Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penegasan penggunaan satu pintu dalam pelayanan pajak dinilai dapat menutup celah penipuan yang semakin marak dengan berbagai modus.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, menyatakan bahwa penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengganggu instansi tersebut.

Menurutnya, banyak Wajib Pajak yang tidak mampu membedakan antara layanan resmi dan modus penipuan, sehingga rentan menjadi korban.

"Penegasan satu pintu pelayanan akan menutup celah penipuan, baik melalui email, aplikasi telepon genggam, maupun konsultasi melalui telepon," kata Raden kepada Kontan pada Minggu (3/11).

Raden menambahkan bahwa jika modus penipuan perpajakan terus dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan Wajib Pajak tetapi juga merusak citra Ditjen Pajak.

Dampaknya, sebagian masyarakat akan bersikap antipati terhadap institusi tersebut. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama antara Ditjen Pajak dengan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penipuan.

"Sampai saat ini, belum ada pelaku penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak yang ditangkap oleh Kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, Raden mengingatkan bahwa dua bulan mendatang sistem Coretax akan segera diluncurkan. Ia menekankan pentingnya Ditjen Pajak untuk lebih aktif mengkampanyekan pelayanan pajak online melalui Coretax.

Menurutnya, Wajib Pajak perlu diinformasikan bahwa semua pelayanan perpajakan hanya dapat dilakukan melalui Coretax secara online, tanpa menggunakan telepon atau aplikasi di perangkat genggam.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pemerintah baiknya menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Raden mengatakan baiknya pemerintah menunda kenaikan tarif PPN karena kondisi Masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah daya beli masyarakat sedang turun, menunda kenaikan tarif akan lebih bijak.

"Mungkin setelah ekonomi tumbuh dan Tingkat daya beli Masyarakat juga meningkat, boleh saja menaikkan tarif PPN jika memang sangat dibutuhkan," jelas Raden kepada Kontan, Senin (14/10).

Menurut Raden, untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah tidak harus menaikkan tarif pajak. Ada banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara, di antaranya dengan cara meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Alat ukur untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu membandingkan rekening bank dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak.

Otoritas pajak sudah waktunya untuk menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk melakukan pengawasan SPT Tahunan. Jika hanya mengandalkan pegawai pajak secara manual, pengawasan tidak akan efektif karena terbatasnya data yang dapat diawasi oleh petugas.

Sedangkan dengan menggunakan teknologi informatika, pengawasan dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.

"Sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak, semua Wajib Pajak benar-benar diawasi," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan saat ini sudah saatnya Indonesia menerapkan pajak karbon.

Hal itu sejalan dengan desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan.

Raden mengatakan isu lingkungan hidup dan gas emisi sudah semakin banyak dibicarakan, serta desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan. Hal itu mendorong kebijakan pajak karbon harus segera diimplementasikan.

“Sekarang sudah saatnya diterapkan, alasan dibuatkannya pajak karbon sebenarnya dalam rangka mendukung zero carbon emission,” jelas Raden kepada Kontan, Minggu (6/10).

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang HPP, tata cara penghitungan pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Raden menjelaskan pemerintah sudah membentuk bursa karbon (IDX Carbon). Bursa karbon diperlukan karena Undang-Undang Pajak Karbon mengatur bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan karbon.

“Tapi belum diimplementasikannya pajak karbon mungkin masih banyak desakan dari pengusaha untuk menunda pengenaan pajak karbon,” ungkapnya.

Adapun, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.