JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menduga adanya pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diperkirakan nominalnya hingga miliaran rupiah.

Menanggapi hal ini, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan, digitalisasi dapat jadi salah satu solusi supaya hal serupa tidak terulang.

"Menurut saya digitalisasi salah satu solusi karena kalau sudah digitalisasi itu sudah jelas besarannya berapa, dan sebelum keberangkatan juga," kata Nia saat ditemui di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini masalah tersebut masih dalam tahap dugaan, mengingat ada beberapa proses yang harus dilalui guna membuktikannya.

Selain mengandalkan digitalisasi, Nia juga mengarahkan untuk memperketat pengawasan agar digitalisasi berjalan dengan lancar dan tidak kembali ke cara manual.

"Berarti ketersediaan infrastruktur juga harus kuat. Bisa jadi (dugaan pungli terjadi karena kurangnya pengawasan), bagaimana pun juga kalau terjadi penyelewengan, itu salah satu faktornya," kata Nia.

• Raja Ampat Masuk Daftar Must Visit Location 2023 Versi Lonely Planet
• Alasan Raja Ampat Masuk 30 Tempat Wisata Terbaik Dunia Versi Lonely Planet

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Senin (8/7/2024), KPK menduga adanya pungli terhadap wisatawan, khususnya wisatawan dengan kapal, yang diperkirakan totalnya mencapai miliaran rupiah per tahun.

"Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving (menyelam), oknum masyarakat meminta Rp 100.000 sampai Rp 1 juta per kapal," ungkap Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria di Sorong, Senin (8/7/2024), dilansir dari Antara.

Lebih lanjut dirincikan, di wilayah Wayag minimal ada 50 kapal yang datang. Dengan demikian, diperkirakan potensi pendapatan dari pungli ini sekitar Rp 50 juta per hari dan Rp 18,2 miliar per tahun.

Dugaan pungli tersebut, lanjutnya, bersumber dari laporan sejumlah pelaku usaha di lapangan.

Dian juga menduga ada pungli berupa pembayaran tanah yang ditagih pada pihak hotel di pulau-pulau.

Ia pun mendorong pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyelesaikan persoalan pungli dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Supaya tidak merugikan potensi pariwisata serta citra daerah," tuturnya.

• 5 Aturan di Desa Wisata Arborek Raja Ampat, Jangan Loncat dari Dermaga
• 10 Kegiatan Wisata di Desa Arborek Raja Ampat, Diving di Dua Spot Keren

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat. Uang panas yang diterima sejumlah oknum bahkan menyentuh belasan miliar rupiah per tahun.

“Di wilayah Wayak (salah satu daerah di Raja Ampat) sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Dian menjelaskan uang pungli itu dikelola oleh salah satu masyarakat di sana. Mereka kebanyakan mengincar wisatawan yang menuju lokasi penyelaman menggunakan kapal di daerah Wayak.
Uang pungli yang diminta beragam. Menurut Dian, nominalnya mulai dari Rp100 ribu sampai Rp1 juta per kapal, tergantung permintaan dari pelaku.

Baca juga: Kronologi Pegawai KPK Ketahuan Habiskan Rp74 Juta untuk Judi Online

Permintaan pungli juga berupa pembayaran tanah kepada hotel yang didirikan di sejumlah pulau di wilayah Raja Ampat. KPK meminta masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah setempat.

“KPK mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” ucap Dian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim berharap KPK memberikan pemantauan keras atas pungli di wilayahnya. Kehadiran Lembaga Antirasuah disebut memberikan rasa aman bagi pengusaha di sektor pariwisata yang terus dihantui oleh pungli.

“Pihak pelaku usaha jadi melihat bahwa kami diawasi oleh lembaga lain. Sehingga kehadiran KPK ini bisa mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif,” tutur Yusuf.

(END)