Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berharap pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan, yang berlaku hingga Desember 2024, bisa berdampak positif pada perolehan premi asuransi properti.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024, yang mulai efektif sejak 11 September 2024. Insentif tersebut bertujuan memperkuat daya beli masyarakat terhadap properti seperti rumah tapak dan rumah susun.

Chief Financial Officer Asuransi Zurich Musi Samosir mengatakan, keputusan tersebut diharapkan bisa menstimulasi pasar properti residensial yang kemudian akan berdampak positif pada perolehan premi di lini bisnis properti.

"Selain itu, kesadaran masyarakat atas pentingnya berasuransi tetap menjadi perhatian kami. Kami tetap menargetkan pendapatan premi double digit hingga akhir tahun, baik untuk segmen korporasi maupun semen ritel," kata Musi kepada Kontan, Jumat (25/10).

Pada kuartal III-2024 ini, Zurich mencatatkan perolehan Gross Written Premium (GWP) dari asuransi properti mencapai lebih dari Rp 600 miliar.

"Kami optimistis bahwa lini bisnis properti dapat terus bertumbuh melihat adanya kenaikan nilai properti serta kesadaran akan perlindungan risiko properti yang semakin meningkat," tuturnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi umum, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk melaporkan bahwa hingga September 2024, pendapatan premi bruto naik 15% secara year on year(YoY) menjadi Rp 2,5 triliun.

Chief Financial Officer Zurich Asuransi Indonesia Musi Samosir mengatakan kenaikan pendapatan premi bruto tersebut didorong oleh berbagai faktor, di antaranya peningkatan kebutuhan perlindungan aset fisik, baik untuk properti maupun kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat akan perlindungan preventif untuk kesehatan, hingga kebijakan pemerintah berupa penurunan suku bunga.

“Sehingga hal tersebut membuat pendapatan premi bruto kami naik hingga September 2024, dan secara industri pendapatan premi asuransi umum juga naik,” kata Musi kepada Kontan.co.id, Jumat (25/10).

Musi menyebutkan bahwa hingga saat ini, lini bisnis asuransi kendaraan bermotor di Zurich masih menjadi kontributor terbesar atas pendapatan perusahaan.

Selain itu, dia menilai prospek asuransi kesehatan tahun ini, ada beberapa dinamika yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh industri asuransi secara keseluruhan, seperti kenaikan biaya kesehatan.

Namun, secara umum, pihaknya optimistis bahwa lini bisnis asuransi kesehatan dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.

Musi mengatakan bahwa Zurich di tahin ini, menargetkan untuk tumbuh doubledigit dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tetap memberikan perlindungan dan edukasi seluas mungkin kepada masyarakat Indonesia.

Adapun untuk terus menjaga kinerja positif, Zurich fokus pada inovasi, simplifikasi, dan peningkatan layanan nasabah, serta terus membangun kolaborasi strategis.

Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk mendorong literasi keuangan dalam upaya untuk meningkatkan tingkat penetrasi asuransi umum, yang merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pertumbuhan industri ini.

”Kami juga terus menggandeng berbagai ekosistem, seperti ekosistem pendidikan, guna mendorong jangkauan perlindungan Zurich ke masyarakat yang lebih luas,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyambut baik rencana pemerintah terkait kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) atau asuransi kendaraan mulai 2025.

Wakil Direktur Utama ZAI Heriyanto Agung Putra mengungkap bahwa dengan rencana tersebut tentunya baik untuk industri asuransi.

“Hal seperti ini menurut Zurich adalah kesempatan yang baik. Artinya untuk perkembangan bisnis dan juga eksistensi kita di dunia asuransi ya. Karena penting sekali bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi khususnya untuk kendaraan bermotor,” kata Heriyanto ditemui usai Media Briefing Kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di Graha Zurich, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Heriyanto pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Terlebih pihaknya juga melihat potensi nasabah baru khususnya bisnis TPL dapat meningkat, karena semua pemilik kendaraan akan diwajibkan menggunakan asuransi tersebut.

Dalam mempersiapkan diri, Heriyanto mengatakan selain Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan juga harus meningkatkan infrastruktur.

“Itu adalah salah satu yang menjadi concern kita, jangan sampai nanti kita tidak siap. Zurich adalah perusahaan yang punya komitmen kuat untuk itu. Bahwa kita tentunya waktu masuk sudah ready,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.UU P2SK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan."Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.