamannya.