MAKASSAR, iNews.id - Calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memuji komitmen Partai Perindo yang terus mengampanyekan pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) di Pilkada Makassar 2024. 

Hal tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri kampanye yang digelar Partai Perindo di Kecamatan Panakkukang tepatnya di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, (30/10/2024).

"Kami apresiasi Partai Perindo dalam kampanye ini karena antusias warga begitu banyak. Semoga ini sebuah tanda kemenangan buat kami,” ujar Aliyah saat orasi politiknya, Rabu (30/10/2024).

Aliyah juga berterima kasih atas semangat dan dukungan warga. Dia pun mengajak untuk mendukung nomor 1 di Pilkada Makassar dengan penuh keyakinan dan tanpa terpengaruh oleh intimidasi. 

"Mari satukan barisan, tekad, tujuan untuk memenangkan paslon nomor 1 Munafri-Aliyah. Mari bersama-sama berjuang demi tujuan yang sama, sambil tetap menghormati perbedaan. Semoga harapan dan doa dapat menjadi pemantik semangat bagi seluruh pendukung, serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan," katanya.

Dia pun menjelaskan, Mulia bukan hanya slogan dan nama biasa namun memiliki arti yang mendalam bagi seorang pemimpin. Mulia memiliki arti dari huruf Moral, Ulet, Loyalitas dan Amanah. 

Dulu saat suaminya Ilham Arif Sirajuddin (IAS) menjabat sebagai Wali Kota Makassar, dia mengaku tidak tertarik maju di pilkada. Sebab IAS mempercayakan kepada temannya untuk maju hingga terpilih menjadi wali kota selama dua periode. 

"Itu berkat dukungan Beliau (IAS) namun hal itu kadang tidak dianggap. Tapi kini istri IAS maju di Pilkada Makassar, masak istrinya tidak didukung," ujar Aliyah disambut teriakan Wattunnami (sudah saatnya) oleh warga yang hadir. 

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Mulia, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang juga mantan wali kota Makassar dua periode dalam orasi politiknya kembali mengajak masyarakat untuk mencoblos Mulia nomor urut 1 di TPS.

“Kenapa mesti coblos satu? Karena kita ingin melihat MULIA menang dan memimpin Kota Makassar,” kata mantan wali kota Makassar dua periode ini. 

Pria yang akrab disapa Aco ini menyebutkan pasangan Mulia memiliki kelebihan yakni dari sosok Appi (Munafri Arifuddin). Menurutnya, Appi politikus luar biasa karena memiliki kemampuan manajerial yang bagus.

“Dia pemimpin yang kuat, bahkan telah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya," ujarnya. 

Ketua DPW Partai Perindo Sanusi Ramadhan dalam orasi politiknya membeberkan alasannya mendukung pasangan Munafri-Aliyah di Pilkada Makassar karena melihat sosok dan visi misi yang akan dijalankan jika terpilih.

Editor: Donald Karouw

METRO, iNews.id - Calon Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye. Qomaru dituding memanfaatkan fasilitas negara saat melakukan kampanye.

Ketua Bawaslu Kota Metro Badawi Idham mengatakan, telah memanggil Calon Wawali Qomaru Zaman namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit dan menjalani perawatan di RSUD Ahmad Yani Metro.

"Hari ini jadwal jadwalnya memanggil pak Qomaru, tapi informasinya ini pak Qomaru sakit. Kita masih menunggu surat resmi keterangan sakit dari penasehat hukum ataupun dari keluarga pak Qomaru. Mungkin dari tiga hari beliau ini sakit kita jadwalkan ulang," ujar Badawi saat diwawancarai di Sentra Gakkumdu Kota Metro, Senin (14/10/2024). 

Badawi menuturkan, status tersangka Qomaru Zaman telah ditetapkan sejak Sabtu, 12 Oktober 2024 lalu.

"Iya, hari Sabtu Qomaru sudah ditetapkan oleh penyidik yang didampingi oleh Kejari dan Bawaslu, ditetapkan sebagai tersangka. Itu penyidik yang tau soal ditetapkannya sebagai tersangka dan pasal yang dikenakan terhadap Qomaru," kata dia.

Badawi menjelaskan, soal kemungkinan diskualifikasi pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah Kota Metro nomor urut 02 tersebut masih akan diproses.

"Soal paslon yang didiskualifikasi atau tidak bukan kewenangan kami, jadi itu nanti akan diproses dulu lah. Kami punya batas waktu 14 Hari, kalau tidak hadir bisa dihadirkan paksa. Dia sudah jadi tersangka," tegasnya. 

Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali mengungkapkan hasil pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Gakkumdu.

"Di sini dan saat ini ada tiga unsur di dalam Gakkumdu, ada penyidik, kemudian ada dari kejaksaan dan dari Bawaslu. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan penyidikan dan pemanggilan terhadap saudara paslon, bapak Qomaru," ungkapnya.

Rosali menambahkan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Qomaru Zaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

"Sementara sudah kita lakukan pemanggilan, kita masih menunggu juga untuk pemanggilan bapak Qomaru ini. Untuk pelanggaran pasalnya di sini dijelaskan pada pasal 188 kompilasi nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015," tuturnya.

"Tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun tentang Walikota," tambah dia.

Menurut Rosali, calon Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atas kasus tersebut.

"Dalam pasal 71 dijelaskan dengan bunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan untuk merugikan salah satu pasangan calon," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Solo Teguh Prakosa masih menunggu keputusan untuk menunjuk wakilnya.

Sebelumnya, Teguh Prakosa merupakan Wakil Wali (Wawali) Kota Solo yang mendampingi Gibran pada periode jabatan 2021-2024.

Kini dirinya dilantik menjadi Wali Kota menggantikan Gibran yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Kekosongan jabatan wawali membuat sejumlah pihak mempertanyakan, siapa nama yang akan diusulkan untuk membantu menuntaskan tugas pemerintahan.

Salah satu yang bersuara yakni Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno. Menurutnya, kekosongan jabatan wawali Solo harus segera diisi.

Namun Teguh Prakosa sendiri mengaku masih harus menunggu keputusan parpol pengusungnya untuk memutuskan hal tersebut.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo kepada Bisnis, pada Senin (22/7/2024).

Budi mengatakan bahwa pemilihan wawali untuk mendampingi Teguh Prakosa tetap menunggu keputusan dari DPC.

"Pertimbangannya nanti apakah Pak Teguh membutuhkan wakil atau tidak, karena keterbatasan sisa waktu jabatan," ucapnya kepada Bisnis, saat acara ulang tahunnya di rumah Dinas Ketua DPRD, Senin malam.

Apabila memang membutuhkan, partai akan menyuguhkan beberapa rekomendasi nama untuk mendampingi beliau.

"Tetap semua keputusan ada pada partai," lanjutnya.

Di sisi lain, pelantikan legislatif untuk DPRD Surakarta akan dilakukan pada Agustus 2024.

Ditanya apakah dirinya kembali menjabat sebagai ketua, Budi Prasetyo belum bisa memastikan. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan dilantik menjadi anggota DPRD terlebih dahulu.

Apabila ada usulan dari partai, dirinya bisa kembali naik menjadi Ketua DPRD.

"Nanti partai pengusung, di sini PDIP dan PKS, akan mengajukan nama. Setelah itu baru bisa dipilih siapa (ketua)," jelasnya.

Biasanya, pengajuan nama tersebut diberikan kepada DPC terlebih dahulu. Setelah itu nama-nama tersebut akan dipertimbangkan oleh DPP.

Nama-nama yang muncul pun dipertimbangkan berdasarkan kinerja dan pengalamannya.