JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan pengembangan konservasi untuk melindungi lingkungan pesisir melalui Green Mangrove Action Program (Green MAP) di Tuwed Mangrove Park, Bali.

Green MAP merupakan salah satu program flagship Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTK untuk pelestarian lingkungan di wilayah pesisir.

Program ini terdiri dari edukasi peran blue carbon kepada kelompok Tani Lindu Segara Tanjung Pasir Binaan PTK, pembangunan rumah pembibitan berkapasitas hingga 8.000 bibit, dan penanaman 5.500 bibit mangrove.

Direktur Utama PTK I Ketut Laba menyatakan, TJSL menjadi bagian penting bagi PTK dalam menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya pelestarian lingkungan hidup kawasan pesisir, yang diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat seperti penurunan emisi karbon, menjaga iklim, dan peningkatan biodiversity.

“Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus menerapkan dan meningkatkan program TJSL yang tidak saja mendukung pertumbuhan perusahaan tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang,” ungkap Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Kepala DLH Jembrana Dewa Gede Ary Candra Wisnawa menyatakan, untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati diperlukan kerja sama dari berbagai pihak.

"Kami harap program pengembangan lingkungan dari perusahaan-perusahaan seperti PTK terus berlanjut. Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan komunitas sekitar,” ujar Gede Ary.

Penanaman 5.500 mangrove dipilih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 55 PTK pada 9 September.

Program Green MAP ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi masyarakat dan lingkungan pesisir, termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon jangka panjang, yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan pengembangan konservasi untuk melindungi lingkungan pesisir melalui Green Mangrove Action Program (Green MAP) di Tuwed Mangrove Park, Bali.

Green MAP merupakan salah satu program flagship Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTK untuk pelestarian lingkungan di wilayah pesisir.

Program ini terdiri dari edukasi peran blue carbon kepada kelompok Tani Lindu Segara Tanjung Pasir Binaan PTK, pembangunan rumah pembibitan berkapasitas hingga 8.000 bibit, dan penanaman 5.500 bibit mangrove.

Direktur Utama PTK I Ketut Laba menyatakan, TJSL menjadi bagian penting bagi PTK dalam menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya pelestarian lingkungan hidup kawasan pesisir, yang diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat seperti penurunan emisi karbon, menjaga iklim, dan peningkatan biodiversity.

“Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus menerapkan dan meningkatkan program TJSL yang tidak saja mendukung pertumbuhan perusahaan tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang,” ungkap Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Kepala DLH Jembrana Dewa Gede Ary Candra Wisnawa menyatakan, untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati diperlukan kerja sama dari berbagai pihak.

"Kami harap program pengembangan lingkungan dari perusahaan-perusahaan seperti PTK terus berlanjut. Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan komunitas sekitar,” ujar Gede Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, hingga saat ini masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya diakui dalam inklusivitas hukum adat.

Namun, kelompok masyarakat ini belum diakui secara regulasi pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaav Manoppo mengatakan, hal ini, akan membuat kelompok tersebut rentan mendapatkan ancaman, baik dari lingkungan dan investor yang akan mengelola wilayah pesisir.

"Mereka (masyarakat hukum adat) hidup di pesisir itu dengan segala ancaman baik dari ancaman alam dan juga ancaman dari investor," kata Victor dalam acara Forum Adat 2024 di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Victor menyebut, pemerintah harus hadir dalam memberikan pengakuan bukan hanya dalam status hukum, melainkan juga hak-hak lainnya, salah satunya pengelolaan ruang laut.

"Kenapa harus diakui? Karena dengan mereka mendapatkan pengakuan banyak privilege atau hak-hak yang harus menjadi hak mereka dan harus diberikan inilah tugas kita pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Victor mengatakan, sumber daya laut Indonesia menuju potensi yang sangat besar. Hal ini, kata dia, diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dapat menggerus wilayah pesisir.

Karenanya, imbuh dia, pemerintah harus memberikan perlindungan di wilayah pesisir, terutama bagi masyarakat hukum adatnya.

"KKP sangat konsen dengan kita menjadikan masyarakat hukum adat bagian dari policy, mereka akan menjadi ujung tombak yang akan menjaga ekologi wilayah pesisir," ucap dia.