Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan saat ini sudah saatnya Indonesia menerapkan pajak karbon.

Hal itu sejalan dengan desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan.

Raden mengatakan isu lingkungan hidup dan gas emisi sudah semakin banyak dibicarakan, serta desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan. Hal itu mendorong kebijakan pajak karbon harus segera diimplementasikan.

“Sekarang sudah saatnya diterapkan, alasan dibuatkannya pajak karbon sebenarnya dalam rangka mendukung zero carbon emission,” jelas Raden kepada Kontan, Minggu (6/10).

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang HPP, tata cara penghitungan pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Raden menjelaskan pemerintah sudah membentuk bursa karbon (IDX Carbon). Bursa karbon diperlukan karena Undang-Undang Pajak Karbon mengatur bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan karbon.

“Tapi belum diimplementasikannya pajak karbon mungkin masih banyak desakan dari pengusaha untuk menunda pengenaan pajak karbon,” ungkapnya.

Adapun, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.