AHY Pamer Laporan Keuangan Kementerian ATR Raih WTP dari BPK
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan laporan keuangan Kementerian ATR wajib mendapatkan opini WTP dari BPK setiap tahun.
(Bisnis.Com) 08/07/24 16:10 10086594
Bisnis.com, JAKARTA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan penyematan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian ATR/BPN tahun 2023 menjadi bentuk komitmen pihaknya untuk terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
“Secara umum diberikan WTP, ini termasuk juga status kepada peringkat atau predikat bagi ATR/BPN,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Namun demikian, AHY menekankan pihaknya untuk tidak berpuas diri. Pasalnya cap WTP tersebut bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban yang memang perlu dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Karena ini adalah uang rakyat, uang negara yang harus bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, sepanjang 2023 Kementerian ATR/BPN menyerap anggaran mencapai 97,56% dari total alokasi anggaran sebesar Rp8,72 triliun atau senilai Rp7,8 triliun.
Perinciannya, serapan anggaran tersebut berhasil merealisasikan 10 program dan proyek prioritas nasional. Di mana, dari 10 program tersebut, 3 program di antaranya rampung dikerjakan.
Kemudian, realisasi anggaran itu juga berdistribusi positif pada 5 program yang melampaui target yakni dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan realisasi mencapai 116,98%, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%, dan peta bidang tanah PTSL realisasinya sekitar 101,87%.
Kemudian, data dan informasi P4T (Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%, serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dengan realisasi 120,32%.
Terakhir, serapan anggaran sepanjang 2023 itu juga berdampak positif pada realisasi target SK redistribusi mencapai 98,15% dan sertifikat ha katas tanah PTSL mencapai 96,24%.
#ahy #menteri-atr #menteri-ahy #ahy-lahan-ikn #laporan-keuangan-atr-bpn #kementerian-atr #bpk #hasil-audit-bpk #opini-wtp #laporan-keuangan-pemerintah