Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blak-blakan soal alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih menjadikan Maung sebagai mobil dinas.

AHY menyebut pembicaraan soal Maung sudah ada sejak retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang pada 24 Oktober 2024-27 Oktober 2024.

Presiden Prabowo disebut tegas ingin Indonesia bangga menggunakan produk dalam negeri.

"Yang beliau (Prabowo) sampaikan adalah, 'Kita negara besar. Kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang? Dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri?'. Kira-kira semangatnya seperti itu, singkatnya," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10).

"Maung di antara salah satu ikon kebanggaan kita dan beliau (Prabowo) menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia, dan harapannya bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau," tegasnya.

Namun, AHY menekankan dirinya baru berani menyampaikan semangat Presiden Prabowo. Ia mengaku belum tahu bagaimana skema dan peraturan soal mobil dinas menteri di Kabinet Merah Putih.

Ia menegaskan Prabowo mau mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif. Jika mengendarai Maung, jajaran pejabat bisa memberikan contoh sekaligus menyampaikan ulasan demi perbaikan kualitas ke depan.

"Beliau (Prabowo) bukan hanya mengajak, tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu, dengan cara menggunakannya," jelas AHY.

"Semua itu berawal dari nol dan kita sendiri yang harus menjadi bagian dari nol tadi. Menambah jadi satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau (Prabowo) seperti itu," tambahnya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memang berencana membeli Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai mobil dinas para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Pras menyebut rencana ini sedang diproses. Mobil buatan Pindad itu diklaim memiliki 70 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Namun, spesifikasi antara Maung yang dipakai Prabowo dengan para pembantunya berbeda. SUV Maung yang akan digunakan para menteri tidak dilapisi antipeluru, sedangkan milik Prabowo dilapisi antipeluru karena untuk RI-1.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha Agus Harimurti Yudyhono (AHY) buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung pabrikan Pindad kepada para menteri. AHY mengatakan arahan tersebut memang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Retreat Kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, AHY bilang dari pemerintah memang belum ada aturan resmi soal arahan tersebut. Dia mengatakan arahan Prabowo sebagai semangat Prabowo untuk memajukan industri dalam negeri.

"Memang waktu di Magelang, di Akmil, pak presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani bilang itu semangatnya beliau, karena sekali lagi Kebijakannya belum tahu persis saya akan seperti apa yang akan ditetapkan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

AHY bilang Prabowo meminta Indonesia sebagai negara besar mengupayakan untuk memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang.

"Siapa yang mau mulai kalau bukan kita sendiri. Semangatnya begitu," tegas AHY.

Nah Prabowo mengajak agar para menteri menggunakan mobil Maung sebagai langkah mempromosikan mobil dalam negeri. Dari situ, Pindad juga bisa mendapatkan feedback untuk menyempurnakan produk Maung.

"Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan kita bisa berikan feedback dan produknya bisa disempurnakan kualitasnya," ungkap AHY.

"Semangat beliau begitu, Maung di antara ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebangsaan Indonesia tadi dan harapannya bisa digunakan jajaran pembantunya beliau," tegasnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono akan menggunakan gedung bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Hal ini dilakukan lantaran kantor Kemenko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan belum mempunyai kantor.

"Ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY menambahkan, mulai hari ini tim nya tengah bergegas untuk mengecek bangunan gedung yang akan menjadi kantor Kemenko baru itu, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami akan gabung ke sana. Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," kata dia.

Sejalan dengan itu, AHY mengaku saat ini juga tengah merancang nomenklatur, seperti pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya.

Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, ke depan ia akan membawahi 5 kementerian.

Hal ini disampaikan AHY dalam momentum pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. AHY menyampaikan harapannya agar ke depan kementeriannya bisa membantu mencapai target-target pembangunan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata AHY, di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh detikcom, kelima kementerian tersebut antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

"Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

AHY juga menyatakan kesiapannya untuk segera turun ke lapangan dan mempelajari tugas-tugasnya untuk 5 tahun ke depan. Apalagi mengingat kementeriannya itu merupakan kementerian baru yang mengurusi infrastruktur dan pembangunan kewilayahannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini kementerian koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan tentunya kita akan segera mengetahui apa saja yg menjadi permasalahan dan tantangan," katanya.

Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan pengalamannya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama delapan bulan menjabat. Pria yang akrab disapa AHY mengatakan kementerian yang dipimpinnya mengemban tugas mulia dan memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Selama delapan bulan menjabat, AHY bercerita dirinya mendapat banyak cerita dan testimoni soal perasaan masyarakat yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dia menyebut tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY.

"Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu," kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Selain itu, tugas Kementerian ATR/BPN lainnya, yakni Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, tugas ini dianggap mulia karena untuk membantu masyarakat yang terzalimi.

Dia menekankan keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap. Salah satu bukti keseriusan satgas tersebut, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan kasus mafia tanah di Dago Elos sudah terjadi sejak 2016 lalu. Berkat kolaborasi berbagai pihak terkait dan satgas, kasus itu dapat diselesaikan.

"Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-charge terus, tidak boleh ada lowbat-nya," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) akan mengejar 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga akhir 2024. Pihaknya pun optimistis bisa merealisasikan angka itu.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 118 juta bidang tanah yang terdaftar atau teregistrasi.

“Iya, insya Allah [120 juta bidang tanah tercapai hingga akhir tahun]. Kita saat ini sudah lebih dari 118 juta bidang tanah sehingga optimistis kita bisa menuntaskan hingga 120 juta bidang tanah Desember nanti,” kata AHY saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal kendala, Agus menyampaikan bahwa umumnya, Kementerian ATR/BPN bisa menangani angka 120 juta bidang tanah target program PTSL. Salah satunya dengan kucuran anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan.

“Sudah mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan, ini kita syukuri, untuk bisa mendukung penuntasan target PTSL selanjutnya,” ungkapnya.

Bahkan, Menteri AHY juga mengungkap bahwa sejak 2017–2024, gelaran masif sertifikasi untuk rakyat berupa program PTSL telah memberikan nilai tambah ekonomi Indonesia mencapai Rp6.600 triliun.

“Selama 7 tahun itu paling tidak ada lebih dari Rp6.600 triliun yang bisa dihadirkan kontribusi kita untuk negara, untuk rakyat kita. Baik dari PPN, PNBP, BPHTB, tetapi yang dominasi 96% dari angka itu sekitar Rp6.600 triliun berasal dari hak tanggungan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan implementasi layanan sertifikat tanah dlektronik se-Jawa Timur. Ini artinya, saat ini Jawa Timur menjadi provinsi yang utuh menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik.

Dengan demikian, 39 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang lebih menjamin keamanan data, serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.

Nantinya, kata AHY, para pemilik tanah bisa dengan mudah melihat dan mengunduh sertifikat tanah elektronik melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Sertifikat tanah elektronik tetap bisa dicetak dalam bentuk fisik dengan cara datang ke Kantor Pertanahan setempat atau melalui fasilitas Mobil Keliling Layanan Elektronik,” jelasnya.

Sejauh ini, sebanyak 465 Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Angka itu setara dengan 95,6% Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik.

Lebih lanjut, Menteri AHY juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam hal ini, Agus menyerahkan 23 sertifikat tanah elektronik.

Adapun, sertifikat yang diserahkan berasal dari program PTSL, sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sertifikat tanah wakaf, serta Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di Jawa Timur.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan ujian terbuka promosi doktor pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

AHY menyoroti masih adanya celah yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

AHY menuturkan bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia, menjadi salah satu pemicu sekaligus tantangan yang kompleks bagi Indonesia. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas profesi, lintas generasi, dan kehadiran politisi yang intelektual juga mutlak diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia.

Terlebih, populasi dunia pada 2050 diprediksi akan mencapai 10 miliar manusia. Sementara itu, daya dukung bumi yang semakin terbatas.

“Kelangkaan pangan, energi, dan air bersih akan membuat kompetisi antar bangsa semakin sengit, berpotensi pada terjadinya konflik, bahkan perang terbuka,” kata Menteri AHY di Aula Garuda Mukti, Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, Menteri AHY menjelaskan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Secara kuantitas, lanjut dia, sumber daya manusia (SDM) Indonesia melimpah.

“Orang-orangnya juga banyak yang unggul. Orang-orang pintar juga tidak sedikit. Tapi mengapa saat ini GNI per kapita kita baru sekitar US$4.870. Kelas menengah kita 17,13%, dan GDP kita US$4,33 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti McKinsey, Global Sachs, hingga World Bank memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045.

AHY menambahkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memproyeksi pada 2045, Indonesia akan memiliki GNI per kapita US$23.000–30.000. Kemudian masyarakat kas menengahnya mencapai 80%, dan GDP akan mencapai sekitar US$9,8 triliun. Sehingga, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia.

“Prediksi itulah yang menginisiasi memperkuat semangat kita, visi kita untuk Indonesia Emas 2045. Namun, ada gap yang cukup besar antara kondisi hari ini dengan proyeksi tadi,” ungkapnya.

Adapun, dengan judul disertasi “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”, anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan kajian dari Macmillan 2017.

Dalam kajian itu, menyatakan bahwa agenda transformasi ekonomi sebuah negara bisa dijalankan melalui 3 hal.Pertama, melakukan perubahan struktural, baik itu mengelola pekerjaan sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi.

Kedua, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis melalui penggunaan teknologi secara optimal. Sertaketiga, mewujudkan wilayah prioritas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, agar hadir kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, menurut AHY, negara harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). “Itulah kunci sukses Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang terbukti mampu mentransformasikan ekonominya seperti saat ini,” ungkapnya.

Merujuk data, AHY mengungkap bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-112 dari 189 negara. Di Asean, Indonesia di posisi ke-6.

“Kualitas pendidikan dan R&D kita juga belum optimal. Berdasarkan data Global Innovation Index, posisi Indonesia diurutan ke-61,” ungkapnya.

Realitas ini, menurut AHY, menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan, kerja penelitian, dan aktivitas industri di Indonesia cenderung belum selaras dan belum optimal. “Tapi kita harus tetap optimis karena peluangnya ada,” imbuhnya.

SBY Ikut Hadir

Berdasarkan pantauanBisnis, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya pada pukul 09.04 WIB. Terpantau, SBY mengenakan setelan jas biru dongker lengkap dengan dasi berwarna senada.

Hadir pula keluarga inti Menteri AHY, di antaranya Annisa Pohan Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dan Aliya Rajasa.

Juga hadir Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, para petinggi Partai Demokrat, hingga jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, sidang baru dimulai pukul 09.10 WIB. Adapun, pimpinan sidang ujian doktor terbuka AHY dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.A.

“Disertasi sidang AHY diterima, dengan demikian saudara AHY telah menyelesaikan program pendidikan doktor sumber daya manusia dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari dengan peringkat cumlaude,” kata pimpinan sidang.

Perlu diketahui, ujian doktor terbuka yang AHY ikuti merupakan bagian dari skema penilaian untuk menentukan predikat kelulusan promovendus.

Menteri AHY telah menyelesaikan studi doktoral dengan predikat cumlaude atau dengan pujian, dalam ujian doktor terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” itu diangkat dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat realisasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga September 2024 mencapai 117,9 juta.

AHY menjelaskan, pendaftaran 117,9 juta bidang tanah itu berhasil menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

“Kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, program PTSL ini juga menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

AHY optimis, pertambahan nilai tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar AHY.

Oleh karena itu, AHY berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ke depan dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bukan hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertifikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ayahnya selaku Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dapat menghadiri upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu karena SBY akan kembali ke kampung halaman di Pacitan, Jawa Timur.

"Beliau sudah ada apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga. Upacaranya di Pacitan, di kampung halaman," ujar AHY yang juga Menteri ATR/BPN secara singkat usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan 17 Agustus 2024 di Istana Garuda IKN dan Jakarta. Secara teknis tata upacara militer akan dilaksanakan di IKN yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara di Istana Merdeka, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan tamu undangan yang hadir akan mengikuti jalannya upacara di IKN secara daring. Pihak Kementerian Sekretariat Negara mengundang presiden terdahulu untuk hadir mengikuti upacara di IKN.

Sedangkan wakil presiden terdahulu diundang mengikuti upacara dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata Menteri ATR di Jakarta, Senin (5/8). Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri.

Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi dan sebagainya. Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal.

Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang. "Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.

Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah. Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.

Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.

Lihat halaman berikutnya >>>

"Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti," ujarnya.

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. AHY hanya menegaskan bahwa hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

"Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya," ucapnya.

Dia juga mengatakan setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN. AHY juga terus mendapat laporan mengenai hal itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

"Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan," jelasnya.

Selain itu, Menteri ATR juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Dia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN.

"Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik," kata Menteri ATR.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dirinya akan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada minggu ini.

Rencana kunjungannya ke IKN itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan sidang kabinet perdana yang akan dilangsungkan di IKN.

“Insya Allah nanti tanggal 10 atau 11 [Agustus 2024] saya ke sana [IKN],” kata AHY saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY menjelaskan, maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet di IKN dalam rangka untuk menanamkan pemahaman kepada jajaran menterinya mengenai progres pembangunan IKN yang saat ini tengah dilakukan.

Kendati demikian, AHY mengaku belum mendapat rincian teknis penyelenggaraan sidang kabinet tersebut dari Sekretariat Negara. Hanya saja, dia memastikan kesanggupannya untuk hadir pada momen tersebut.

“Yang jelas ini akan jadi rapat perdana, diperlihatkan juga kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih memahami kondisinya seperti apa dan mudah-mudahan terus bisa disempurnakan progresnya [secara] real dan mudah-mudahan acara 17 Agustus juga bisa sukses di sana,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melaksanakan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal berangkat kembali ke Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut pada Minggu (11/8/2024).

Sementara dalam kabar terbarunya, Basuki mengatakan fasilitas dari ruangan hingga furnitur telah dipastikan aman untuk menyelenggarakan sidang kabinet.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

"Yaudah. Sudah kita siapkan. Ruangan sudah. Kalau kursi dan lain-lain dari Setneg dan sudah di sana semua," jelas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan proses pembebasan 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu harmonisasi.

Menteri yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, harmonisasi tersebut masih berkaitan dengan besaran ganti rugi yang masih belum menemukan titik kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sudah sosialisasi, tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan,” kata AHY disela-sela kunjungannya ke Lemhanas, Kamis (26/7/2024).

AHY memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penaksiran atau appraisal nilai ganti rugi tersebut. Namun, dirinya enggan menyampaikan jumlah nilai tersebut karena bukan merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Dia menegaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN Bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan proses ganti rugi lahan.

“Intinya ini sedang ada proses negosiasi kembali karena skema ganti rugi atau PDSK itu harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penyelesaian lahan tersebut bakal diselesaikan melalui Perpres No75/2024 yang baru saja diterbitkan.

Basuki menjelaskan, dalam Perpres itu diatur implementasi PDSK Plus. Umumnya, PDSK hanya meliputi upaya ganti rugi yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Namun, sebagai langkah percepatan penanganan lahan bermasalah di IKN, PDSK Plus akan mencakup biaya ganti rugi hingga pengadaan rumah atau area relokasi bagi masyarakat terdampak konstruksi IKN.

"Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.