JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menandatangani perjanjian pinjaman dari Bank Dunia soal penyelesaian program one map policy (kebijakan satu peta).

Ini dilakukan demi mempercepat pengurusan Perjanjian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Informasi ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Insya Allah loan-nya dari Bank dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau. Sehingga, tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," terang Nusron.

Nusron pun optimistis masalah ini akan segera selesai karena sudah dibicarakan bersama Sri Mulyani.

Menurut Nusron, masalah utama lambatnya pengurusan PKKPR karena tidak adanya kebijakan satu peta.

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Nusron mengungkapkan, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan negara punya 1,3 juta hektare (ha) tanah terlantar yang bisa digunakan untuk membangun 3 juta rumah.

"Kalau kami (ATR/BPN) itu punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektare. Banyak kan? Kalau dibuat kuburan muat berapa orang itu," ungkapnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektare ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Kan enggak mungkin bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Tanah itu kita pasti carikan lokasi yang bagus, yang bisa layak untuk tempat tinggal," imbuh Nusron.

Ia paham bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki program membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta rumah di desa dan 1 juta apartemen di perkotaan.

Program tersebut ditugaskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Nusron menyebut Menteri Ara telah menanyakan kepada ATR/BPN soal potensi tanah terlantar tersebut untuk didirikan rumah.

"Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar, itu masuk tanah negara. Tinggal nanti negara memberikan hak pengelolaan (HPL). Kepada siapa, kita bisa serahkan kepada land bank (Badan Bank Tanah)," jelasnya.

"Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu hak guna bangunan (HGB) di atas HPL. (Masyarakat pembeli rumah dapat HGB bukan SHM?) ya namanya tanah, nanti dapatnya HGB," tegas Nusron.

Nusron menegaskan tanah terlantar itu tidak termasuk lahan sitaan koruptor. Ia menyebut lahan di ATR/BPN adalah eks HGB dan hak guna usaha (HGU) yang sudah selesai penggunaannya.

"Ketika (HGU/HGB) gak diperpanjang itu masuk kategori tanah terlantar. Kemudian, diserahkan kepada orang lain atau pihak yang membutuhkan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

Bisnis.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan sejumlah pencapaian saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia pun menitipkan kepada Menteri ATR/BPN periode 2024-2029, Nusron Wahid untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih, serta progam-program yang belum tuntas.

AHY menyebutkan bahwa realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah bersertifikat itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insyaallah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Selanjutnya yaitu capaian transformasi digital di sektor administrasi pertanahan. AHY mengklaim jumlah kantor pertanahan yang mampu melakukan pelayanan digital bertambah signifikan dari awalnya hanya 10 kantor menjadi 455 kantor pertanahan.

Tak hanya itu, AHY mengatakan saat menjabat Menteri ATR/BPN, telah merevisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021).

Revisi ini bertujuan untuk mengatur ketentuan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon alias carbon trading.

"Sekarang sudah sampai di meja presiden, tinggal ditandatangan. Insya Allah PP 18/2021 akan mengatur carbon trading. Ini juga pesan dari Pak Jokowi, dan mudah-mudahan kalau itu bisa tuntas maka prospek kita untuk carbon trading itu sangat baik meningkatkan ekonomi nasional," jelas AHY.

Alhasil, AHY berharap Menteri ATR/BPN 2024-2029 Nusron Wahid akan melanjutkan program-programnya yang belum tuntas.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

"Selamat datang Gus [Nusron], semoga semakin sukses, semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Seperti tagline kita, semakin melayani, semakin profesional, semakin maju. Banyak keinginan yang belum terwujud sebelumnya. Maka kita titipkan ke bapak menteri yang baru," pungkas AHY.

Di lain sisi, Nusron Wahid berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Pak AHY jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan, apalagi Pak AHY sudah menjadi Menko Infrastruktur yang membidangi kami. Pasti dikerjakan," kata Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10) malam.

Nusron Wahid melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari menteri sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat selama 8 bulan.

Sertijab dari AHY ke Nusron Wahid digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin malam (21/10/2024). Usai acara, Nusron mengaku mendapatkan 3 PR dari Presiden Prabowo Subianto terkait pertanahan.

"Jadi program (jangka pendek) ada tiga, ini adalah pesannya Pak Presiden sebelum diangkat sebagai menteri. Ada tiga yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah ini," ujar Nusron.

Pertama, penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau sektor swasta grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare dan itu tanah negara, tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah," terang Nusron.

"Sehingga apa? Sehingga ada unsur pemerataan di situ, tapi dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan," sambungnya.

Kedua, penataan lahan-lahan milik negara yang hingga saat ini belum terurus agar bisa memberikan manfaat dan menjadi lebih produktif. Baik itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga sektor pertanian.

Ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan.

"Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi, prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum (bagi masyarakat)," kata Nusron.

Nusron menambahkan, dalam penyelesaian sengketa pertanahan termasuk di dalamnya memberantas mafia tanah

"Ya, di dalamnya termasuk penataan ulang dan penyelesaian sengketa itu pasti didalamnya ada mafia tanah. Yang mana mafia tanah itu pasti melibatkan di berbagai sektor," jelas politikus Golkar itu.

"Mafia tanah itu sumbernya pasti dari tiga. Namanya mafia itu pertama dari dalam, nomor dua dari si orang di luar, pemborong tanah, nomor tiga pihak tengah. Mulai dari oknum kepala desa, oknum notaris, oknum lawyer, dan juga oknum calo-caloan," lanjut Nusron.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak akan berhenti menindak kejahatan di bidang pertanahan, meskipun saat ini tengah memasuki masa transisi Presiden dan Wakil Presiden.

Dia mengaku akan tetap fokus untuk menjalankan tugas pokok dan mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah, termasuk yang baru saja terjadi di Kabupaten Bekasi.

"Walaupun sekali lagi di masa-masa seperti ini transisi ini sudah banyak yang fokus pada transisi kepemimpinan pemerintahan tetapi kami fokus pada tugas pokok, tadi siang kami masih mengungkap tindak pidana kejahatan, kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi," kata AHY di Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar pada Selasa (15/10/2024) malam tadi.

Sebagai informasi, AHY telah memberikan sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staf di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari delapan bulan terakhir. Dengan nada penuh haru, dia mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan momen kebersamaan yang telah tercipta.

"Patut bagi kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, delapan bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," ujar AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimana pun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," kata dia.

Meski sinyal perpisahan telah diberikan, AHY mengaku masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia meminta agar menunggu pengumuman langsung oleh Prabowo.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimana pun dan dalam posisi peran apapun dan saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR BPN ini dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," kata dia.

(Dhera Arizona)

Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jika tak terungkap, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp30,18 triliun.

Kasus pertama, sambung Agus, adalah pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan tersebut bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang merugikan hingga Rp4,07 miliar.

"Korban menyerahkan uang Rp4,072 miliar kepada tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh tersangka RA dan RDS. Faktanya, salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," ujar AHY dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10) kemarin, seperti dikutip Detik Finance.

Karena salinan akta tersebut palsu, korban tidak bisa melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri.

Kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Total kerugian kasus ini mencapai Rp3,9 miliar.

Modusnya, tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," jelasnya.

Sertifikat palsu itu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp3,9 miliar. Sementara, fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp1.608.287.850.000," bebernya.

Sementara itu, potensi kerugiannya mencapai Rp173,98 miliar. Sehingga, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp179,49 miilar dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss.

Dengan demikian, kedua kasus mafia tanah itu bisa merugikan lebih dari Rp183,56 miliar jika tak terungkap.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya, lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp30 triliun," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan ujian terbuka promosi doktor pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

AHY menyoroti masih adanya celah yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

AHY menuturkan bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia, menjadi salah satu pemicu sekaligus tantangan yang kompleks bagi Indonesia. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas profesi, lintas generasi, dan kehadiran politisi yang intelektual juga mutlak diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia.

Terlebih, populasi dunia pada 2050 diprediksi akan mencapai 10 miliar manusia. Sementara itu, daya dukung bumi yang semakin terbatas.

“Kelangkaan pangan, energi, dan air bersih akan membuat kompetisi antar bangsa semakin sengit, berpotensi pada terjadinya konflik, bahkan perang terbuka,” kata Menteri AHY di Aula Garuda Mukti, Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, Menteri AHY menjelaskan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Secara kuantitas, lanjut dia, sumber daya manusia (SDM) Indonesia melimpah.

“Orang-orangnya juga banyak yang unggul. Orang-orang pintar juga tidak sedikit. Tapi mengapa saat ini GNI per kapita kita baru sekitar US$4.870. Kelas menengah kita 17,13%, dan GDP kita US$4,33 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti McKinsey, Global Sachs, hingga World Bank memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045.

AHY menambahkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memproyeksi pada 2045, Indonesia akan memiliki GNI per kapita US$23.000–30.000. Kemudian masyarakat kas menengahnya mencapai 80%, dan GDP akan mencapai sekitar US$9,8 triliun. Sehingga, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia.

“Prediksi itulah yang menginisiasi memperkuat semangat kita, visi kita untuk Indonesia Emas 2045. Namun, ada gap yang cukup besar antara kondisi hari ini dengan proyeksi tadi,” ungkapnya.

Adapun, dengan judul disertasi “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045”, anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan kajian dari Macmillan 2017.

Dalam kajian itu, menyatakan bahwa agenda transformasi ekonomi sebuah negara bisa dijalankan melalui 3 hal.Pertama, melakukan perubahan struktural, baik itu mengelola pekerjaan sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi.

Kedua, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis melalui penggunaan teknologi secara optimal. Sertaketiga, mewujudkan wilayah prioritas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, agar hadir kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, menurut AHY, negara harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). “Itulah kunci sukses Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang terbukti mampu mentransformasikan ekonominya seperti saat ini,” ungkapnya.

Merujuk data, AHY mengungkap bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-112 dari 189 negara. Di Asean, Indonesia di posisi ke-6.

“Kualitas pendidikan dan R&D kita juga belum optimal. Berdasarkan data Global Innovation Index, posisi Indonesia diurutan ke-61,” ungkapnya.

Realitas ini, menurut AHY, menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan, kerja penelitian, dan aktivitas industri di Indonesia cenderung belum selaras dan belum optimal. “Tapi kita harus tetap optimis karena peluangnya ada,” imbuhnya.

SBY Ikut Hadir

Berdasarkan pantauanBisnis, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya pada pukul 09.04 WIB. Terpantau, SBY mengenakan setelan jas biru dongker lengkap dengan dasi berwarna senada.

Hadir pula keluarga inti Menteri AHY, di antaranya Annisa Pohan Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dan Aliya Rajasa.

Juga hadir Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, para petinggi Partai Demokrat, hingga jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, sidang baru dimulai pukul 09.10 WIB. Adapun, pimpinan sidang ujian doktor terbuka AHY dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.A.

“Disertasi sidang AHY diterima, dengan demikian saudara AHY telah menyelesaikan program pendidikan doktor sumber daya manusia dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari dengan peringkat cumlaude,” kata pimpinan sidang.

Perlu diketahui, ujian doktor terbuka yang AHY ikuti merupakan bagian dari skema penilaian untuk menentukan predikat kelulusan promovendus.

Menteri AHY telah menyelesaikan studi doktoral dengan predikat cumlaude atau dengan pujian, dalam ujian doktor terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” itu diangkat dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat realisasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga September 2024 mencapai 117,9 juta.

AHY menjelaskan, pendaftaran 117,9 juta bidang tanah itu berhasil menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

“Kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, program PTSL ini juga menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

AHY optimis, pertambahan nilai tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar AHY.

Oleh karena itu, AHY berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ke depan dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bukan hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertifikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub yakni Anindya Bakrie.

Pertemuan AHY dan Anindya Bakrie dilakukan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (23/9/2024).

AHY menjelaskan, pertemuannya dengan Anindya itu dilakukan dalam rangka membahas langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang.

"Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu Kadin juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah tapi juga berbagai asosiasi," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Dia juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bakal secara serius menjalankan peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik.

Pada saat yang sama, pertemuan itu juga membahas mengenai kepastian hukum hak atas tanah khususnya bagi para pelaku usaha yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap Kadin bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Anindya berharap lewat pertemuan ini ke depan dapat memudahkan sejumlah kerja sama lain yang bakal mampu menggenjot investasi di Indonesia.

Anindya juga mengatakan, pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi Kadin di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ulah mafia tanah membuat investor lari dari Indonesia.

Menurutnya, banyak investor menilai sebelah mata soal tata kelola pertanahan hingga kepastian hukum di Indonesia, terutama berkaitan soal lahan. Hal itu terjadi akibat perilaku mafia tanah. Sehingga investor khawatir sebelum menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Kalau baru mau investasi, tanah sudah diserobot, sudah dikuasai mafia tanah, ya sudah lenyap, akhirnya (investor) kabur, milih Vietnam, Thailand, Filippina, rugi banget kita," kata AHY dalam acara seminar di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis (19/9/2024).

Padahal dengan investasi yang masuk ke dalam negeri akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, potensi penerimaan bagi negara, dan bermuara dalam berkontribusi terhadap akumulasi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau (investasi) itu mengalir, bisa membuka belasan ribu lapangan pekerjaan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menyebutkan investasi menjadi salah satu instrumen pembangunan negara di tengah keterbatasan fiskal. Sebab APBN tidak akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Untuk pembangunan kita perlu investasi. Tapi orang mau membangun itu harus jelas, status lahan harus pasti," kata AHY.

Pada kesempatan sebelumnya, AHY sempat memberikan contoh nyata soal fenomena calon investor yang hampir kabur akibat ulah mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Jawa Tengah.

AHY menjelaskan mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektar serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

"Ada investor yang sudah menandatangani LoI, bahkan triliunan, ini negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi, Jawa Tengah adalah destinasi investasi yang sangat baik," ujarnya (15/7/2024).

(Febrina Ratna)