Bisnis.com, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menargetkan Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, menjadi lumbung pangan untuk menjawab kebutuhan implementasi program makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di wilayah ini.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, di Sorong, Senin (28/10/2024), menjelaskan Kampung Sakabu itu memiliki luas lahan sebanyak 150 hektare yang sangat strategis untuk kemudian dikembangkan menjadi pusat pertanian dan peternakan sapi, guna mewujudkan komitmen lumbung pangan terealisasi di wilayah itu.
"Di sini lahannya cukup luas, potensinya besar, dan sebagian lahannya sudah dimanfaatkan untuk persawahan dan juga sudah ada ternak sapi di sana," ujar Pj Gubernur Musa'ad.
Potensi itu, kata dia lagi, akan menjadi perhatian untuk kemudian diikuti dengan pengembangan ke depan sebagai respons terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang makanan bergizi bagi anak sekolah.
"Yang pastinya kebutuhan bahan-bahan pokok seperti sayur-mayur, sapi, telur, ayam, dan lain sebagainya, dan kami berkeinginan sedapat mungkin semua suplai terhadap kebutuhan itu harus dilakukan di Papua Barat Daya," ujar Musa'ad.
Dengan posisi itu, kata dia pula, akan mengarah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus secara langsung akan berdampak terhadap penurunan angka inflasi di Papua Barat Daya.
"Potensi ini tentunya sangat luar biasa, karena sapinya sudah banyak akan kami kembangkan, kemudian ada persawahan juga kami akan kembangkan menjadi pusat pertanian," ujar Musa'ad.
Menurut dia, pemilihan Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah sebagai lumbung pangan, karena melihat jarak tempuh dari Kota Sorong ke wilayah itu menggunakan transportasi laut hanya 30 hingga 40 menit, sehingga ini sangat cocok untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan implementasi program Presiden Prabowo.
Menurut dia lagi, jika pengembangan pemenuhan kebutuhan itu melebihi kebutuhan pokok, maka akan disuplai ke daerah lain seperti Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Wondama.
Sebelumnya, Pj Gubernur Muhammad Musa'ad bersama tim implementasi program persiapan Makan Sehat bergizi dan forkopimda setempat melakukan kunjungan ke Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat pada 26 Oktober 2024 meninjau lokasi pertanian dan peternakan di wilayah itu.
"Ini nanti kami tindaklanjuti dengan pembicaraan secara khusus bagaimana untuk mengembangkan wilayah itu menjadi lumbung pangan," kata Musa'ad.
Upaya konkret yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat Daya pada tahun ini adalah membangun akses jalan transportasi dari Kanabu ke Samate.
"Kami sudah anggarkan di provinsi, sehingga pada tahun ini jalan sudah mulai dikerjakan untuk memperlancar distribusi hasil pangan di wilayah itu oleh masyarakat setempat," ujar Musa'ad.
Kemudian juga akan dibangun sejumlah fasilitas strategis di wilayah itu untuk mendukung akses kelancaran mobilisasi hasil pangan masyarakat semakin meningkat, katanya lagi.

KOMPAS.com - Pasir Timbul Mansuar di Raja Ampat, Sorong, Papua Barat merupakan salah satu situs warisan geologi Raja Ampat.

Pasir Timbul Mansuar mempunyai keindahan panorama pulau pasir putih dengan lautan biru yang luas.

Wisatawan dapat mengabadikan momen saat air surut dengan hamparan pasir yang luas, berkeliling dengan perahu.

Bisa juga snorkeling melihat keindahan bawah laut, berenang, bermain pasir, dan berjemur pada pulau pasirnya.

Simak informasi harga tiket, lokasi, dan jam buka Pasir Tmbul Mansuar di Raja Ampat, Papua Barat.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Harga tiket masuk Pasir Timbul Mansuar

Tiket masuk Pasir Timbul Mansuar untuk turis lokal Rp 500.000 per orang sedangkan untuk turis mancanegara Rp 1.000.000 per orang.

Pembayaran dapat dilakukan pada pelabuhan atau pembayaran TLTP. Biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pihak pengelola wisata.

Lokasi dan jam buka Pasir Timbul Mansuar

Pasir Timbul Mansuar berlokasi Jalan Raja Ampat, Klasuur, Distrik Sorong, Sorong, Papua Barat.

Lokasi Pasir Timbul Mansuar tidak jauh dari Kota Waisai, masih satu wilayah dengan Pulau Waigeo.

Jam buka Pasir Timbul Mansuar buka setiap hari selama 24 jam.

KOMPAS.com - Jika berwisata di Raja Ampat bisa mengunjungi salah satu pantainya, yaitu Pasir Timbul Mansuar.

Pasir Timbul Mansuar memiliki keindahan pantai yang cocok dijadikan lokasi healing dan spot cantik untuk diabadikan.

Pasir Timbul Mansuar cukup populer dikunjungi wisatawan domestik hingga mancanegara.

Simak daya tarik Pasir Timbul Mansuar di Raja Ampat Papua, bisa dijadikan referensi objek wisata selanjutnya.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik Pasir Timbul Mansuar

Pasir Timbul Mansuar merupakan satu dari 29 geosite geopark di Raja Ampat masuk dalam situs warisan geologi.

Pasir Timbul Mansuar merupakan endapan pasir lepas dari hasil penghancuran terumbu koral yang tampak pada saat air laut surut di dekat Pulau Mansuar.

Pasir Timbul Mansuar memiliki pasir putih lembut yang mengandung pecahan koral dan cangkang moluska.

Hamparan pasir ini dapat membentang beberapa ratus meter tergantung pada tingkat surut air laut.

Pasir putih dengan lautan biru kehijauan akan menyapa para wisatawan saat datang ke Pasir Timbul Mansuar.

Wisatawan dapat bermain air atau berjemur, abadikan momen indah pada panorama lautan biru dan pasir putihnya.

Selain itu dapat snorkeling melihat keindahan biota laut, berenang di lautan sekitar juga bisa. Wisatawan dapat menaiki perahu untuk berkeliling atau menjelajahi pulau-pulau kecil sekitar.

Mantan Kepala Kampung Darumbad, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berinisial SM (55 tahun) membakar Kantor Distrik Waigo Utara.

Aksi itu dilakukan SM lantaran kesal setelah dicopot sebagai kepala kampung tersebut.

Kapolres Raja Ampat, I Gusti Gede Raka Martayasa, melalui Kasat Reskrim Polres Raja Ampat Ipda Arantaun, dihubungi dari Jayapura menjelaskan SM kini telah berstatus tersangka.

"Tersangka melakukan aksinya karena merasa kecewa diberhentikan sebagai kepala kampung," kata Ipda Arantauan, Sabtu (5/10).

Aksi SM terjadi pada Senin 30 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT.

Saat itu, dia mendatangi Kantor Distrik Waigo Utara dengan membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite.

"Pertalite ini disimpan di dalam plastik gula, kemudian ia siram ke dinding kantor yang berbahan tripleks lalu menyalakan korek api kayu dan melempar ke arah dinding," ungkap Arantauan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 187 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa sisa-sisa materil yang dibakar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bali lagi-lagi menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara (wisman) menurut data Golden Rama Tours & Travel.

Tingginya minat wisman ke Bali mencapai 90 persen berdasarkan data pariwisata inbound dari agen perjalanan berusia 53 tahun ini.

"Mayoritas wisman masih ke Indonesia bagian timur ya saat ini. Kayak Bali, Raja Ampat, dan Labuan Bajo. Semua berputar di Indonesia Timur," kata Madu Sudono, President Director Golden Rama Tours & Travel.

Wisman yang memilih Bali, Raja Ampat, dan Labuan Bajo berasal dari Asia, seperti Vietnam dan Singapura, juga Eropa dan Uni Emirat Arab.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Bali lebih dikenal dibanding Indonesia

Tak bisa dipungkiri, menurut Madu, wisman lebih mengenal Bali dibanding Indonesia sebagai negara.

Kebanyakan wisman justru mengenal Indonesia dalam Bali, bukan Bali sebagai bagian dari Indonesia.

"Sulit untuk dipungkiri bahwa dunia tetap melihat Indonesia tuh kalau mau liburan, ya tujuan utamanya memang Pulau Dewata. Jadi benar-benar tetap 90 persen pariwisata inbound ke Bali," ujar Madu dalam pertemuannya dengan media pada Senin (29/7/2024).

Umumnya, wisman mengunjungi Bali dalam kurun satu hingga dua minggu, tetapi ada saja yang memilih tinggal selama berbulan-bulan, seperti disampaikan Madu.

Raja Ampat juga tak kalah menarik. Paket tur wisata untuk wisman, ditawarkan Golden Rama Tours & Travel dengan harga fantastis mencapai 16.000 dolar Amerika Serikat (AS).

Durasi wisatanya berkisar 7-10 hari dengan memilih diving sebagai kegiatan wisata paling favorit.

"Benar-benar bisa dibilang it's the most beautiful diving spot gitu yang adanya memang di Indonesia Timur," ujar Madu.

Indonesia Timur terus diminati dalam setahun. Madu menuturkan, turis dari Eropa Utara biasa datang ke Raja Ampat pada Desember-Februari.

"Kalau turis Timur Tengah, senangnya ke Raja Ampat saat sedang panas-panasnya di sana. Jadi tetap ada sepanjang tahun," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menduga adanya pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diperkirakan nominalnya hingga miliaran rupiah.

Menanggapi hal ini, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan, digitalisasi dapat jadi salah satu solusi supaya hal serupa tidak terulang.

"Menurut saya digitalisasi salah satu solusi karena kalau sudah digitalisasi itu sudah jelas besarannya berapa, dan sebelum keberangkatan juga," kata Nia saat ditemui di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini masalah tersebut masih dalam tahap dugaan, mengingat ada beberapa proses yang harus dilalui guna membuktikannya.

Selain mengandalkan digitalisasi, Nia juga mengarahkan untuk memperketat pengawasan agar digitalisasi berjalan dengan lancar dan tidak kembali ke cara manual.

"Berarti ketersediaan infrastruktur juga harus kuat. Bisa jadi (dugaan pungli terjadi karena kurangnya pengawasan), bagaimana pun juga kalau terjadi penyelewengan, itu salah satu faktornya," kata Nia.

• Raja Ampat Masuk Daftar Must Visit Location 2023 Versi Lonely Planet
• Alasan Raja Ampat Masuk 30 Tempat Wisata Terbaik Dunia Versi Lonely Planet

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Senin (8/7/2024), KPK menduga adanya pungli terhadap wisatawan, khususnya wisatawan dengan kapal, yang diperkirakan totalnya mencapai miliaran rupiah per tahun.

"Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving (menyelam), oknum masyarakat meminta Rp 100.000 sampai Rp 1 juta per kapal," ungkap Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria di Sorong, Senin (8/7/2024), dilansir dari Antara.

Lebih lanjut dirincikan, di wilayah Wayag minimal ada 50 kapal yang datang. Dengan demikian, diperkirakan potensi pendapatan dari pungli ini sekitar Rp 50 juta per hari dan Rp 18,2 miliar per tahun.

Dugaan pungli tersebut, lanjutnya, bersumber dari laporan sejumlah pelaku usaha di lapangan.

Dian juga menduga ada pungli berupa pembayaran tanah yang ditagih pada pihak hotel di pulau-pulau.

Ia pun mendorong pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyelesaikan persoalan pungli dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Supaya tidak merugikan potensi pariwisata serta citra daerah," tuturnya.

• 5 Aturan di Desa Wisata Arborek Raja Ampat, Jangan Loncat dari Dermaga
• 10 Kegiatan Wisata di Desa Arborek Raja Ampat, Diving di Dua Spot Keren

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat adat di Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menolak dua perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa dalam dan perdagangan karbon. Penolakan masuknya perusahaan itu disampaikan secara langsung pada 8 Juli 2024.

"Orang-orang tua adat dari dua marga sudah kasih tahu ke pihak perusahaan, mereka menolak perusahaan melakukan perkebunan kelapa dalam di wilayah adat mereka," kata Samuel Moifilit, perwakilan pemuda adat marga Moifilit dan Kalapain saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dua marga adat, Moifilit dan Kalapain—dari Pulau Salawati—menolak PT Pesona Karya Alam, yang bergerak dalam penanaman komoditi perkebunan kelapa dalam; dan PT Perkasa Bumi Hijau Unit I, yang akan membuka lahan usaha perdagangan karbon berupa jasa lingkungan.

Samuel mengatakan, Pesona Karya Alam telah bersosialisasi membuka hutan sekitar 4.300 hektare. Sedangkan Perkasa Bumi Hijau berencana menggarap hutan seluas 69.768 hektare. Sosialisasi dua perusahaan ini berlangsung sejak 2023. Saat sosialisasi, masyarakat adat setempat sudah menyatakan menolak perusahaan ini beroperasi.

"Tapi mereka datang terus," ujar pemuda 23 tahun itu. Hingga terakhir pada 6 Juli lalu, para orang tua adat di Moifilit dan Kalapain duduk bersama. Musyawarah mereka memutuskan tetap menolak aktivitas perusahaan di atas tanah adat mereka.

Samuel mengatakan, hasil musyawarah itu disampaikan di hadapan perwakilan kedua perusahaan tersebut di Balai Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, 8 Juli 2024.

“Saat ini kami hanya ingin melindungi wilayah adat kami dari ancaman perusahaan serta menjaga hutan dan tanah nenek moyang kami sebagai bagian dari mitigasi krisis iklim dunia,” ujar Samuel, mahasiswa studi akhir di Universitas Muhammadiyah Sorong, itu.

Menurut Samuel, bagi masyarakat adat Moifilit, tanah adat adalah bagian dari darahnya. Tanah adalah tempat berpijak yang melahirkan berbagai unsur kebudayaan serta simbolisme antropologis dan religius. Menurut warga Moifilit juga, tanah menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat serta bagian integral dan krusial bagi hidup manusia dan makhluk hidup di Pulau Salawati.

Benny Kalapain, perwakilan masyarakat adat marga Kalapain, mengatakan sebagai pemilik hak ulayat mereka tak ingin anak cucu menderita karena hutan adat marga Moifilit dan Kalapain diubah menjadi lahan tanaman kelapa.

Benny meminta supaya pemerintah menghargai dan menghormati tatanan kehidupan sosial marga Moifilit dan Kalapain. Karena seluruh kehidupannya bergantung kepada ekosistem gunung, lembah, bukit, dan sungai. “Hai kaum penguasa, perusahaan, dan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan dan uang, sadarlah terhadap manusia lain," kata Benny, dalam keterangan tertulis, pada Jumat, 12 Juli 2024.

Soraya Do, salah satu perempuan adat Suku Moi, sekaligus aktivis Gerakan Malamoi, yang bergabung dalam Gerakan Selamatkan Manusia Tanah dan Hutan Malamoi, mengatakan penolakan masyarakat atas rencana aktivitas perusahaan, itu merupakan bagian dari masyarakat adat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurutnya, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas.

Menteri Sandiaga mengungkapkan, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf.

"Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun.

Dia pun menginstruksikan agar aksi pungli tersebut ditindak tegas.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," kata dia usai agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Dia mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Disebutkan, setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

(NIA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat. Uang panas yang diterima sejumlah oknum bahkan menyentuh belasan miliar rupiah per tahun.

“Di wilayah Wayak (salah satu daerah di Raja Ampat) sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Dian menjelaskan uang pungli itu dikelola oleh salah satu masyarakat di sana. Mereka kebanyakan mengincar wisatawan yang menuju lokasi penyelaman menggunakan kapal di daerah Wayak.
Uang pungli yang diminta beragam. Menurut Dian, nominalnya mulai dari Rp100 ribu sampai Rp1 juta per kapal, tergantung permintaan dari pelaku.

Baca juga: Kronologi Pegawai KPK Ketahuan Habiskan Rp74 Juta untuk Judi Online

Permintaan pungli juga berupa pembayaran tanah kepada hotel yang didirikan di sejumlah pulau di wilayah Raja Ampat. KPK meminta masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah setempat.

“KPK mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” ucap Dian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim berharap KPK memberikan pemantauan keras atas pungli di wilayahnya. Kehadiran Lembaga Antirasuah disebut memberikan rasa aman bagi pengusaha di sektor pariwisata yang terus dihantui oleh pungli.

“Pihak pelaku usaha jadi melihat bahwa kami diawasi oleh lembaga lain. Sehingga kehadiran KPK ini bisa mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif,” tutur Yusuf.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, RAJA AMPAT -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya perilaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum masyarakat kepada wisatawan hotel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan nilai miliaran per tahun.

Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria menjelaskan, KPK telah menerima laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan. Hal itu meliputi pungli masyarakat kepada wisatawan hotel.

"Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, oknum masyarakat meminta Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta per kapal. Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal yang datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun," kata Dian di di Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin (8/7/2024).

Dia menilai, pungli berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

Berkaitan dengan itu, KPK terus mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Caranya dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.

"Supaya aktivitas pungli ini segera ditertibkan dan tidak merugikan potensi pariwisata yang ada serta citra daerah," harap Dian.