JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor, untuk ikut serta dalam asuransiThird Party Liability (TPL) pada 2025 mendatang.

Asuransi TPL ialah produk asuransi yang memberi perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

Contoh kasusnya, bila seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan fasilitas atau kendaraan.

Apabila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

Lantas, apakah korban kecelakaan ganda yang mengalami luka fisik bisa ditanggung oleh asuransi TPL?

Tengku Irvan Bahran, Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang menjadi salah satu insiator penyelenggara asuransi TPL bekerja sama dengan PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menjelaskan bahwa asuransi tersebut bisa menanggung kerugiaan fisik dari korban kecelakaan ganda.

“Kalau pihak ketiga kan (kerugian) berarti bisa properti, bisa manusia. Jadi nanti pertanggungannya berapa, misalnya katakan Rp 10 juta. Nah, mereka akan tertanggung sampai up to Rp 10 juta. Apapun yang kejadiannya,” ucap Irvan, belum lama ini, saat ditemui Kompas.com di Jakarta.

Namun, hal tersebut harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Selama ada tuntutan, korban kecelakaan ganda bisa mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang dialami.

“Tapi tetap harus ada putusan pengadilan dulu. Misalnya katakan dua orang berselisih kan pasti harus ada pengadilan. Siapa yang menabrak, siapa yang ditabrak. Kurang lebih seperti itu,” kata Irvan.

Sementara itu, Laurentius Iwan Pranoto, Head of PR, Marcomm & Event Asuransi Astra Garda Oto. Semua perusahaan asuransi umum sebetulnya sudah ada dan biasanya sebagai perluasan jaminan, Tanggung Jawab Hukum (TJH3).

Sehingga, kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, baik itu properti maupun fisik, seperti pihak ketiga masuk rumah sakit, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

“Asal ada tuntutan diajukan, property, mobil, warung, ayam, masuk rumah sakit (perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi),” ucap Iwan, kepada Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).

Untuk diketahui, asuransi TPL diberlakukan atas amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah diteken pada 12 Januari 2023.

Berdasarkan UU tersebut, penyusunan dan pelaksanaannya paling lama dua tahun sejak disetujui. Namun, kepastian pemberlakuannya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor, untuk ikut serta dalam asuransiThird Party Liability (TPL) pada 2025 mendatang.

Asuransi TPL ialah produk asuransi yang memberi perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

Contoh kasusnya, bila seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan fasilitas atau kendaraan.

Apabila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

Meski baru akan diberlakukan pada tahun depan, Garda Oto yang merupakan produk asuransi Astra justru sudah memiliki asuransi TPL atau Tanggung Jawab Hukum (TJH3).

Ini merupakan perluasan dari asuransi standar. Hal ini diungkapkan oleh Laurentius Iwan Pranoto, Head of PR, Marcomm & Event Asuransi Astra Garda Oto.

“Semua perusahaan asuransi umum sebetulnya sudah ada dan biasanya sebagai perluasan jaminan, TJH3. Asal ada tuntutan diajukan, properti, mobil, warung, ayam, masuk rumah sakit (perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi),” ucap Iwan, kepada Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).

Iwan melanjutkan, untuk biaya perluasan jaminan tersebut pemilik kendaraan hanya perlu mengeluarkan kocek Rp 100.000 selama satu tahun.

“Pertanggungan Rp 10 juta setiap kejadian, cuma bayar preminya Rp 100.000 setiap satu tahun,” kata Iwan.

Kalau asuransi TPL diberlakukan, pengendara mobil dan motor nantinya wajib untuk membayar premi dua asuransi sekaligus, yaitu, asuransi jiwa dari Jasa Raharja dan asuransi kerusakan yang disebabkan karena pengendara kecelakaan atau TPL yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan.

Namun, sampai saat ini belum ada aturan teknis atas pelaksanaan pemberlakuan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Pemerintah bersama instansi terkait masih mengkaji kebijakan dimaksud.

Jakarta – Pada ajang 28th Indonesia Rendezvous, yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, banyak peserta dari negara lain ikut hadir. Mereka terlihat antusiasme, turut meramaikan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tersebut.

Tercatat perwakilan peserta dari 15 negara menghadiri acara yang berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2024 ini. Antara lain Korea Selatan, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Hongkong, Inggris, USA, Cina, Thailand, Perancis, Mauritius, Bahrain, dan Kanada, dengan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara.

Selain berpeluang sebagai mitra, pada kegiatan rendezvous yang melibatkan sedikitnya 900 peserta dari berbagai perusahaan asuransi di Indonesia dan mancanegara ini, negara-negara tadi oleh AAUI dijadikan contoh. Terutama dalam hal mengembangkan industri Asuransi di Indonesia.
Ketua Umum AAUI, Budi Herawan menyebut satu di antaranya adalah Korea Selatan. Diakuinya, bahwa Indonesia perlu banyak belajar dari negara tersebut. Terutama dalam hal pemanfaatan dan pengembangan teknologi digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI).

"Kita tidak boleh malu belajar dari Korea, karena harus kita akui mereka one step ahead, selangkah lebih maju di atas kita. Terutama dalam hal digitalisasi dan teknologi AI pada industri asuransi, antara lain terkait implementasi Third Party Liability (TPL) Insurance. Apalagi jika dibandingkan negara Asia lainnya, posisi kita lemah, hanya satu level di atas Kamboja," terangnya di sela-sela acara 28th Indonesia Rendezvous, Bali, Jumat (11/10/2024).

Baca Juga: Pabrik Chery di Indonesia, Beroperasi Tahun 2026

Lanjut Budi, Indonesia bisa belajar bagaimana Korea bisa mengimplementasikan AI untuk proses klaim, dan lainnya. Itu harus ditiru dan dipelajari. “Bagaimana mereka mengimplementasi terkait asuransi wajib, dan TPL. Jadi kita bangun ekosistem di dalam negeri maupun di luar negeri,” tukasnya.

Asuransi Third Party Liability (TPL)

Merupakan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, di mana merupakan jenis asuransi yang memberikan pertanggungan risiko, atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga sewaktu terjadi kecelakaan.

Dengan kata lain, apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, maka dia wajib memiliki tanggung jawab hukum kepada pihak pertama. Mengganti kerugian terkait kerusakan kendaraan ataupun korban jiwa kepada pihak pertama, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Asuransi TPL ini mengacu dari dasar hukum perundangan-undangan, KUHP pasal 1365 yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut. Sehingga diharapkan semua pengguna jalan dapat lebih berhati-hati dan peduli, tentang tata tertib lalu lintas dan keselamatan berkendara di jalan raya.

Baca Juga: IMX 2024 Pecahkan Rekor, Transaksi Mencapai Rp 8,7 Miliar!

Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI, Wayan Pariama dalam sebuah kesempatan pernah menyampaikan, asuransi TPL ini masih harus dirumuskan secara tepat, dan mewadahi semua pihak. Selaras dengan apa yang dikatakan Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, pada jumpa pers 28th Indonesia Rendezvous, Kamis (10/10/2024), bahwa hal itu masih menunggu Peraturan Pemerintah, turunan dari Undang-Undang P2SK.

“Third Party Liability, sebagai asuransi wajib dapat mengurangi beban keuangan pemerintah. Terlebih dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas, yang ditanggung perusahaan asuransi swasta. Sekaligus bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya,” kata Wayan.

Menurutnya, kesadaran masyarakat harus dibangun mengenai TPL ini. Nantinya juga akan dibuat, termasuk model atau skemanya seperti apa. Apakah dengan membentuk konsorsium-konsorsium, atau skema lain yang lebih tepat.(Autogear.id/Alun Segoro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) akan meluncurkan produk asuransi khusus kendaraan listrik pada semester I/2025. Sampai September 2024 ini, Jasindo telah mencatatkan premi asuransi kendaraan sebesar Rp113.893.296.358 dengan nilai klaim mencapai Rp38.639.439.701.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara mengatakan total premi dan klaim ini didapatkan dari polis kendaraan konvensional. Dia menungkap, rencananya Jasindo juga akan merambah sektor khusus kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai inovasi produk mereka. Pengembangan inovasi produk tersebut berupa produk asuransi kendaraan khusus listrik dengan manfaat ekstra melalui skema bundling product.

"Direncanakan akan diluncurkan pada semester 1 tahun 2025 untuk penggarapan segmentasi B2B2C [Business-to-Business-to-Customer] dan SME [Small Medium Enterprise]," kata Diwe kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaska, premi asuransi kendaraan bermotor diperoleh dari harga mobil dikalikan dengan rate premi. Dengan begitu, apabila dibedakan rate premi mobil listrik yang notabene harga mobil listrik lebih mahal, maka preminya juga akan lebih besar jika ratenya lebih tinggi.

Sementara dari sisi klaimnya, Diwe menjelaskan bahwa dengan risiko kecelakaan yang berbeda, risiko yang diakibatkan mobil listrik dan mobil konvensional pada dasarnya sama.

"Yang membedakan dari segi teknologi yang terdapat pada kendaraan tersebut dan perilaku pengemudi adalah faktor kunci, dan nilai ganti rugi ditentukan oleh tingkat kerusakan yang di alami oleh kendaraan tersebut dan basis penentuan premi ditentukan dari harga pertanggungan kendaraan," jelasnya.

Sementara dari segi tantanganya, Diwe menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar yakni pada komponen spare part antara kendaraan konvensioanal dan listrik sehingga berpotensi terdapat loading premi khusus untuk kendaraan listrik. Loading rate adalah rate tambahan yang dikenaiakn jika kendaraan sudah melebihi batas maksimum usia kendaraan yang dapat ditanggung asuransi.

Sementara saat ini rate premi asuransi kendaraan belum dibedakan antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Menurut Diwe, untuk saat ini regulasi yang berlaku sudah bisa mengakomodir kebutuhan industri menentukan tarif premi asuransi kendaraan mereka, baik yang konvensional maupun listrik.

"Premi yang dikenakan sama antara mobil listrik dan mobil konvensional ditambah regulasi yang sekarang masih ada ruang di mana perusahaan asuransi dapat menerapkan tarif batas atas untuk kendaraan listrik," kata dia.

YOGYAKARTA, investor.id - Produk asuransi mobil Garda Oto memberikan perlindungan menyeluruh untuk kendaraan Anda, serta memberikan kenyamanan berkendara dengan berbagai kemudahan dalam layanan untuk para pelanggan. 

“Di event BTV Semesta Berpesta Yogyakarta, Garda Oto memberikan diskon premi 25 persen untuk customer yang melakukan pembelian Asuransi Mobil Garda Oto Comprehensive untuk melindungi unit mobil Anda,” kata Garda Center Head Yogyakarta Alfriza Tri Wibowo.

Tersedia juga cicilan bunga 0 persen dengan tenor 3 bulan yang dapat dilakukan dengan kartu kredit Permata Bank, Bank BCA dan Bank Mandiri berlogo Visa, Mastercard, dan JCB. Sementara periode promo ini berlangsung 1 Juni hingga 31 Desember 2024. 

Riza meyakini, BTV Semesta Berpesta Yogyakarta bisa memperluas target pasar Garda Oto di wilayah Yogyakarta, khususnya kalangan anak muda. 

“Kita sangat senang dengan hadirnya BTV Semesta Berpesta Yogyakarta ini, acaranya sangat menarik sekali. Anak muda di Yogyakarta menjadi potensi yang cukup baik untuk Asuransi Astra,” kata Riza.

Garda Oto di Yogyakarta, lanjut Riza, juga mengalami peningkatan di tahun ini. Dengan hadirnya BTV Semesta Berpesta Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan potensi penjualan Garda Oto di Yogyakarta.

Garda Oto Berikan Kenyamanan Berkendara

Selama 28 tahun, Garda Oto secara konsisten menjalankan komitmennya dalam memberikan peace of mind kepada pelanggan. Berikut sejumlah kemudahan yang ditawarkan Garda Oto:

1.Layanan Garda Siaga 24 Jam Emergency Roadside Assistance (ERA) gratis bagi pelanggan Garda Oto berupa mobil gendong, mobil derek, dan motor untuk kebutuhan bantuan jumper, ban kempis, mogok, hingga kecelakaan.

2. Lapor klaim Garda Oto dan cek status klaim di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi myGarda. Dapatkan juga berbagai produk dan promo menarik untuk berbagai kebutuhan otomotif Anda di fitur Deals.

3. Garda Akses 24 jam yaitu contact center yang selalu siap membantu terkait informasi produk, lapor klaim, layanan renewal polis asuransi, hingga layanan bantuan darurat melalui telepon 1 500 112 atau chat WhatsApp 08950 1 500 112

4. Garda Center hadir di mal yang buka setiap hari termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur untuk kemudahan Anda mendapatkan layanan survei klaim, pembelian polis, dan informasi produk.

5. Untuk memastikan kualitas perbaikan, Garda Oto memakai suku cadang asli dan berkualitas, serta memberikan garansi 6 bulan untuk hasil pengerjaan kendaraan di lebih dari 500 bengkel rekanan.

BTV Semesta Berpesta Yogyakarta merupakan kota ke-9 tahun ini didukung oleh grup Astra yakni United Tractors, FIFGROUP, AstraPay, Astra Honda Motor, Astra Otoparts, ACC, dan Garda Oto.United Tractors, FIFGROUP, Astra Honda Motor, GS Astra, AstraPay, Astra Credit Companies dan Garda Oto.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan soal rencana penerapan asuransi bagi kendaraan bermotor tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi tersebut nantinya berbentuk Third Party Liabilities (TPL).

"Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut, produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti Total Loss Only (TLO) atau all-risk (comprehensive). Produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk.

Manfaat Asuransi

Ogi juga menjelaskan manfaat produk asuransi TPL bagi masyarakat, salah satunya memberi perlindungan finansial bila terjadi kecelakaan dan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," bebernya.

Ia menegaskan, saat ini asuransi TPL masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dari data yang diterbitkan oleh Kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas," tutur Ogi.

Lalu dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6-10 juta per kejadian.

Sementara dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," bebernya.

"Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu," pungkasnya.

(ily/ara)

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance , anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) resmi bekerja sama dengan Scuto Paint untuk menghadirkan perlindungan kecelakaan bagi pemilik kendaraan. Setiap pelanggan Scuto Paint yang melakukan pengecatan atau perbaikan kendaraan sebanyak minimal 5 panel, berhak mendapatkan manfaat asuransi kecelakaan diri MNC Insurance.

?Kami dari MNC Insurance itu sangat berkomitmen bagaimana supaya asuransi itu bisa lebih diterima di masyarakat. Scuto Paint merupakan partner yang luar biasa bagi kami,? kata Presiden Direktur MNC Insurance Wirahadi Suryana Jati di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Tak ketinggalan, Scuto Paint juga menawarkan garansi spesial bagi pelanggannya dengan manfaat perbaikan kembali sebanyak 1 panel, apabila hasil pengecatan atau perbaikan kendaraan di Scuto Paint mengalami kerusakan dalam periode 30 hari setelah pengerjaan.

"Kami pastikan tak ada biaya tambahan. Ini yang luar biasa," terang Wirahadi.

CEO Scuto Paint, Ignatius Ryan menuturkan, sinergi produk asuransi MNC Insurance dan layanan unggulan dari Scuto Paint menandai komitmen bersama kedua pihak dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

?Dengan kemitraan yang strategis bersama MNC Insurance ini, kami harap konsumen akan mendapatkan benefit ataupun kemudahan dalam memproteksi kendaraannya sehingga selalu dalam kondisi prima ketika dipakai untuk beraktifitas sehari-hari,? paparnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor 021-54318494 dan WhatsApp 0822-9898-6916 atau kunjungi situs web scutopaint.co.id.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohanes Nangoi menanggapi kabar mengenai peraturan wajib asuransi bagi kendaraan yang diisukan akan segera ditetapkan. Ia menilai penerapan aturan tersebut bukan waktu yang tepat untuk saat ini.

“Kalau bisa jangan diterapkan sekarang lah karena mobil (industri otomotif) sedang menurun,” kata dia pada penutupan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (27/7/2024) malam.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7).

Menurut Ogi, hal itu dikarenakan program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, Ogi menuturkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sejauh ini belum membahas soal kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor yang direncanakan mulai diberlakukan pada 2025 oleh OJK.

"Belum ada rapat mengenai itu," ucap Presiden Jokowi singkat usai menghadiri acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap bahwa program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL) untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Terlebih menurut Anggota DPR Komisi XI Martinus Gea mengatakan bahwa substansi dari program asuransi wajib tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

“Kami melihat bahwa substansinya belum cukup bagus ya untuk dilakukan sampai saat ini,” kata Martinus ditemui usai kegiatan edukasi keuangan pelajar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten pada Jumat (26/7/2024).

Martinus mengatakan bahwa nanti pihaknya akan membahas lebih detail terkait dengan wacana asuransi wajib tersebut. Pihaknya ingin menegaskan bahwa program asuransi wajib tersebut belum mendesak.

Menurutnya justru lebih baik menyelesaikan masalah-masalah perusahaan asuransi lebih dahulu. Diketahui beberapa perusahaan asuransi yang sedang diterpa kasus gagal bayar di antaranya yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wanaartha Life.

“Sebagai anggota DPR, saya malah lebih fokus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan asuransi-asuransi pemerintah yang sudah ada dulu ya sebelum membuat menerapkan asuransi-asuransi baru gitu ya. Jangan menambah daftar masalah, daftar persoalan yang akan muncul nanti,” tandasnya.

Pemerintah diketahui tengah menggodok aturan untuk asuransi wajib kendaraan bermotor TPL. Ini merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Nantinya akan ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan dalam persiapan program asuransi wajib diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/7/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI memberikan bocoran PP sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) menyambut baik rencana program wajib asuransi third party liability (TPL) untuk mobil dan mobil mulai Januari 2025.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan regulasi yang sedang digodok. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi peraturan pelaksana dari asuransi TPL.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan peluang ini," kata kata Wahyudi kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Sebagai anggota dari Asosiasi Asurasi Syariah Indonesia (AASI), Jasindo Syariah turut aktif menyuarakan adanya free fight competition antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Pada semester I/2024 Jasindo Syariah mencatat pertumbuhan pendapatan kontribusi 49,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp154,46 miiliar.

Pertumbuhan di semester I/2024 tersebut didorong oleh pemasukan kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang berkontribusi lebih dari setengah capaian di semester I/2024.

Dia mengatakan Jasindo Syariah akan meluncurkan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah dan manfaat dari memiliki asuransi TPL untuk Kendaraan Bermotor (KBM).

"[Asuransi ini] menjadi salah satu primadona di Jasindo Syariah," imbuhnya.

Selain kampanye edukasi, pihaknya juga mempersiapan infrastruktur. Menurutnya, Jasindo Syariah juga melakukan perluasan jaringan, pengembangan kerja sama dengan rekanan atau provider, serta optimalisasi teknologi dan automasi.

Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% terhadap realisasi tahun 2023. Jasindo Syariah memandang asuransi wajib TPL nantinya akan menjadi harapan baru industri asuransi syariah untuk turut mengambil peran dalam meramaikan pasar yang punya peluang akan semakin gemuk.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan potensi pasar asuransi syariah secara efektif," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) mencatatkan premiasuransi kendaraan senilai Rp150 miliar sampai dengan Mei 2024.

Compliance Director Mega Insurance Diang Edelina mengungkap belum ada kenaikan signifikan dalam perolehan gross written premium (GWP) pada semester I/2024, khususnya untuk asuransi kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan pasar otomotif yang sedang melesu secara domestik.

"Saat ini Mega Insurance fokus pada peningkatan proses mitigasi risiko atau seleksi untuk seluruh lini usaha, sehingga ada beberapa bisnis yang berdampak untuk market share-nya,” kata Diang kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Namun demikian, Diang mengatakan pihaknya tetap optimistis bahwa premi khususnya kendaraan bermotor akan meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun strateginya yakni perusahaan akan menambah segmentasi untuk penjualan asuransi kendaraan bermotor di luar dari ekosistem CT Corp.

Saat ini, lanjut Diang, tenaga pemasar perusahaan sedang melakukan pendekatan dengan beberapa dealer dan multifinance.“Dan kami sangat optimis untuk target perusahaan akan tercapai hingga Desember 2024,” kata Diang.

Adapun asuransi kendaraan bermotor Mega Insurance saat ini menggunakan model bundling produk dengan masih bekerja sama dengan dealer, leasing, dan multifinance.

Secara keseluruhan dikutip dari laporan keuangan bulanan konvensional Mega Insurance pada Juni 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp809 miliar yang mana naik dibandingkan dengan Rp679 miliar pada Juni 2023.

Dari sisi hasil investasi juga meningkat menjadi Rp26,4 miliar dari sebelumnya Rp22,7 miliar. Sementara itu laba setelah pajak perusahaan mencapai Rp50 miliar, yang mana dari sebelumnya Rp40,8 miliar. Tingkat kesehatan finansial perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai Rp233,35%, naik dibandingkan Juni 2023 yakni 225,77%.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor masih merekah sampai dengan Mei 2024. Premi kendaraan bermotor sampai dengan Mei 2024 mencapai sebesar Rp9,39 triliun.

“Masih mengalami kenaikan sebesar 5,36% yoy meskipun penjualan kendaraan domestik turun 13,29% di periode yang sama,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulisnya dikutip Kamis (11/7/2024).

Namun demikian, dia menekankan secara umum premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, tetapi juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan.

Untuk mengantisipasi pasar otomotif yang tengah lesu, Ogi mengatakan pihaknya mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka untuk mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.

“Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah,” kata Ogi.

Lini bisnis kendaraan motor memang masih menjadi tiga besar kontributor premi industri asuransi umum. Dalam catatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada kuartal I/2024, dari total Rp32,71 triliun pendapatan premi yang diraih perusahaan asuransi umum, ada tiga kontributor utama yakni properti, kendaraan, dan asuransi kredit.

Asuransi properti menyumbang Rp9,59 triliun premi yang meningkat 51% dari Rp6,35 triliun pada kuartal I/2023. Kemudian, asuransi kendaraan motor senilai Rp5,9 triliun atau meningkat 13,8% dari sebelumnya Rp5,2 triliun pada kuartal I/2023.

Sementara asuransi kredit, preminya mencapai Rp4,9 triliun, meningkat 19,3% dari sebelumnya Rp4,14 triliun pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Sinar Mas (ASM) mendukung pemerintah yang tengah menggodok aturan terkait dengan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor menggunakan asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third party liability (TPL).

Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas, Dumasi Marisina M. Samosir, Indonesia sejatinya sudah ketinggalan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Selain itu, Dumasi menyebut bahwa dengan adanya TPL yang diwajibkan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga.

“Jadi kalau di luar negeri, orang nabrak, kita enggak pusing karena ada yang ngurusin [asuransi], jangan jadi kita berantem di jalan,” kata Dumasi dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dumasi mengatakan bahwa asuransi TPL sejatinya murah dan hanya dibayarkan sekali dalam setahun. Dengan demikian, tidak bisa dibandingkan dengan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibayarkan setiap bulan.

Dumasi mengatakan premi TPL hanya sekitar 0,01% dari klaim yang diterima. Misalnya saja klaim yang didapatkan mencapai Rp10 juta, masyarakat hanya membayar premi sebanyak Rp100.000 per tahun. Apalagi apabila diwajibkan, Dumasi menyebut preminya bisa lebih murah lagi.

“Jadi enggak akan sampai Rp100.000,” kata Dumasi.

Namun demikian, Dumasi menekankan bahwa memang harus ditekankan literasi terkait dengan pentingnya asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat. Terlebih masih ada pro dan kontra terkait dengan aturan tersebut.

Dumasi juga menyarankan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor menggunakan konsorsium. Menurunya konsorsiumnya jangan hanya ada satu, tetapi bisa tiga hingga empat.

“Harus konsorsium untuk supaya semua bersaing memberikan pelayanan terbaik. Kita di asuransi itu sudah terbiasa dengan konsorsium,” katanya.

Namun dia menekankan yang masuk ke dalam konsorsium tersebut merupakan perusahaan asuransi yang sehat. Termasuk modalnya cukup, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menetapkan batas modal pemain yang bisa masuk dalam konsorsium tersebut.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa aturan tersebut harus digodok dengan baik, supaya perusahaan asuransi umum juga tidak justru merugi lantaran aturan ini.

“Tapi, memang ini bukan jalan untuk mengambil profit yang tinggi-tinggi banget buat perusahaan asuransi. Ini adalah bagian untuk mengedukasi masyarakat, bahwa kita membutuhkan perlindungan asuransi,” katanya.

Asuransi Sinar Mas sendiri memiliki produk TPL, tetapi porsinya masih belum besar. Dari sekitar premi kendaraan bermotor yang mencapai Rp770 miliar pada semester I/2024, porsinya kemungkinan di bawah 1%. Saat ini asuransi TPL memang masih belum diwajibkan.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) terkait aturan pelaksana asuransi wajib TPL kemungkinan akan disetujui setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

“Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Asuransi wajib TPL tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR.