JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan membeberkan rencana 100 hari kerja sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu di antaranya adalah menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Selain itu, keduanya juga akan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ada pun daftar program 100 hari kerja Nusron dan Ossy, sebagai berikut:

1. Menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian,
2. Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP kelapa sawit,
3. Menyelesaikan pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari,
4. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat,
5. Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,
6. Pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024,
7. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),
8. Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan
9. Pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 K/L yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Neged dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke.

“Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal

Belum Memiliki Amdal

Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan hutan di Merauke ini belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai.

Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Proyek ini digadang-gadang akan menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.

Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.

Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.

Prabowo kemudian bekerja sama bersama Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.

Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, kawasan food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu penduduk asli yang berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah adat lalu menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal aparat keamanan dari polisi dan TNI. Tanda adat yang sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.

“Kami terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat adat terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang hadir padaConference of the Parties(COP)to the Convention on Biological Diversity(COP 16 CBD), menuntut delegasi Pemerintah yang sedang berunding dengan komunitas global untuk mendukung agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IP dan LC) dalam gelaran Conference of the Parties (COP) 16 di Cali, Kolombia.

“Pada COP 16 CBD, kami mendorong negara-negara yang hadir untuk memastikan pengakuan penuh atas kontribusi masyarakat adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati di dunia,” ujar Cindy Julianti, Program ManajerWorking Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia(WGII), dikutip dari siaran tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut mereka, penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menempati peran penting dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atauKunming-Montreal Global Biodiversity Framework(KM-GBF) yang disepakati dua tahun lalu.

Cindy mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembentukan badan permanen (Subsidiary Body) sebagai implementasi Article 8j PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Tujuan dari pendirian badan permanen itu adalah untuk memastikan perlindungan penuh dan efektif terhadap pengetahuan tradisional serta hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.Namun, perwakilan delegasi Indonesia menolak gagasan tersebut.

Cindy menyayangkan penolakan itu dengan menyebut bahwa penolakan ini sebagai langkah mundur. "Ini merupakan sebuah kemunduran. Sebab, pembicaraan terkait upaya mempermanenkanWorking Group on Article 8j telah dilakukan sejak 20 tahun lalu untuk memastikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional," kata dia.

Lebih lanjut, Cindy menyebut, adanya kerangka kerja dan pembentukanSubsidiary Bodydapat memastikan terukur dan terjaminnya dimensi keadilan dan sosial dari implementasi KM-GBF.

Saat ini wilayah adat di Indonesia yang telah terpetakan sudah mencapai 30,1 juta hektar. Namun, baru 16 persen dari wilayah tersebut yang telah diakui secara hukum. “Menjamin hak penguasaan tanah masyarakat adat adalah hal yang terpenting jika kita ingin melindungi keanekaragaman hayati yang masih tersisa,” kata Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Menjamin dan melindungi wilayah masyarakat adat dan kawasan konservasi akan membantu Indonesia mencapai target 30x30 (perlindungan 30 persen area keanekaragaman hayati di daratan dan lautan pada tahun 2030). Menurut data terbaru dari WGII, terdapat lebih dari 22 juta hektare lahan yang masyarakat Indonesia kelola dan lindungi dengan pengetahuan tradisional, yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan konservasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atau Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM GBF).

Butuh Aksi Segera untuk Hentikan Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Saat ini, keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh aktivitas industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, eksploitasi dan penebangan hutan, pertanian skala besar, dan berbagai proyek strategis nasional. Izin-izin ekstraktif di Indonesia telah menguasai lebih dari 100 juta hektare daratan dan lautan di Indonesia (55,5 juta hektare di daratan dan 45,4 juta hektare di lautan). Hadirnya industri-industri, yang juga didorong permintaan dan kebutuhan global seperti batu bara, minyak sawit, kayu, dan nikel, telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kerusakan habitat.

Pidato Presiden Prabowo dalam pelantikannya pada 20 Oktober lalu telah menargetkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun dengan mengandalkan food estate. Saat ini sedang berlangsung pengembangan program food estate di beberapa provinsi, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Papua Selatan dengan target luas lebih dari 2 juta hektare. Program food estate tersebut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem keanekaragaman hayati dan wilayah adat, budaya serta kearifan lokal masyarakat adat.

Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati harus ditunjukkan dengan aksi nyata mengurangi secara signifikan aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati di Indonesia seperti nikel, sawit, food estate, HPH, HTI, Pertambangan, dan lain sebagainya. “Saat ini, ada lebih dari 1 juta hektare industri ekstraktif di kawasan konservasi. Selain itu, ada juga 20,5 juta hektar industri ekstraktif berada dalam area ekosistem penting seperti koridor satwa, taman kehati, dan area biodiversitas penting,” tambah Ogy.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga perlu segera dilindungi. Saat ini, jutaan hektare wilayah laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir. Hal ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pencapaian (Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP), khususnya dalam upaya melindungi 30% area laut Indonesia.

“Dalam agenda Keanekaragaman Hayati Laut dan Pesisir serta Pulau-Pulau, Indonesia perlu mendukung teks yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia,” jelas Rayhan Dudayev dari Greenpeace.

“Selain itu, akan sangat strategis jika Indonesia mendukung Annex 2(g) untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengasaman laut dan tekanan lainnya terhadap ekosistem pulau, yang sangat relevan bagi negara kita sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia,” tambahnya.

Dukung Pendanaan Langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat Adat dipercaya sebagai salah satu kekuatan dunia yang berperan penting menahan perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati. Namun, mekanisme keuangan yang ada saat ini belum memadai sehingga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Oleh karenanya, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan dibentuknya mekanisme pendanaan langsung untuk menyalurkan dukungan kepada Masyarakat Adat, nelayan skala kecil, petani, dan masyarakat lokal, tanpa bergantung pada solusi berbasis pasar yang berisiko seperti kredit dan offset keanekaragaman hayati.

“Kita memerlukan sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel, yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat Adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi penting kami,” kata Eustobio Rero Renggi, juru bicara dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga hadir pada COP 16 CBD tersebut.

Sayangnya, delegasi pemerintah Indonesia dalam COP 16 CBD tidak menghendaki adanya pendanaan langsung yang dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pada COP 16 CBD waktu setempat, delegasi pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan yang mendukung pemerintah India terkait tidak diperlukannya “pendanaan langsung” bagi Masyarakat Adat.

Selain itu, delegasi pemerintah Indonesia juga bersepakat dengan pernyataan pemerintah Brazil, bahwa dukungan pendanaan langsung tersebut harus bisa masuk melalui otoritas nasional (pemerintah), sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan (kepentingan) nasional.

Eustobio menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pernyataan tersebut. “Kami atas nama Masyarakat Adat menyesalkan sikap dan pernyataan delegasi pemerintah Indonesia yang telah mengabaikan hak-hak konstitusional kami sebagai penyandang hak utama yang telah menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati secara turun temurun, jauh sebelum adanya negara,” kata Eustobio.

Lebih lanjut, Eustobio menyarankan kepada delegasi pemerintah Indonesia untuk menyepakati usulan dari mayoritas negara-negara yang menghendaki adanya pendanaan langsung tersebut.

“Mayoritas negara-negara seperti Meksiko, Namibia, Swiss, bahkan Uni Eropa, dan yang lain telah berkomitmen untuk mendukung adanya pendanaan langsung. Seharusnya, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh yang baik untuk mendukung komitmen kepada Masyarakat Adat seperti yang terjadi di negara-negara lain, apalagi 60 persen populasi Masyarakat Adat terbesar ada di Asia, dan salah satunya Indonesia,” Eustobio menegaskan.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 11 Oktober 2024 dimulai dari pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat.

Disusul, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

Berikutnya, PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Terakhir, pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo....

<!--more-->

1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Pratikno

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di Forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran, masih orang-orang lama. Namun, dia tidak mengelaborasi nama-nama menteri yang dimaksud.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. OJK Sebut Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Moncer, Total Aset Tembus Rp2.742 Triliun

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mirza mengatakan total aset industri ini per Agustus mencapai Rp 2.742 triliun atau meningkat 12,9 persen dari periode yang sama di tahun 2023.

“Ini menunjukkkan sektor syariah memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia dalam Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan Dewan Syariah nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji....

<!--more-->

3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Net TV Umumkan Pergantian Direksi dan Komisaris Baru, Manoj Punjabi Jadi Dirut

PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Selain Manoj Dhamoo Punjabi yang akan menjabat sebagai dirut, jajaran direksi akan diisi oleh Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris yang baru yakni Shania Manoj Punjabi (komisaris utama), Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

"Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah tercatatnya saham tambahan," kata Shinta dalam pernyataan resmi di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia....

<!--more-->

5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia, Negara Rugi Ratusan Miliar

Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp 223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di Batam, Kepri, Kamis, 10 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang mengeruk pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober, ketika berpapasan dengan kapal Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari China sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

Tokoh Budaya Fakfak yang berasal dari suku Mbaham Matta di Papua Barat, Fredrikus Warpopor, menyebut burung yang hidup di hutan cagar alam memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pasalnya, filosofi burung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk itu, masyarakat adat suku Mbaham Matta telah mengupayakan perlindungan terhadap burung-burung yang terancam punah dengan melarang perburuan. Fredrikus menjelaskan, masyarakat secara aktif melakukan pemantauan dan ritual adat untuk melindungi spesies burung tertentu.

“Kami bahkan berjalan jauh untuk mencari dan membongkar jerat yang dipasang oleh pemburu,” ujar Frederikus dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Frederikus mengatakan, masyarakat adat sudah mulai meninggalkan budaya untuk berburu burung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman burung di wilayahnya. Selain itu, masyarakat adat juga menjaga habitat dan tempat tinggal burung dengan membatasi orang asing untuk masuk ke kawasan hutan.

"Secara adat, kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau ada orang masuk berniat untuk mencuri, dia pasti akan hilang jalan di dalam hutan itu," ujarnya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat suku Mbaham Matta terhadap burung sangat dalam. Salah satunya seperti kepercayaan yang dipegang oleh sebagian anggota suku Mbaham Matta, warga yang mendiami Semenanjung Bomberai.

Mereka meyakini bahwa kemunculan burung Kasuari Gelambir Ganda (Southern Cassowary) di hutan bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga sebagai penunjuk jalan yang penuh makna. Tidak hanya sebagai pembimbing jalan, Kasuari juga dipercaya dapat membawa seseorang ke arah jalan yang salah jika mencium niat buruk dari orang tersebut.

Kepercayaan masyarakat yang unik juga tercermin dari burung Bubut Pini atau Ivory-billed coucal. Suaranya di pagi hari dijadikan penanda untuk melubangi alat musik tradisional Fakfak tifa tumour, agar dapat bersuara dengan bagus dan nyaring.

Begitupun dengan burung Raja-udang paruh-kait yang dikenal hanya bersuara pada malam hari pada saat purnama. Masyarakat percaya suara burung ini sebagai pertanda kehadiran roh-roh jahat.

Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memulai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024 terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) pada Senin (7/10).

Permohonan uji formil ini diajukan oleh Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta perwakilan Masyarakat Adat Ngkiong, Mikael Ane.

Kuasa Hukum koalisi, Judianto Simanjuntak, mengatakan koalisi meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan sela kepada Presiden agar tidak menerbitkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden hingga Mahkamah memutuskan perkara tersebut. Hal ini didasari oleh temuan tim advokasi yang menunjukkan adanya sepuluh ketentuan dalam UU KSDAHE yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

“Dengan adanya putusan sela, akan ada jaminan kepastian hukum bagi para pemohon yang sedang memperjuangkan hak-haknya,” ujar Judianto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Sementara itu, Syamsul Alam Agus, yang merupakan salah satu kuasa hukum koalisi mengatakan pengujian formil ini diajukan karena proses pembentukan UU KSDAHE dianggap tidak memenuhi sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Undang-undang 32/2024 dianggap tidak memenuhi asas kejelasan tujuan karena tidak memberikan kejelasan arah kebijakan dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, UU ini juga tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena proses penyusunannya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait secara menyeluruh, terutama masyarakat adat yang paling terdampak.

"Asas keterbukaan juga diabaikan karena kurangnya transparansi dalam proses pembentukannya,” ujar Syamsul.

Pemerintah telah mengesahkan UU KSDAHE pada 9 Juli 2024. Menteri LHK, Siti Nurbaya, inisiasi ini merupakan jawaban kebutuhan yang berkaitan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang semakin penting untuk direspon.

Menurutnya, inisiatif perubahan UU nomor 5 tahun 1990 merupakan langkah efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat. Konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

"Ada tiga prinsip yang dijalankan dalam konservasi, yakni perlindungan sisitem penyangga kehidupan, pengawetan tumbuhan dan satwa liar serta pemanfaatan secara lestari. Termasuk penyelenggaraan KSDAHE yang didasarkan atas ekosistem yang saling berkaitan sehingga harus dikelola dalam satu kesatuan manajemen," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut mengucapkan selamat atas pelantikan atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024. AMAN juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memantau dan mengawasi kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029 untuk menunjukkan dedikasi dan keberpihakannya pada masyarakat adat.

“Dan berharap para anggota dewan yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasi dan keberpihakan yang tulus kepada masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,” ujar Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam pernyataan sikap AMAN yang diterimaTempopada Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Rukka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah menjadi pembahasan oleh dewan legislasi periode sebelumnya sudah lama tertunda. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga, masyarakat adat kerap tersisih dan menjadi korban.

AMAN mencatat, dalam 10 tahun terakhir terjadi 687 konflik agraria yang merampas 11,7 juta hektare wilayah adat. Hal itu mengakibatkan 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi. Sebanyak 60 orang warga masyarakat adat mengalami kekerasan dan luka-luka. Bahkan ada yang meninggal karena mempertahankan tanah adat mereka.

"Untuk itu menjadi sangat penting untuk ada sebuah Undang-Undang yang mengakui, melindungi, dan memajukan hak-hak masyarakat adat," ujar Rukka.

AMAN mendesak DPR RI dan DPD RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah gagal disahkan pada periode 2019-2024. “Supaya regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan Masyarakat Adat di Indonesia,” lanjut Rukka.

Rukka berharap, anggota dewan yang dilantik hari ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan rakyat, terutama masyarakat adat. "Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, AMAN mencatat pada 2020 ada 1.919.708 hektar wilayah adat yang dirampas untuk perizinan sektor pertambangan. AMAN menilai PP Nomor 25 Tahun 2024 ini akan membuat situasi masyarakat adat semakin memburuk.

Tak hanya itu, AMAN juga menyoal sikap pemerintah yang membagi-bagi izin tambang ke ormas keagamaan. Hal tersebut dikhawatirkan bakal membuat posisi masyarakat adat yang selama ini banyak menjadi korban tambang semakin terjepit. Langkah pemerintah tersebut juga bisa menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan.

Kondisi ini semakin buruk, kata AMAN, ketika DPR menunda pengesahan UU Masyarakat Adat yang merupakan payung hukum bagi masyarakat adat. AMAN menyebut dengan UU Masyarakat Adat perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat akan terjamin.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah melindungi hukum hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, antara tanah dan masyarakat adat memiliki ikatan yang mendalam. "Tanah ulayat mengandung nilai-nilai kepemilikan secara komunal yang merefleksikan ikatan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya sendiri," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 24 September 2025.

Bentuk perlindungan hukum atas tanah ulayat tersebut adalah dengan menerbitkan 41 sertifikat dari luas tanah yang mencapai 972 hektare di tujuh provinsi yakni Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh. AHY mengklaim upaya pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat ini adalah bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu ia juga berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat sejalan dengan program legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini mendorong percepatan proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejak 2017, AHY mengklaim pendaftaran tanah telah mengalami akselerasi yang signifikan, meningkat dari 46 juta bidang tanah yang terdaftar menjadi 117,9 juta pada September 2024. Ini mencerminkan pertumbuhan 250 persen dalam tujuh tahun terakhir.

Di hari yang sama, sekelompok tani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) menggelar aksi di depan Kementerian ATR/BPN. Salah satu poin yang disampaikan oleh Dewi Kartika, selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus Koordinator Umum aksi adalah Pemerintahan Jokowi telah melanggar UUPA dengan tetap mempraktekkan asas domein verklaring.

Menurut Dewi, hal tersebut membuat negara seolah menjadi pemilik tanah berlaku sewenang-wenang kepada petani dan masyarakat adat terhadap tanahnya sendiri. Di mana pemerintah, masyarakat adat hanya menumpang di atas tanahnya sendiri. "Bahkan pemerintah memelihara konflik agraria masyarakat dengan BUMN perkebunan dan klaim kawasan hutan negara, dan selalu bertindak represif kepada masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari klaim hutan negara dan BUMN," kata Dewi Kartika.

Selanjutnya, Dewi juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali meredistribusikan dan mengembalikan tanah petani dan masyarakat adat yang telah dirampas oleh PTPN dan Perhutani. Tidak ada satupun Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang berkonflik dengan PTPN dan Perhutani berhasil diselesaikan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat oleh Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, serta Menteri BUMN.

Selain itu, Skema Perhutanan Sosial, Perkebunan Sosial/Distribusi Manfaat dan/atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan PTPN menurut dewi merupakan regulasi yang berseberangan dengan Reforma Agraria. Musababnya karena melanggengkan klaim sepihak negara atas tanah dan atas nama kawasan hutan. "Tidak ada koreksi dan penegakkan hukum terhadap praktik domeinverklaring kehutanan, manipulasi expired HGU dan tanah terlantar BUMN," kata Dewi.